Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan, peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh polisi dalam menangani kasus penipuan dalam kegiatan pencucian uang dan hambatan yang mereka hadapi dalam melakukan proses tersebut. Dari analisa tersebut, peneliti memberikan beberapa saran terhadap penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh polisi tersebut ketika melakukan tugasnya.

---

The main objective of this research is to understand the problems that are faced by Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya in order to solve money laundering cases. This research uses qualitative approach method. Researcher uses deep interview and observation in order to gain supporting infotmation and data. Also, this research has an objective to search out step by step how the police officers solve the money laundering cases and the problems that are faced by police officers in the process of it. From the analyze, researcher reccomends some alternative solution that might be useful to solve those problems."

"ABSTRAKTragedi Bom Bali di Legian Kuta pada tanggal 12 Oktober 2002 membawa isu terorisme ke garis depan pemikiran keamanan di Indonesia. Karena serangan yang mendadak, banyak korban yang tewas. Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengamanatkan negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah Indonesia yang merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan adalah produk dari proses politik dimana dilakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Salah satu bentuk kebijakan adalah kebijakan kriminal yang mengatur respon hukum masyarakat dan strategi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh negara. Saat ini dalam kebijakan pidana Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai tindak pidana. Hal ini telah menjadi perdebatan panjang karena ambiguitas dalam definisi teror dan telah menghasilkan multitafsir karena ketidakjelasan definisi teror. Banyak orang kuatir definisi teror ini akan diterjemahkan bebas oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, tujuan ideal dari suatu kebijakan tidak dapat dicapai, sebaliknya malah menghasilkan masalah baru yang mencederai demokrasi. Penelitian kriminologis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Dalam hal menganalisis data, digunakan teori hegemoni Gramsci Antonio serta teori kriminologi konstitutif Stuart Henry dan Dragan Milovanovic. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara telah memainkan peran penting untuk merumuskan strategi kontra terorisme di Indonesia dengan pendekatan Penegakan Hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia pada kerangka demokrasi. Meskipun demikian, model Penegakan Hukum ini tetap harus didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang akan diatur dalam kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan koersif dan kekuatan persuasif.

---

ABSTRACTThe tragedy of Bali Bombing in Legian-Kuta in October 12, 2002 brought the issue of terrorism to the forefront of Indonesia’s security thinking. Due to the suddenness of attack, a large number of people were killed. The Constitution of Indonesia UUD 1945 has mandated the state to be responsible to protect all Indonesian people and Indonesia’s motherland. To achieve this purpose Indonesia’s government formulated a policy. Policy is a product of the political process under which circumstances separation or distribution of power is executed. One form of policies is criminal policy which regulates legal responses of the society and the strategy on crime eradication that legalized formally by the state. Currently in Indonesia’s criminal policy, terrorism is defined as criminal act. This has been a long debate because of the ambiguities in the definition of terror and has produced multi-interpretation because it does not clearly specify the definition of terror. Most people feel anxious this the definition of terror interpreted freely by stakeholders. As a result, the ideal purpose of a policy could not be achieved, on the contrary it will produce a new problem that harms democracy instead. This criminological research is conducted by using qualitative research methods to collect data. In order to analyze the data, the theory of hegemony Antonio Gramsci as well as the theory of constitutive criminology Stuart Henry and Dragan Milovanovic were applied. This research concludes that the state has played an important role to formulate Indonesia’s counter terrorism strategy in Law Enforcement model due to the protection of human rights in the democracy framework. However, this Law Enforcement model should be supported by the preventive measures which will be regulated under social policy to keep the coercive power and the persuasive power balance."

"Tugas karya akhir ini membahas bagaimana proses penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional, terutama yang terjadi di kota Jakarta. Pelaku penyelundupan yang berada di Indonesia sebagai negara transit berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otak penyelundupan di negara asal. Penulis menjelaskan modus operandi pelaku penyelundupan manusia yang berinisial JS, HF, dan SH. Korban penyelundupan bekerja sama dengan pelaku penyelundupan agar dapat diselundupkan ke negara tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Cara penyelundupan dapat melalui jalur udara, darat, dan air, namun menempuh resiko yang berbeda pula.

---

This final assignment discusses the process of people smuggling committed by an international syndicate in Indonesia, particularly in Jakarta. The smuggling agents who are posted in Indonesia as the transit country maintain an intensive communication and close coordination with the syndicate leader from the origin country. The author describes the modus operandi of particular smuggling agents who go by initials JS; HF; and SH respectively. The smuggled participants actively participate in the process to reach the destination country in the hope to gain a better life there. The smuggling is carried out by air, land and sea in which each option has its own risk."

"Belakangan ini para koruptor kerap memanfaatkan bantuan dari pihak yang lebih mengerti teknik-teknik akses dana dan sistem yang bisa dimanipulasi guna memperlancar praktik pencucian uang mereka. Pihak ini umumnya disebut sebagai gatekeeper pencucian uang. Dari permasalahan ini, penulis selanjutnya berusaha untuk mencari tahu bagaimana peran gatekeeper dalam sudut pandang kriminologi serta apa saja kondisi yang melatarbelakangi gatekeeper terlibat dalam pencucian uang koruptor. Penulisan karya ilmiah ini memanfaatkan data-data sekunder yang didapat melalui studi literatur. Pembahasan akan dijelaskan dengan menggunakan konsep-konsep kejahatan kerah putih serta teori fraud triangle menurut Donald Cressey.

---

These days corruptors often use the assistance of those who more understand about access funds techniques and system that can be manipulated in order to facilitate their money laundering. They are generally called as the gatekeeper of money laundering. From these problems, the authors trying to figure out about the roles of gatekeepers in criminology standpoint and what are the conditions that causing gatekeeper engaged in corruptors money laundering. This scientific papers is utilizing secondary data obtained through the study of literatures technique. The discussion will be explained by using various concepts of white-collar crime as well as fraud triangle theory by Donald Cressey."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai kinerja Komisi Kejaksaan RI yang tidak efektif dari tahun 2015-2017 sebagai pemicu terjadinya kejahatan negara. Ketidakefektifan ini akan ditinjau menggunakan perspektif kriminologi kritis. Kriminologi kritis akan melihat negara sebagai kelompok yang berkuasa telah membuat aturan instrumental dan melakukan kejahatan. Berdasarkan laporan tahunan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan terdapat 812 laporan pada tahun 2015, 1048 laporan tahun 2016 dan 878 laporan pada tahun 2017. Jumlah laporan pengaduan ini akan penulis analisis untuk melihat efektifitas dari kinerja Komisi Kejaksaan dalam mengawasi pelanggaran jaksa. Penulis akan menggunakan konsep crime triangle untuk menganalisis Komisi Kejaksaan yang memiliki pengawasan tidak mumpuni. Selain itu, penulis juga akan mengaitkan kinerja Komisi Kejaksaan dengan state crime yang berupa crime dan hubungannya dengan masyarakat sebagai korban kejahatan. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjelaskan signifikansi kelemahan dari Komisi Kejaksaan yang mempengaruhi efektivitas dan kaitannya dengan state crime.

---

ABSTRACTThe task of this final paper discusses the performance of the Indonesian Prosecutors Office which was ineffective between 2015-2017 as a trigger for the occurrence of state crime. This ineffectiveness will be reviewed using a critical criminology perspective. Critical criminology will see the state as a ruling group making instrumental rules and committing crimes. Based on the annual report of publik complaints received by the Prosecutors Commission, there were 812 reports in 2015, 1048 reports in 2016, and 878 reports in 2017. The number of complaints reports will be analyzed by the author to see the effectiveness of the Prosecutors Commission in monitoring prosecutors violations. The author will use the Crime Triangle to analyze the Prosecutor's Commission that has inadequate supervision. In addition, the author will also link the performance of the Prosecutor's Commission to state crime in the form of crime of omission and its relationship with the society as victims of crime. The task of this final work is expected to explain the significance of the weaknesses of the Prosecutor's Commission that affect its effectiveness and relation to state crime."

"Setiap nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi memancing. Namun, dokumen keberadaan seharusnya dimiliki oleh nelayan kadang-kadang tidak diperhatikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen menjadi salah satu modus operandi dalam kegiatan illegal fishing. Penelitian tentang kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan kejahatan korporasi, teori pilihan rasional dan kejahatan terorganisir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jaring trawl dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan ilegal menggunakan jaring trawl menjadi pelanggaran hukum yang terpola oleh perusahaan. Ada juga hubungan antara pemilik perusahaan dengan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan pelaku melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jaring trawl untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan ikan.

---

Every fisherman who performs the activity of fishing must have license fishing. However, existence document supposed to be possessed by fisherman sometimes not reck do the activity of fishing without documents accordingly. The activity of fishing without documents being one modus operandi in illegal fishing activity.Research on illegal fishing activities occurring in Bangka Belitung island using qualitative approach and type research descriptive. To analyze, researchers used corporate crime, rational choice theory and organized crime in the theory.

This research result concluded that illegal fishing activity which occurred in the area waters Bangka Belitung island used a trawl gear and not furnished with documents accordingly. Illegal fishing activities uses a trawl gear be a statutory offense has patern by company. There is also the relation between company owner with a government agency which certainly should participate in do theft fish in area waters Bangka Belitung island.In addition, this research also found that the purpose of an offender conducting any activity of fishing with the trawl gear to get the profit from the catch fish."

"Penelitian ini merupakan kajian kriminologi yang melihat pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia. Berfokus pada kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politik seperti anggota DPR RI, partai politik dan kepala daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan kajian terhadap dokumen persidangan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Penjelasan terkait dengan pola memperdagangkan pengaruh pada penelitian ini menggunakan teori pola kejahatan oleh Brantingham (1981). Penelitian ini menemukan bahwa pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia, dapat dijelaskan dengan teori pola kejahatan. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesempatan struktural yang muncul dari proses sah yang kemudian mampu menyebabkan terjadinya korupsi dengan pola memperdagangkan pengaruh.

---

Current research is a criminological study that examines the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia. Focusing on cases involving political actors such as members of the Indonesian Parliament, political parties and regional leaders. Current research's approach is qualitative utilizing scientific literature, trial documents studies and interviews as data collection techniques. The explanation related to the pattern of trading influence in this study uses the theory of crime patterns by Brantingham (1981). This study found that the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia, can be explained using theory of crime patterns. Furthermore, current study found structural opportunities arising from legal processes which were then able to cause corruption by trading patterns of influence."

"Pungutan liar merupakan jenis kejahatan yang masih banyak terjadi di sekolah. Selama ini, upaya untuk melawan pungli yang terjadi di sekolah hanya mengandalkan dari whistleblowing. Namun, sebelum melakukan pelaporan, whistleblower harus melakukan banyak pertimbangan, karena mereka takut akan menerima balasan atau retaliation dari pihak organisasi. Peraturan yang membahas whistleblower di Indonesia juga masih belum memadai dan belum menyeluruh. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong whistleblower menerima retaliation dengan mengambil kasus Rumini, mantan guru di SDN XYZ yang menerima intimidasi setelah melakukan whistleblowing. Data primer didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan whistleblower, pihak LSM yang terlibat dan LPSK dan dianalis menggunakan whistleblowing triangle dan conflict theory. Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan whistleblower menerima retaliation karena: (1) kurangnya peraturan yang mengatur cakupan dan perlindungan whistleblower di Indonesia, dan (2) karena terdapat perbedaan porsi kekuasaan yang ada di dalam organisasi.

---

Illegal levies are a type of crime that is still common in schools. During this time, efforts to fight illegal levies that occur in schools only rely on whistleblowing. However, before reporting, whistleblowers must make a lot of considerations, because they are afraid of receiving retaliation from the organization. In addition, regulations that address whistleblowers in Indonesia are still inadequate and incomplete. This study explains the factors that encourage whistleblowers to receive retaliation by taking the Rumini case, a former teacher at SDN XYZ who received intimidation after conducting whistleblowing. Primary data were obtained through unstructured interviews conducted with whistleblowers, the NGOs involved and LPSK and analyzed using the whistleblowing triangle and conflict theory. This study found that the main factors causing whistleblowers to receive retaliation were due to: 1 lack of regulations governing the scope and protection of whistleblowers in Indonesia, and 2 because there were differences in the portion of power that existed within the organization."

"ABSTRAKPendanaan kelompok teroris merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh setiap kelompok teroris dan merupakan hal yang vital bagi mereka karena sumber utama dari berhasilnya aksi teror adalah dana, propaganda dan perekrutan. Penulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pola pendanaan dan metode pendanaan yang dilakukan ISIS mengadopsi beberapa kelompok teroris lain dan organisasi kejahatan yang ada hingga membuat ISIS menjadi kelompok teroris yang kaya dan massif dalam melakukan aksi terornya diseluruh dunia, serta menjelaskan fenomena ini melalui kejahatan politik. Tulisan ini juga menegaskan dana merupakan hal penting dalam aksi teror dan terorisme dan perlu dihentikan perpindahan dana tersebut melalui beberapa cara.

---

ABSTRACTFinancing Terrorism is important things done by any terrorist group and that the vital thing for all terrorist group as the main source of success terror acts. There are 3 key success for terror acts there are fund, propaganda and recruitment. This study tries to examine and explain how the pattern of funding and financing method that do ISIS group adopted from other terrorist group and criminal organization that exist and make ISIS group into a rich and massive in conducting terror acts around the world, as well as to explain this phenomenon through political crime. This paper also confirms fund is the important thing in terror and terrorism acts and need to be stopped the move of money by several way"

"Karya akhir ini membahas tentang kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani pengaduan masyarakat. Komisi Kejaksaan hadir atas tumbuh ketidakpuasan dan banyaknya laporan dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan kejaksaan. Namun di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan mengalami banyak hambatan yang minimbulkan pertanyaan terkait kemampuan Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan Jaksa di Indonesia hingga saat ini. Peneliti menilai kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengunakan perspektif kriminologi yakni Routine Activity Theory. Melalui teori tersebut, peneliti mendapatkan hasil analisa yang menunjukan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia belum mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas ekternal Kejaksaan Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia in dealing with public complaints. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia comes on growing dissatisfaction and wide spread reports of public response in law enforcement conducted by the prosecutor's judiciary. But in the execution of their duties an authorities, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia faced many obstacles which raises questioning about the ability of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia to conduct supervision in Indonesia until now.

Researcher assessed at the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indoneisa using criminological perspective with Routine Activity Theory. Through this theory, the analysis showed that Komisi Kejaksaan until now incapable in carrying out their duties as an external guardian of Kejaksaan Agung Republik Indonesia."