Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah peranan AS di IMF padamasa pemerintahan pertama presiden Ronald Reagan. Satu halyang ingin dicoba dicari jawabannya adalah, bagaimana kepemimpinanAS di dunia internasional dapat digambarkan darisatu sisi, melalui keterlibatan AS di dalam IMF. Dalam usaha membatasi ruang lingkupyang dibahas, analisanya ditekankan dengan melihat bagaimanapengaruh kepentingan nasional dan posisi AS dipermasalahanIMPterhadap peranan AS' di IMP. Untuk itu digunakan model Neo Merkantilis yang melihatbahwa negara bangsa dan kepentingan nasional merupakanfaktor utama yang akan memegang peranan dalam perekonomiandunia. Dengan kata lain, kepentingan nasional akanbanyak mewarnai kehidupan perekonomian internasional. Dandalam dunia yang mengutamakan negara bangsa, Organisasi internasional akan cenderung mencerminkan kekuatan dan kepentingannegara-negara yang dominan dalam sistim internasional. Hasilnya memperlihatkan bahwa, pertama, peranan ASdi IMF diwarnai oleh pertimbangan kepentingan nasional Halmi tentunya bukanlah kecenderungan yang hanya rerjaai padamasa pemerintahan Reagan, karena sejak awal berdirinyaIMF1 kecenderungan demikian telah ada Akan tetapi pada masapemerintahan Reagan kepentingan nasional kembali mengemuka,karena kondisi domestik dan internasional menuntut;demikian, milah yang kemudian tercermin dalam kebijakankebijakanReagan.Kedua, besarnya kuota yang dimiliki AS1 dan secarahistoris merupakan pelopor berdirinya IMF ternyata turutmenjadi faktor penentu dominannya posisi AS di IMFgilirannya faktor tersebut mempengaruhi besarnya perananPadaAS di IMF.Ketiga, dengan melandaskan diri pada posisinya yangdominan di IMF dan secara bersamaan ditopang oleh kebutuhanmengamankan kepentingan nasional, maka lengkaplah sudahatribut yang diperlukan A£T untuk memanfaatkan IMF secara politis demi mempertahankan superioritasnya di duniainternasional."

"ABSTRAKPembangunan industri akhir-akhir ini mempunyai dilema. Pertama, industri sebagai indikator ekonomi ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, sedangkan misi lain sebagai sarana politik ingin mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam menikmati pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pemerataan dan keadilan tersebut seringkali tidak tercapai dan karena itu menimbulkan konflik. Konflik dalam bentuk apa saja tidak diinginkan oleh pemerintahan manapun. Oleh karenanya setiap pemerintahan akan berusaha untuk melaksanakan pemerataan dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Cara yang digunakan oleh pemerintahan negara-negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang akhirakhir ini ialah antara lain dengan upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Kedua, industrialisasi akan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam untuk peningkatan produksi. Kelemahan yang sering dipermasalahkan ialah eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang cenderung merusak kelestarian alam dan pencemaran lingkungan hidup. Ada berbagai pandangan mengenai dilema pertama. Menurut Dorodjatun, ada dua pandangan terhadap suatu peristiwa ekonomi. Pandangan dari kelompok ekonomi murni dan non ekonomi, murni. Kelompok ekonomi murni berpendirian bahwa fakta ekonomi harus bisa diukur baik secara "cardinal" maupun secara "ordinal". Hal itu berarti suatu peristiwa ekonomi harus dapat diperhitungkan prospek dan hasil penjualan, pembelian, laba atau rugi. Tujuan terutama ialah memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kelompok ini tidak akan mengaitkan proses ekonomi dengan masalah pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan maupun kekayaan. Sehingga nampak ciri khasnya dalam pengkajian selalu menggunakan metode kuantitatif, yang tidak dapat diganti dengan analisa politik atau sosiologi. Sedangkan, Kelompok Kedua, menganggap bahwa cara pandang Kelompok Pertama hanya mampu melihat indikator-indikator dipermukaan (keuntungan ekonomi), tetapi tidak mampu menjangkau "arus bawah" yaitu kondisi sosial, politik, ekonomi masyarakat, yang lebih menceriterakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Kelompok Kedua, variabel maupun parameter ekonomi hanya merupakan tujuan sementara dari sejumlah aktor yang berada dibelakang variabel atau parameter dimaksud. Diduga bahwa aktor yang dimaksudkan Dorodjatun adalah para penentu kebijaksanaan (policy maker) dan pengambil keputusan (decision making), sehingga dengan demikian sangat bertalian erat dengan suatu sistem politik tertentu. Menurut Dorodjatun dalam karya tulisnya "Pendekatan Politik Ekonomi (Political-Economy)" berpendapat bahwa : Kegiatan ekonomi sebagaimana halnya kegiatan-kegiatan lainnya di masyarakat, tidak terlepas dari konteks politik yang ada di masyarakat yang bersangkutan, karena sistem politik bukan saja membentuk "power relationship" di suatu masyarakat, akan tetapi juga turut menentukan nilai serta norma yang berlaku yang dirasakan pengaruhnya bahkan di dalan kegiatan ekonomi. "

"Persoalan pokok yang dialami oleh negara-negara barkembang pada umumnya adalah, bagaimana meningkatkan taraf hidup penduduknya yang sebagian besar tergolong miskin. Salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang miskin adalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka hanya mungkin dicapai apabila ada tersedia lapangan kerja yang dapat untuk menambah ataupun sebagai sumber utama bagi pendapatan mereka. Pekerjaan bagi manual dewasa adalah persoalan yang paling mendasar dibanding dengan masalah-masalah lain, dan merupakan persoalan nyata yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang semata-mata memfokuskan diri pada masalah pertumbuhan dan pemerataan, sebenarnya kurang mengena bila hanya dilihat retorika politik. Persoalan ini harus dilihat dan dijabarkan dengan sasaran menciptakan lapangan kerja. Namun usaha penciptaan lapangan kerja oleh Pemerintah ternyata tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mebutuhkan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja hanya 2,3 persen sedangkan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3,1 persen pertahun.Sementara itu masalah tiadanya ketrampilan yang dimiliki sebagian angkatan kerja menyebabkan mereka tidak bisa ditampung dalam sektor-sektor formal. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mencari pekerjaan seadanya yang tidak membutuhkan persyaratan - persyaratan khusus seperti pendidikan dan ketrampilan. Karena angkatan kerja yang melimpah itu tidak mendapat pekerjaan yang dianggap lebih baik, terpaksa mereka mengelompok pada kegiatan-kegiatan perekonomian marginal yang disebut faktor perekonomian informal.Di kota-kota besar seperti Jakarta, kegiatan ekonomi dalam sektor informal sering mengundang permasalahan tersendiri. Sektor ini kurang tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditatapkan oleh Pamerintah, sehingga kegiatannya sering dikatagorikan sebagai kegiatan liar. Akibatnya ada oknum-oknum ataupun petugas resmi yang sering melakukan penertiban dan penggusuran ke tempat mereka berusaha, dengan alasan mengganggu ketertiban dan keindahan kota; seperti pedagang kaki lima dan tukang becak.Namun di samping masalah yang ditimbulkan, sesungguhnya sektor ini mempunyai sumbangan yang tidak sedikit dalam menanggulangi pengangguran di perkotaan, karena usaha-usaha masyarakat kecil di sektor informal merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Oleh karena itu, selama Pemerintah belum dapat manyediakan lapangan kerja, bagi sebagian besar angkatan kerja, tindakan yang paling tepat adalah membina dan membimbing mereka supaya usaha yang dilakukannya terus berlangsung tanpa mengganggu sektor lainnya. Apalagi bila diingat bahwa orang yang bergerak di dalam sektor informal justru orang pribumi yang berekonomi lemah, atau bahkan ada orang-orang yang tergolong paling miskin di kota. Oleh karenanya, pembinaan dan perlindungan sektor ini menjadi sangat penting. Usaha pembinaan dan pengembangan itu akan sulit dilakukan apabila kegiatan interaksi sosial yang ada dalam kelompok ini below taste dipahami dengan jelas. Mengingat orang-orang yang terlibat dalam usaha informal ini termasuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan modalnya aangat terbats, maka kelangsungan usahanya tentu didukung oleh kelompok-kelompok orang yang mempunyai modal relatif besar. Sekurang-kurangnya, pasti ada faktor pendukung yang memungkinkan orang-orang yang bekerja di sektor informal ini tetap bisa mempertahankan usahanya."

"ABSTRAKKorea Selatan adalah negara yang miskin bahan mentah dan telah mengalami kehancuran di segala bidang Namun dalam waktu kurang setelah dijalankan kebijaksanaan pada Perang Korea 1950-1953. dari dua dasawarsa, orientasi ekspor, Korea telah berhasil menempatkan dirinya dalam deretan negara-negara industri baru. Sukses yang justru terjadi pada saat resesi melanda seluruh dunia. Sebuah keberhasilan yang, tentu banyak mengundang petanyaan dan perdebatan. Perdebatan untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab terjadinya laju pertumbuhan atau ekonomi yang menakjubkan itu. Mengingat menariknya permasalahan, namun terbatas dalam waktu maka skripsi ini dimaksudkan untuk membahas kebijaksanaan orientasi ekspor yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan ekonomi Korea di dalam analisa ekonomi politik internasional. Pertanyaannya adalah bagaimana menghentikan pertanyaan, kapan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Korea itu akan mengalami kemandekan. Sementara sampai saat ini pertumbuhan ekonominya tetap berjalan dengan baik, dengan diikuti penambahan-penambahan di segala bidang, yang selama ini dirasa tidak efisien, kurang bermanfaat serta menghindar dari semua bentuk yang dapat menghalangi pertumbuhan ekonominya. Pertanyaan berikutnya adalah kapan Korea Selatan akan mampu mensejajarkan dirinya sama dengan negaranegara industri maju Barat dan Jepang, yang tentu juga diikuti dengan proses demokratisasi politik, sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat yang demokrasi politiknya telah mapan. Hanyalah kehendak dan waktulah yang akan dapat menj awabnya."

"ABSTRAKSetelah berakhirnya Perang Dunia II, Korea Selatan roemperoleh kemerdekaannya setelah kurang lebih 35 tahun dijajah Jepang. Pada saat itu, keadaan Korea Selatan tidak jauh ber.beda dari keadaan negara berkembang lain yang roiskin dan terbelakang. Namun 2 dekade kemudian, Korea Selatan berhasil roeroacu pertumbuhan ekonaminya, sehingga ia dapat diteropatkan ke dalam jajaran negara industri baru "

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini di tujukan untuk melihat pengaruh proteksi Amerika Serikat terhadap perdagangan luar negeri Indonesia, yang mana cjengan tindakan proteksinya itu sejumlah besar barang-barang dari Indonesia terkena berbagai hambatan , baik yang sifatnya tarif maupun non tarif Keadaan ini cukup menyulitkan bagi kelancaran perda -gangan luar negeri Indonesia, mengingat negara itu merupakan kawan dagang terbesar Inaonesia kedua setelah Jepang Akibat lebih jauh dari pemoarasan atas barang-barang Indonesia di atas, tidak saja memDawa dampak yang sifatnya ekonomis tetapi juga telah membawa dampak yang sifatnya politis Pilihan pemerintah dalam menentukan straregi pembangunanekonomi yang tepat, khususnya menempatkan perananperdagangan luar negeri dalam konteks pembangunan, usaha usaha penanggulangan PHK yang telah menambah pengangguran baru dan mendorong pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang lebih penetratif dalam menunjang perdagangannya, serta munculnya respon balik terhadap Amerika Serikat dalam kebijaksanaan luar negerinya kepada Indonesia, merupakan seperangkat permasalahan politik yang harus di hadapi Indonesia"