Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinamika persaingan usaha secara global di Indonesia sungguh berdampak pada industri-industri tertentu, salah satunya industri tekstil. Industri tekstil adalah salah satu industri yang sangat penting di dunia, mengingat karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam tesis ini, terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global menimbulkan gejolak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Data yang dihimpun merupakan terbitan yang berkaitan dengan hukum yang tentunya merupakan dokumen resmi, terbitan hukum berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan tafsir termasuk karya ilmiah lainnya yang diperoleh dari hasil suatu penelitian kepustakaan dengan melihat dokumen dan arsip dari studi literatur tentang penulisan dan pengetahuan hukum secara teoritis, untuk melengkapi data-data yang diperoleh secara empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dari sisi pemerintah, aturan ini merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi maraknya PHK yang dialami oleh banyak nya pabrik tekstil berorientasi ekspor di Indonesia. Disisi lain, kebijakan ini tentunya mempunyai celah pertentangan dengan hak-hak dari tenaga kerja bersangkutan, sehingga penting untuk kembali melihat peraturan diatasnya yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja.

---

The dynamics of global business competition in Indonesia really have an impact on certain industries, one of which is the textile industry. The textile industry is one of the most important industries in the world, considering that clothing is one of the basic human needs. In this thesis, the publication of Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2023 concerning Adjustments to Working Time and Wages in Certain Export-Oriented Labor-Intensive Industries Affected by Global Economic Changes caused turmoil. This research is normative juridical research with analytical descriptive research type and analyzed using qualitative methods. The data collected are publications related to law which are of course official documents, legal publications in the form of textbooks, legal dictionaries, legal journals, statutory regulations and interpretations including other scientific works obtained from the results of a library research by looking at documents and archives from literature study on writing and theoretical legal knowledge, to complement the data obtained empirically. The results of this research are that from the government's side, this regulation is one solution to overcome the widespread layoffs experienced by many export-oriented textile factories in Indonesia. On the other hand, this policy certainly has gaps in conflict with the rights of the workers concerned, so it is important to look again at the regulations above that regulate Employment, namely the Job Creation Law."

"Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pemenuhan hak dasar dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin kesamaan kesempatan, perlakukan tanpa diskriminasi dan mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak mengikuti jaminan sosial sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma didasarkan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengikatan hubungan kerja pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah dengan perjanjian secara lisan sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata dan pelaksanaan jaminan sosial, perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah perlindungan waktu kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, perlindungan upah dan perlindungan kesejahteraan dan upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah pekerja Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum karena pekerja Notaris tidak membuat perjanjian kerja tertulis, sehingga tidak memiliki pegangan untuk melakukan upaya hukum.

---

Labour is an inseparable part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal protection for workers is the fulfillment of basic rights and is protected by the constitution. Worker protection aims to guarantee equal opportunity, treat without discrimination and realize the welfare of workers and their families. Legal protection for workers is protection of working time, occupational safety and health, wages and welfare. This study aims to determine the implementation of workers' social security In the Notary office in Merauke Regency, to find out the legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency and to find out the efforts made by workers if legal protection for them does not follow social security in accordance with promised. This research is normative juridical legal research, namely field research to collect related data and normative legal research, namely studying law as a norm based on literature research. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented in the form of a descriptive description. The results of the study show that the process of binding employment relations in the Notary office in Merauke Regency is by verbal agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and the implementation of social security, legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency is protection of working time, protection safety and health, protection of wages and protection of welfare and the efforts made by workers if the legal protection for them is not in accordance with what was agreed, namely the Notary worker cannot take legal action because the Notary worker does not make a written work agreement, so he does not have a handle on take legal action."

"Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia mulai dari tahap persiapan, keberangkatan, dan penempatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang salah satu alasannya adalah adanya kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Penelitian ini melakukan analisis kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan penelitian terhadap kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan kajian implementasi kewenangan tersebut di wilayah Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif yang didukung hasil wawancara kepada informan. Hasil Penelitian adalah walaupun terdapat kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam implementasinya di Jawa Barat pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan, namun hal ini memunculkan potensi tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan tugas tersebut apabila terdapat koordinasi dan kerja sama yang kurang baik antar instansi pemerintah.

---

The Indonesian Government has an obligation to protect Indonesian Migrant Workers starting from the preparation, departure and placement stages. However, in its implementation there is a lack of seriousness by local governments in protecting Indonesian Migrant Workers, one of the reasons for which is the similarity of authority between government agencies in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers. In this research, we conducted an analysis of the division of authority between the central government and regional governments in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers by conducting research on the division of authority between the central government and regional governments. The research method used is doctrinal research using secondary data through document study and qualitative analysis supported by the results of interviews with informants. The results of the research are that although there are similarities in authority between government agencies in Law Number 18 of 2017, in its implementation in West Java the implementation of the protection and placement of Indonesian Migrant Workers can be implemented, but this gives rise to the potential for non-implementation properly carrying out these duties if there is poor coordination and cooperation between government agencies."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk dan penggunaan kohesi gramatikal yang terdapat dalam majalah Ancas versi web. Penulisan penelutian ini berfokus pada bagaimana bentuk dan penggunaan pemarkah kohesi gramatikal berbahasa Jawa dialek Banyumas dalam majalah Ancas. Sumber data yang digunakan adalah majalah Ancas versi web dengan menggunakan ancangan kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan data teks naratif, teks ekspositoris, dan teks berita yang terdapat dalam majalah Ancas. penelitian ini menggunakan teori kohesi dalam kerangka wacana yang diungkapkan oleh Halliday dan Hasan (1976) Berdasarkan hasil analisis, ditemukan empat alat kohesi gramatikal berupa referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Dalam referensi ditemukan pengacuan persona, pengacuan komparatif, dan pengacuan demonstratif. Pengacuan persona meliputi pengacuan persona I tunggal, persona II tunggal, persona II tunggal dan jamak, persona III tunggal, pengacuan diri sendiri, dan persona III berupa enklitik. Pada data tidak ditemukan pemakaian pengacuan persona I jamak. Penggunaan pengacuan persona memperhatikan situasi formal atau informal dan lawan tutur. Pada pengacuan komparatif ditemukan penggunaan kata kaya seperti. Pada pengacuan demonstratif ditemukan pengacuan lokatif dan substantif. Substitusi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu substitusi verbal, substitusi frasal, dan substitusi klausal. Elipsis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ya ana ya ada. Selanjutnya terdapat konjungsi antarkalimat dan intrakalimat. Konjungsi antarkalimat berupa konjungsi penambahan, pertentangan, sebab-akibat, pilihan, dan syarat. Adapun konjungsi intrakalimat berupa penambahan, pertentangan, dan sebab-akibat.

---

The aim of this research is to describe the type and the function of grammatical cohesion in the web version of Ancas magazine. This research also discribe the form and the using of grammatical cohesion in the Javanese Banyumas dialect in Ancas magazine. The Ancas magazine in web version is used as the data in this research. The data also grouped by narrative data text, expository text, and news text. In the analyisis, this research used grammatical cohesion approach by Halliday and Hasan (1976). The result shows that there are four grammatical cohesions, those are references, substitutions, ellipsis, and conjunctions. For the references, there are personal reference, comparative reference, and demonstrative reference. In the personal reference, there are first person singular, second person singular and plural, third person singular, self-reference, and enclitic form of third person. In this result didnt show the use of plural first person reference. The use of persona reference also refers to formal and informal situations. In the comparative reference, there is use of kaya like. In the demonstrative references, that is found a locative and substantive reference. The substitution is divided into three forms, those are verbal substitution, fractional substitution, and clause substitution. The ellipsis in this research there is ya ana yes, there is. Furthermore, there are coordinating cojunction and correlative conjunctions. The coordinating cojunctions that be found are additive, adversative, causal, choices and conditions. Instead, the correlative conjunctions that be found are additive, adversative, and causal."

"Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, termasuk sebagai Anak Buah Kapal menunjukkan rendahnya lapangan kerja di dalam negeri. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal laut rentan mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang mengalami kecelakaan kerja?; Bagaimana efektifitas pengaturan perlindungan hukum Anak Buah Kapal apabila terjadi kecelakaan kerja?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut, termasuk Anak Buah Kapal, diatur dalam perjanjian kerja laut dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia yangmana untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memastikan keselamatan kerja, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Anak Buah Kapal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Anak Buah Kapal memerlukan komitmen bersama pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan industri maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Anak Buah Kapal. Saran dalam penelitian ini yaitu penerapan standar keselamatan yang ketat, koordinasi antar instansi yang lebih baik, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam industri pelayaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keberlanjutan industri maritim secara keseluruhan.

---

The phenomenon of Indonesian labor migration abroad, including as Crew Members, highlights the lack of job opportunities within the country. Indonesian Crew Members working on ships are vulnerable to workplace accidents. This study addresses the following research questions: How is legal protection regulated for workplace accidents in the employment relationship between shipowners and Crew Members? How is legal protection provided to Crew Members who experience workplace accidents? How effective is the regulation of legal protection for Crew Members in the event of a workplace accident? The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection for seafarers, including Crew Members, is governed by maritime labor agreements and Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which aims to create fair employment relationships, ensure workplace safety, and comply with regulations. Coordination among ministries, such as the Ministry of Transportation, Foreign Affairs, Marine Affairs and Fisheries, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, is crucial to ensure effective protection for Crew Members. The conclusion of this research is that comprehensive and effective legal protection for Crew Members requires a joint commitment from the government, employers, and various related parties. This is to ensure the welfare, safety, and responsible and sustainable growth of the maritime industry for Crew Members. The study suggests implementing strict safety standards, improving inter-agency coordination, and providing more intensive education to enhance safety and compliance in the shipping industry. The implementation of these measures is expected to reduce workplace accidents and improve the overall sustainability of the maritime industry."

"Saat ini belum ada pengaturan mengenai aturan teknis perpanjangan perjanjian kerja bersama yang tidak disepakati dalam waktu dua kali perundingan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya pengaturan mengenai perjanjian kerja bersama yang deadlock antara pengusaha dan serikat pekerja. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba untuk membahas waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama sebelum tercapainya kesepakatan dalam perundingan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam perjanjian ini adalah bagaimana ketentuan mengenai waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama yang sudah berlaku? bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bersama sebelum tercapainya kesepakatan selama masa perundingan? bagaimana seharusnya pengaturan mengenai waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama ketika belum tercapainya kesepakatan selama masa perundingan perjanjian kerja bersama baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pembatasan terhadap perundingan perjanjian kerja bersama yang belum selesai menyebabkan ketidakpastian hukum dan cenderung merugikan hak para pekerja. Ditemukan pula adanya praktek perpanjangan perjanjian kerja bersama hingga mencapai waktu 5 tahun karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan begitu, di dalam penelitian ini diberikan rekomendasi pembatasan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan perjanjian kerja bersama yang tidak disepakati adalah selama satu tahun dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka SPKD terkait dapat melakukan intervensi untuk membantu menengahi benturan kepentingan antara kedua belah pihak.

---

Currently there are no regulations regarding the technical rules for extending collective work agreements that are not agreed upon within two negotiations. This causes legal uncertainty because there is no regulation regarding deadlocked collective work agreements between employers and labor unions. Therefore, this research will try to discuss the validity period of the collective work agreement before reaching an agreement in negotiations. The formulation of the problem that will be discussed in this agreement is what are the provisions regarding the validity period of collective work agreements that are already in force? How is the collective work agreement implemented before an agreement is reached during the negotiation period? What should be the regulations regarding the time a collective work agreement comes into force when an agreement has not been reached during the negotiation period for a new collective work agreement? This research uses normative legal methods with a statutory regulation approach, a conceptual approach and a case approach. This research found that the absence of restrictions on incomplete collective labor agreement negotiations causes legal uncertainty and tends to harm workers' rights. It was also found that there was a practice of extending collective work agreements up to 5 years because there was no agreement between the parties. In this way, in this research recomendations are the limitation period of extending the implementation of a collective work agreement that is not agreed upon is one year and if an agreement is not reached, the relevant SKPD can intervene to help meditate the conflict of interest between the two parties."

"Tesis ini menganalisis bagaimana pengaturan pada saat ini, pelaksanaan dan pengaturan di masa yang akan datang terkait akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja Industri Nikel di Indonesia berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia saat ini berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah melalui pengawasan ketenagakerjaan setempat dan terdapat jaminan sosial yang dapat diakses oleh korban berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perpu Cipta Kerja dan UU BPJS. Pelaksanaan akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia berdasarkan UNGPs terdiri dari akses terhadap pemulihan berbasis negara dan non-negara seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, Komnas HAM, perusahaan dan asosiasi bisnis. Masih terdapat banyak tantangan hukum dalam pelaksanaan akses terhadap akses pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja nikel seperti tidak adanya pengaturan komprehensif mengenai kompensasi dan berbagai resiko terbaru, sistem pengawasan atau mitigasi resiko, koordinasi dalam pemerintahan. Pengaturan akses terhadap pemulihan non-yudisial korban kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia yang seharusnya berlaku pada masa yang akan datang adalah mengimplementasikan prinsip bisnis dan HAM secara internasional terhadap perbaikan UU Keselamatan kerja. Perbaikan yang dapat dilakukan terhadap UU Keselamatan kerja yaitu menyusun pengaturan yang komprehensif dengan pendekatan HAM, kewajiban dan membangun uji tuntas industri nikel dan menjamin mekanisme pengaduan terhadap korban.

---

This thesis analyzes the current regulation, implementation, and future regulation concerning access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Nickel Industry in Indonesia based on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. This thesis is compiled using a doctrinal research method. Currently, access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry is governed by Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety, through local labor supervision and social security guarantees accessible to victims under the National Social Security System Law, the Job Creation Omnibus Law, and the Social Security Administrator Law.  Implementation of access to non-judicial remedy for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry based on the UNGPs includes access to both state-based and non-state-based grievance mechanisms such as BPJS Employment, the Department of Manpower, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), companies, and business associations.  There are still many legal challenges in implementing access to non-judicial recovery for victims of nickel industry workplace accidents, such as the lack of comprehensive regulations on compensation, various emerging risks, risk supervision or mitigation systems, and governmental coordination. Future regulation governing access to non-judicial recovery for victims of workplace accidents in the Indonesian nickel industry should involve implementing international business and human rights principles to improve Occupational Safety Laws. Improvements to Occupational Safety Laws should include drafting comprehensive regulations with a human rights approach, obligations to conduct thorough assessments of the nickel industry, and ensuring complaint mechanisms for victims."

"Wujud ekspresi bahasa pada masyarakat di masa kini, hadir dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk ungkapan kata, namun dapat pula hadir dalam bentuk visual (gambar). Keduanya itu memberikan gambaran keadaan sehari-hari pada masyarakat. Wujud ekspresi bahasa melalui serangkaian kata-kata dan gambar tersebut direpresentasikan dalam meme. Meme merupakan salah satu bentuk kreativitas dalam menyampaikan kritik sosial dalam masyarakat. Peneliti akan menganalisis makna meme berbahasa Jawa yang banyak diunggah dan dipublikasikan pertama kali melalui jejaring media sosial instagram pada tahun 2019. Data yang digunakan adalah 9 meme berbahasa Jawa yang digambarkan sebagai bentuk percakapan yang disampaikan tokoh pertama pada tokoh kedua, yakni tokoh pertama yang melakukan konsep sindiran yang diikuti dengan tindakan menampar pada tokoh kedua disertai ucapan kata tuman ‘kebiasaan’. Penelitian meme tuman ini dianalisis dengan teori metafora Lakoff dan Johnson (1980) mengungkapkan adanya makna metaforis dan teori fungsi metafora dalam Leech (1977) untuk melihat fungsi dalam meme tersebut. Permasalahan pada penelitian ini yakni bagaimana makna metaforis pada ujaran implisit yang terkandung pada meme tuman dan apa fungsi dari meme tersebut. Tujuan penelitian adalah menjelaskan makna metaforis dan fungsi yang ada pada ujaran meme. Hasil dari analisis penelitian ini yakni menunjukan bahwa makna meme tuman merupakan makna tersirat (implisit) yang disampaikan secara tidak langsung dan secara umum memiliki fungsi ekspresif. Makna pada meme tuman disampaikan secara implisit karena meme tuman berbahasa Jawa yang diunggah dan dipublikasikan di media sosial memiliki peranan penting sebagai sarana komunikasi tidak langsung yang mewakili isi pikiran dan perasaan penutur yang ingin di sampaikan kepada lawan tutur.

---

A meme is a phenomenon concept of ideas, behaviours, or lifestyles that spread from one person to another in a form of funny pictures along with wordings that have an implicit meaning. This supports the meme’s meaning in KBBI (2016) which defines memes as visual works that contain images and words. Moreover, a meme is known as a media for peoples to express and represents their feelings, or thoughts in social media (Listyorini, 2017:64). One of well acknowledged memes in Indonesia is tuman meme that occurred for the first time through social media in 2019. Tuman meme in this research focuses on an image of a bald man slapped another bald man then followed by a word tuman. Tuman is a word in Javanese that entails to someone who has particular habits that usually negative and does it repeatedly. As in any other memes, the image in a tuman meme also shows wordings in a form of a proposition that gives a metaphorical meaning. Therefore, this leads to problem of what the metaphors meaning in Javanese tuman memes is. The aims of this research is describing the metaphors meaning in tuman memes. Data of this research is 10 tuman memes that were taken from social media (Instagram) by using hashtag #memetuman. This research used qualitative methods and the metaphorical theory by Lakoff and Johnson (1980) also the theory of metaphorical functions by Leech (1977) in order to find out the metaphorical meanings and their functions The result of this research shows that the tuman meme has an implicit meaning with an indirectly message to the readers and used as a form of human’s expresiveness in general. At present, tuman meme is comprehended by the Javanese community as a mimicked theme (image) that included a catchy proposition that made it instantly memorable as an indirectly communication tools that represented peoples thoughts and feelings."

"Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan sewaktu-waktu dapat terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun, PHK sendiri banyak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pekerja outsourcing (alih daya) yang memiliki ketidakjelasan hubungan kerja. Terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang Jo. PP No. 35 Tahun 2021 yang mengandung banyak perubahan dan kontroversi terkait alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Skripsi ini menganalisis tentang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan outsourcing pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. yang berfokus pada permasalahan bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing serta penerapan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah karena terjadi penyimpangandalam PKWT, sehingga menyebabkan hubungan kerja berubah menjadi PKWTT serta penerapan PHK yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing terhadap pekerja dalam analisis putusan ini terjadi sejak tanggal 31 Juli 2020. Dengan demikian Untuk menghindari kesalahan dan ketidakpastian hukum maka diperlukan diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terkait PKWT, PHK, dan hubungan kerja kepada berbagai perusahaan outsourcing dan pekerja atau buruh outsourcing.

---

Termination of the legal relationship between workers and companies can occur at any time due to termination of employment (PHK). Termination of employment is the termination of an employment relationship caused by a particular matter. It impacts the end of the rights and obligations between workers and companies. However, layoffs

cause many injustices, especially for outsourced workers with unclear work relations. Moreover, the enactment of UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law and PP No. 35 of 2021 contains many changes and controversies related to outsourcing and specific time work agreements (PKWT). This thesis analyzes the termination of employment by an outsourcing company in the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court No.

264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Which focuses on the problem of working relations between workers and outsourcing companies and the application of termination of employment. The research method used is juridical-normative research with a law and

case approach, then the data collection tool uses a document study. Whereas the results of this study are due to irregularities in the PKWT, causing the employment relationship to change to PKWTT, and the application of layoffs carried out by outsourcing

companies against workers in the analysis of this decision has occurred since July 31, 2020. Thus, to avoid mistakes and legal uncertainty, socialization activities are necessary regarding implementing laws and regulations related to PKWT, layoffs, and employment relations to various outsourcing companies and outsourced workers or workers."

"Hak maternitas adalah salah satu hak asasi bagi wanita yang timbul sebagai salah satu wujud implementasi dari hak asasi manusia. Hak ini timbul sebagai kondrat wanita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejumlah perbedaan kondisi fisik dan kondisi psikis dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan mendasar ini yang kemudian menjadikan wanita memiliki kondisi-kondisi khusus yang berpotensi menimbulkan kemungkinan terjadinya diskriminasi atau pembatasan-pembatasan dalam aktivitasnya. Bagi wanita yang bekerja, kondisi-kondisi khusus ini merupakan suatu hambatan yang mendasar dalam menjalani aktivitas pekerjaannya secara optimal. Selain itu, pemenuhan atas hak maternitas bagi pekerja wanita terkait berkelindan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkorelasi erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasakan aman dan nyaman. Hal ini disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus tersebut memiliki sejumlah dampak psikis serta fisiknya yang membutuhkan penangananpenanganan tertentu agar mampu tetap beraktivitas secara normal. Menyadari hal ini, masyarakat internasional mengakui eksistensi atas urgensi pemenuhan pelindungan hak maternitas, khususnya bagi wanita yang bekerja. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan kesehatan, peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait juga mengatur mengenai urgensi pelindungan hak maternitas. Dalam pembahasan menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Lebih lanjut, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan penelitian, pemenuhan atas pelindungan hak maternitas menjadi hal yang esensial dan fundamental bagi pemberi kerja terhadap pekerja wanitanya. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pekerja wanita, pelindungan hak maternitas yang optimal dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja wanita selama menjalani aktivitas pekerjaannya. Atas dasar hal tersebut, penerapan atas pemenuhan pelindungan hak maternitas pekerja wanita merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

---

Maternity rights are one of the human essential rights for women that arise as a form of implementation of human rights. This right arises as a condition of women who are creatures of God Almighty who have several differences in physical and psychological condition to men. This fundamental difference then makes women have special conditions that have the potential to cause the possibility of discrimination or restrictions in their activities. For working women, these special conditions are a fundamental obstacle to optimal performance of their work activities. In addition, the fulfilment of maternity rights for women workers is intertwined with occupational safety and health, which is closely correlated with the basic human need to feel safe and comfortable. This is because these special conditions have several psychological and physical impacts that require certain treatments to be able to continue their normal activities. Recognizing this, the international community recognizes the urgency of fulfilling maternity rights protection, especially for working women. The government through labour legislation, health legislation, human rights legislation, and related legislation also regulates the urgency of protecting maternity rights. In this discussion, the author uses a juridicalnormative method with a descriptive-analytical research type. Furthermore, the type of data used is secondary data supported by field data through interviews with sources. Based on the research, the fulfilment of maternity rights protection is essential and fundamental for employers toward their female workers. In addition to fulfilling the basic needs of women workers, optimal protection of maternity rights can create a sense of security and comfort for women workers while carrying out their work activities. Based on this, the implementation of the fulfilment of maternity rights protection for female workers is one of the keys to creating harmonious working relationships."