Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepuasan pasien merupakan evaluasi subjektif terhadap layanan rumah sakit yang berperan penting dalam membangun loyalitas dan meningkatkan citra rumah sakit. Salah satu faktor yang sering menyebabkan ketidakpuasan pasien adalah waktu tunggu yang terlalu lama. Selain Actual Waiting Time (AWT), faktor subjektif seperti Expected Waiting Time (EWT), Perceived Waiting Time (PWT), dan Disconfirmation juga turut memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Berdasarkan survei awal, terungkap bahwa waktu tunggu pasien BPJS di Poliklinik Reguler Rumah Sakit PMI Bogor masih belum memenuhi standar pemerintah, yang menyebabkan tingkat kepuasan pasien yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara EWT, PWT, AWT, dan Disconfirmation terhadap kepuasan pasien BPJS di Poliklinik Reguler Rumah Sakit PMI Bogor pada tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional terhadap 132 sampel pasien. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara PWT, AWT, dan Disconfirmation dengan kepuasan pasien BPJS di Poliklinik Reguler Rumah Sakit PMI Bogor pada tahun 2024, sementara EWT tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepuasan pasien BPJS. Saran untuk perbaikan rumah sakit meliputi penyediaan demo registrasi pasien, layar monitor kedatangan dokter, loket prioritas bagi lansia dan anak-anak, serta dorongan kepada pasien untuk mengisi survei kepuasan dan memberikan umpan balik. Temuan ini dapat ditingkatkan pada penelitian berikutnya dengan perbaikan instrumen, teknik sampling, serta pendalaman melalui pendekatan kualitatif.

---

Patient satisfaction is a subjective evaluation of hospital services that plays a crucial role in building loyalty and enhancing the hospital's image. One factor that often leads to patient dissatisfaction is excessively long waiting times. In addition to Actual Waiting Time (AWT), subjective factors such as Expected Waiting Time (EWT), Perceived Waiting Time (PWT), and Disconfirmation also influence the level of patient satisfaction. Based on an initial survey, it was revealed that the waiting time for BPJS patients at the Regular Polyclinic of PMI Hospital Bogor still does not meet government standards, leading to low patient satisfaction. This study aims to examine the relationship between EWT, PWT, AWT, and Disconfirmation on BPJS patient satisfaction at the Regular Polyclinic of PMI Hospital Bogor in 2024. The research method uses a quantitative approach with a crosssectional study design involving 132 patient samples. Data collection was carried out through questionnaires, observations, and secondary data. The results of the study show a correlation between PWT, AWT, and Disconfirmation with BPJS patient satisfaction at the Regular Polyclinic of PMI Hospital Bogor in 2024, while EWT does not show a significant relationship with BPJS patient satisfaction. Recommendations for hospital improvements include providing a patient registration demo, doctor arrival monitor screens, priority counters for the elderly and children, and encouraging patients to complete satisfaction surveys and provide feedback. These findings can be enhanced in future research with improved instruments, sampling techniques, and deeper qualitative approaches."

"Penatagunaan antibiotik merupakan salah satu strategi penting dalam mengurangi resistensi antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di rumah sakit, observasi, dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun struktur dan proses kebijakan telah diimplementasikan, kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi dan partisipasi dalam sosialisasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan wewenang apoteker dalam memberikan rekomendasi terkait pemakaian antibiotik, menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta sudah berjalan, masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal sosialisasi dan perluasan kewenangan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan antibiotik, memperkuat peran apoteker klinis, dan memperbaiki sistem insentif bagi tenaga medis.

---

Antibiotic stewardship is an important strategy in reducing antimicrobial resistance. This research aims to implement the antibiotic use policy at the Tarakan Hospital, Jakarta, based on Minister of Health Regulation Number 28 of 2021. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with various stakeholders in the hospital, observations, and review of related documents. The research results show that the implementation of the antibiotic use policy at the Tarakan Hospital, Jakarta, still faces several challenges. Although policy structures and processes have been implemented, compliance with antibiotic use guidelines still needs to be improved. Factors such as lack of outreach and participation in outreach, as well as the need to increase official pharmacists in providing recommendations regarding antibiotic use, are the main obstacles in implementing this policy. This research concludes that although the antibiotic use policy at the Tarakan District Hospital in Jakarta is already in progress, there is still a need for increased efforts in terms of socialization and expansion of permits. Recommendations from this research are to increase training and outreach regarding antibiotic use policies, strengthen the role of clinical pharmacists, and improve the incentive system for medical personnel."

"Indonesia dengan tingkat resiko bencana 43,50% menempati urutan ke-2 dari 193 negara di dunia. Rumah sakit memiliki peranan kunci dalam penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan. Penelitian ini bertujuan untuk melihatkesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana dan kegawatdaruratan, serta menjelaskan temuan nilai rendah dan memberikan masukan perbaikan terkait bencana dan kegawatdaruratan RS. Penelitian ini dilakukan dengan mix method sequential explanatory design. Metode kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data sekunder HSI RS X Kota semarang, temuan permasalahan pada data sekunder tersebut kemudian digali lebih dalam menggunakan metode kualitatif dengan data primer hasil wawancara mendalam pada beberapa narasumber. Lokasi penelitian di Rumah sakit X berada di Kota Semarang dengan pelayanan terlengkap, selain sebagai tempat rujukan Jawa Tengah juga sebagai rumah sakit pendidikan. Hasil penelitian mendapatkan beberapa elemen manajemen kegawatdaruratan perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan, antara lain tanggungjawab dan pelatihan anggota komite, karena tidak semua staf menerima pelatihan; penunjukan koordinator manajemen kegawatdaruratan dan bencana, karena tugas yang telah diberikan pada staf bukan merupakan tugas utamanya; perencanaan kegawatdaruratan dan bencana, sub perencanaan tentang spesifikasi bahaya di rumah sakit, SOP aktivasi dan deaktivasi perencanaan, latihan, evaluasi dan koreksi pelaksanaan perencanaan kegawatdaruratan dan bencana rumah sakit, perencanaan pemulihan rumah sakit, rendah karena tidak dilakukannya audit dan evaluasi dalam waktu 1 tahun terakhir; prosedur komunikasi dengan publik dan media, rendah karena tidak ada pembaruan dalam 1 tahun terakhir; daftar kontak staf karena tidak ada pembaruan dalam 3 bulan dan tidak ada daftar kontak tertulis; kejelasan tugas staf dalam penanganan kegawatdaruratan dan bencana serta pemulihannya, karena tidak semua staf menerima tugas tertulis dan pelatihan; pelayanan psikososial, rendah karena tidak ada staf khusus yang memberikan pelayanan psikososial; pencegahan kontaminasi hazard kimia dan biologis, perlengkapan perlindungan diri dan isolasi pada penyakit infeksius dan epidemi, beberapa hal tersebut rendah karena pelatihan dan pengujian staf tidak dilakukan setiap tahun. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan manajemen kegawatdaruratan dan bencana yang komprehensif dari rumah sakit.

---

Indonesia with a disaster risk level of 43.50% ranks 2nd out of 193 countries in the world. Hospitals have an important role in preventing disasters and emergencies. This research aims to look at hospital preparedness in dealing with disasters and emergencies as well as explain the findings of low scores and provide input for improvements related to disasters and hospital emergencies.This research method is a mixed method sequential explanatory design. The quantitative method was carried out by analyzing secondary data from HSI Hospital, and the qualitative methode carried out by deep interview. The research location at Hospital X in Semarang City with the most complete services, apart from being a reference place in Central Java, it is also a teaching hospital. The research results found that several elements in emergency management need attention and improvement, including responsibilities and training of committee members, because not all staff receive training; appointment of emergency and disaster management coordinators, because the tasks assigned to the staff are not the main tasks; emergencies and disaster planning, sub-planning regarding hazard specifications in hospitals, SOP for activation and deactivation planning, training, evaluating and correcting the implementation of disaster emergency planning, hospital recovery planning, low because audits and evaluations were not carried out within the last 1 year; communication procedures with the public and the media, low because there have been no updates in the last 1 year; staff contact lists due to no updates in 3 months and no written contact list; clarity of staff duties in handling emergencies and disasters and their recovery, because not all staff receive written assignments and training; psychosocial services, low because there are no special staff to provide psychosocial services; prevention of chemical and biological hazard contamination, personal protective equipment and isolation against infectious diseases and epidemics, some of which are low because staff training and testing is not carried out annually. Therefore, there is a need to improve comprehensive emergency and disaster management in hospitals."