Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Persoalan klasik dalam filsafat sejarah adalah, adakah kausalitas dalam proses atau peristiwa sejarah dan adakah kebebasan buat manusia dalam sejarah itu? Dua hal ini sering dipandang sebagai berada pada dua ekstrem yang berseberangan. Mereka yang meyakini bahwa sejarah dilandasi oleh prinsip kausalitas menolak adanya kebebasan buat manusia, karena dengan berlakunya kausalitas berarti proses sejarah berlangsung secara determinatif. Pada kubu yang berseberangan, mereka yang mengedepankan kebebasan manusia, menolak adanya kausalitas dalam sejarah, dengan alasan bahwa kausalitas menyebabkan sejarah berlangsung secara determinatif dan menutup ruang buat kebebasan manusia. Kedua pandangan yang umum dianut tersebut tidaklah memuaskan, harus ada alternatif ketiga, dimana kausalitas melandasi sejarah dan kebebasan manusia bisa berjalan di dalamnya. Alternatif ketiga ini bukan sesuatu yang mustahil, bahkan merupakan konsep yang paling ideal. Kausalitas adalah prinsip yang tidak dapat ditolak keberadaannya, karena hanya melalui berlakunya prinsip ini kepastian maujud atau eksistensi segala sesuatu dapat terjamin. Tanpa berlakunya prinsip kausalitas maka proses sejarah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipahami, tidak dapat diprediksikan dan sekaligus juga segenap perencanaan dan program sosial menjadi tidak ada artinya. Tanpa berlakunya prinsip ini juga mengakibatkan kajian intelektual tidak mungkin di jalankan atas sejarah. Karena itu prinsip kausalitas ini harus diterima keberadaannya secara apriori, karena dari sanalah kegiatan intelektual dan pembangunan sosial dimungkinkan. Di sisi lain, adanya kebebasan manusia juga harus diakui secara apriori, karena hanya dengan penerimaan prinsip ini segenap tindakan atau historisitas manusia menjadi bermakna. Permasalahan kepaduan antara kausalitas dan kebebasan dalam sejarah dapat dipecahkan, mengingat bahwa dalam proses kausal manusia menghadapi banyak sebab atau kondisi, sehingga ada alternatif pilihan untuk mewujudkan sebagian sebab atau kondisi yang dikehendaki. Yang tidak dapat dicegah oleh manusia adalah akibat apabila sebab telah terpenuhi, namun sebelum sebab tertentu terpenuhi manusia dapat mencegahnya atau merekaya sebab guna mencapai akibat yang dikehendakinya. Lebih jauh, justru dengan adanya kausalitas inilah kebebasan dimungkinkan. Tanpa ada kausalitas tidak ada kepastian bahwa sesuatu dapat terjadi meskipun kondisinya sudah sedemikian rupa. Kepastian wujud hanya dapat ditegakkan oleh kausalitas dan karena itu kebebasan hanya mungkin dalam poses kausal itu. Kausalitas menjadi wadah buat kebebasan. Dengan demikian sejarah merupakan proses yang dilandasi oleh kausalitas dan manusia dapat menjalankan tindakan bebasnya untuk mengarahkan sejarah. Namun begitu, kausalitas historis itu beragam bentuknya, sehingga tingkat kebebasan manusia dalam sejarah juga variatif tergantung berhadapan dengan jenis proses atau peristiwa yang dilandasi oleh jenis hukum kausal yang mana. Adakalanya manusia sangat bebas, kurang bebas, dan ada situasi di mana manusia tidak punya kebebasan untuk bertindak, kecuali hanya menerima kenyataan dengan sukarela.

Abstrak :
Bourdieu memberikan pemaknaan baru pada banyak konsep-konsep filsafat sosial sebelumnya. Tidak sekedar memberi makna baru, tetapi juga melalui pengolahan kembali, Bourdieu meletakkan konsep-konsep tersebut di atas konteks sosial yang baru pula, Hal itu juga yang dilakukan Bourdieu ketika membahas bahasa. Berbeda dengan perdebatan-perdebatan bahasa sebelumnya, yang lebih menekankan pada makna, hakikat, dan logika bahasa, maka Bourdieu mengembangkan lebih lanjut karakter sosial bahasa yang telah lebih dulu diangkat ke perrnukaan oleh Wittgenstein dengan language game-nya. Bourdieu mengkritik pendapat Ferdinand de Saussure yang lebih memusatkan perhatiannya pada analisa semiotik dengan dikotominya langue dan parole. Bourdieu juga berbeda dari Levi-Strauss atau Roland Barthes yang meminjam terminologi linguistik dan menerapkannya pada berbagai fenomena kebudayaan, seperti mitos atau fenomena sosial, seperti iklan, komik, atau mode. Bagi Bourdieu, pertama, bahasa adalah kapital budaya, karena bahasa adalah kemampuan khas manusia yang didapat dari pengalaman empirisnya berhubungan dengan manusia lain. Bahasa adalah kapital budaya yang erat kaitannya dengan kapital simbolik, karena melalui bahasalah pemaknaan-pemaknaan simbolik dapat dilakukan oleh manusia. Penguasaan yang canggih atas bahasa, memungkinkan seseorang memiliki posisi tawar yang tinggi di dalam pertarungan sosial. Kedua, bahasa adalah praktik sosial. Bahasa di sini adalah wacana atau teks. Sebuah wacana tidak bisa muncul begitu saja sebagai sesuatu yang steril, tetapi merupakan hasil interaksi aktif antara struktur sosial yang obyektif dengan habitus linguistik yang dimiliki pelaku sosial. Ketika kita memilih suatu kata, atau ketika kita menggunakan sebuah konsep, maka bukan kata atau konsep itu saja yang kita ambil, tetapi asumsi-asumsi, nilai, bahkan lebih jauh lagi ideologi yang melekat pada kata dan konsep itu juga kita bawa, sadar atau tidak. Maka bahasa sebagai praktik sosial erat kaitannya dengan kepentingan. Bagi Bourdieu, semua praktik sosial memiliki "pamrih" meskipun pelaku sosial terkadang tidak menyadarinya dan meskipun praktik ini jauh dari keuntungan materi sekalipun. Ketiga, bahasa erat kaitannya dengan pertarungan kekuasaan. Bourdieu adalah intelektual yang selalu melihat interaksi sosial di dalam arus dominasi dan pertarungan. Pertarungan dalam pemikiran Bourdieu bukanlah pertarungan hobbesian atau darwinis yang lebih mengarah pada tindakan bertahan hidup atau survive, tetapi lebih dari itu. Pertarungan Bourdieu adalah pertarungan yang membuat manusia lebih berarti yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, bukan hanya sekedar keuntungan material tetapi juga keuntungan yang bersifat simbolik. Di dalam pertarungan inilah, ditentukan identitas individu dan sosial, juga kekuasaan simbolik, yaitu tercapainya kapital simbolik kehormatan dan mendapatkan pengakuan atas posisinya di dalam hirarki sosial. Kapital simbolik dan kekuasaan simbolik sangat penting, karena dengan memilikinya maka kita memiliki legitimasi untuk menentukan wacana kita sendiri yang artinya menentukan aturan permainan kita sendiri. Bahasa memiliki peran yang sentral dalam mekanisme kekuasaan dan dominasi, terutama untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya dari sebuah tindakan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan. Mekanisme penyembunyian atau mecornraissance inilah yang oleh Bourdieu di sebut sebagai kekerasan simbolik yang dilakukan dengan cara eufemisasi dan sensorisasi. Les mots ne sont jamais innocents. Selalu ada sesuatu di balik kata-kata. Kesadaran akan hal itu akan membantu kita untuk tetap kritis, selalu mempertanyakan wacana-wacana dominan yang secara sadar atau tidak ternyata telah kita terima sebagai sesuatu yang seakan-akan terberi, atau seakan-akan memang seharusnya demikian.

Abstrak :
Hal yang dipertaruhkan dalam tulisan ini adalah pernyataan penulis bahwa konsep teoritis demokrasi bukanlah teori politik yang langsung dapat dikatakan etis. Pengertian teoritis 'demokrasi' dihipotesakan sebagai teori politik yang, dalam pemahaman konvensional, memiliki kelemahan atau kerapuhan (vulnerabilitas) yang inheren di dalam tatanan prinsip-prinsipnya, khususnya hal yang berkenaan dengan 'metodologi' dari demokrasi itu sendiri. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa teori politik demokrasi tidak selalu langsung dapat dikatakan sebagai teori yang memiliki klaim etis. Bahwa Klaim mayoritas sosiologis itu sendiri tidak mencukupi nilai legitimasi etis untuk sampai kepada suatu keputusan atau tindakan yang baik, benar, atau adil. Tentu saja semua ini dalam sudut pandang etika-filsafat yang menyeluruh. Karena kelemahan inheren tersebut, maka teori demokrasi tidak memiliki legitimasi etis yang utuh, melainkan hanya legitimasi sosiologis saja yang utuh terpenuhi. Kalau dituangkan dalam bentuk hipotesa, maka apa yang dijadikan soal dalam pembahasan ini adalah "jika demokrasi secara teoritis memiliki kelemahan etis yang jelas (flagrant) dalam prinsip-prinsip esensial yang membentuknya, maka demokrasi tidak dapat dinyatakan sebagai teori politik yang etis sesungguhnya atau dengan kata lain tidak mentadai dalam perspektif etika-filsafat". Namun demikian, agar tulisan ini tidak hanya berhenti pada kritik tanpa upaya untuk masuk ke dalam pemahaman lebih komprehensif kita dapat menyatakan hipotesa selanjutnya, yaitu : "jika teori politik demokrasi dapat memenuhi syarat-syarat filosofis (prinsip-prinsip etika), maka akan dapat diwujudkan teori politik demokrasi yang etis sesungguhnya". Artinya, ada pengaruh dari prinsip-prinsip etika fundamental sebagai prasyarat terhadap suatu teori demokiasi untuk sampai dapat dikatakan sebagai teori politik yang etis sesungguhnya. Pembuktian teoritis yang akan menunjukkan kerapuhan teori politik demokrasi ini merupakan hal yang fundamental agar kita tidak terjebak dalam kancah demokrasi yang tidak jelas. Jika seluruh bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini mengarahkan dirinya pada konsep politik demokrasi yang menjadi sasaran ideal, maka sudah semestinya kita mewaspadai demokrasi yang bagaimana yang akan dicapai nantinya. Jika semua bangsa dan negara terjebak dalam konsep politik demokrasi yang hanya memberikan jalan kebebasan yang tidak menyelesaikan hakikat penyelamatan tujuan politik maupun hukum yang sesungguhnya, yaitu..."

Abstrak :
Untuk tujuan mencari solusi agar program penanggulangan kemiskinan memperoleh basil yang maksimal, maka refleksi awal yang hares dikerjakan adalah melakukan peninjauan kembali kepada konsep pendekatan ""pemberdayaan""; apakah secara konseptual sudah dapat dikatakan tepat, dan bagaimana pula dengan perakteknya di lapangan?

Dewasa ini ketika Bangsa Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa persoalan kemiskinan berkembang semakin kompleks dan multidimensional, sementara bersamaan dengan itu program penanggulanganpun terus dilakukan, maka sebagai jawaban kritisnya adalah konsep pemberdayaan perlu disempumakan dan yang terpenting lagi adalah prinsip-prinsip pemberdayaan perlu direfleksikan dalam bentuk kegiatan aksi di lapangan. Para pelaku utama pemberdaya yang terdiri dari seluruh unsur stakeholders, hares profesional dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan di lapangan; tanpa batasan tersebut, maka program penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sia-sia dan pemborosan saja.

Dari hasil kajian selama melakukan pengamatan dan penelitian, akhimya ditemukan solusi penanggulangan kemiskinan ke depan yang penulis sebut dengan 12 prinsip pemberdayaan, yakni: Satu, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur stakeholders pada umumnya, hares berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan prosedural sebagaimana yang digagas oleh John Rawls); dua, seluruh unsur stakeholders hares jujur (jujur kepada din sendiri dan kepada orang lain); tiga, kemampuan melakukan problem solving, enterpreneurial, menjual inovasi, asistensi, fasilitasf promosi, dan social marketing; empat, kerjasama dan koordinasi pseluruh unsur stakeholders; lima, partisipasi aktif dan seluruh unsur stakeholders; enam, lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu; tujuh, mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal; delapan, aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran (self-reliant development); sembilan, mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan berkesinambungan; sepuluh, pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual/bertahap; sebelas, seluruh unsur stakeholders hares konsisten terhadap pola kerja pemberdayaan; dan duabelas, komitmen serta perduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu (Sense of mission, sense of community, and mission driven profesionalism).

Kunci (prioritas) dari dua betas prinsip pemberdayaan terletak pada kualitas penerapan keadilan (kualitas keadilan prosedural) dan para pelaku utama pemberdayaannya. Mereka adalah yang pertama yang hares melakukan pemberdayaan kepada dirinya. Artinya bahwa sebelum keduabelas prinsip pemberdayaan tersebut menjadi prinsip bersama, maka para pelaku utama pemberdayaan hams lebih awal untuk memulainya.

Keadilan prosedural yang digagas Rawls sangat signifikan untuk mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Keadilan prosedural dari Rawls memang bukan segalanya, tetapi dalam pendekatan pemberdayaan dapat ditempatkan sebagai posisi kunci bersamaan dengan kesebelas prinsip pemberdayaan lainnya.

---

Abstract
On behalf of the searching on solution to maximize the poverty program, then the requirement for the first reflection which should be conducted is to make a reconsideration on the concept of ?empowerment with questions such as: ls empowerment appropriate conceptually? And how is the practice in the field?

Right in this moment, indonesia is facing the facts on the growing of complexity of poverty problems and its multidimensional aspects. Meanwhile, along with that the poverty alleviation program that should be in going condition, then as a critical answer is the empowerment concepts should be improved and the most important are the principles of empowerment should be reflected in the field action programs. The main actors who consist of all elements of stakeholders should be professional and full of commitment to apply the empowerment principle in the fields. Without that definition then the poverty-solving program will un-useful and wasteful.

The result of observation and research arrived at a finding that the future solution on poverty alleviation needs 12 principles of empowerment. Those principles are: first, the main actor to empowerment and other stakeholder should acts in just and fair (to apply the working principle based on the procedural justice which suggested by John Rawls); second, all stakeholders elements should be honest (honest to them selves and others). Then the third, ability of problem solving, enterpreneurship, sale the innovation, assistance, facilitating, promoting and social marketing; fourth, cooperation and coordination all elements of stakeholders. Fifth, active participation of all elements of stakeholders; six, scope and covers of program should be integrated; seven, put on emphasis and development of local potency; eight, should he active to mobilize and enhance the self ability which based on people power itself or the targeted group (self-reliant development); nine, developed the methods of constructive and continuous development; ten, the gradual implementation; eleven, all elements of stakeholders should be consistent to the working pattern of empowerment; and twelve, commitment and concern on the empowerment mission and to the poor people (Sense of mission, sense of community, and mission driven professionalism).

The key or priority of that empowerment principles are on the quality of the application or implementation a justice (quality ofa procedural justice) of the main actors ofthe empowerment program. They are the first who required to be self-empowered. its mean that the main actor should start or begin first as a requirement, before the twelve principle become the main principle.

Procedural Justice, which suggested by John Rawis is significantly support the success of poverty alleviation. Rawls procedural justice is not the answer of all problems, but it can be used as a key together with the other eleven principles.

Abstrak :
Ada 3 pilar isi tesis ini : pertama. Tarik menarik hubungan antara individu sebagai anggota masyarakat dengan masyarakat sebagai media pengejawantahan individu, telah lama menjadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Apakah masyarakat yang mcncntukan individu atau individulah yang membentuk masyarakat Masyarakat. Perdebatan ini ibarat menentukan yang mana lebih dahulu telor atau ayam. Dunia Timur umumnya yang berwajah kolektivisme menyalahkan Dunia Barat yang individualistis, semenatar Dunia Barat menyalahkan Dunia Timur di mana individu terlalu menenggelamkan dirinya ke dalam masyarakat sehingga dianggap tidak otonom. Emile Durkheim yang notabene dari Dunia Barat, justru mengkuatirkan individualisme Barat, yang lama-lama kelamaan akan hancur oleh individualismenya. Sehingga teori Durkheim lebih `membela' pandangan Timur. Namun, Durkheim terlalu ekstrim memandang masyarakat di hadapan individu. Masyarakat dipandang segala-galanya.. Masyarakat sumber dan tujuan manusia. Setiap 'penyakit sosial' selalu dipandangnya sebagai lepasnya individu dari ikatan sosial. Bahkan fenomena bunuh diri pun dianggapnya bukan merupakan patopsikologis, tetapi berkenaan dengan integrasi individu dengan masyarakat. Seolah-olah masyarakatlah yang menentukan segalanya. Karena masyarakat dianggap dewa, maka individu dilihat dari sisi pandangan Durkheim tidak otonom. Kedua, agama telah dipercayai sebagai salah satu pengikat solidaritas sosial. Agama seringkali hanya dilihat dari sisi ritualnya belaka. Agama dalam pengertian yang dipahami umum hanya berkenaan dengan sesuatu yang adi kodrati, supra natural, sesuatu yang berkenaan dengan dunia ghaib. Durkheim memandang lain mengenai agama. Agama dipandangnya merupakan aspek sakral dari masyarakatnya. Agama, menurutnya, tidak berkenaan dengan supra natural, tetapi berkenaan dengan sesuatu yang sakral. Agama adalah masyarakat dalam bentuk lain. Agama bersumber, berasal, terletak di masyarakat. Agama bukanlah metafenomenal yang Bering dipahami selama ini, tetapi sebuah fenomena kemasyarakatan. Ketiga, Agama penurut pandangan Durkheim telah kehilangan 'roh' nya sebagai pengikat solidaritas sosial. Karena agama yang dipahami orang adalah abstrak dan tidak membumi. Maka agama masyarakatlah yang mampu mengiukat masyarakat Tesis ini berusaha menelusuri akar-akar pemikiran Durkheim tentang Agama. Pilar pembahasan diawali dengan pandangan Durkheim tentang masyarakat, Sosiologi (fakta sosial) , moralitas dan agama. Kemudian faktor-faktor dan akar-akar pemikiran durkheim diidentifikasikan dan dianalisis. Dari pembahasan ditemukan bahwa agama dalam pengertian Durkheim adalah kepercayaan masyarakat yang turun temurun, bukan agama dalam pengeritan agama samawi. Pemikirannya tentang agama sangat positivistik-sekuler dan reduksionistis.Moralitas pun oleh Durkheim hanya dipahami `sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kolektif, yang berseberangan dengan pandangan Immnuel Kant yang menekankan hati nurani...

Abstrak :
Secara umum hermeneutik dimengerti sebagai teori penafsiran makna. Berdasarkan persoalan yang menjadi perhatian dalam hermeneutik, Josef Bleicher membagi hermeneutik menjadi tiga yaitu Teori Hermeneutik, Filsafat Hermeneutik, dan Hermeneutik Kritis. Hermeneutik Gadamer dimasukkan dalam kelompok Filsafat Hermeneutik. Filsafat Hermeneutik bertujuan untuk menerangkan dan membuat deskripsi fenomenologis atas Dasein dalam kaitan dengan temporalitas dan historisitasnya. Dengan demikian, pemikiran hermeneutik Gadamer dapat diringkaskan dengan istilah hermeneutik linguistik-ontologis daripada hermeneutik linguistik-epistemologis.

Dalam Truth and Method, Gadamer tidak bertujuan memberikan perangkat praktis untuk memahami dan menafsirkan teks, tetapi ingin menganalisis secara filosofis hakekat proses pemahaman dan penafsiran. Bagi Gadamer, hermeneutik lebih bersifat ontologis ketimbang epistemologis. Ia mengawali dengan analisis hermeneutis pengalaman estetis. Analisis tersebut mendasari analisis hakekat pemahaman hermeneutik. Baginya, pemahaman selalu terikat dengan aspek historisitasnya dan tidak melakukan usaha pemahaman dari kesadaran kosong. Aspek kesejarahan dan unsur-unsur subjektik penafsir menjadi prasyarat usaha pemahaman. Alih-alih mengejar objektivisme absolut-universal ditekankan sifat perspektif-kontekstual dalam usaha pemahaman seraya mengakui adanya otonomi pada subjek dan objek dalam proses tersebut, yang diistilahkan dengan cakrawala pemahaman. Pemahaman terjadi dalam peleburan cakrawala melalui percakapan dengan struktur pertanyaan-jawaban dan bahasa sebagai medium yang bersifat spekulatif dan terbuka. Meskipun bahasa menjadi kunci pemahaman pemikiran hermeneutiknya, namun Gadamer mengingatkan keterbatasan bahasa yang tidak mampu menghadirkan ada dari realitas yang ingin ditunjukkan.

Bahasa yang mempunyai ciri spekulatif dan keterbukaan tersebut menggarisbawahi bahwa Bahasa selalu ada dalam proses mejadi (becoming). Bahasa mempunyai dinamika otonom untuk menyingkapkan realitas dari ada (the being of reality). Bahasa bukan hasil aktivitas metodis subjek, melainkan pekerjaan dari realitas itu sendiri. Pekerjaan dari realitas itu sendiri merupakan gerakan spekulatif yang sesungguhnya, yang menggerakkan pembicara. Pergeseran arah yang ditegaskan Gadamer, yaitu dari realitas itu sendiri, dari proses membahasanya makna, menunjukkan suatu struktur ontologis-universal. Atas dasar hal ini pemahaman dapat mengarahkan diri.

Abstrak :
Pariwisata sudah menjadi bagian dari budaya postmodern terkait gaya hidup dan kelas sosial. Pariwisata mendorong pergerakan ekonomi dengan pemenuhan gaya hidup masyarakat konsumtif. Pariwisata di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya promosi dan peningkatan pembentukan citra positif. Pariwisata tidak lagi menjadi pengalaman yang otentik melainkan sebuah konstruksi situasi yang diharapkan oleh penciptanya dirasakan sebagai pengalaman menarik bagi wisatawan. Salah satu peningkatan upaya promosi pariwisata melalui pembuatan strategi pencitraan. Mengadopsi konsep simulasi sebagai salah satu bentuk perwujudan Pariwisata Indonesia yang oleh creator pencitraan ingin ditanamkan kedalam benak calon wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pencitraan yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan kerangka berpikir Jean Baudrillard mengenai pencitraan. Proses pencitraan disandingkan dengan kenyataan dilapangan sehingga dapat memaparkan jurang antara pencitraan dengan kenyataan di lapangan. Melalui metode penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di Jakarta, data-data dikumpulkan melalui teknik depth interview, observation dan didukung analisa semiotika pada iklan pariwisata. Dengan teori postmodern dari Jean Baudrillard mengenai pencitraan dan simulasi mewarnai penelitian yang dilakukan pada kesempatan kali ini. ......Tourism has become part of the postmodern culture related with lifestyle and social class. Tourism encourage economic movement with fulfillment of consumer society life style. Indonesia tourism can not be separated from promotion efforts to increase positive image. Tourism then no longer be an authentic experience but a result of new reality construction that is expected by the creator can be perceived as an interesting experience for tourists. One way among a lot more ways to increase tourism promotion is through the branding strategies. Simulation concept then adopted as a form of manifestation of Indonesia Tourism. This study aims to determine how is tourism branding strategy concept created by the Ministry of Tourism and Creative Economy Republic of Indonesia. Jean Baudrillard framework of thinking are used with regards on how the image is form that could be implement. The image then parallel with the reality so it can describe the gap between image and reality. Through qualitative research methods which took place in Jakarta, the data collected through depth interview techniques, observation and supported with semiotics analysis of Indonesia tourism advertising. Jean Baudrillard's postmodern theory and the simulation then could enhance the research of branding strategy.

Abstrak :
Masalah seksualitas perempuan kerap kali jatuh pada ambiguitas. Pandangan yang meletakkan seks seks secara tidak adil pada perempuan ini memberikan legtimasi semu bahwa laki-laki sebagai pemilik hasrat, garah dan antuisiasme seks sedangkat perempuan hanya perangkat gairah itu sendiri. Seksualitas perempuan yang direpresentasikan dalam novel Saman dapat memberikan wacana seks yang bersudut pandang kehendak atau pengalaman peremuan yangs elama ini hanya dipegang kaum lelaki.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi investasi simbolik yang dilakukan Syahrini pada akun Instagram miliknya sebagai upaya pencarian distinction melalui tiga pola konsumsi penampilan budaya dan makanan Konsep distinction digunakan untuk mengeksplorasi konsep personal branding. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif kritis dengan analisis isi dan metode semiotika. Hasil penelitian menunjukkan Syahrini menempatkan penampilan barang mewah dan mode busana dalam proporsi yang paling besar untuk menggambarkan distinction melalui media sosial Instagram namun tidak membuat Syahrini meraih kapital simbolik dan personal branding yang efektif. ...... This thesis describes Syahrini rsquo s symbolic investment strategy on her instagram account as one effort to find distinction based on three consumption patterns performance culture and food. The concept of distinction is utilized to elaborate the concept of personal branding. This study used a qualitative approach in a critical perspective with content analysis and semiotics method. The results shows that Syahrini puts performance luxury brands and fashion in the greatest proportion to potray distinction through Instagram but this effort do not make Syahrini gain symbolic capital and achieve an effective personal branding.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas praktik distinction yang dilakukan oleh seorang fashion blogger melalui media blog hingga dirinya mencapai label yang diakui sebagai influencer. Fokus yang dianalisis adalah praktik distinction blogger bernama Anastasia Siantar yang terdiri dari serangkaian strategi penempatan kapital ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam arena yang dikuasainya, yaitu fashion. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan metode analisis semiotika sosial. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan kapital ekonomi menjadi sumber utama seorang mendapatkan label influencer yang kemudian diikuti oleh kepemilikan kapital sosial; informasi yang disajikan blog dengan arena khusus seperti blog Anaz memiliki agenda khusus pemiliknya untuk mempertahankan posisi pada kelompok sosial dominan yang kerap mendikte selera mereka kepada pasar; dan media sosial milik personal memberikan contoh gaya hidup konsumeris, dan pihak yang diuntungkan adalah yang memiliki kapital paling banyak, terutama kapital ekonomi. Adapun implikasi penelitian ini adalah kebaruan teoritis terkait sistem kepemilikan kapital yang digunakan melalui tahap kesadaran pemiliknya, dalam kasus ini seorang fashion influencer. Ia mengalami proses sadar kepemilikan kapital secara bertahap dari kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya, dan akhirnya mencapai kapital simbolik. Kemudian, hasil penelitian juga memberikan pemahaman bahwa praktik distinction oleh opinion leader memiliki fungsi mengakumulasi kapital untuk terus berkuasa dan mendominasi arenanya.

---

ABSTRACT
This study examines the practice of distinction by a fashion blogger through media blog in order to reach a label that is recognized as an influencer. The focus analyzed is activities of a blogger named Anastasia Siantar, which consist of series of economic, social, cultural, and symbolic capitals in the field in which she is well informed about, namely fashion. This study is a qualitative research with descriptive design and social semiotic analysis method. The results conclude that the ownership of economic capital becomes the primary source in achieving the label of influencers which is then followed by the ownership of social capital information presented by blogger with special field such as the Anastasia Siantar rsquo s blog has a special agenda of its owners to maintain a position on the dominant social group that often dictates their tastes to the market and personalized social media provide an example of a consumerist lifestyle, in which would benefit those with the most capitals, especially the economic capital. As for the implications of this research is the theoretical novelty regarding the system of capital ownership used through the stage of consciousness of the owner. An influencer experienced the gradual conscious process of capital ownership of economic capital, social capital, cultural capital, and finally reached symbolic capital. Then, the results of the study also provide an understanding that the practice of distinction by opinion leader has the function of accumulating capital to continue in power and dominate certain arena.