Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme persidangan in absentia dalam hukum acara pidana di Indonesia dirancanguntuk menjamin keberlangsungan proses hukum meskipun terdakwa tidak hadir dipersidangan. Skripsi ini mengkaji penerapan mekanisme in absentia terhadap tindakpidana white collar crime dengan fokus pada tiga kasus, yakni Sherny Kojongian,Hartawan Aluwi, dan Djoko Tjandra. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tigarumusan masalah: bagaimana pengaturan hukum terkait in absentia, bagaimanapenerapan mekanisme ini pada kasus-kasus white collar crime, serta apa saja kendalayang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan in absentia terhadap terdakwa yangberstatus Interpol Red Notice. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatifdengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melaluistudi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen kasus, danliteratur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasipengaturan normatif, praktik penerapan, serta kendala dan solusi terkait mekanisme inabsentia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara pidana diIndonesia telah mengakomodasi mekanisme in absentia untuk memberikan kepastianhukum dalam penanganan kasus white collar crime. Mekanisme ini memungkinkanpengadilan untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa, namun efektivitasnyasangat bergantung pada koordinasi lintas negara melalui instrumen seperti Interpol RedNotice. Kendala utama dalam eksekusi putusan meliputi kurangnya harmonisasi hukuminternasional, lemahnya penegakan Red Notice di negara pelarian terdakwa, sertaprosedur ekstradisi yang lambat. Sebagai simpulan, mekanisme in absentia dan RedNotice memiliki peran strategis dalam penanganan white collar crime, namunmemerlukan penguatan koordinasi antarnegara. Rekomendasi penelitian ini mencakupharmonisasi pengaturan in absentia dalam KUHAP dengan peraturan pelaksana,optimalisasi perjanjian ekstradisi, penerapan Mutual Legal Assistance secara efektif, danpeningkatan sinergi antara sistem hukum domestik dan internasional untuk meningkatkanefektivitas eksekusi putusan.

---

The in absentia mechanism in the Indonesian legal system is designed to ensure the continuity of legal proceedings against absent defendants, particularly in white collar crime cases such as corruption and money laundering. This study analyses the application of in absentia in three cases-Sherny Kojongian, Hartawan Aluwi, and Djoko Tjandra-with a focus on its correlation with the issuance of Red Notice and its effect on the execution of verdicts and asset recovery. In all three cases, in absentia provides legal certainty to continue the judicial process without the presence of the defendant, while the Red Notice serves as an instrument to designate the defendant as an international fugitive. However, the correlation between the two suggests that the successful application of in absentia relies heavily on the effectiveness of the Red Notice in ensuring the defendant can be apprehended and extradited. Obstacles arise when the defendant's country of flight does not act on the Red Notice, as in the Sherny and Djoko cases, or when cross-border legal procedures slow down the extradition process, as in the Sherny and Djoko cases, or when cross-border legal procedures slow down the extradition process, as in the Hartawan case. In addition, delays in the implementation of in absentia or Red Notice also worsen the handling of cases because they prolong the escape of the accused and hinder the recovery of assets. This research confirms that although in absentia and Red Notice are important elements in international law enforcement, weaknesses in cross-border coordination and legal harmonisation remain key challenges. Therefore, strengthening extradition treaties, optimising Mutual Legal Assistance, and synergy between domestic and international systems are needed to support the effectiveness of both mechanisms. "

"Penelitian ini membahas penerapan asas legalitas dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap Rancangan Undangan-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang dibahas dalam rapat DPR antara tahun 1979 hingga 1981 dan putusan praperadilan Angin Prayitno. Asas legalitas, yang berfungsi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tahun 1981. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal untuk menelusuri proses legislasi RUU HAP dan relevansinya dengan pemikiran hukum barat. Penelitian ini menyoroti asas legalitas dalam Pembahasan  RUU HAP yang sejatinya merupakan suatu asas yang membatasi aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum acara pidana untuk bertindak sesuai dengan undang-undang. Asas legalitas ini merupakan suatu pemenuhan unsur rule of law serta perancangan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai upaya pemenuhan HAM. Melalui studi kasus putusan praperadilan Angin Prayitno, ditemukan bahwa hakim gagal menerapkan asas legalitas secara tepat dalam menentukan status pemohon. Dalam putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel yang penulis teliti, Hakim tidak memberikan dasar hukum apapun dalam menentukan status Angin Prayitno sebagai Aparat Penegak Hukum yang mana tidak sesuai dengan konsep asas legalitas. Hakim juga tidak tepat dalam melakukan perluasan maka Penyelenggara Negara yang mana dalam Undang-Undang sejatinya sudah dibatasi.  Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas dalam KUHAP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam praktik peradilan. Penulis merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman agar penerapan asas legalitas dapat dilaksanakan dengan baik untuk memastikan perlindungan HAM dan keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta tercapainya cita-cita Rule of Law

---

This research discusses the application of the principle of legality in the context of criminal procedure law in Indonesia, specifically through an analysis of the Draft Law on Criminal Procedure (RUU HAP) discussed in DPR meetings between 1979 and 1981 and the pretrial decision of Angin Prayitno. The principle of legality, which serves to protect human rights, became fundamental in the Criminal Procedure Code (KUHAP) passed in 1981. This research uses a doctrinal method to trace the legislative process of the Criminal Procedure Bill and its relevance to western legal thought. This research highlights the principle of legality in the discussion of the Draft Law on Criminal Procedure, which is actually a principle that limits law enforcement officials to implement criminal procedure law to act in accordance with the law. This principle of legality is a fulfillment of the elements of the rule of law and the design of legal codification and unification as an effort to fulfill human rights. Through a case study of Angin Prayitno's pretrial decision, it was found that the judge failed to properly apply the principle of legality in determining the status of the applicant. In the decision Number 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel that enuilt researched, the judge did not provide any legal basis in determining Angin Prayitno's status as a law enforcement officer, which is not in accordance with the concept of the principle of legality. The judge is also incorrect in expanding the State Organizer which in the Act has actually been limited.  The conclusion of this research shows that the application of the principle of legality in KUHAP still faces various challenges, especially in judicial practice. The author recommends the need for increased understanding so that the application of the principle of legality can be implemented properly to ensure the protection of human rights and justice in the criminal law system in Indonesia and the achievement of the ideals of the Rule of Law."

"Penelitian ini membahas penerapan asas legalitas dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap Rancangan Undangan-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang dibahas dalam rapat DPR antara tahun 1979 hingga 1981 dan putusan praperadilan Angin Prayitno. Asas legalitas, yang berfungsi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tahun 1981. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal untuk menelusuri proses legislasi RUU HAP dan relevansinya dengan pemikiran hukum barat. Penelitian ini menyoroti asas legalitas dalam Pembahasan  RUU HAP yang sejatinya merupakan suatu asas yang membatasi aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum acara pidana untuk bertindak sesuai dengan undang-undang. Asas legalitas ini merupakan suatu pemenuhan unsur rule of law serta perancangan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai upaya pemenuhan HAM. Melalui studi kasus putusan praperadilan Angin Prayitno, ditemukan bahwa hakim gagal menerapkan asas legalitas secara tepat dalam menentukan status pemohon. Dalam putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel yang penulis teliti, Hakim tidak memberikan dasar hukum apapun dalam menentukan status Angin Prayitno sebagai Aparat Penegak Hukum yang mana tidak sesuai dengan konsep asas legalitas. Hakim juga tidak tepat dalam melakukan perluasan maka Penyelenggara Negara yang mana dalam Undang-Undang sejatinya sudah dibatasi.  Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas dalam KUHAP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam praktik peradilan. Penulis merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman agar penerapan asas legalitas dapat dilaksanakan dengan baik untuk memastikan perlindungan HAM dan keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta tercapainya cita-cita Rule of Law

---

This research discusses the application of the principle of legality in the context of criminal procedure law in Indonesia, specifically through an analysis of the Draft Law on Criminal Procedure (RUU HAP) discussed in DPR meetings between 1979 and 1981 and the pretrial decision of Angin Prayitno. The principle of legality, which serves to protect human rights, became fundamental in the Criminal Procedure Code (KUHAP) passed in 1981. This research uses a doctrinal method to trace the legislative process of the Criminal Procedure Bill and its relevance to western legal thought. This research highlights the principle of legality in the discussion of the Draft Law on Criminal Procedure, which is actually a principle that limits law enforcement officials to implement criminal procedure law to act in accordance with the law. This principle of legality is a fulfillment of the elements of the rule of law and the design of legal codification and unification as an effort to fulfill human rights. Through a case study of Angin Prayitno's pretrial decision, it was found that the judge failed to properly apply the principle of legality in determining the status of the applicant. In the decision Number 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel that enuilt researched, the judge did not provide any legal basis in determining Angin Prayitno's status as a law enforcement officer, which is not in accordance with the concept of the principle of legality. The judge is also incorrect in expanding the State Organizer which in the Act has actually been limited.  The conclusion of this research shows that the application of the principle of legality in KUHAP still faces various challenges, especially in judicial practice. The author recommends the need for increased understanding so that the application of the principle of legality can be implemented properly to ensure the protection of human rights and justice in the criminal law system in Indonesia and the achievement of the ideals of the Rule of Law."

"Hingga saat ini, masih dikatakan belum adanya kepastian hukum bagi pelaku kejahatan yang membantu ataupun berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, yang mana hal tersebut bisa membantu dalam penuntasan suatu kasus tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan definisi dari Justice Collaborator adalah saksi pelaku merujuk pada individu yang berstatus tersangka, terdakwa, atau narapidana yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum guna membongkar suatu tindak kejahatan dalam perkara yang sama, yang memiliki peran sebagai saksi dalam memberikan keterangan terkait suatu peristiwa tindak pidana, serta menjadi peranan penting atau kunci dalam penegakan hukum yang mana dapat mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam tulisan ini, ingin mendalami Bagaimana implementasi peran Justice Collaborator pada pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.b/2022/PN JKT.SEL. atau kasus Richard Eliezer yang mana Majelis Hakim menentukan pelaku utama pembunuhan untuk dijadikan Justice Collaborator. Dalam penelitian ini akan menuangkan beberapa pendapat-pendapat mengenai kasus pembunuhan ini dari berbagai sisi, menganalisis undang-undang yang diterapkan dari Majelis Hakim, serta kasus sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara hukum, dan kasus yang dipakai dalam penelitian harus memiliki kesamaan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Temuan dari tulisan ini adalah masih banyaknya pihak yang berpendapat bertentangan mengenai kasus Richard Eliezer, dan juga ditemukan bahwa Majelis hakim tidak menguraikan secara jelas mengenai peran masing-masing pihak yang juga merupakan terdakwa. Selain itu, setelah menelaah lebih dalam penulis tidak meneukan tercerminnya pelaku utama dalam pertimbangan Majelis hakim dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan kasus ini. Serta, menemukan dan mengurai juga mengenai adanya relasi kuasa dalam kasus Richard Eliezer. Sehingga, Implementasi regulasi harus juga lebih diperjelas terkait dari makna “pelaku utama” dalam peraturan Justice Collaborator.

---

Until now, it is still said that there is no legal certainty for criminals who help or collaborate with law enforcement officials, which can help in solving a criminal case. Article 1 point 2 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection states the definition of a Justice Collaborator is a witness who refers to an individual who has the status of a suspect, defendant, or convict who collaborates with law enforcement officials to uncover a crime in the same case, who has a role as a witness in providing information related to a criminal event, and becomes an important or key role in law enforcement which can reveal a crime that occurred. In this paper, we want to explore how the implementation of the role of Justice Collaborator on the perpetrator of the crime of murder is reviewed from the South Jakarta District Court Decision Number 798/Pid.b/2022/PN JKT.SEL. or the Richard Eliezer case where the Panel of Judges determined the main perpetrator of the murder to be a Justice Collaborator. This study will present several opinions regarding this murder case from various sides, analyze the laws applied by the Panel of Judges, and cases as guidelines for resolving legal cases, and cases used in research must have similarities that have permanent legal force. The findings of this paper are that there are still many conflicting opinions regarding the Richard Eliezer case, and it was also found that the judges did not clearly outline the role of each party who was also a defendant. In addition, after examining more deeply, the author did not find the main perpetrator reflected in the considerations of the Panel of Judges in the criminal act of murder in this case. As well as, finding and analyzing the existence of power relations in the Richard Eliezer case. Thus, the implementation of regulations must also be clarified regarding the meaning of the “main perpetrator” in the Justice Collaborator regulation. "