Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIndonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, hak berpendapat di muka umum juga sudah dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara juga bertanggung jawab atas kecerdasan warga negaranya. Namun selama masa Orde Baru dan pasca Reformasi tindakan pembatasan akses informasi dan hak berekespresi di ruang publik masih dilakukan oleh negara. Baik pada masa Orde Baru maupun masa pasca Reformasi Indonesia masih belum berhasil mengaktualisasikan diri sebagai sebuah negara hukum. Kata kunci: Ruang Publik, Negara Hukum, Negara Orde Baru, Negara Pasca Reformasi

---

ABSTRACTIndonesia is a legal state as already stipulated in the 1945 Constitution. As a legal state, the right to freedom of opinion and expression has also been guaranteed in article 28 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the state is also responsible for the intelligence of its citizens. However, during the New Order and Post Reform period, the restrictions on access to information and the right to freedom of opinion and expression in the public sphere were still carried out by the state. Both during the New Order and Post Reform era Indonesia still has not succeeded in actualizing itself as a state law."

"Skripsi ini membahas penerapan upah layak untuk awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam konteks perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan upah awak kapal perikanan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari ketidakserasian dan kekosongan hukum, sistem upah yang eksploitatif, penerapan perjanjian kerja laut sebagai “formalitas belaka”, rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum, tumpang-tindih kewenangan dalam pemerintah, serta rendahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penulis menyarankan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kerja pada pemerintah, dan revolusi mental awak kapal perikanan

---

This thesis focuses on the implementation of decent wage for fishers at Nizam Zachman Jakarta Fishing Port as regulated in Indonesian legal framework. This research is qualitative research with a descriptive design. This research shows that the wage for fishers has not been implemented as regulated in the legal framework as the result of a disharmonious and unregulated law, an exploitative wage system, “mere formality” work agreements, poor legal awareness and knowledge, overlapping authorities in government, and inadequate law supervision and enforcement. The author suggests a harmonization in legal framework, a work evaluation in government, and a mental revolution in fishers."