Hasil Pencarian

Ditemukan 108 dokumen yang sesuai dengan query

Andhy Martuaraja, author

Analisis implementasi independensi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S25484

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Riki Martim, author

Kedudukan dan fungsi kamar kedua (DPD) dalam pembentukan undang-undang (Studi komparatif UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S25471

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Panggabean, Tardip, author

Keberlakuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 terhadap kedudukan jaksa agung : studi kasus putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 = Applicability of article 22 paragraph (1) letter d act number 16 year 2004 position against attorney general : case study constitutional court decision MK No. 49/PUU-VIII/2010

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. Jikapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun jaksa, yakni 62 (enam puluh dua) tahun...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S272

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Didik Eko Prasetiyadi, author

Tinjauan pemilihan kepala daerah langsung terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup neagra kesatuan Republik Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25778

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Nugroho Wicaksono, author

Pengawasan dalam penciptaan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil

Skripsi ini membahas tentang perbandingan Lembaga Pengawas Pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif pada umumnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis/empiris dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umum nya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007...

2009

S25499

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sakti Lazuardi, author

Pengawasan hakim konstitusi pasca judicial review undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan kaitannya dengan indepedensi kekuasaan kehakiman = Supervision of post-constitutional court judicial review of undang-undang nomor 22 tahun 2004 regarding Judicial Commision of the Republic of Indonesia and the relation with indepedence judicial power

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sistematika kekuasaan yudisial dan kaitannya dengan indepedensi kekuasaan kehakiman...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S445

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Roziqin, author

Kedudukan dan peran Wakil Presiden Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S25271

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tig Eri Prabowo, author

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 = The function of the House of Representatives as an institution to create regulations according to UUD 1945 Article 20 (1)

Skripsi ini membahas kedudukan dan fungsi DPR serta perbandingannya dengan DPD dan Presiden, dalam pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif menggunakan studi kepustakaan eksploratoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi Presiden berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam lembaga perwakilan Indonesia yang memiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44781

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tengku Abdurrahman, author

Kedudukan dan peranan Panitia Khusus Angket pengusutan kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari sudut hukum tata negara

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25495

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Erlangga Wahyu, author

Pemilihan presiden secara langsung sebagai perwujudan sistem negara demokrasi di Indonesia

Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25463

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian