Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu ketentuan dalam UUPK adalah ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 UUPK. Dewasa ini, perjanjian kredit bank yang ditawarkan kepada nasabah debitur sudah berbentuk suatu perjanjian baku. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat klausula-klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dalam perjanjian kredit PT. Bank X sehingga dapat merugikan debitur sebagai konsumen.

---

The existence of Law No. 8 Year 1999 (UUPK) is to enable the protection o consumers, in an attempt to balance the position between those providing goods and/or services, and the consumers. One of the provisions in UUPK, in the Article 18, is the prohibition standardized clauses. At present, banks? credit agreements with their clients are in standardized forms. The topic discussed in this thesis is to study the adoption of standardized clauses in the credit agreement of Bank X. From this thesis it is concluded that there remain standardized clauses in the credit agreement o Bank X that run counter to Article 18 UUPK, which could therefore disadvantage the client as a consumer."

"Transportasi merupakan sarana yang paling krusial dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penduduk tinggi di dunia, terdiri dari beragam tingkat perekonomian sehingga tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi untuk menjalankan mobilitasnya sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya menyediakan suatu jasa layanan angkutan umum yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 15 Januari 2004 merupakan titik awal beroperasinya Transjakarta-Busway di Jakarta, dengan menawarkan sebuah sarana transportasi yang 'aman, nyaman, cepat dan manusiawi, serta berbudaya dan bertaraf internasional'. Namun dalam prakteknya, konsumen kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana penawaran yang 'dijual' oleh pihak pelaku usaha. Konsumen merasa tidak nyaman berkendara dengan menggunakan Transjakarta karena kondisi bus yang sering kali penuh sesak, atau konsumen harus menunggu untuk waktu yang cukup lama dengan kondisi halte yang tidak memberikan kenyamanan hingga bus datang. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Transjakarta agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Selain itu, konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak dipenuhi atau dilanggar.

---

Transportation is the most crucial medium in supporting the economy of a nation. Indonesia as one of the countries with the highest level in world population consists of various levels of economy so that not everyone has a personal vehicle to run the day-to-day mobility. Therefore, the government finally provided an affordable public transportation that services all level of society. January 15, 2004 was the starting point of the operation of Transjakarta-Busway in Jakarta, by offering a medium of transportation that are 'safe, convenient, quick and humane, and also cultured and internationally'. However, in fact, consumers often don't get their rights as 'sold' by the company. Consumers don't feel comfortable driving with Transjakarta, because the conditions are often too crowded, or the consumers must wait for a very long time in bus's stop which doesn't provide any comfort until the bus comes. Based on Law No. 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection Law and Law No. 22 Year 2009 Regarding Traffic and Road Transportation, there are consumer's rights and obligations thst must be met by all the companies when they run their businesses. Many things must be addressed by Transjakarta so their service to the consumers can be maximized and consumers' rights will finally be assured. In addition, consumers themselves need to be more aware of their own rights and be more willing to fight for their rights that are not fulfilled or being violated."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap standar mutu suatu produk dan upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan perkaranya yang ditinjau dari kasus pelanggaran tanggung jawab standar mutu produk mobil oleh PT. Nissan Motor Indonesia.Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan Standar Nasional Indonesia yang khusus mengatur mengenai standar mutu produk mobil guna melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang melanggar tanggung jawab standar mutu produk mobil, serta guna mencegah munculnya ketidakjelasan tanggung jawab produk dari pelaku usaha, khususnya tanggung jawab atas standar mutu produk mobil.

---

This thesis discusses aspects of consumer protection to the quality standard of a product and the efforts of legal protection that can be taken by consumers to resolve the matter in terms of responsibility for violation case of quality standards of the car product by Nissan motor Indonesia Limited Company.

The result of this research suggest that governments need to establish the Indonesian National Standard regulation specifically regulating automobile product’s quality standards to protect consumers’ rights of business operators who violate the standards of responsibility for cars’ quality product, and to prevent the emergence of unclear responsibility of products from business actors, in particular responsibility for the quality standards of car product."

"Meningkatkan kualitas layanan penyiaran adalah faktor utama bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan migrasi sistem penyiaran Televisi Analog ke Televisi Digital. Kebijakan ini dianggap perlu juga karena tuntutan dunia teknologi yang semakin pesat yaitu semakin ke depan, teknologi digital akan berkuasa. Oleh sebab itu, pemerintah wajib merancang bagaimana pola penyiaran digital yang paling tepat di Indonesia. Untuk kebutuhan tersebut, maka pemerintah telah berulang kali mengadakan uji coba lapangan sekaligus sosialisasi kebijakan sistem Televisi Digital ini. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak panik saat pemerintah menghentikan siaran Televisi Analog pada masa penghentian masa simulcast. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen khususnya pengguna televisi atau pemirsa televisi, agar nantinya tidak terjadi benturan kepentingan baik antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha, dan pelaku usaha dengan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

---

To improve the quality of broadcasting services to be one major factor for the government to issue the migration policy of Analog Television broadcasting system to Digital Television. This policy is also considered necessary because the demands of rapid technological world that is increasingly, digital technology will hold the power in the future. Therefore, the government required to design how the best digital broadcasting pattern in Indonesia. For this need, the government has arranged field research repeatedly and socialize this digital television system policy at the same time. the purpose is so that the society won?t become panic when the government stops the Analog television broadcasting in the cessation of simulcast period. Besides, the government must also give protection to all consumers especially the users of televison or the viewers of television, so that later there will be no importance contradiction between the government and the society, the government and the entrepreneur, the entrepreneur and the society. Finally, purpose of the issued of this policy can work together with the prosperity and the intelligence of society."