Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan kode etik Notaris. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka Perseroan Terbatas belum sah sebagai badan hukum dan hubungan antara para pendiri masih merupakan hubungan kontraktual. Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh setelah anggaran dasar Perseroan Terbatas telah disahkan oleh Menteri Kehakintan dan HAM. Dalam kasus yang dibahas, sebelum akta pendirian PT X mendapat pengesahan dari Menkeh dan HAM RI telah dilakukan perbuatan hukum pelepasan hak atas saham yang seharusnya dibuat oleh notaris Y adalah akta perubahan atau akta perbaikan anggaran dasar PT X, (karena akta pendirian PT X sedang dalam proses pengesahan oleh Menkeh dan HAM RI) dan melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menkeh dan HAM RI untuk mendapat pengesahan. Namun, pada kenyataannya perubahan anggaran dasar PT X tidak dibuat dan tidak dilaporkan kepada Menkeh dan HAM RI sehingga, dalam akta pendirian PT X pendiri dan pemegang sahamnya adalah PT A, PT B dan PT C yang seharusnya dibuat adalah akta perubahan anggaran dasar yang merubah komposisi pemegang saham PT X menjadi PT A dan PT Q. Metode yang digunakan dalam pembahasan kasus ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan menelaah serta mengkaji masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Tesis ini dibuat karena sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang rumusan klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili seperti apa yang cukup baik dan benar ditinjau dari sudut pengaturan perundangundangan yang ada di Indonesia, dan bagaimana peranan notaris dalam perumusan klausul-klasul tersebut, disamping juga belum adanya kejelasan tentang bagaimana tanggungjawab notaris dalam hal klausul-klausul tersebut dirumuskan secara kurang tepat. Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: 1. Pembatasan-pembatasan apa yang hares diperhatikan dalam perumusan klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan domisili hukum? 2. Bagaimanakah peranan notaris dalam perumusan klausul pilihan hukum, pilihan forum dan domisili hukum dalam suatu perjanjian? 3. Bagaimanakah tanggungjawab notaris dalam hal klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan domisili hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan materi perjanjian? 4. Bagaimanakah klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili hukum dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan model-model klausul baku yang telah ada.

Abstrak :
Kredit macet yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga yang bersifat yudisial maupun di luar lembaga yang bersifat yudisial. Proses penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis. Berbeda dengan penyelesaian di luar lembaga yang bersifat yudisial yang dilakukan dengan cara damai dan sukarela yang penyelesaiannya lebih efektif dan ekonomis. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian kasus kredit macet antara PT. CS sebagai debitur dengan PT. Bank A sebagai kreditur, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut secara damai dan sukarela. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahannya adalah mengapa perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris sebagai alternatif untuk menyelesaikan kredit macet, bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui perjanjian perdamaian, dan apakah kelebihan perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sebagai jawaban atas permasalahan pertama adalah karena penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan/kendala sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis maka perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris dijadikan alternatif penyelesaian kredit macet. Untuk jawaban atas permasalahan kedua bahwa prosesnya diawali dengan pinjaman kredit oleh debitur kepada kreditur, kemudian debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya sehingga sebagai penyelesaiannya dilakukan secara damai dan sukarela dengan membuat perjanjian perdamaian di hadapan Notaris dimana debitur menyerahkan barang agunannya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya. Debitur membuat Akta Kuasa untuk menjual kepada kreditur untuk menjual barang agunannya sebagai alat pembayaran hutang. Sedangkan kelebihan dari perjanjian perdamaian adalah mudah, terjaga kerahasiannya, cepat, dan mudah.