Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengalaman perempuan bernama Wina, Sari, Dina, dan Lisa, sebagai perempuan yang terlibat dalam kejahatan korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat konteks sosial pelanggaran perempuan yang dipengaruhi oleh dominasi laki-laki di ruang private dan ruang publik, yang dapat menyebabkan perempuan mengalami kriminalisasi sebagai koruptor. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif feminis kriminologi (Feminis Sosialis dan Hukum Feminis), dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus feminis yang berfokus pada pengalaman perempuan. Peneltian ini menemukan bahwa perempuan terlibat dalam kejahatan korupsi disebabkan oleh hubungan yang menindas dengan memanfaatkan jabatan strategis perempuan dalam pekerjaannya dan menyebabkan perempuan mengalami kriminalisasi oleh sistem peradilan pidana.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the experience of women named Wina, Sari, Dina, and Lisa, as women who involved in corruption. This study was done to see the social contextualization of women’s offend, which are affected by male dominance in the private sphere and public sphere, it causes women to experience criminalization as corruptors. This study was authored by using feminist perspective in criminology (socialist feminist and feminist law), and used qualitative approach to the type of feminist case study that focuses on the experiences of women. This study found that women who involved in corruption caused by oppressive relationships which utilizing the women’s strategic positions in their jobs and leadswomen to experience criminalization as corruptors by criminal justice system."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai para pekerja migran yang melarikan diri dari tempat penampungan, penempatan dan purna penempatan. Penulisan dilakukan dengan melihat ada fenomena pekerja migran yang melarikan diri untuk menghindari tindak kejahatan. Penulisan ini mengkaitkan pekerja migran yang menghindari kejahatan dengan konsep fear of crime dan indirect victimization. Dari hasil data yang diperoleh penulis, mayoritas para pekerja migran melarikan diri dari tempat penempatannya. Dari total dua puluh kasus yang penulis paparkan, dua belas kasus merupakan pekerja migran yang melarikan diri dari tempat penempatannya, tujuh kasus merupakan pekerja migran yang melarikan diri dari tempat penampungan dan satu kasus merupakan pekerja migran yang melarikan diri dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Kesimpulan yang didapatkan adalah dari dua puluh kasus yang penulis paparkan, 55% pekerja migran merasakan fear of crime, serta dari dua puluh kasus tersebut 35% pekerja migran mengalami indirect victimization. Selain itu, sebelas kasus fear of crime yang dialami pekerja migran, 64% disebabkan oleh indirect victimization.

---

This final assingment discuss about migrant workers that escaped during training in camps, placement in other countries and after placement. This final assignment was written based on the phenomenon of migrant workers that escaped in order to avoid crime. This final assignment links migrant workers that escaped crime with fear of crime concept and indirect victimization. From the total data that‟s been collected, the majority of migrants workers that experience escaping crime occurred during their placement. Out of twenty cases that‟s been put together, twelve cases are migrant workers that escaped crime during placement, eight cases are migrant workers that escaped during in training camps and one case of migrant worker that escaped after his placement. The conclusion from this assignment is that 55% from the total of case that‟s been shown, are migrant workers that experienced fear of crime and 35% out of the twenty cases, are migrant workers that experience indirect victimization. Also out of the eleven cases of migrant workers that experienced fear of crime, 64% of them were caused by indirect victimization."

"Penulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan transaksi online pada situs Forum Jual Beli Kaskus. Anonimitas yang masih dijunjung tinggi oleh situs Kaskus sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini menimbulkan Kaskus menjadi situs e-commerce yang sangat rentan menjadi ladang para pelaku penipuan online mencari korbannya. Lemahnya pengawasan serta penjagaan oleh place manager dalam situs Kaskus juga menjadi salah satu faktor pemicu utama munculnya kejahatan ini. Kemudian penulisan ini juga akan memberikan rekomendasi keamanan bagi situs Kaskus dengan menerapkan situational crime prevention ke ranah cyber untuk mengintervensi anonimitas , khususnya anonimitas e-commerce pada Forum Jual Beli Kaskus.

---

This thesis aims to describe and identify factors that causes deceptive online transaction in Kaskus 39 Forum Jual Beli FJB . Anonymity has always been its main emphasis by Kaskus ever since its inception, which makes Kaskus a really vulnerable e commerce website for potential online deception offenders in search of victims. Weak surveillance and guardianship, provided by place managers in Kaskus website also acts as the main precipitator of this kind of crime. Eventually, this thesis will also formulate a security recommendation for Kaskus with the application of Situational Crime Prevention for cyber realm to intervene anonymity, specifically on the anonymity of e commerce in Kaskus 39 Forum Jual Beli."

"Filosofi utilitarianisme melihat adanya manfaat dari upaya pemberian hukuman. Baik manfaat untuk pelaku kejahatan, maupun bagi masyarakat. Pemenjaraan, pada awalnya,  merupakan salah satu upaya agar penghukuman bisa memiliki manfaat. Namun pemenjaraan dalam perkembangannya justru menimbulkan dampak buruk bagi pelaku kejahatan. Mazhab deinstitusionalisasi menjadi jawaban atas kritik terhadap mazhab penghukuman sebelumnya, yakni mazhab resosialisasi dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, hak-hak atas korban mulai pula mendapat perhatian. Diantaranya adalah hak atas ganti rugi (restitusi). Serta perlunya dipikirkan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Maka adanya pidana yang memiliki manfaat baik bagi pelaku maupun korban sangat berpeluang untuk diwujudkan. Penelitian ini menggunakan metode delphi dua putaran.

---

Philosophy of utilitarianizm sees the advantage of  the punishment. Advantages for the offender, and also advantages for the society.  Imprisonment is one way that punishment can give the advantages. But in the actual time, cause adverse effects for the offenders. The deinstitutionalization school became the answer to criticism of the previous punishment school, resosialitation school and social reintegration school. In the other side,  the rights of victims began to receive attention. Among them are the right to get restitution. And about how to reparation relation between offenders and victims So the punishment that give advantage for offenders and victims can be realized. This research using delphi method with two round of interview."

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening."

"Kejahatan lingkungan merupakan feenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penanganan kejahatan lingkungan melalui sanksi pidana hanya menghukum pelaku saja, tanpa adanya proses perbaikan lingkungan. Dibutuhkan suatu penanganan kejahatan dengan pendekatan yang menekankan pada aspek kelestarian lingkungan dan sesuai dengan konsepsi kriminologi. Dalam penanganan kejahatan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menekankan pada sanksi administratif yang merupakan salah satu bagian konsepsi green criminology. Disamping itu perlunya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penanganan kejahatan lingkungan. Masyarakat berperan aktif bersama LSM dan Pemerintah dalam upaya penanganan kejahatan lingkungan. Dalam penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif, dengan kerangka pemikiran untuk menganalisis penanganan kejahatan lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam konsepsi green criminology.

---

Environmental crimes are common phenomenon, unable to be separated from human life. Efforts to handle the environmental crimes through criminal sanctions only punish the perpetrators without the existence of follow-up actions regarding the environmental refinement. To handle these kinds of crimes, it takes an approach that emphasizes on environmental preservation in accordance with the conception of criminology. In handling the environmental crimes, The Environmental Agency of Central Java emphasizes on civil penalties that is also a part of the conception of green criminology. Besides that, the requirement is community?s involvement in supporting the process. The society should play an active role in handling the environmental crimes together with NGO and the government. In this study, the researcher uses a qualitative approach with descriptive explanation with framework to obtain the result regarding the handling of environmental crimes by The Environmental Agency of Central Java in green criminology conception."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas eksploitasi pada F (perempuan hamil kurir narkoba) sebagaikekerasan berbasis gender. Skripsi ini melihat latar belakang F dilibatkan dalampenyelundupan narkoba serta bentuk bentuk eksploitasi yang terjadi pada F olehkekasihnya sebagai bagian dari transnasional organized crime. Teori dalampenelitian ini ialah politik seksual, feminis radikal dan feminist legal theory.Pendekatan kriminologi feminis dan kritis digunakan dalam mengkaji eksploitasiterhadap F. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif melalui wawancaramendalam.. Penelitian ini menemukan, keterlibatan F dalam perdagangan ilegalnarkoba melalui romantisme cinta yang diciptakan oleh kekasihnya. F mengalamieksploitasi pada tubuhnya sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. F jugamemberi pemaknaan terhadap eksploitasi yang dialaminya, serta bagaimanarespon sosial formal terhadap F merupakan bentuk dari penegakan hukum tidaksensitif gender.

---

ABSTRACTThis research discuss about exploitation happens towards F (pregnant women asdrug courier) as gender based violence. This research sees background of Finvolved in drug smuggling and exploitation happens toward F by her lover aspart of transnational organized crime. Theory used in this research are sexualpolitic, feminist radical theory, and feminist legal theory. Feminist criminologyand critical approach used to explain how exploitation toward F. Method used inthis research is qualitative by depth interview. This research found F involved indrug trafficking by love romanticism created by her lover. F experiencedexploitation toward her body as gender based violence. This research alsoexplains F?s understanding about exploitation towards her and social formalresponds towards F as form of non-sensitive gender criminal justice system."

"Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi yang berdaulat dan mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya. Kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia menimbulkan ancaman, yaitu adanya illegal fishing yang mengganggu terhadap stabilitas keamanan laut atau maritime security. Menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia dan juga ancaman illegal fishing, maka penegakan hukum di laut tidak dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri. TNI AL, Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bakorkamla adalah lembaga penegak hukum di laut yang berwenang atas penegakan hukum illegal fishing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum dan penjelasan keterkaitan illegal fishing dengan maritime security. Untuk menjelaskan permasalahan, kerangka teoritis yang dipakai adalah penegakan hukum di laut, ocean policy, global policing dan transnational organized crime.Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan metode wawancara terstruktur dan juga focus group discussion. Data yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif akibat tidak adanya harmonisasi dan koordinasi diantara penegak hukum karena pelaksanaan masih bersifat subsektoral. Ancaman illegal fishing terkait maritime security adalah karena dampak tindakan tersebut menghambat pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang berada dalam kerangka ocean policy dan juga merupakan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara dengan pelibatan kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

---

Indonesia as an archipelago state has a vast area of jurisdiction over the sea and as a sovereign state has the authority to rule, to manage, and to harness the wealth of natural resources at sea. The wealth of fishery resources that Indonesia have creates a threat, and that threat is illegal fishing that disturbe the maritime security. Realizing the vast area of Indonesian water and the rising threat of illegal fishing, the law enforcement at the sea did not execute by one institution only. Indonesian navy, marine police, ministry of marine and fishery, and Bakorkamla are the institution that has the authority at sea as law enforcer on illegal fishing.

This research aims to know the effectiveness of law enforcement and the explanation and the relatedness between illegal fishing and maritime security. To explain the problems, the theoretical framework being used are law enforcement at sea, ocean policy, global policing, and transnational organized crime.

This qualitative research used structural interview method and focus group discussion. The data being collected indicate that law enforcement that has been executed is not entirely effective because of the disharmony and lack of coordination between the law enforcer due to the nature of subsectoral execution. The threat of illegal fishing and maritime security are those actions causing delay of long term development in the framework of ocean policy and also a threat towards national security and its sovereign by the involvement of foreign ship that's been doing illegal fishing."

"Skripsi ini membahas tentang pelibatan anak perempuan dalam penyalahgunaan narkoba. Penelitian dilakukan dengan melihat hegemonic masculinity yang tumbuh dalam kehidupan anak perempuan sebagai landasan utama dari adanya opresi terhadap anak perempuan dalam kehidupannya. Hal ini dikaji berdasarkan teori feminis radikal dan feminis multikultural dimana status subjek penelitian sebagai anak, perempuan, dan dengan kelas sosial ekonomi rendah membuat opresi terhadap anak perempuan menjadi berlipat ganda. Adanya unsur politik seksual dan kesadaran palsu juga turut mempengaruhi bagaimana hegemonic masculinity bekerja. Tiga orang anak didik pemasyarakatan perempuan menjadi subjek penelitian ini dengan pengalaman kriminalisasi dalam pelibatan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus feminis untuk melihat hegemonic masculinity sebagai akar pelibatan anak perempuan dalam penyalahgunaan narkoba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat wujud hegemonic masculinity dalam tiap ranah kehidupan anak perempuan seperti dalam ranah keluarga, pertemanan, sampai dengan relasi cinta. Lebih lanjut, konsep cinta kemudian menjadi produk dari kesadaran palsu dan juga area bagi tumbuhnya politik sesksual pada anak perempuan. Hal ini kemudian membuat anak perempuan miskin mengalami opresi yang berat sampai terseret dalam pelibatan penyalahgunaan narkoba.

---

This thesis try to understand girls' involvement in drug abuse. The research was done to see the growth of hegemonic masculinity in a girl's life as the main basic of opression to the girl at the course of her life. Radical and multicultural feminism was used to understand the status of the research subject as a child, a woman, and someone in low economic class that makes the opressions twofolded. The politics of sexuality and false consciousness also affecting how hegemonic masculinity works. Three 'anak didik pemasyarakatan perempuan' have been involved in this research as subjects with drug abuse criminalization involvement.qualitative methods was used with feminist case study to see hegemonic masculinity as the root cause of girls that has been involved in drug abuse. The result of this research shows that there are forms of hegemonic masculinity in each sector of the girls lives, as in family, peers, and love relations. Moreover, love concept became a product of false consciousness and an area for politics of sexuality to grow in girls. This makes poor girls being opressed until they are being involved in drug abuse."