Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSustainable financing atau pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi telah menjadi bahan perdebatan bagi para ahli konservasi. Sebagian besar kawasan konservasi termasuk taman nasional, dalam pengelolaannya didanai oleh pemerintah. Namun, tren global saat ini menunjukkan kondisi yang berlawanan dimana meningkatnya jumlah taman nasional dihadapkan pada dana pemerintah yang terbatas, serta menurunnya pendanaan eksternal. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia mendorong taman nasional untuk memiliki pendanaan mandiri melalui penetapan 21 taman nasional model pada tahun 2006.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendanaan untuk konservasi taman nasional di Indonesia, dan melihat peluang untuk mengembangkan pendanaan mandiri bagi taman nasional tersebut. Study yang lebih mendalam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dilakukan untuk mencari kemungkinan kekurangan anggaran, dan efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan dana konservasi. Studi ini menggunakan data dari sumber resmi, dan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik Exploratory Data Analysis (EDA).Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah taman nasional, pemerintah Indonesia tidak serta merta menurunkan besarnya pendanaan. Namun, proporsi dana yang dialokasikan untuk taman nasional terhadap GDP, serta terhadap total belanja negara relatif rendah. Data dari TNGHS menunjukkan adanya kekurangan anggaran, dan adanya penggunaan dana yang tidak tepat waktu yang dapat menyebabkan in-efektivitas dan in-efisiensi dalam penggunaan dana. Meskipun demikian, inisiatif di tingkat lokal seperti komitmen untuk melakukan kerjasama program atau partnership, penyusunan rencana bisnis dan mekanisme pendanaan yang jelas dalam skema trust fund melalui lembaga independen dan terpercaya dapat membantu menyelesaikan beban keuangan di taman nasional.

---

ABSTRACTSustainable financing for protected areas (PAs) has currently become the subject of debates. Most of PAs including national parks (NPs) were financed by the governments. Nevertheless, current global trends contrast the increasing number of NPs with the limited government budget as well as the decreasing trend of external funds. Realizing such issue, Indonesian government promoted NPs to be self-financed through designation of 21 NP models in 2006. This paper aimed to look at the financing mechanism for conservation of NPs in Indonesia, and see the potentials to support for self-financing. A more focus study in GHSNP is also discussed to look at the likely budget shortfall, and the effectiveness and efficiency use of the funds. The study uses a set of secondary data from official sources, and chooses Exploratory Data Analysis (EDA) technique as a quantitative approach to reveal the data. The results indicate that by increasing the number of parks, Indonesian government does not necessarily lessen the budget support. However, the proportion of budget allocated for NPs to GDP and to total government expenditure is relatively low. There were budget shortfalls in GHSNP, and it is not allocated in timely manner, which somehow led to ineffective and inefficiency use of the funds. Even so, local initiatives such as commitment to cooperation programs or partnerships, creating a business plan and a clear financing mechanism through an independent and trustworthy institution, seem help to solve the financial burden."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikategorikan sebagai pro-poor growth (berpihak kepada orang miskin). Thesis ini akan dianalisis melalui bagaimana mekanisme pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yang disusun dengan data pada tingkat provinsi untuk periode 2004 – 2010. Selanjutnya, data panel tersebut dipergunakan untuk mengestimasi model ekonometrik yang memungkinkan kita mengetahui dampak dari pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, pengeluaran pemerintah, dan kemampuan fiskal pada tingkat kemiskinan. Adapun variabel kontrol terdiri dari koefisien Gini, Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB per kapita), pengeluaran pemerintah, dan sumber pendapatan sendiri.Hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan pemerintah. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik ternyata dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, Pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berpihakak pada masyarakat miskin. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dari pada distribusi pendapatan (gini ratio). Kedua, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bervariasi. Belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui ketidaksetaraan pendapatan berkurang, sedangkan belanja publik pada perlindungan sosial tidak signifikan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, kemampuan fiskal di masing-masing provinsi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan di wilayhanya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus didukung melalui investasi sumber daya manusia, serta merancang dan menerapkan program pengurangan kemiskinan yang berpihak pada masyarakat miskin. Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi selama periode 2004-2010 dapat disimpulkan sebagai pro-poor growth.

---

The main purpose of this study is to examine whether economic growth in Indonesia is categorised as pro-poor growth. It will be analysed through how economic growth affects poverty. To address this research, we will conduct the study using panel data. It consists of province-level data from 2004 - 2010 to estimate an econometric model that allows us to know the impact of economic growth, inequality, government spending, and fiscal capability on poverty rate. Therefore, the set of control variables consists of the Gini coefficient, per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), government spending, and own income resources.

The estimated results of this study have important policy implications. First, the finding shows that economic growth is good to enhance poverty reduction; government therefore should consider to rising up economic growth benefiting for the poor. In addition, empirical evidence suggests that the poverty headcount ratio in Indonesia is more responsive on economic growth than on income distribution. Second, the effect of government expenditures varies for different type of spending. Government spending on education and health has significant impact on poverty alleviation through reduced income inequality; while public expenditure on social protection is insignificantly contribute to decrease poverty rate. Finally, the fiscal capability in each province is required to enhance poverty eradication.

Further, economic growth is needed to enhance the effectiveness of poverty reduction. Moreover, sustained growth should be accompanied by encouraging in human capital investment to accelerate poverty reduction. In addition, designing and implementing pro poor poverty reduction program should be done to accelerate poverty alleviation. Finally, this result suggests that economic growth during period 2004-2010 in Indonesia can be concluded as pro-poor growth"

"Tindakan keamanan pangan adalah bagian dari Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) yang bertujuan melindungi kesehatan manusia melalui pemastian keamanan pangan. Penerapan tindakan keamanan pangan oleh Negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi perdagangan komoditi pangan.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi tindakan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara tujuan mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa adalah negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan tindakan keamanan pangan. Maka, penelitian terhadap dampak tindakan keamanan pangan pada ekspor perikanan Indonesia ditujuka terhadap ketiga tujuan ekspor ini.Pendekatan Inventory based yang menggunakan jumlah regulasi keamanan pangan dan jumlah penolakan ekspor dianalisis menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu besar, tindakan keamanan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Jepang selain menurunnya permintaan di negara ini turut berperan dalam penurunan ekspor perikanan Indonesia ke negara ini. Sementara itu, efek negative penerapan tindakan keamanan pangan tidak terlihat pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.Lebih lanjut, banyaknya kasus keamanan pangan yang dialami produk perikanan Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa tindakan keamanan pangan masih menyebabkan masalah bagi ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi standar keamanan pangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor serta konsistensi dalam penerapan praktek keamanan pangan sangat diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan.

---

Food safety measure is part of the Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) which aim at protecting human health by ensuring food safety. Its implementation by the importing countries could influence the food trade performance of the exporting countries.

This paper analyzes to what extent food safety measures implementation by the main destination countries affects Indonesia?s Fisheries exports. United States, Japan and European Union are the main importers of Indonesian fisheries and they have consistently applied the food safety measures. Therefore, the examination of the food safety measures impact to Indonesian fisheries exports is focused on these importers.

Inventory based approach employing a number of food safety regulation and border detention is analyzed using exploratory data analysis (EDA). The result suggests that even though not very significant, the food safety measures still negatively influenced fisheries exports to Japan while the falling demand of fisheries in this country was also responsible for the decline of Indonesia's fisheries exports. Meanwhile, the negative effect was not seen in fisheries exports to the US and EU.

Furthermore, the great portion of food safety cases faced by fisheries in the recent years, shows that food safety measures in the importing market still have caused problems and risks to Indonesia?s fisheries exports. Therefore, food safety standard harmonization between Indonesia and importers as well as the consistency in the application of food safety practices is necessary to comply with the food safety measures of the importing countries."