Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"

Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset tak berwujud telah muncul sebagai kelas aset terkemuka. Nilai perusahaan utamanya terdiri dari aset tidak berwujud. Paten, merek, dan hak cipta, serta hak kekayaan intelektual lainnya adalah kekuatan pendorong utama sebagian besar perusahaan. Karena meningkatnya nilai hak kekayaan intelektual, ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk mendapatkan pembiayaan, aset debitur jika terjadi kepailitan dan banyak tujuan keuangan lainnya. Namun, untuk memenuhi tujuan keuangannya, hak kekayaan intelektual harus dapat dinilai secara ekonomi. Penilaian hak kekayaan intelektual dapat dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang ditunjuk pemerintah yang dilakukan di Singapura dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus tentang bagaimana melakukan penilaian hak kekayaan intelektual serta Lembaga khusus untuk menilai hak kekayaan intelektual . Studi ini akan membahas peraturan tentang penilaian hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan membandingkan peraturan serupa di Amerika Serikat dan Singapura. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan contoh kasus.

 

 

Kata kunci: Penilaian, Hak Kekayaan Intelektual, Aset Tak Berwujud, Penilai Publik

 

 

---

Intellectual property rights as the subset of intangible assets have emerged as the leading asset class. Businesses mainly derive their value from intangible assets. Varying from patents, brands, and copyrights, intellectual property rights is the main driving force of most companies. Because of the growing value of  intellectual property rights, it can be used for various purposes such as to secure financing, debtor’s assets in the event of bankruptcy, and many financial related purposes. However, in order to serve its financial purposes, intellectual property rights must be able to be valued economically. The valuation of intellectual property rights can be conducted by public appraisers or government-appointed appraisers which is conducted in Singapore and the the United States. Indonesia does not yet have a specific regulation on how to conduct the valuation of intellectual property rights. This study will discuss the regulation concerning the valuation of intellectual property rights in Indonesia by comparing the similar regulation in the United States and Singapore. In addition, this study also includes case examples.

 

 

Keywords: Valuation, Intellectual Property Rights, Intangible Assets, Public Appraiser

 

"

"Sengketa data pribadi yang terjadi di dalam cyberspace telah menyebabkan konflik kedaulatan dikarenakan mengingat sifat cyberspace yang dapat mengkoneksi berbagai jaringan komunikasi dapat menyebabkan bebeberapa negara berwenang untuk menerapkan yurisdiksinya. Dilihat dari hukum Indonesia sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberlakuan dari peraturannya diterapkan dengan prinsip Extraterritorial Jurisdiction yang berlaku terhadap setiap orang dan badan hukum apabila merugikan kepentingan nasional Indonesia. Sudah jelas apabila dilihat dari keberlakuan dari peraturan ini tentu sudah dapat diperkirakan akan terjadi konflik yurisdiksi dengan negara lain. Oleh karena itu melalui penulisan ini akan dibahas bagaimana penerapan Yurisdiksi Indonesia dalam sengketa data pribadi yang terjadi di dalam cyberspace melalui upaya-upaya yang memungkinkan.Personal data disputes that occur in cyberspace have caused conflicts of jurisdiction due to the nature of cyberspace it self can connect various of communication networks that can cause several countries capable to apply their jurisdiction. Judging from Indonesian law itself, based on Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the territorial scope of its regulations is relied on the principle of Extraterritorial Jurisdiction in which applies to every person or legal entity if it is detrimental to Indonesia’s national interest. It is clear that when seen from the enactment of this regulation, jurisdictional conflicts with other countries could be happen. Therefore, through this writing, we will discuss how to apply the Indonesian Jurisdiction in regards to personal data dispute that occur in cyberspace through possible efforts."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Tesis ini membahas tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero) dengan pokok permasalahan 1. Apakah lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) dan 2. Apa dampak hukumjika lembaga yang mengawasi PT Asabri (Persero) saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif, dengan data sekunder dan teori kewenangan. Hasil yang diperoleh ialah pengaturan tentang lembaga pengawas PT Asabri (Persero)tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUP. OJK adalah lembaga pengawas perusahaan asuransi, sementaraa lembaga yang mengawasi PTAsabri (Persero) saat ini bukan hanya OJK tetapi juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan serta Kementerian Keuangaan dan juga BPK. Pengaturan tentang lembaga pengawas PT. Asabri (Persero) ini berdampak pada koordinasi antar lembaga pengawas dan regulasi yang saling tumpang-tindih yang mengakibatkan pengawasan menjadi kurang baik dan efektif. Saran dari penelitian ini adalah pengaturan lembaga pengawas PT Asabri (Persero) seharusnya mengacu kepada UUP. Jika Itjen Kemenhan dan Kementerian Keuangan tetap perlu ditunjuk sebagai lembaga pengawas, maka OJK diatur sebagai pengawas utama dengan kewenangan koordinasi

---

This thesis discusses the supervisory agency PT Asabri (Persero) with the main problem 1. Is the institution that supervises PT Asabri (Persero) currently in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of Act Number 40 of 2014 concerning Insurance (UUP) and 2. What is the legal impact if the

institution that supervises PT Asabri (Persero) is currently not in accordance with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. The research method used is normative juridical, with secondary data and theory of authority. The result obtained was that the regulation regarding the supervisory agency PT Asabri

(Persero) was not in line with the provisions of Article 57 paragraph (1) of UUP. OJK is the supervisory agency for insurance companies, while the institution that supervise PT Asabri (Persero) is currently not only OJK but also the Ministry of

Defense and Security as well as the Ministry of Finance and also the BPK. Regulations regarding the supervisory agency of PT. Asabri (Persero) has an

impact on the coordination between supervisory agencies and overlapping regulations which results in poor and effective supervision. The suggestion from

this research is that the regulation of the supervisory agency PT Asabri (Persero) should refer to the UUP. If the Inspectorate General of the Ministry of Defense and the Ministry of Finance still need to be appointed as the supervisory agency, then the OJK is regulated as the main supervisor with the coordination authority."

"[ABSTRAKSkripsi ini menganalisis aspek hukum perjanjian dalam proses penerbitan buku antara Pengarang A dengan Penerbit X dan antara Pengarang B dengan Penerbit Y berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pokok permasalahan yang diajukan yaitu mengenai keabsahan perjanjian, formulasi yuridis perjanjian, dan pembagian hak dan kewajiban terkait perlindungan hukum para pihak yang diatur dalam perjanjian.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran praktik perjanjian penerbitan buku di Indonesia saat ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, kedua perjanjian penerbitan buku telah sah secara hukum. Kedua, perjanjian penerbitan buku pertama merupakan perjanjian berlapis yaitu merupakan perjanjian pemberian izin (lisensi), perjanjian pemberian kuasa, dan sekaligus perjanjian pengalihan hak. Sementara perjanjian kedua merupakan perjanjian kerja sama dan perjanjian pengalihan hak. Ketiga, pembagian hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam keduan perjanjian penerbitan buku tersebut pada umumnya masih menitikberatkan pada kepentingan penerbit.

---

ABSTRACTThis thesis examines the contractual law aspects in the book publishing process between Author A and Publisher X and between Author B and Publisher Y based on the Code of Civil Law and Law No. 28 Year 2014 on Copyright. Principal issues have been raised about the validity of the agreement, the agreement juridical formulation, and distribution of rights and obligations of the parties related to the legal protection set out in the agreement. This research is a normative-descriptive approach, which aims to provide an overview of book publishing agreements practice in Indonesia today. The study concluded that: first, both of the book publishing agreements was lawful. Second, the first book publishing agreement is an agreement that is layered, consists of licensing agreement (license), contract for power, and at the same time right transfer agreement. While the second agreement is a cooperation agreement and the agreement on transfer of rights. Third, the distribution of rights and obligations of the parties to these two agreements set forth in the book publishing in general is still focused on the interests of publishers., This thesis examines the contractual law aspects in the book publishing process between Author A and Publisher X and between Author B and Publisher Y based on the Code of Civil Law and Law No. 28 Year 2014 on Copyright. Principal issues have been raised about the validity of the agreement, the agreement juridical formulation, and distribution of rights and obligations of the parties related to the legal protection set out in the agreement. This research is a normative-descriptive approach, which aims to provide an overview of book publishing agreements practice in Indonesia today. The study concluded that: first, both of the book publishing agreements was lawful. Second, the first book publishing agreement is an agreement that is layered, consists of licensing agreement (license), contract for power, and at the same time right transfer agreement. While the second agreement is a cooperation agreement and the agreement on transfer of rights. Third, the distribution of rights and obligations of the parties to these two agreements set forth in the book publishing in general is still focused on the interests of publishers.]"

"Sejak dari awal kemunculannya Perusahaan aplikasi ojek online, yaitu Gojek dan Grab telah memberikan harga yang sangat murah kepada pengguna ojek online, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yang kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, perusahaan aplikasi Gojek dan Grab semakin gencar memberikan diskon, sehingga alih-alih ditegakkan dan dijadikan acuan, aturan mengenai batasan tarif ini kerapkali tak berdaya menghadapi diskon ojek online. Walaupun memberikan keuntungan bagi konsumen, penulis melihat strategi ini bisa saja sebenarnya diberlakukan untuk tujuan lain yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai indikasi jual rugi (predatory pricing) dalam pemberian diskon ojek online (ojol) ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan oleh dua pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi ojek online (ojol) dapat berlangsung lama karena pelaku usaha dapat membiarkan ojek online (ojol) sebagai bisnis negatif atau bisnis yang terus merugi karena adanya potensi subsidi silang. Oleh karena itu, apabila indikasi predatory pricing semakin kuat, maka perlu adanya upaya pencegahan dari pemerintah, agar strategi ini tidak mematikan pelaku usaha lain ataupun menghambat pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar yang bersangkutan, sehingga tidak berpotensi menciptakan praktek monopoli yang dapat merugikan konsumen kedepannya.

---

Since the beginning of the emergence of “ojek online” application companies, Gojek and Grab have provided very low prices to “ojek online” users, but since the issuance of the Minister of Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 concerning Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, then followed by Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 concerning Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, Gojek and Grab application companies increasingly incessant on offering discounts, so instead of being enforced and used as a reference, these rules regarding tariff limits are often helpless in confronting “ojek online” discounts. Although provides benefits for consumers, the authors see this strategy could actually be implemented for other purposes that violate the principles of fair business competition. Therefore, this thesis discusses the predatory pricing indication in granting “ojek online” discounts in terms of the Business Competition Law. The research method used is a juridical-normative research method. The results showed that the predatory pricing indication carried out by two business operators based on the “ojek online” application can last a long time because the companies can let “ojek online” as negative businesses or businesses that continue to suffer losses due to the potential for cross – subsidies. Therefore, if the predatory pricing indication is getting stronger, it is necessary to have prevention efforts from the government, so that this strategy does not kill other business actors or prevent new business actors from entering the relevant market, hence does not lead to the potential of creating monopoly practices that can inflict losses to consumers in the future. "

"Memasuki era baru teknologi yang semakin kompleks, hadir jenis token unik yang dapat merepresentasikan suatu aset yang dikenal dengan Non-Fungible Token (NFT). NFT beroperasi melalui proses tokenisasi aset dalam sistem blockchain yang terdistribusi dan memungkinkan semua orang dapat mengakses dan memasukan data serta informasi. Dengan begitu timbulah masalah hukum yang dapat terjadi dalam perdagangan pada media blockhain terutama menyangkut hak kekayaan intelektual khususnya bagi perlindungan merek dagang untuk menghindari persaingan tidak sehat maupun kebingungan dalam perdagangan. Dalam penulisan ini akan dijawab mengenai sejauh mana undangundang merek dan indikasi geografis dapat mengakomodasi perlindungan merek dagang dalam perdagangan NFT. Selain itu analisis dalam penulisan ini akan ditinjau pula dengan peraturan mengenai aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kasus yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan penelusuran terhadap literatur. Penulisan ini sampai kepada kesimpulan bahwa peraturan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi masih dapat mengakomodir perlindungan merek dagang dalam perdagangan NFT. Namun peraturan aset kripto oleh Bappebti belum mengakomodir perdagangan NFT karena belum diklasifikasikannya NFT sebagai jenis aset kripto di Indonesia.

---

Entering a new era of increasingly complex technology, a new type of unique token that represent an asset or known as NFT established. NFT operates through the process of assets tokenizing in a distributed blockchain system that allows everyone to access and enter any data and information. Thus legal problems arise in the trading on blockchain media, especially on intellectual property rights and trademark protection issue to avoid unfair competition and confusion in trade. This paper will answer the extent to which Trademark and Geographical Indication law can accommodate trademark protection in NFT trading. The analysis will also be reviewed with regulations regarding crypto assets by the Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Research in this writing is carried out using case studies that are reviewed by laws and literatures. Lastly this writing concludes that regulation based on the Trademark and Geographical Indication Law can still accommodate trademark protection in NFT trading. However, the regulation on crypto assets by Bappebti has not accommodated NFT trading as NFT has not been classified as a type of crypto assets in Indonesia. Keyword: cryptocurrencies, blockchain, trademark rights, trademark, NFT

"

"Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga untuk berinvestasi melalui pasar modal. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa panitera harus menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh pihak selain Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek (PT Brent Securities) yang diajukan oleh Kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Efek dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek dalam putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek mutlak merupakan kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Efek, sekalipun izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh Krediturnya, tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

This thesis discusses about bankruptcy against Securities Company filed by its Creditors, with a case study of Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions is intended to protect the interests of third parties to invest through the capital market. Then, Article 6 paragraph (3) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the principal registrar is required to reject a petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company if it’s filed by any other party besides the Financial Services Authority. However, in practice there are still many petitions for a declaration of bankruptcy against Securities Company that are not be filed by the Financial Services Authority. This can be seen on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, which granted the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company (PT Brent Securities) that filed by its creditors due to its business license revoked by Financial Services Authority. This research aims to identify the mechanism of filing an application for a bankruptcy against Security Company and the authority of Financial Services Authority for the bankruptcy petition of Securities Company in Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Type of research applied in this research is normative juridical approach with a descriptive typology. The result shows that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company is the exclusive power of Financial Services Authority as a state institution that supervises Securities Company, even though their business license has been revoked by Financial Services Authority. Then, the decision of The Judges on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST which granted the application for bankruptcy declaration against the Securities Company by its Creditors, was not in accordance with the regulations in Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment."

"Dengan perkembangan yang ada dalam industri musik, hubungan kontrak antara pencipta lagu dengan para pihak pelaku bisnis dalam industri ini terkhusus label musik nyatanya lebih banyak merugikan pihak pencipta dan menguntungkan pihak pelaku bisnis industri musik ini. Fakta tersebut berdampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas lagu yang merugikan pencipta di Indonesia semakin banyak ditemui. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait atas hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta serta batasan hak untuk Pelaku Industri Musik khususnya Label Musik didasari dengan adanya perjanjian lisensi atau perjanjian pengelolaan karya. Serta, penulis juga akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan terkait serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu atas Pelanggaran yang dilakukan Label Musik atas ciptaannya. Adapun, penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif serta disesuaikan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Perlindungan Hak Cipta untuk Pencipta telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terhadap batasan - batasan yang seharusnya ditegaskan terutama dalam hubungan perjanjian dengan pelaku industri sehingga penciptalah seringkali dirugikan. Dengan demikian dikaitkan dengan kasus yang ada, perjanjian lisensi yang tersebut seharusnya hanya sebatas hak pengelolaan karya kegiatan komersial ciptaan saja bukan hak eksklusif layaknya seperti pengalihan hak cipta keseluruhan. Atas hal tersebut label musik telah melakukan pelanggaran hak cipta dan perlindungan serta upaya yang dapat dilakukan pencipta adalah dengan mengajukan gugatan.

---

With developments in the music industry, the contractual relationship between songwriters and business people in this industry, especially music labels, actually harms the creators more and benefits the other more. This fact has a negative impact, where several violations against songs that harm creators in Indonesia are increasingly being found. For this reason, this research will analyze regulations related to the rights and obligations of creators as well as rights limits for Music Industry Players, especially Music Labels based on a license agreement or work management agreement. Also, the author will also explain the implementation of related regulations and the efforts that can be made by the songwriter for violations committed by music labels on their creations. Meanwhile, this research is normative with prescriptive research using qualitative analysis methods and adjusted using research sources and data obtained through library research. The conclusion that can be drawn is that although in general regulations regarding Copyright Protection for Authors have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), these regulations have not provided detailed arrangements regarding the limitations that should be emphasized, especially in relation to agreements with industry players so that creators are often harmed. Thus associated with the existing case, the license agreement should only be limited to the right to manage the work of commercial creations, not an exclusive right like having the entire copyright. For this reason, music labels have violated copyright and protection as well as efforts that can be made by creators by filing a lawsuit."