Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keanggotaan Prancis dalam FATF dan Pendanaan Aksi Teror Paris Tahun 2015AbstrakPenelitian ini berupaya untuk mengetahui mengapa kebijakan penanggulangan pendanaan terorisme Prancis yang berdasarkan standar FATF tidak mampu dalam mencegah sejumlah praktek pendanaan aksi teror di Paris tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan historical institutionalism untuk melihat bagaimana evolusi kelembagaan FATF, keterlibatan Perancis dalam keputusan FATF, dan pengaruh keputusan FATF terhadap Prancis berkaitan dengan bidang penanggulangan pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa walaupun Prancis memiliki peran yang penting dalam keanggotaan FATF dalam menentukan standar internasional terhadap kebijakan penanggulangan pendanaan terorisme, tetapi secara historikal, Prancis mengabaikan sejumlah hal-hal penting yang mendorong semakin terbukanya celah praktek pendanaan terorisme.

---

ABSTRACT
France Membership in Fatf and Financing Paris Terror Attacks in 2015 Abstract This study is attempt to explain why the French counter terrorism financing policy based on FATF standards is not able to prevent the financing terrorism activities of terror acts in Paris by 2015. This research used historical institutionalism approach to see how institutional evolution of FATF, France involvement in FATF decision, and the influence of FATF decision on France relates to the field of countering terrorism financing. The research method used qualitative approach. The result of this study indicate that although France has important role in FATF, but historically, France has ignored some important things which cause the financing activities for terrorist network. Keywords France, FATF, Europe, Terrorism Financing, Historical Institutionalism.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa Brexit yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016. Hasil referendum menunjukkan 52 rakyat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa dan 48 menginginkan tetap sebagai anggota. Akibat dari hasil tersebut, sehari setelahnya David Cameron langsung mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Inggris. Hal yang kontras terlihat mengingat bahwa David Cameron adalah salah satu tokoh yang mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa meskipun ia berasal dari Partai Konservatif yang terkenal dengan sikap euroskeptisme dan sejak lama tidak sejalan dengan Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, memunculkan pertanyaan mengapa David Cameron mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa. Teori actor-specific digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan level analisis individu. Teori ini menggunakan aspek psikologi yaitu motivasi, emosi dan representasi masalah dalam menemukan alasan dibalik pembentukan sebuah keputusan. Berdasarkan teori, Cameron memiliki motivasi untuk dapat diterima dan dikenal sebagai pemimpin adil yang dapat menjembatani hubungan Inggris dan Uni Eropa dan ingin mempertahankan dan memperbesar pengaruh Inggris sebagai negara yang besar. Dari segi emosi, Cameron mempunyai emosi yang tenang dan penuh percaya diri yang dipengaruhi oleh karakter diri dan lingkungan yang mendukungnya. David Cameron merepresentasikan masalahnya berdasarkan keyakinan-keyakinannya yang dalam terhadap Eropa. Berdasarkan penelitian ini, hal tersebut membuktikan bahwa aspek-aspek psikologis seorang pemimpin juga memberi pengaruh dalam ditetapkannya sebuah keputusan. ...... The background of this study is a referendum on the British exit from the European Union Brexit held on June 23, 2016. The results of the referendum showed 52 of British people wanted to get out of the EU and 48 wanted to remain as members. As a result, a day later David Cameron immediately proposed resignation as Prime Minister of England. The contrast seems to be that David Cameron is one of the figures who campaigned for England to stay with the EU even though he was from the Conservative Party which is famous for its euroscepticism and has long been inconsistent with the European Union. Based on this situation, raises a question why David Cameron campaigned for Britain to stay with the EU. The actor specific theory was used in this study using individual level analyzes. This theory uses the psychological aspect of motivation, emotion and problem representation in finding the reasons behind the formation of a decision. Based on his motivations, Cameron wants to be accepted and known as a fair leader who can bridge the UK and EU relations and want to maintain and enlarge the influence of Great Britain as a big country. From his emotions, Cameron has a calm and confident emotion that is influenced by the character of himself and the environment that supports him. The last, David Cameron represents his problems based on his deep beliefs on Europe. Based on this research, it proves that the psychological aspects of a leader also give influence in the establishment of a decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasca runtuhnya Uni Soviet, Asia Tengah menjadi kawasan yang mendapat banyak perhatian dari dunia internasional. Asia Tengah yang termasuk dalam ?near abroad? merupakan kawasan yang selalu menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia. Oleh karena itu, munculnya negara-negara baru di Asia Tengah yang disertai dengan hadirnya kekuatan eksternal lain di kawasan menjadi tantangan tersendiri bagi Rusia sebagai suksesor Uni Soviet. Hadirnya kekuatan eksternal lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa ditambah adanya beragam reaksi dari negara-negara Asia Tengah membuat Rusia harus bersaing agar tidak kehilangan Sphere of Influence nya di Asia Tengah

---

ABSTRACT
After the dissolution of the Soviet Union, Central Asia has become a region that gets many attentions from all over the world. Central Asia that has been included in the so-called ?near abroad?, has always become a priority region for the Russian Federation?s Foreign Policy. Therefore, the independence of new states in Central Asia and the active role of other external powers in the region become challenges for Russia. The active role of China, United States, and European Union as the external powers and various responds from the Central Asian countries makes Russia has to compete so that Russia will not lose her Sphere of Influence in the region

Abstrak :
ABSTRAK
Inisiatif Silk Road Economic Belt SREB dari China menimbulkan baik entusiasme maupun keresahan di seluruh penjuru dunia. Pembangunan dari SREB akan memudahkan aliran ekonomi antara Eropa dengan Asia yang kemudian meningkatkan kerjasama dan kemakmuran di kawasan tersebut. Namun motif asli dibalik pengembangan SREB masih menjadi pertanyaan besar. Uni Eropa hingga saat ini belum memberikan respons resmi terhadap inisiatif tersebut, sementara Jerman telah menunjukkan dukungan mereka atas hal tersebut. Studi ini menganalisa motivasi dari Jerman untuk mendukung SREB melalui Teori International Political Economy. Variabel Pursuit of Wealth digunakan untuk menganalisa manfaat ekonomi yang didapat oleh Jerman dari pengembangan SREB, dan variable Pursuit of Power digunakan untuk menjelaskan kepentingan politik antara Jerman, SREB, dan juga Uni Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jerman tengah berusaha menggunakan SREB sebagai alatnya untuk merealisasikan kepentingan ekonomi dan politiknya di Uni Eropa.

---

ABSTRACT
China rsquo s Silk Road Economic Belt SREB initiative is raising both concerns and excitement around the globe. The development of the SREB will increase the flow of economy between Europe and Asia and in turn is supposed to raise cooperation and prosperity amongst the region. However the true motive of SREB either it be politics or economics, remains a big question. The European Union have not made an official stance towards the initiative, however Germany have shown indications of their support. This study analyzes the motivation of German in doing so through the International Political Economy Theory. The Pursuit of Wealth variable is used to analyze the economic benefits Germany may receive from the SREB, while the Pursuit of Power variable is used in attempts to understand the politics involving Germany, SREB and the European Union. The results shows that Germany is trying to utilize the SREB as a vehicle in pursuing its economic and political interest in the European Union.

Abstrak :
Tesis ini membahas kebijakan European Financial Stability Facility EFSF yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Uni Eropa berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota Zona Euro bersama European Central Bank ECB dan International Monetary Fund IMF dalam merespon krisis ekonomi yang terjadi di Yunani, Irlandia dan Portugal pada masa Krisis Ekonomi Zona Euro. Kebijakan EFSF yang dibahas pada tesis ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan EFSF. Hal-hal yang melatarbelakangi tersebut didasarkan kepada kerangka pemikiran neoliberal institusional. Berdasarkan kerangka pemikiran neoliberal institusional, tesis ini menetapkan kelemahan institusional oleh Uni Eropa, European Monetary Union EMU, dan ECB yang tidak memiliki regulasi dan sistem pengelolaan krisis ekonomi telah membuat negara-negara anggota Zona Euro mencari solusi dengan meratifikasi kebijakan EFSF dengan melibatkan IMF sebagai solusi krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2010. Tesis ini juga melihat bagaimana implikasi EFSF bagi perekonomian negara-negara Zona Euro yang mengalami krisis, melihat sejauh mana harapan negara anggota Zona Euro dapat direalisasikan. ......ABSTRACTThis thesis discusses about the European Financial Stability Facility EFSF policy established in 2010 by the European Union under the agreement of Eurozone member states together with the European Central Bank ECB and the International Monetary Fund IMF as the response of economic crisis in Greece, Ireland and Portugal during the Eurozone Economic Crisis. The EFSF policy discussed in this thesis is the underlying issue of EFSF policy. The underlying things are based on neoliberal institution framework. Based on neoliberal institution framework, this thesis conclude the institutional weaknesses by the European Union, the European Monetary Union EMU, and the ECB which has no regulation and economic crisis management system has made the Eurozone member states seek the solution by ratifying the EFSF policy by involving the IMF as a solution to the economic crisis that occurred in 2010. This thesis also looks at how the EFSF implications for the economy of Eurozone member states in crisis to see how far the expectations can be realized.