Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang anak jalanan sebagai elemen masyarakat adab Jakarta dengan fokus kajian terhadap anak jalanan sebagai subjek pemberdayaan di rumah singgah. Adapun penelitian ini berlokasi di Jakarta pada rumah singgah dan kantong-kantong anak jalanan dengan kurun waktu penelitian tahun 2002.Latar belakang penelitian, berkisar pada keberadaan rumah singgah yang masih menjadi perdebatan, apakah masih relevan dengan upaya pemberdayaan anak jalanan ataukah harus diganti dengan pendekatan lain. Pertanyaan ini muncul karena masih banyak anak jalanan yang senang tinggal di jalanan. Mereka menganggap rumah singgah bukan tempat yang layak dianggap sebagai rumah. Terdapat perbedaan makna dalam melihat rumah singgah dan rumah tinggal antara anak jalanan dengan perumus/pelaksana program rumah singgah.Pertanyaan yang diajukan sebagai masalah penelitian adalah "Sejauhmanakah pemberdayaan anak jalanan melalui rumah singgah dalam rangka membangun masyarakat adab Jakarta dan bagaimana pemahaman makna rumah singgah dan rumah tinggal bagi anak jalanan ?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik' penjabaran laporan penelitian secara deskriptif. Dalam kaitan ini data dikumpulkan melalui teknik wawancara kualitatif/wawancara mendalam dan studi dokumentasi dengan peneliti tetap sebagai instrumen pokok penelitian ini. Informan yang digunakan adalah seorang penerima peneliti (gate keeper) sebagai kunci pembuka memasuki kancah penelitian kualitatif ditambah dengan informan pengurus rumah singgah dan anak jalanan. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku namun disesuaikan dengan kecocokan konteks penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai sahabat anak jalanan, pembina program, mitra kerja, pemerhati dan pendamping rumah singgah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rumah singgah sebagai bagian dari pemberdayaan anak jalanan masih belum optimal mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terdapat pemaharnan makna yang berbeda tentang rumah singgah dan tinggal antara anak jalanan dan pelaksana program rumah singgah.Anak jalanan memaknai rumah singgah ke dalam dua hal yaitu pertama, bermanfaat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan fisik ; makan/minum, istirahat/tidur, berobat, disamping sebagai pemenuhan kebutuhan non fisik ; kasih sayang/perhatian dan pertemanan. Kedua, rumah singgah tidak bermanfaat, hanya membuang waktu, tidak memberi kebebasan. Anak jalanan tidak peduli/masa bodoh dengan rumah singgah.Bagi anak jalanan yang memaknai rumah singgah bermanfaat, program rumah singgah masih relevan. Mereka selalu mengunjungi rumah singgah. Terdapat harapan untuk resosialisasi dan kembali kepada keluarganya. Sedangkan bagi anak jalanan yang menganggap rumah singgah tidak bermanfaat, diperlukan pendekatan lain di luar program rumah singgah untuk pemberdayaan mereka.Rumah tinggal dimaknai oleh anak jalanan datam dua makna. Pertama, sebagai rumah layaknya bentuk fisik rumah tempatnya tinggal bersama orangtuanya dan bukan di jalanan. Kedua, rumah tinggal adalah di jalanan bersama dengan teman-temannya. Rumah singgah masih relevan bagi anak jalanan yang memaknai rumah, sebagai tempat berkumpul bersama orang tuanya dalam sebuah bangunan rumah yang layak huni. Sedangkan bagi anak jalanan yang memaknai rumah tinggalnya di jalanan bersama teman-temannya, kecil kernungkinan program rumah singgah mampu mengentaskan mereka dari jalanan untuk kembali kepada orangtuanya.Implikasi praktis penelitian, mengharuskan program rumah singgah didasarkan pada perspektif anak jalanan bukan pada perspektif perumuslpelaksana program. Perlu pendekatan proaktif dan bukan reaktif, informal serta tidak dibatasi waktu. Melibatkan agen perubah dari lingkungan anak jalanan itu sendiri serta pelibatan masyarakat sekitar.Sedangkan implikasi teoritis, menunjukan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan ketiga premis teori Interaksionisme Simbolik. Pertama, manusia melakukan berbagai hai atas dasar makna yang diberikan. Kedua, makna muncul dari hasil interaksi sosial dengan orang lain. Ketiga, makna dimodifikasi terns menerus melalui suatu proses penafsiran.Tesis ini menyimpulkan, program rumah singgah masih dapat diandalkan untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan di Jakarta. Selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan program. Rumah singgah disarankan hanya untuk anak jalanan yang memaknai rumah singgah bermanfaat, menganggap rumah tinggal sebagaimana layaknya bangunan fisik rumah bersama orang tuanya. Sedangkan bagi anak jalanan yang memaknai rumah singgah tidak bermanfaat dan memaknai jalanan dan teman-temannya sebagai rumah tinggal, diperlukan pendekatan lain selain program rumah singgah untuk mengentaskannya dari jalanan."

"Tesis ini tentang konflik komunal yang terjadi di kawasan jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, antara warga kawasan Palmeriem dengan warga kawasan Berlan.Perbedaan kelas antara warga Berlan dengan warga Palmeriem sudah tertanam sejak jaman Belanda ketika mendirikan kawasan Berlan sebagai kompleks militer, dan kawasan Palmeriem sebagai basis pertahanan pasukan Mataram dalam membantu Pangeran Jayakarta menyerbu Belanda. Perbedaan kelas ini menimbulkan masalah sosial yang terakumulasi sehingga pada bulan Maret 2000 terjadi konflik komunal yang begitu anarkhis dan brutal mengakibatkan kerugian materiel yang besar dan korban jiwa.Konflik komunal tersebut tidak dapat dihindari oleh karena tidak ada peranan dari tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Serta bertambah banyaknya jumlah pengangguran di umur produktif dan remaja. Sejalan dengan bertambah sempit dan terbatasnya lahan sumber penghasilan di lingkungan kawasan konflik.Untuk melakukan persaingan memperebutkan kesempatan kerja di luar kawasan konflik para remaja tersebut tidak mempunyai kemampuan pengetahuan maupun keuangan untuk bersaing. Timbul frustasi pada remaja sehingga mereka melakukan apa saja yang dapat memberikan rasa kepuasan. Rasa frustasi juga dapat timbul karena karakter remaja yang ingin serba bebas dan mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi, dan cenderung melakukan percobaan-percobaan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma berlaku, serta melanggar peraturan yang ada, menimbulkan masalah sosial, dan mencari jati diri. Sehingga masa yang paling sulit dimengerti oleh sebagian besar orang tua.Perubahan-perubahan tingkah laku remaja biasanya hanya dapat dimengerti oleh sesama remaja. Karena itu kalangan remaja selalu mempunyai kelompok-kelompok sebaya (peers group). Didalam kelompok sebaya ini, mereka menjalani kehidupan bebas dan keingin tahuan mereka dengan dukungan dari teman sebaya. Mereka seperti mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam bertingkah laku.Konflik komunal yang diawali dari konflik individu ini disebabkan penanganan oleh aparat keamanan setempat lambat, sehingga memberi kesempatan konflik individu itu berkembang menjadi konflik kelompok dan akhirnya mejadi konflik komunal.Dalam pengumpulan data untuk penulisan tesis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pedoman wawancara terbuka serta observasi langsung ke lapangan. Dalam wawancara penulis mempunyai beberapa informan kunci yang memberikan banyak informasi tentang konflik komunal dikawasan konflik tersebut."

"Perkembangan kota di Indonesia ini ditandai oleh perkembangan empat kawasan kota besar, yaitu Jabotabek, Bandung Raya, Gerbang Kertasura (Surabaya), dan Mebidang (Medan). Secara keruangan (spasial), perkembangan kota juga memperlihatkan terjadinya koridor perkotaan-pedesaan yang mengaburkan perbedaan ciri wilayah perkotaan (urban) dan wilayah pedesaan (rural). Perkembangan kota seperti ini memunculkan cara pandang baru dalam melihat kota, yakni tidak lagi pada city based tetapi pada region based dan kota pun kurang dilihat lagi sebagai suatu sistem yang berjenjang (McGee 1991; Finnan 1997).Pergeseran fungsi kota dan meluasnya wilayah perkotaan (melampaui batas administratif kota) membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat kota. Utamanya adalah konsentrasi penduduk mengarah ke pinggiran karena mengikuti perluasan wilayah industri dan tempat tinggal. Namun demikian, pusat kota tetap menjadi orientasi masyarakat, karena kota mempunyai berbagai fasilitas umum yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah pinggiran, seperti pusat berbelanja, perkantoran, dan sekolah lanjutan. Dalam kesatuan wilayah yang luas seperti itu, peran transportasi sangat penting guna menunjang gerak perpindahan penduduk bukan hanya ke tempat kerja, tetapi juga ke sekolah, berbelanja, dan kebutuhan sosial lainnya. Dengan kata lain, transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan kota.Dalam tesis ini, secara khusus menyoroti fenomena angkutan kota (angkot) di Kota Bogor, dan permasalahan penelitian difokuskan terhadap masalah: 1) Bagaimanakah perkembangan transportasi kota di Kota Bogor? 2) Bagaimanakah keberadaan transportasi kota dalam konteks perkembangan wilayah mega-urban Jabotabek?, dan 3) Sejauh manakah perkembangan transportasi kota memunculkan fenomena sosiologis di Kota Bogor?Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang dilema yang muncul dalam sistem transportasi kota, khususnya dalam perkembangan sosial ekonomi wilayah mega-urban, dan dampak sosiologis dari fenomena angkutan kota (angkot) sebagai salah satu pelayanan publik yang memadai.Penelitian ini menggunalan metode penelitian kualitatif, dimana data penelitian dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, pengamatan, dan data statistik. Para informan dipilih melalui teknik penarikan sampel purposif dan teknik bola salju (snow ball). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang melukiskan keberadaan sarana transportasi umum kota dalam kaitannya dengan fenomena sosiologis yang ditimbulkannya.Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa:Pertama, perkembangan transportasi kota di Kota Bogor terus berkembang dari tahun ke tahun, terutama pada angkutan umum jenis angkot, bahkan mengarah pada kondisi yang sulit dikendalikan. Dalam era otonomi daerah, kewenangan, hak dan tanggungjawab pemerintahan kota semakin besar dalam mengatur sistem transportasi kota. Transportasi kota menjadi sumber pendapatan daerah juga masyarakat kota. Namun prasarana transportasi belum memadai, dan pemecahannya pun tersendat karena masalah dana dan sumber daya manusia. Dalam kondisi ini, kinerja pemerintah kota seringkali dipandang lambat.Kedua, dalam konteks wilayah mega-urban, keberadaan transportasi kota ikut mewarnai perkembangan wilayah yakni mendorong munculnya desa-perkotaan, dan terpenuhinya kebutuhan antarwilayah terhadap barang dan jasa, dan ketiga, perkembangan transportasi angkutan kota telah memunculkan dilema sosiologis bagi masyarakat kota, diantaranya berkaitan dengan perannya sebagai sumber ekonomi penduduk kota, penggerak mobilitas penduduk kota, pendukung penyebaran konsentrasi penduduk, tetapi dampaknya adalah terjadi kemacetan lalu lintas yang melahirkan sebagian tindak kriminalitas, polusi kota, dan munculnya kehidupan premanisme.Terkait dengan hal tersebut, transportasi kota menunjukkan kondisi yang dilematis, dimana dapat dianggap sebagai hal yang menguntungkan bagi satu pihak tetapi dapat pula merugikan pihak lain. Hal ini terjadi karena kelemahan berbagai pihak dalam menegakkan komitmen untuk menyediakan sarana angkutan kota yang baik, menguntungkan secara ekonomi tetapi juga kenyamanan sosial dan psikologis bagi warga kota. Perkembangan mega-urban, dalam konteks transportasi kota, cenderung kurang memihak kepentingan masyarakat kalangan menengah ke bawah, dimana mereka justru secara langsung terkait dengan pelayanan transportasi umum ini dan juga sebagai penyangga tenaga kerja industri."

"Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut."Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal.Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."

"Munculnya organisasi lokal (local organization) sebagai salah satu instrumen yang berupaya membantu masyarakat didalam mengatasi permasalahan-permasalahan akibat krisis multi dimensional perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak khususnya Pemerintah, karena organisasi tersebut merupakan modal sosial (social capital) dan alat terpenting bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama dan seluruh potensinya bisa disinergikan sehingga menghasilkan "social energy" yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memfasilitasi organisasi tersebut serta memberikan "power share" yang memadai. Di sisi lain seluruh warga masyarakat sebaiknya tergabung dan aktif terlibat dalam organisasi masyarakat.Namun demikian, hasil penelitian di lima (5) wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Yayasan Kesuma Multiguna-DFID, menunjukkan bahwa dinamika hubungan diantara organisasi tersebut kurang memadai sehingga kurang terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama diantara organisasi tersebut. Akibatnya potensi-potensi warga tidak dapat disinergikan secara memadai atau kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai "social energy" bagi upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu Yayasan Kesuma Multiguna mencoba melakukan upaya memberdayakan organisasi masyarakat setempat dengan mengembangkan lembaga pengembangan masyarakat yang mampu mensinergikan kekuatan-kekualan yang ada, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat (civil society). Lembaga tersebut disebut Forum Warga yang dibentuk baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Upaya pemberdayaan organisasi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan "People Centered Development" dan "Reinventing Government" bukan merupakan hal yang mudah, karena banyak faktor yang perlu diperhatikan baik faktor internal yang meliputi kondisi dan karakteristik organisasi masyarakat setempat serta faktor eksternal yang meliputi kegiatan, strategi dan metodeteknik, peranan dan keterampilan profesional CD Workers sebagai pendamping program serta peranan aktor pembangunan yang lain (LSM, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi dan Pemerintah). Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi: Bagaimanakah proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal?; Strategi serta metodeteknik yang digunakan?; Peranan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh community development workers (CD workers)?; Peranan organisasi lokal dan aktor eksternal lainnya serta bagaimana hasil yang dicapai dari proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal tersebut?.Unluk mengetahui gambaran proses pcmberdayaan organisasi lokal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan, wawancara tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan proses kegiatan serta studi dokumentasi terhadap data-data serta laporan-laporan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitalif.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat lokal melipuli: Kegiatan Sosialisasi Program; Persiapan Sosial (Social Preparation); Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pembentukkan Forum Warga di tingkat RW dan di tingkat Kelurahan, Implementasi Perencanaan Program Forum Warga melalui Program Aksi serta Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Kerja Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Strategi serta metode/teknik yang digunakan terdiri dari metode/teknik yang partisipatif, meliputi: Ceramah, diskusi/tanya jawab serta dialog di dalam pertemuan sosialisasi secara bertingkat baik formal maupun informal; Refleksi, dinamika kelompok dan brainstorming serta ZOPP (Ziel Orientette Project Planning) dalam proses penyadaran dan pelibatan organisasi masyarakat di dalam perencanaan partisipatif; Manajemen partisipatif, pelatihan partisipatif, cost sharing serta membuat networking dengan aktor pembangunan lain di dalam pelaksanaan program aksi; serta presentasi/ceramah, tanya jawab, brainstorming di dalam pertemuan-pertemuan rutin dan kegiatan studi banding.Hasil yang dicapai antara lain: Masyarakat memahami dan menyadari pentingnya program pemberdayaan organisasi lokal dan bersedia menerima/mendukung serta berpartisipasi di dalam setiap proses kegiatan program; Masyarakat mendapatkan pengalaman belajar dan terlibat aktif di dalam perencanaan dan manajemen program secara partisipatif; Terbentuknya Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan Terjadinya dinamika perubahan sosial di tingkat komunitas yang memberikan arti penting bagi kehidupan mereka.Faktor--faktor lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut adalah: peranan dan ketrampilan CD Workers, antara lain: Peranan fasilitatif meliputi: Kemampuan melakukan animasi sosial, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, berorganisasi serta memanfaatkan keterampilan dan sumber; Peranan edukarif meliputi: Kemampuan menumbuhkan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan; Peranan representasi meliputi: Kemampuan memperoleh sistem/sumber, melakukan hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja dan melakukan advokasi; Peranan teknis meliputi: Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan presentasi baik lisan dan tulisan.Selain itu, peranan organisasi masyarakat lokal (akar rumput), LSM/Yayasan dan lembaga-lembaga donor, Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional sebagai aktor pembangunan juga sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini, baik sebagai pemberi Jaya (empowering, enabling) dan pemberi kemudahan (facilitating) maupun keterlibatannya secara aktif di dalam setiap proses kegiatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai kehidupan sosial dan merumuskan model pemberdayaan komunitas lokal di Rumah Susun Kemayoran (RSK).Isinya menggambarkan kondisi Rumah Susun Kemayoran saat ini, baik fisik, lingkungan, potensi sumber lokal, kehidupan sosial komunitas, dan permasalahan yang muncul serta upaya mengatasinya.Dari hasil penelitian di RSK dijumpai adanya permasalahan, bahwa komunitas RSK seteiah lebih dari sepuluh tahun tinggal di rumah susun, ternyata masih menghadapi keterbatasan kemampuan sehingga masih kurang sejahtera. Berangkat dan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah: Mengapa kondisi kehidupan komunitas di RSK masih kurang sejahtera?. Bagaimana alternatif solusi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas warga di RSK?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu melalui wawancara mendalam guna menggali informasi yang penting. Untuk itu telah dipenuhi oleh enam orang informan. Seianjutnya untuk mempertajam analisis penelitian ini didukung pula dengan data kuantitatif melalui kegiatan survei dengan sampel kuesioner kepada 100 orang responden. Responden tersebut dipilih secara acak eksidental, ditambah pula dengan studi keputakaan.Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkapkan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar kehidupan sosial komunitas RSK meningkat kesejahteraannya. Upaya tersebut dilandasi kerangka berpikir/teori sebagai berikut. Saat ini komunitas warga RSK kondiisinya masih tetap kurang sejahtera. Maka alternatif solusinya adalah upaya pemberdayaan komunitas lokal, yaitu melalui kegiatan program pemberdayaan guna meningkatkan kekuatan sosial, politik, dan psikologis para rumah tangga warga RSK sebagaimna pandangan teori Friedmann (1998).Sehingga mereka menjadi meningkat kemampuannya, yaitu mampu mengambil keputusan, tahu berdemokrasi, mampu berpartisipasi mengidentifikasikan masalah, dan bersama-sama menyusun program yang sesuai keinginan mereka, untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Secara garis besar mampu menangani masalah dan memenuhi kebutuhannya (Payne, 1986 dan Hikmat,RH : 2001).Kegiatan ini merupakan bagian den aktivitas manajemen komunitas RSK. RWIPPRS melakukan manajemen komunitas dengan menerapkan teori "community - based resource management system" (Korten 1987), yaitu mengelola RSK dengan mendayagunakan sumber lokal secara produktif untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan warga.Pelaksanaan ini diikuti dengan program strategic yang berdasarkan teori analisis SWOT (Robbins, SP: 2000 dan Rajan, Des : 2000). Program strategis tersebut antara lain adalah program pemberdayaan warga dan pengurus serta program pengembangan kapasitas organisasi bagi pengurus kelompok/organisasi formal dan non formal (Korten, 1986). Tujuannya untuk mencapai komunitas RSK yang kesejahteraannya mendekati suatu masyarakat yang oleh Elizabeth A. Segal (1998) disebut asocial welfare", masyarakat yang well - being, warga sehat, ekonomi mapan, bahagia, dan hidup berkualitas. Penanganan komunitas RS yang kondisinya kurang sejahtera dengan cara - cara tersebut diatas, diusulkan sebagai model pemberdayaan komunitas RS.Beberapa temuan penting hasil penelitian ini adalah pertama di RSK sejak tahun 1990 telah dibangun sebanyak 2.640 unit, memberikan kontribusi sebanyak 13,53% dari target Pemda DKI Jakarta. Temuan kedua adalah komunitas RSK setelah lebih dari sepuluh tahun tinggal di RS, ternyata masih belum meningkat kesejahteraannya. Berdasarkan analisis studi, komunitas RSK yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas, upaya untuk mengatasinya adalah dengan program pemberdayaan terhadap komunitas tersebut.Kesimpulannya komunitas RSK kondisinya masih kurang sejahtera , maka alternatif solusinya dengan pemberdayaan komunitas lokal.Rekomendasi yang diusulkan adalah bilamana ada komunitas rumah susun yang kondisinya kurang sejahtera, maka upaya penanganannya melalui Model Pemberdayaan Komunitas Lokal Rumah Susun."

"Teknologi informasi dan komunikasi 1CT internet, merupakan fenomena panting di tengaa masyarakat. internet membawa dampak positif dan negatif yang patut mendapat perhatian. Di era globalisasi informasi merupakan komoditas panting yang dapat membuat suatu negara menjadi maju dalam bidang perdagangan, pemerintahan dan' pendidikan, Negara-negara di asia dengan tingkat penggunaan internet yang cukup tinggi adalah Taiwan dan Cina. Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi yang sangat tertinggal. Indonesia sudah harus mampu bersaing dalam bidang teknologi informasi untuk dapat bertahan di era globalisasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menguasai teknologi informasi dengan baik dan benar. Latar belakang inilah yang mendorong dilaksanakannya penelitian mengenai internet.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembentukan komunitas virtual di kalangan remaja, pola perilaku remaja dalam mengakses internet, aspek-aspek yang berkorelasi dengan intensitas siswa-siswi sekolah menengah umum selaku remaja dalam mengakses internet dan merumuskan suatu strategi pemberdayaan siswa-siswi sekolah menengah umum di bidang ICT.Penelitian ini dilakukan dengan penarikan sampel Purposif dan dengan metode deskriptif korelasi. Responden berjumlah 182 orang yang diambil dari tiga sekolah yang berada di kawasan Jakarta Selatan, yaitu Sekolah Menengah Umum Negeri 8 Jakarta, Sekolah Menengah Umum Tarakanita I Jakarta dan Madrasah Aliyah Sa'adatudarain Jakarta.Dilema yang dihadapi oleh para pengguna internet sekarang ini adalah dunia tanpa batas tersebut rentan terhadap dampak negatif seperti penyalahgunaan internet. Baik para orang tua maupun guru di sekolah masih merasakan bahaya internet untuk anak didik mereka. Para siswa dengan leluasa dapat mengakses situs-situs pornografi maupun perjudian. Pembatasan yang sampai saat ini dilakukan oleh orang tua dan guru di sekolah adalah dengan memberikan bekal keagamaan berupa keimanan dan perbuatan yang baik guna mencegah perbuatan yang tercela. Hal ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan siswa-siswi tersebut akan berbuat di luar jalur yang baik dan benar dan karena usia mereka tergolong remaja dimana rasa keingintahuan mereka sangat besar, oleh karena itu kondisi yang dihadapi saat ini tidak cukup untuk memberikan rasa aman bagi orang tua dan guru di sekolah dalam memberikan kebebasan berinternet.Bagi siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah menengah umum sudah saatnya untuk dapat menggunakan internet sebagai teknologi informasi secara tepat. Karena selama ini terlihat bahwa penggunaan internet semata hanya untuk hiburan saja bagi beberapa pihak selain dari pengguna yang berasal dari dunia bisnis. Dunia bisnis tidak terlepas dari informasi terutama informasi yang bersifat aktual dan kompetitif yang dapat menunjang pertumbuhan bisnis mereka dan dalam memenangkan persaingan bisnis.Oleh karena itu peran pemerintah dalam dunia sibernetika ini menjadi sangat panting. orang tua dan sekolah kerap merasa takut untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi sekolah menengah umum dikarenakan kurangnya informasi yang mereka terima mengenai internet serta belum adanya program pemberdayaan siswa-siswi di bidang teknologi informasi yang tepat."

"Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa di era pemerintahan demokratis baru di bawah kepemimpinan sipil, menarik militer dari bisnis tampaknya masih merupakan masalah besar karena masih relatif kecilnya alokasi anggaran militer yang disediakan. Dengan demikian, fokus permasalahan yang dimunculkan adalah bagaimana bisnis militer beroperasi sekarang ini dan bagaimana kontrol sipil atas bisnis militer.Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melihat studi kasus bisnis militer di Era Reformasi sekarang ini. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti perwira aktif di Mabes TNI, purnawirawan, Sekjen Departemen Pertahanan, pengamat militer, pengusaha, dan staf ahli Yayasan Kartika Eka Paksi. Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol sipil atas militer. Teori ini antara lain menyatakan bahwa bila pemerintahan sipil tidak mampu memberikan anggaran yang mencukupi, menentukan prioritas dan strategi pertahanan, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi lemah. Bila pemerintahan sipil gagal meningkatkan perkembangan ekonomi serta memelihara ketertiban, dan pada saat yang bersamaan institusi politik lemah serta para pemimpin politik menarik militer ke wilayah kepentingannya, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi tidak efektif. Bila pemerintahan sipil menghadapi ancaman internal yang tinggi, maka kontrol sipil atas bisnis militer menjadi lemah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berjalannya bisnis militer sejak dahulu hingga kini karena tidak adanya peraturan dan undang-undang yang melarang praktek bisnis tentara. Temuan lain menunjukkan bahwa lemahnya otoritas sipil dan kukuhnya kekuatan militer menyebabkan lemahnya posisi tawar sipil di hadapan militer sehingga praktek bisnis tentara tetap beroperasi.Keterbatasan anggaran negara untuk memberikan budget anggaran pertahanan serta keterpurukan ekonomi menambah lemahnya posisi pemerintah sipil di hadapan tentara karena tidak dapat memberi anggaran yang cukup untuk mereka sehingga membuat mereka merasa benar ketika melakukan praktek bisnis. Temuan penelitian ini sekaligus mendukung proposisi teori tersebut.Penelitian ini antara lain berkesimpulan bahwa membangun TNI sebagai kekuatan yang profesional dalam pertahanan negara, tidak pada tempatnya membiarkan TNI mencari dan mengalokasikan anggarannya sendiri tanpa kontrol otoritas sipil. Karena itu, penelitian ini antara menyarankan bahwa supremasi sipil atas militer perlu segera ditegakkan, terutama sekali dalam hubungannya dengan bentuk kontrol atas anggaran di mana seluruh pendanaan militer mesti sepengetahuan DPR."

"Fenomena migrasi yang terjadi di daerah Panguragan, Cirebon. Fenomena migrasi tersebut merupakan bagian dan gejala yang muncul di Jawa Barat maupun di daerah lainnya. Masalah pokok yang menjadi perhatian studi ini adalah pertama Bagaimana pola migrasi yang difokuskan pada pola kepulangan/balik ke kampung. Kedua, bagaimana keterkaitan dimensi sosio-kultural masyarakat Panguragan dengan proses migrasi. Dan ketiga dampak migrasi terhadap proses pertumbuhan sosio-ekonomi daerah asal.Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Informasi diperoleh dari 10 orang informan dengan pendekatan participant observation. Mereka terdiri dari 5 warga perantau, 3 pejabat pemerintah desa dan 2 tokoh masyarakat.Studi ini didasarkan pada tesis bahwa "seorang migran mempunyai komitmen terhadap kampung halamann. Pelbagai cara dan bentuk seorang migran mengungkapkan kesetiaannya terhadap kampung halaman. Dari cara dan bentuk bentuk ungkapan tersebut akan menimbulkan pelbagai dampak di kampung halaman. Tentunya studi ini tidak mengesampingkan keterkaitkan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dewasa ini.Hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa pola balik/pulang yang biasa dilakukan oleh masyarakat Panguragan. Mereka pulang pada waktu; 1) lebaran Idul Fitri, 2) acara maulidan pada bulan Maulud, 3) musim panen padi, 4) 3-4 kali dalam setahun bagi yang di Jabotabek dan 1-2 kali dalam setahun bagi yang di luar Pulau jawa, 5) apabila ada keperluan mendadak, 6) jika ada pemilihan kepala desa dan, 7) pulang dengan membawa barang rongsok dari rantau. Bentuk remiten yang dilakukan sebagian masyarakat Panguragan cukup unik, tidak hanya uang yang dibawa tetapi barang dagangan yang berpeluang mendatangkan keuntungan di daerah asal juga menjadi sesuatu yang bernilai lebih dari sekedar uang untuk di bawa pulang. Bukan hanya kota yang menjadi sasaran transaksi bisnis tetapi juga daerah asal mereka. Ada kecenderungan keterkaitan antara proses migrasi dan kondisi sosio-kultural masyarakat Panguragan, yaitu ; 1) retigiusitas seorang migran, 2) nilai, norma atau aturan (tatakrama) yang berlaku di dalam masyarakat Panguragan, 3) terjaganya keharmonisan interaksi antara perantau dengan masyarakat dan pemerintah daerah lokal maupun di daerah rantau, dan 4) adanya tekanan psikologis dari orang tua.Mobilisasi dari sebagian masyarakat Panguragan membawa pelbagai perubahan, seperti perubahan dalam 1) keterbukaan dalam perbedaan pendapat, 2) lebih berfikir ke masa depan, 3) ekonomi subsitensi telah ditinggalkan, cara berfikir ekonomi modern telah mendominasi,) 4) semangat kerja semakin meningkat dan, 5) kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat daerah asal semakin meningkat.Perubahan yang terjadi dari aspek sosial dicirikan dengan naikya status sosial mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan aspek ekonomi nampak dengan banyaknya Para perantau yang sukses. Keberhasilan yang disimbolkan dengan kepemilikan materi pribadi yang menonjol. Dan aspek pemikiran adalah cara bertikir modern lebih mendominasi gaya berfikir mereka. Kebiasaan pulang panen pun sudah mulai ditinggalkan. Namun dalam bersikap yang dianggap relatif negatif oleh masyarakat kampung halaman ada kecenderungan tidak mengalami perubahan. Artinya sikap mereka sejauh ini tidak mengalami perubahan yang berarti.Dampak lain dari proses migrasi terhadap pertumbuhan daerah asal adalah terwujudnya sarana-sarana umum seperti, pembangunan/renovasi masjid, mushola-mushola, pembangunan jalan umum, setapak, gang, saluran irigasi, pembangunan rumah-rumah jompo dan aksi-aksi sosial lainnya. Aksi sosial tersebut, seperti khitanan masal, santunan fakir miskin dan anak yatim. Kegiatan ini dilakukan baik melalui partisipasi individu migran maupun perkumpulan-perkumpulan migran yang cenderung semi organisasi dan sarat dengan nuansa religius."

"Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan proses penguatan civil society masyarakat perkotaan yang menggunakan pendekatan community organizing, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan organisasi rakyat.Penelitian ini dilakukan di RW 03, Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat-sebuah kampung yang terpisah dari wilayah lain di Jakarta Barat karena pembangunan jalan tol Bandara Soekarno Hattadengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, mencari gambaran mengenai model penguatan civil society di wilayah perkotaan, kedua, memberikan gambaran bagaimana penggunaan metode community organizing (pengorganisasian masyarakat) dalam mencapai hasil dari suatu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM. Ketiga, merumuskan jawaban sejauhmana program penguatan civil society sebuah LSM memberikan kontribusi terhadap keberdayaan masyarakat kelompok sasaran di lokasi program.Dari hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari berbagai sumber, hasil yang telah dicapai dalam pengorganisasian di wilayah Kamal dalam upaya penguatan civil society diantaranya: Pertama, munculnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti diskusi-diskusi dan pertemuan forum warga yang membahas persoalan mereka, sehingga penyelesaian masalah warga dilakukan secara bersama-sama dan melalui proses diskusi teriebih dahulu; Kedua, meningkatnya kesadaran politik warga untuk menentukan sikap atas hak-haknya dengan melakukan desakan baik melalui surat atau pun aksi demonstrasi, sehingga mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak terkait untuk memenuhi tuntutan warga Kampung Belakang. Disamping itu, mereka berhasil melakukan advokasi kepada seorang buruh PT. Milenia Muliti Makmur yang di PHK untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini menandakan bahwa bargaining position warga meningkat. Ketiga, terbentuknya banyak local association, sebagai tempat masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan dan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Keempat, terbentuknya jaringan kerja antar organisasi, hal ini ditandai dengan berdirinya Gabungan Organisasi (GORS) RW 03, sebagai forum bersama 12 organisasi di RW 03 dan sebagai media menjalin kerjasama antar organisasi di RW 03. Di sisi lain, Kelompok Buruh RW menjalin jaringan kerja dengan organisasi di luar RW 03, yaitu Serikat Buruh Karya Utama Pokja Kapuk. Kelima, munculnya dukungan dan kepercayaaan warga kepada para pemuda untuk terus melakukan pengorganisasian dan diskusi-diskusi di masyarakat. Keenam, terbentuknya tim inti pengorganisasian, yaitu leader lokal pengorganisasian, yang mampu melaksanakan dan memfasilitasi pertemuan dan melakukan kegiatan-kegiatan pengorganisasian tanpa bantuan dari community organizer dan LSM pendamping.Dalam konteks yang lebih luas, gerakan pengorganisasian masyarakat ini merupakan sebuah guliran awal untuk memulai akumulasi gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sistem perencanaan pada tingkat makro (nasional).Perjalanan pergerakan pengorganisasian masyarakat Kamal yang beraliansi dengan berapa LSM ini masih cukup panjang. Gerakan yang digambarkan masih pada tahap mendorong terjadinya perubahan kultur warga melalui proses pengorganisasian diri dengan berbagai langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Kampung Belakang. Walaupun sudah dimulai dengan berbagai upaya, sepertinya perubahan pada sistem yang lebih struktural masih menjadi pekerjaan rumah tersisa.[ix, 134 halaman, Bibliografi 53 buku, 4 Jurnal, 14 Artikel, (1969-2003)]"