Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan kunjungan di Poliklinik Khusus RSUP Persahabatan maka perlu dilakukan analisis situasi guna pengembangan strategi bisnis.

Dilakukan penelitian melalui tiga tahap yaitu: l. lnput Stage melalui proses identifikasi External Factor Evaluation (EFA) dan Internal Factor Evaluation (IFE) 2. Matching Stage dengan m enggunakan tool SWOT matrix Internal-External Matrix. 3. Decision Stage dengan Grand Strategy.

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan data sekunder, mengidentifikasi berbagai faktor eksternal dan internal melalui wawancara mendalam serta CDMG (Concensus Decision Making Group). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Poliklinik Khusus RSUP Persahabatan mempunyai posisi pada sel V dan kuadran lnternal Fix-it. Sedangkan sebagai SBU, pada saat ini belum mencapai break even point.

Guna tercapainya visi dan misi Poliklinik Khusus RSUP Persahabatan perlu melakukan Strategi Penguatan (Enhancement) dan Pengembangan Produk (Product Deveiopment).

---

Abstract
In order to increase the service quality and visit number in Spesial Polyclinic of Persahabatan Hospital, it is necessary to make situational analysis to develop the bussines planning.

Study has been done through three steps : l. The input stage using of External Factors Evaluation (EFE) and lnternal Factors Evaluation (IFE) 2. The matching stage using TOWS Matrix and Internal-External Matrix. 3. The Decision Stage using Grand Strategy

Data collecting has been done using observation of secondary data, indepth interview and Concensus Group Decision Making.

The result of this study are : By using Internal-External Matrix is in Internal Fix-it Quadran and by using TOWS matrix is in V cell means Hold and Maintain. As a Strategic Business Unit until now is still not gain the break even point.

To get the vision and mision it is suggested for Special Polyclinic to perform strategy using Enhancement and Product Development.

Abstrak :
Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta membaiknya keadaan sosia! ekonomi dan pendidikan, mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di namah sakit adalah data/informasi dari rekam medis. Indikator mutu rekam medis adalah kelengkapan isiannya, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum. Ada 9 peraturan yang mengatur rekam medis terdiri dari Undang-undang ( 1 buah) , Peraturan Pemerintah (2 buah ), Permenkes/ Kepmenkes (4 buah ), Keputusan Direktur Jenderal ( Ibuah ) dan Keputusan Direktur Rumah Sakit (1 buah ). Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan pada bulan Mei sampai Juli 2001 dengan pendekatan penelitian hukum kesehatan secara normatif dan sosiologis menggunakan metode penelitian kualitatif ekploratoris deskriptif , pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelbmpok terarah, dan studi dokumen serta analisa kelengkapan pengisian rekam medis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan peraturan rekam medis dalam pengisian rekam medis di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tuntutan hukum, bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/1989 tentang Rekam Medis, isi rekam medis untuk pasien rawat inap memuat : a. Identitas pasien. b. Anamnese. c. Riwayat penyakit. d. Hasil pemeriksaan laboratorik. e. Diagnosis. f. Persetujuan tindakan medik. g. Tindakan/pengobatan. h. Catalan perawat. i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan. j. Resume akahir dan evaluasi pengobatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan sebenarnya mengetahui ada peraturan perundang-undangan rekam medis namun isinya belum begitu dipahami sehingga penerapan di lapangan berdasarkan pengalaman selama dan masih ada ketentuan yang belum dapat terlaksana dengan baik . Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang masih cukup memadai, namun ke depan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi perlu dibuat aturan yang baru baik hasil revisi peraturan yang sudah ada maupun membentuk peraturan yang baru. Salah satu kegunaan rekam medis adalah aspek legal. Rekam medis dapat menjadi alat bukti bagi dokter dan perawat yang terkena tuntutan kelalaian. Dokter dapat melindungi diri sendiri dari tuntutan ataupun gugatan melalui apa yang dia tulis.Rekam medis dapat menjadi alat bukti yang kuat bagi dokter dan perawat apabila rekam medis diisi secara tengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum. Perlu disarankan untuk mengisi rekam medis yang lengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum yang akan meningkatkan mutu rekam medis.Selain itu perlu disefenggarakan pelatihan dan tambahan pengetahuan rekam medis yang berkelanjutan, penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pengisi rekam medis perlu dlbudayakan, dan pemantauan pengisian rekam medis perlu ditingkatkan. Daftar bacaan: 35(1966-2000)

---

The medical record science and technology and the improvement in sosial economic conditions and education increase public awareness for high quality of health care. Good health care quality in hospital is reflected by good medical records. Good medical records must be complete, accurate, timely and must comply with the legal requirements. There are 9 ( nine ) regulations that manages medical records, who consist of Act (1 pcs ) Goverment Regulations (2 pcs ), Minister of Health Decrees ( 4 pcs ), Director General Decree ( 1 pcs) and Director of Hospital Decree ( 1 pcs ). The research tookplace at Inpatient Ward of Persahabatan Hospital, Jakarta during May untill July 2001with the approaching legal of health normatively and sosiologic by using qualitative method exploratories discriptive. Data collecting was carried out by indept interview, document study as well analysis to determine the completeness of medical records. The purpose of this research was to analysis regulations of medical records in the fullfilt of medical records Inpatient Ward Persahabatan Hospital so that its can be useful! as evidence tool in legal claim, to increase quality hospital services and to give law protecting both for health personnel and hospital. Based on Regulation of Minister Of Health Number 749a/1989 concerning Medical Record the standard of inpatient health or medical record require the records include the following information: a. patient identification data; b. anamnesis. c. relevant history of the illness; d. record and finding's of the patient's assesment e. diagnosis; f. evidence of appropriate informed consent; g. treatment / theraupetic order. h. nursing record; i. clinical observation including the results of treatment; j. conclutions at termination of hospital izati on or evaluaations/ treatment. The result from the researh showed that most of all informen actually knows threre are regulations concerning medical records but the contain they did not understand yet so implementation the regulations based on they experience and there are still many more stipulations could not effective yet. The regulation that exist already sufficient, however in the future of anticipating technology development it is necessary to make new regulations both the already revision or to form new regulations. One of purposes medical records is legal aspect. Medical records is be able to be evidence tool for phisician and nurse who have negligence issues. A physician can protect himself from the appearance of negligence by the care and deligence which he writes his note. The medical records can be strong evidence tool for phisician and nurse if the medical records are fill up complete, accure and. timely and to comply with the legal requirements. It is recomanded that there should be fullfill medical records in complete, accure and timely as well comply with legal requirement to improve the quality of the medical records. Additionally there shoud be a continous training and transfering of knowledge on medical records. Adequate reward and punishment shoul be give to personnel who is responsible for the filling medical records, and monitoring of the medical records should be increased. Bibliography : 35 ( 1966-2000)

Abstrak :
Walaupun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebljakan penempatan dokter dan dokter gigi PIT tetapi penyebaran tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi belum menggembirakan. Sekitar 25 - 40% Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter, khususnya puskesmas yang berada di kawasan timur indonesia dan daerah konflik. Penyebaran dokter dan dokter gigi belum merata khususnya di daerah di kawasan Indonesia Bagian Timur. Rasio ldealnya I 00.000 jiwa dilayani 40 dokter, tetapi hanya 4 Propinsi yang mencapai rasio tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah pusat da1am pemerataan dokter dan dokter gigi di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan me!akukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer digali dari berbagai inforrnan yang berkompeten, yakni: Biro K!!pegawaian Departemen Kesehatan RJ. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Depkes RI, Konsil Kedokteran Indonesia, Ditjen Dikti Depdiknas, Pengurus Besar IDI dan PDGI. Hasii penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pemerataan dokter dan dokter gigi menjadi hal dilematis, ditengah-tengah issue pe]anggaran Hak Azasi Manusia, sementara disisi Iain masyarakat memerlukan pelayanan k.esehatan, tanpa membedakan status ekonomi. Koordinasi antara stakeholders di tingkat pusat masih kurang nptimal khususnya dalam penyusunan kebijakan serta monitoring implementasi kebijakan pemerataan doktcr dan dokter gigi. ...... Since 1992, the temporary placement policy of general practitioner and dentist (PTT) has been applied even though it distribution> particularly dentists and general practitioner, not satisfactory yet. Approximately 25 - 40% of local health center do not have general practitioner, especially those in eastern part of Indonesia and regional conflict. Within it ideal ratio where 40 general practitioners served 100,000 inhabitants, only 4 provinces could fulfill it. This is a qualitative approach research aim of analyzing the central government policies on equity distribution of general practitioners and dentists in Indonesia, In this research, data used consists of primary obtained through in depth interview and secondary data obtained through the document assessment. Primary data gathered from various competent informants, namely the Bureau Employee Affair of Health Department, Bureau of Legal and Organization Affairs of Health Department, The Center of Human Resource Planning and Utility of Health~ PPSDM Agency of Health Department, the Indonesian Medical Council, the General Directorate of High Education Ministry, the Indonesian Association of Medical Doctor, and the Dentist Association of Indonesia. The results of research showed that this policies fall into a dilemma in the middle issue of human rights violations, while in the other side people need a health care without distinction on economic status. Coordination between stakeholders at the central level is not optimal yet, particularly In the policies preparation and monitoring on the policy implementation.

Abstrak :
ABSTRAK Rumah sakit MH Thamrin merupakan RS swasta, dengan fungsi sosio-ekonomik di bawah Yayasan RS MH Thamrin, menempati gedung 10 lantai dengan kapasitas 200 tempat tidur, di Jl. Salemba Tengah. Selama ini RS belim menetapkan strategi pemasaran secara eksplisit, dalam penelitian ini akan dibuat perencanaan strategi pemasaran pelayanan unit Poliklinik Gigi dan Mulut sebagai atudi kasus, dengan total kunjugan paling tinggi pada rawat jalan mencapai 35%, poli gigi ini terletak pada lantai 2 di sayap kanan gedung. Perencanaan dibuat 3 tahap yaitu tahap input yang menggunakan matrix, dengan data faktor-faktor eksternal dan internalnya dikumpulkan dari pengisian kuesioner oleh karyawan RS MH Thamrin yang memenuhi kriteria, data kemudian dikelompokkan dalam faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman, dan faktor internal yang melemahkan atau menguatkan, data diberi rating 1-4 serta weight yang jumlahnya 1,0 untuk unfair masing-masing faktor, hasil tahap ini ditentukan berdasarkan weight score tertinggi, yaitu hasil kali rating dan weight. Tahap selanjutntya tahap matching dengan analisis SWOT didukung analisis SPACE yang datanya dikumpulkan dari pengisian kuesioner oleh karyawan diberi rating oleh pimpinan, hasil dari tahap ini adalah alternatif strategi pemasaran sementara Tahap terakhir adalah tahap decision yang akan menghasilkan urutan prioritas strategi dengan menggunakan analisis QSPM, yang faktornya dari tahap input dan hasilnya ditentukan berdasarkan total nilai TAS (total attractive score) tertinggi, yaitu hasil weight X attractive score. Pada setiap tahap pengisian kuesioner, pemberian rating dan weight pada tahap input, matching analisis SWOT, dan pemberian nilai attractive score tahap akhir digunakan metode Delphi, berdasarkan intuisi terbaik pimpinan dalam diskusi kelompok untuk mengurangi bias penilaian. Para pimpinan yang dianggap berpotensi untuk merencanakan strategi pemasaran poli gigi, adalah Kepala Poliklinik Gigi dan Mulut, dan wakilnya, Kadiv 3DM YRS MB Thamrin, Wadir Umurn, Dokter Penanggung Jawab Rawat inap, Dokter Gigi Senior. Hasil dari penelitian manyimpulkan, poliklinik gigi dan mulut RS MH Thamrin berada pada posisi, yang dapat menggunakan peluang dan kekuatan yang ada mengatasi ancaman dan kelemahannya dengan strategi agresif. Urutan prioritas strategi pemasarannya yaitu peningkatan jam praktek, memantapkan sebagai pusat rujukan, dan mempertahankan tarif yang rasional dan kompetitif Daftar bacaan : 35 ( 1984-1997)

---

ABSTRACT Marketing Strategic Planning of Dental Clinic MH Thamrin Hospital MH Thamrin Hospital is a private hospital with social-economic function, under the management of MH Thamrin's foundation. The hospital building which has 10 stores with 200 beds capacity, is located on Salemba Tengah Street. Up until this time the hospital hasn't decided marketing strategic explicitly, this study will be made marketing strategic planning of the dental clinic as case study, with (he highest total outgoing patient of 35%. The dental clinic is on the second floor on the right wing of the building. The planning is formed through 3 stages. First is input stage with the use of EFE and IFE matrix. The data of external and internal factor are gathered from questionnaire, answered by hospital employees that fulfill the qualification.'I71e result of the questionnaire is grouped in opportunities and threads of external factor, and weaknesses and strengths of internal factor. The data giving 1-4 rating, and giving total 1.0 weight for each factor. The result of this stage based on highest weight score. (weight score is `rating' x `weight'). The next stage is matching stage, with the use of SWOT analysis supported by SPACE analysis that the data gathered from questionnaire answered by hospital employees and given rating from hospital government. The result of this stage is alternative in temporary marketing strategy. The final stage is decision stage which will conclude the priority ranks of the marketing strategy, with the use of QSPM analysis, that all the factor derive from input stage, the result based on total highest score of TAS (total attractive score =TAS. weight x attractive score). In each stage of answering questionnaire, giving the rating and weight of input stage, matching SWOT analysis, and giving the attractive score of final stage, is based on the best institution of hospital government in the group discussion, and the Delphi method is used to minimize the bias of this study. Hospital government are the head and the vice of the Dental Clinic, the head of Human Resources Department MH Thamrin hospital's Foundation, the general Vice Director, director of outgoing patient, and senior dentist. The result of this study concludes that the denta/clinic in MH Thamrin Hospital at a position which can use the opportunities and the strengths that exist, to handle the threats and weaknesses, in the means of developing the dental clinic with the Aggressive Strategy. The priority result of the marketing strategy from this study are adding the operation hour, resoluting as a referring center, and maintaining the rationale an competitive price. Bibliography: 35(1984-1997)