Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohamad Benny Irawan
Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penentu moral pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini termotivasi karena UMKM mempunyai kontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia, namun hanya berkontribusi 0,67 persen terhadap penerimaan pajak. Rendahnya penerimaan pajak salah satumya disebabkan karena moral pajak yang rendah. Moral pajak adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan terhadap 217 UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage sampling. Hasil analisis melalui Structural Equation Model dengan program Smart PLS menunjukkan bahwa sentimen terhadap pajak, keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi barang publik, dan sikap terhadap hukuman mempengaruhi moral pajak UMKM di Jabodetabek secara positif. Kepercayaan terhadap otoritas pajak signifikan terhadap moral pajak pelaku usaha mikro, sedangkan pada pelaku usaha kecil dan menengah tidak signifikan. Moral pajak pelaku UMKM Jakarta dipengaruhi oleh sentimen terhadap pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi terhadap barang publik. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi moral pajak pelaku UMKM luar Jakarta adalah sentimen terhadap pajak dan sikap terhadap hukuman. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sentimen terhadap pajak menunjukkan koefisien jalur yang paling kuat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa otoritas pajak harus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan penyampaian informasi tentang penggunaan uang pajak dan manfaatnya kepada publik, tidak hanya oleh otoritas pajak dari sisi penerimaan, tetapi juga oleh instansi lain sebagai pengguna uang pajak.
This study aims to discover the determining factors of Micro, Small, and Medium Enterprises tax morale. The study is encouraged to be executed because Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) contributes 60% to Indonesias GDP, but contributes only 0.67% to tax revenue. One of the causes of the low level of tax revenue is the low level of tax morale. Tax morale refers to intrinsic motivation of the tax payers in paying the tax. The level of tax morale is predicted to give impact on the level of tax compliance. The population in the research is MSMEs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek). The sampling technique used is multistage sampling. The survey is done by conducting direct interview with the respondents. There are 217 MSMEs that participated in this study. The result of Structural Equation Model (SEM) analysis, which incorporates Smart PLS program, shows that the sentiments towards tax, justice, trust with the tax authority, public good perception, and attitude towards punishment affect the tax morale of MSMEs in Jabodetabek positively. The investigation also unveils that the sentiments towards tax proves to be the strongest path coefficient. The study recommends that tax authority manage its integrity, improve the service quality, and ensure the easy process to taxpayers. In addition, the government must enhance its transfer of information related to tax money spending as well as tax benefit to public, not only by tax authority which accepts tax payment, but also by other institutions as the users of tax money.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53737
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusuf Dwiantoro
Abstrak :
Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.
With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53682
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Neno Prayitno
Abstrak :
ABSTRAK
Modal sosial merupakan salah satu modal pembangunan yang memfokuskan pada upaya mendayagunakan relasi-relasi sosial. Sikap toleransi, saling percaya, saling menghormati merupakan modal sosial yang sangat penting untuk meningkatkan kerjasama dan kekompakan masyarakat demi tujuan pembangunan nasional. Sayangnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, relasi sosial antara sesama terancam semakin berkurang. TIK khususnya internet memang mampu mendekatkan hubungan sosial yang jauh, namun disisi lain seringkali malah justru menjauhkan yang dekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi internet saat ini dibarengi dengan semakin maraknya penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian dan merebaknya kejahatan siber yang berpotensi menurunkan sikap toleransi, sikap saling percaya sebagai komponen utama pembentuk modal sosial. Studi ini dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan internet oleh masyarakat terhadap modal sosial di Indonesia. Dengan menggunakan data utama yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey gelombang lima (IFLS-5) tahun 2014, kajian menemukan bahwa penggunaan internet di masyarakat berpengaruh negatif terhadap indeks modal sosial masyarakat Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa tingkat pendidikan dan wilayah (perkotaan/perdesaan) berpengaruh signifikan terhadap modal sosial. Hasil pengujian interaksi antara variabel penggunaan internet dan pendidikan menunjukan bahwa orang yang menggunakan internet dan berpendidikan lebih tinggi mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan golongan lainnya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan tidak hanya dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur TIK saja, namun juga dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peran dalam menangani derasnya arus informasi dan mengatasi maraknya tindak kejahatan siber.
ABSTRACT
Social capital is one of development capital that focuses on efforts to utilize social relations. Tolerance, mutual trust, mutual respect are very important social capital to increase community cooperation and cohesiveness for the purpose of national development. Unfortunately along with the development of information and communication technology, social relations between people are threatened with diminishing returns. ICTs, especially the internet, are indeed able to bring social relations far away, but on the other hand they often keep the close ones instead. It is undeniable that the development of internet technology is currently accompanied by the increasingly widespread spread of hoaxes, expressions of hatred and the spread of cyber crime that has the potential to reduce the attitude of tolerance, mutual trust as the main components forming social capital. This study was conducted to see the effect of the use of the internet by the community on social capital in Indonesia. Using main data sourced from the fifth wave of the Indonesian Family Life Survey (IFLS-5) in 2014, the study found that the use of the internet in the community had a negative effect on the social capital index of the Indonesian people. The results also showed that the level of education and the region (urban/rural) had a significant effect on social capital. The results of testing the interaction between the variables of internet use and education show that people who use the internet and have higher education have a greater influence than other groups. The role of government is needed not only in terms of equitable distribution of ICT infrastructure development, but also in terms of enhancing the capacity of human resources and the role in dealing with the swift flow of information and overcoming the rise of cyber crime.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Putri Natalia
Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi dari sisi fiskal maupun politik dengan kualitas infrastrukur jalan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas jalan kabupaten yang rusak. Namun, arah korelasi antara rasio DAK dan rasio jalan rusak sesuai ekspektasi yaitu berhubungan negatif. Peningkatan rasio jalan rusak yang tetap terlihat, diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan sehingga pemeliharaan jalan masih belum optimal. Perubahan kebijakan alokasi DAK menjadi Proposal Based juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun menariknya, kompetisi politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio jalan rusak, mengindikasikan bahwa kompetisi politik mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di penyediaan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat persaingan politik pada level kabupaten cukup kuat dan merata hampir di seluruh provinsi ......This thesis aims to determine the relationship between decentralization from a fiscal and political perspective with the quality of road infrastructure in the districts of the Indonesian region in the 2011-2018 timeframe. The results showed that statistically, DAK did not significantly impact the quality of damaged roads. However, the correlation between DAK ratio and damaged roads ratio is in line with expectations, which is negatively related. The visible improvement of damaged roads ratio, is presumed because the government is currently more focused on the physical construction of roads, so that road maintenance is still not optimal. The change in the allocation policy to Proposal Based is also indicated to be one of the influencing factors. Nevertheless, interestingly the political competition was found to be negatively related to the improvement of damaged roads ratio, indicating that political competition was able to improve the quality of budget execution in road infrastructure provision. In general, the level of political competition at the district level is strong and evenly distributed in almost all provinces.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meirza Nurhani
Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran. ......The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Sri Wahyuni
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak intervensi gizi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menurunkan prevalensi stunting. Intervensi tersebut bertujuan untuk memberikan tambahan anggaran bagi daerah yang diprioritaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang ditargetkan untuk mengurangi stunting. Intervensi dimulai pada tahun 2018 di 100 kabupaten/ kota dan diperluas secara bertahap untuk mencakup 260 kabupaten/ kota pada tahun 2020. Studi ini mengadopsi metode quasi-natural experiment dengan menggunakan staggered difference-in-differences dan propensity score matching pada data panel prevalensi stunting, capaian intervensi kesehatan secara agregat, dan karakteristik lainnya di tingkat kabupaten/ kota tahun 2018- 2020. Prevalensi stunting kabupaten/ kota digunakan sebagai ukuran hasil kebijakan, sedangkan dummy kabupaten/ kota prioritas digunakan untuk mengukur efek treatment dari intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kabupaten/ kota prioritas maupun nonprioritas mengalami penurunan prevalensi stunting, namun penurunan prevalensi di kabupaten/ kota prioritas lebih tinggi 2,160% dibandingkan penurunan yang terjadi di kabupaten/ kota nonprioritas. Studi ini juga menemukan bahwa dampak intervensi lokasi prioritas signifikan di kabupaten/ kota wilayah Indonesia Barat dibandingkan dengan bagian Tengah dan Timur. Temuan ini menyiratkan bahwa pemilihan kabupaten prioritas mungkin bias terhadap wilayah Barat yang lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya. ......This study aims to evaluate the impact of Indonesian’s government public health intervention in reducing the stunting prevalence. The strategy aims to provide an additional budget for prioritized regions to implement public health measures that are targeted to reduce stunting. The intervention was started in 2018 in 100 districts and expanded in stages to cover 260 districts by 2020. This study adopts a quasi-natural experiment by employing staggered difference-in-difference and propensity score matching on regional-level 2018-2020 panel data on stunting prevalence, aggregate public health outcomes targeted under the intervention, and other regional characteristics. District’s stunting prevalence is used as a measure of the policy’s outcome while dummy of priority districts is used to measure treatment effect from the interventions. The result indicates that both priority and non-priority districts experienced a declining stunting prevalence, but the reduction of prevalence in priority districts was 2.160% higher than the reduction that occurred in non-priority districts. The study also finds that the impact of priority districts intervention is significant in districts in Western Indonesia compared to the Central and Eastern parts. This finding implies that the selection of priority districts might be biased towards Western regions which have been more developed compared to the other regions.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Kusumaatmaja
Abstrak :
Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol pada suatu wilayah dipandang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan jalan tol tersebut juga mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar yang dilalui oleh jalan tol. Dengan menggunakan metode standart difference-in-difference (DiD), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terhadap 3494 desa atau kelurahan dalam periode waktu 2006 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata setelah adanya JTTS terjadi tren peningkatan jumlah minimarket di desa atau kelurahan yang dilalui JTTS lebih tinggi sebesar 0.30 jika dibandingkan yang tidak dilalui JTTS. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu proyek strategis Pemerintah Indonesia yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. ......The construction of toll road in an area can promote national economic growth. It stimulates economic growth in the surrounding areas traversed by the toll road as well. Applying the standard difference-in-difference (DiD) method, this study aims to analyze the effect of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS on the 3494 villages that were traversed  in 2006 to 2019. The results of this study indicate that there was an average increasing in the number of minimarkets by 0.30 to village that are passed through by toll road compared to those that are not passed by toll road. It can be seen that one of the strategic projects of the Government of Indonesia is the construction of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS, which is specifically aimed at increasing regional development of Sumatra, which is expected to support national economic growth.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teni Amilda
Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunan pemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerah di provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukup besar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen komposit penyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnya terhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun 2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkan capaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.
ABSTRACT
Change of developmental paradigm from economic growth development toward human development, it makes improvement of Human Development Index (HDI) as government developmental target. However, to increase HDI achievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policy sufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increase HDI, also it means increasing of its composite component. In this research, it had been studied local governmental expenditure of regencies/cities at Bengkulu Province in sectors of education and health against HDI composite component, ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result of panel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of local governmental expenditure in educational sector will influence Mean Year of Schooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increase achievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province. Additionally, other variable which have significant influence against component of Human Developmental Index is total schools, total centers for public health and employment rate.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39341
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febriani Dyas Utami
Abstrak :
Tesis ini merupakan penelitian evaluasi terhadap program bantuan pendidikan kecakapan hidup (PKH) pada lembaga kursus dan pelatihan di Kota Jakarta Selatan Tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur indikator outcome dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi outcome berdasarkan aspek input dan process. Analisis dilakukan dengan cara melakukan tabel silang, Chi Square, dan Tau Kendall. Hasil penelitian menyatakan bahwa indikator pencapaian outcome sudah tercapai. Faktor-faktor proses yang menunjang tercapainya outcome diantaranya pemberian materi, penguasaan materi pelatihan oleh para pendidik, komunikasi yang baik antara peserta didik dan pendidik, kemampuan pendidik dalam memotivasi para peserta didik, sarana dan prasarana, pelayanan administrasi oleh LKP, antusias peserta didik, penempatan kerja, kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan yang dipelajari, pengawasan dan pendampingan oleh lembaga. Sedangkan faktor input yang mempengaruhi outcome adalah peserta didik yang meliputi jenis kelamin, usia, pelatihan kursus di luar program bantuan PKH. ...... This thesis is a study evaluation PKH blockgrant for training institution in South Jakarta during 2012. The goal is to measure outcome indicators and analyze the factors that influence the achievement of outcome based on aspect of the input and process. The analysis was done by means of univariate and bivariate with cross table, Chi Square, and Kendall Tau. The result showed taht the outcome indicators has been achieved. Factors the influence the outcome of process aspect is facilities and infrastructure, adminiustrative service, enthusiastic . Input factors affecting outcome that is gender, age, education background, and other life skills respondent.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42186
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noviani Darmawati
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi bantuan pengendalian penyakit AI yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi terhadap kejadian penyakit AI di Indonesia. Penelitan terdahulu terkait pengendalian penyakit AI umumnya hanya melihat efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyakit AI, tetapi belum melihat bagaimana pengaruh alokasi bantuan pemerintah untuk pengendalian penyakit AI terhadap kejadian penyakit AI di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi OLS dan IV SLS, penelitian ini menggunakan data panel pada 34 provinsi yang ada di Indonesai selama kurun waktu 2013-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa alokasi bantuan pencegahan penyakit AI berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit AI namun belum mampu menguranginya. Sehingga implikasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu alokasi bantuan pengendalian penyakit AI yang diberikan sebaiknya tidak reaktif terhadap kejadian penyakit AI dan populasi unggas saja, tetapi sesuai acuan yang jelas berupa roadmap pengendalian AI sesuai dengan tahapan yang disepakati berdasarkan epidemiologi penyakit AI. Sehingga diharapkan dapat mengurangi kejadian penyakit AI di Indonesia. Optimalisasi peran puskeswan dan kegiatan surveilans AI di daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi kejadian penyakit AI selain pemberian alokasi bantuan pengendalian penyakit ...... This study aims to analyze the influence of the allocation of AI control assistance provided by the central government to the provinces on the incidence of AI in Indonesia. Previous research on AI disease control generally only saw effectiveness in implementing AI disease control policies, but had not seen how the effect of the allocation of government assistance in the incidence of AI in Indonesia. Using the OLS and IV SLS regression methods, this study uses panel data in 34 provinces in Indonesia during the 2013-2016 period. The estimation results show that the allocation of AI prevention assistance has a significant effect on the incidence of AI but has not been able to reduce it. So that the policy implications that should be made by the government are the allocation of AI control assistance given should not be reactive to AI disease events and poultry populations, but according to clear references in the form of AI control roadmap, with agreed stages based on AI epidemiology. So that it can reduce the incidence of AI in Indonesia. Optimizing the role of puskeswan and AI surveillance activities in the regions needs to be improved to reduce the incidence of AI in addition to the allocation of AI disease control assistance.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52566
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>