Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai strategi pengamanan pada kawasan Duri Residential Industrial Area PT Chevron Pacific Indonesia. Dengan menggunakan 10 dari 25 teknik Situational Crime Prevention yang dikemukan oleh Clarke, peneliti mencoba melakukan analisa menggunakan metode Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) terhadap bentukbentuk pengamanan yang ada di kawasan ini. Kemudian, peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penerapan Situational Crime Prevention pada kawasan perumahan dan industri. Selanjutnya, penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi pengaman pada kawasan Duri RIA telah menerapkan 10 teknik Situational Crime Prevention yang kemudian mampu membantu mengurangi maupun mencegeh terjadinya kejahatan, pencurian dan penggelapan barang milik perusahaan.

---

Abstract
The focus of this study is about security strategy in Duri Residential Industrial Area at PT Chevron Pacific Indonesia. Using 10 of 25 Situational Crime Prevention techniques by Clarke, the researcher tries to analyze with Strength, Weakness, Opportunity and Threat methods the kinds of security that?s in Duri Residential Industrial Area. Also, the researcher has done literature reviews on subjects relating to Situational Crime Prevention in housing and industrial location. This research is qualitative descriptive interpretive. The results of this research shows the security strategy in Duri Residential Industrial Area has implemented 10 Situational Crime Prevention techniques that helps to prevent or stop crime such as theft and embezzlement of the company?s goods or property.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penanganan kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur dalam kerangka tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan mengacu pada kondisi faktual yang dapat didentifikasikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemacetan di Jalan Raya Bekasi, baik faktor eksternal maupun faktor internal sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif dalam peningkatan peran Polsek Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif analitis dengan metode penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan (observasi) untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari dokumen maupun sumber informasi/data yang berasal dari literature atau penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Sajian atau display data, dan Verifikasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur dalam penanganan kemacetan lalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sektoral melainkan juga bersifat lintas sektoral. Kegiatan yang bersifat sektoral yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum di bidang lalu lintas terutama terhadap pengguna jalan raya Bekasi pada khususnya. Sementara itu kegiatan yang bersifat lintas sektoral berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi. Kemudian Optimalisasi peran Polsek Cakung dalam menangani kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa alternatif yaitu: memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Polsek Cakung dengan meningkatkan koordinasi dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi, baik dengan Polres Metro Jakarta Timur dan pemerintah walikotamadya Jakarta Timur; melakukan mobilisasi personil dalam kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi sesuai dengan manajemen operasional Polri; menumbuhkembangkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap personil yang ada dilingkungan Polsek Cakung mengenai adanya tanggung jawab bersama antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat atas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya Bekasi; dan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di Polsek Cakung Jakarta Timur. ...... This thesis discusses the handling of traffic congestion at arterial road of Bekasi, East Jakarta within the framework of duties and functions of the police in bringing about the creation of security, safety, order and smooth traffic with reference to the factual conditions that can be identified as factors associated with congestion in the arterial road of Bekasi, both external factors and internal factors so that efforts can be made that preventive and repressive of the police in improving Cakung, East Jakarta. This study used a qualitative approach with descriptive analysis as a case study research method. Data was collected through interviews and observation to obtain primary data while secondary data was obtained by collecting data from documents and sources of information / data derived from the literature or previous research. Analysis was carried out in three phases, namely data reduction, display of data, and verification of data. The results conclude that: preventive and repressive efforts to do Cakung Police in handling the traffic congestion especially in the arterial road of Bekasi can be implemented in the form of activities that not only sectoral but also is cross-sectoral. sectoral activities do Cakung Police with regard to the duties and functions in the field of law enforcement in the field of traffic, especially on road users in particular on the arterial road of Bekasi. While the cross-sectoral activities with regard to the activities that are co-ordination in the implementation and management of traffic engineering and traffic awareness in the society especially in the arterial road of Bekasi. Then Optimizing the role of police Cakung traffic jam on the arterial road of Bekasi in order to realize the security, public order and the smooth traffic based on SWOT analysis, there are several alternatives, namely: comparative advantage held by police Cakung to improve coordination in the regulation of traffic on the arterial road of Bekasi, either by police district (Polres Metro) East Jakarta and Mayor governments in the district; undertake the mobilization of personnel in the activities of traffic control on the highway in accordance with the operational management of the Police Cakung; develop the awareness and responsibility of every existing personnel within the Police Cakung about a shared responsibility between the police, the government, and the public for security, safety, order and the smooth traffic on the arterial road of Bekasi, and make improvements to the activities in the field of law enforcement and community service in Police Cakung.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian ini mencari fakta-fakta langsung kelapangan dengan menggali dan mendalami factor-faktor penghambat apa yang membuat Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri tidak optimal dalam melaksanakan tugas dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil temuan penelitian penulis menyampaikan secara ringkas bahwa Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Banyak hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri seperti dari segi personel, latar belakang pendidikan, belum adanya petunjuk teknis dalam penyidikan mengenai penanganan Tindak pidana korupsi dari Bareskrim, sarana prasarana yang belum memadai, anggaran yang masih sangat terbatas, sering terjadi bolak balik perkara, masih digabungnya penyelidikan dan penyidikan di Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri sehungga membuat tidak maksimalnya hasil dalam pelaksanaan tugas oleh personel Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang korupsi dan rekomendasi 2 struktur organisasi lainnya peneliti sajikan yaitu perbandingan dengan Kejaksaan Jampidsus dan KPK beserta dan data-data pendukung lainnya untuk membuktikan bahwa Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal, dengan harapan adanya pembaharuan dan perbaikan struktur organisasi Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri, dan juga dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen untuk melawan para koruptor di Indonesia ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas para personil Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.

---

This study used qualitative research methods to find the facts straight spaciousness to dig and explore the factors inhibiting what makes Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police are not optimal in carrying out duties in handling the problem of corruption in Indonesia. The findings of the study authors to submit a brief that the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police is not optimal in the performance of its duties in the handling of corruption. Many of the obstacles faced by the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police & Police like in terms of personnel, educational background, lack of technical instructions in the investigation regarding the handling of the Criminal Investigation Corruption, inadequate infrastructure, which is still very limited budget, going back and forth frequently the case, still digabungnya the investigation at the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police makes no maximum results in performance of duties by personnel of Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police. So the conclusion of this research is the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police is not optimal in performing law enforcement duties of corruption and other organizational structure recommendation two researchers present the comparison with the Attorney Jampidsus and its KPK and other supporting data to prove that the, Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police in the hope of renewal and improvement of the organizational structure of Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police, and also takes the leadership that is committed to fight this corrupt in Indonesia in order to support the tasks of the personnel of the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police.

Abstrak :
Koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam KUHAP, UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (berupa bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, tukar menukar informasi, rapat secara berkala, dan penyidikan bersama. Sedangkan pengawasan meliputi kegiatan menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil meneliti berkas hasil penyidikan lalu meneruskan kepada Penuntut Umum, melakukan supervisi bersama ke jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai permintaan pimpinan instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penanganan perkara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bantuan penyidikan, serta menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam praktek di lapangan, koordinasi dan pengawasan tersebut tidak terlaksana secara optimal, bahkan ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri pada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar yang terjadi selama ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif melalui beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Metode tersebut dipilih karena masalah yang diteliti termasuk katagori penelitian tindakan yaitu merupakan refleksi antara teori dan praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar belum berjalan secara optimal, bahkan ada yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ......Coordination and Controlling function of the Police Investigators on the process of criminal investigations by the Civil Servant Investigators has been regulated in the Criminal Law Code of Criminal Procedure, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, and the Regulations of the Indonesian National Police Chief number 6 of 2010 concerning investigations management by the Civil Servants investigators and the Regulation of the Indonesian National Police Chief number 20 of 2010 on Coordination, Supervision and Development Investigations for Civil Servants Investigators. Coordination activities include notification of commencement of the investigation, providing investigative assistance to the civil servants Investigator (in the form of technical assistance, tactical aid, relief efforts to force, and consulting assistance), submission of case files, the transfer of suspects and material evidence, termination of the investigation, information exchange, regular meetings, and joint investigations. While controlling function includes to attend and give instructions in case the title is held civil servant investigator, ask for and examine the progress of the investigation report of the civil servant investigators, examine the results of the investigation file and then going to the General Prosecutor, with the ranks of supervision civil servant investigators as requested by agency investigators led civil servants, perform data collection on the number of civil servant investigator, institution and area of assignment civil servant investigator, handling the case made by the civil servant investigators and aid the investigation, and analyze and evaluate the implementation of the investigation by the civil servants investigators. In practice in the field, coordination and controlling function does not ensure an optimal, even in defiance of regulations. This thesis aims to demonstrate the implementation of coordination and control conducted by Investigators of Indonesian National Police in Section Coordination and Controlling the civil servant investigators, Directorate of Special Criminal Investigation at Indonesian National Police in West Java to civil servant investigators in the process that occurred during this investigation. The research method used is qualitative research methods through data collection techniques, is observation, interviews and document studies. This method was chosen because of the problems examined include the category of action research is a reflection of theory and practice. The results show that the coordination and control of police investigators to the process of criminal investigations conducted by the Civil Servant investigators in the Law of the Republic of Indonesia Police Region of West Java is not running optimally, and even some that are not appropriate statutory provisions in force.

Abstrak :
Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas Personel. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personel. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penentuan informan penelitian menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Guna menganalisis data yang ada maka digunakan teori perencanaan, teori perencanaan strategis, teori evaluasi program dan teori profesionalisme, konsep Implementasi, Konsep Program, dan Konsep Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya meliputi (1) Program pengembangan penerapan pemerintahan yang baik; (2) Program pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian; (3) Program pengembangan sistem dan strategi keamanan; (4) Program pengembangan pemeliharaan kamtibmas. Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil adalah lemahnya budaya organisasi, kepemimpinan, karakteristik wilayah hukum Polda Metro Jaya, jumlah personil, dan penyediaan alokasi anggaran yang sangat terbatas. Dampak implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil antara lain berkurangnya pelanggaran kode etik profesi kepolisian oleh anggota; meningkatnya disiplin personel Polda Metro Jaya dengan menurunnya tingkat pelanggaran disiplin, semakin meningkatnya kinerja pelayanan Bidang Propam; dan semakin berkembangnya kebijakan dan kegiatan Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mendukung terwujudnya citra Polri, khususnya dalam mendukung citra Polda Metro Jaya. ......The phenomenon that made the object of research is the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research objective was to discuss the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research uses a qualitative research approach, the determination of research informants using the Purposive Sample. Data collection using a literature study, interview and observation techniques. Processing data using descriptive analysis methods. For data analyzed, Using are : planning theory, strategic of planing theory, programe evaluation theory, profesionalism theory, implementation concept, programe concept, and discipline and profesi ethics code. The field work program Propam Polda Metro Jaya include (1) program development implementation of good governance, (2) Program development facilities and infrastructure of Police, (3) The program system development and security strategies, (4) Program development maintenance of security and order. Factors that become obstacles implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel is the weak organizational culture, leadership, characteristics of the jurisdiction of the Jakarta Police, the number of personnel, and providing a very limited budget allocation. Impact of implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel, among others, reduction in professional codes ethics violations by members of the police force; increasing service performance Propam field, and the development of policies and activities in the field Propam Polda Metro Jaya Police support the creation of imagery, especially in supporting image Polda Metro Jaya.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan. Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara lainnya di wilayah Indonesia. ......This thesis discusses about implementation of physical security management of the State House of Gatot Soebroto Jakarta as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of the State House is not in accordance with some physical security management literature. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and process of tactical security efforts. This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of the State House today in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for implementation of physical security management of the State House in the territory of Indonesia.

Abstrak :
Keberadaan suporter sepakbola dalam suatu pertandingan tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat dikatakan suporter merupakan pemain yang ke duabelas dari tim kesebelasannya. Salah satu nama suporter sepakbola di Indonesia adalah Jakmania, suporter Jakmania adalah para pendukung sepakbola dari kesebelasan tim Persija. Kehadiran suporter Jakmania ini semakin memeriahkan suatu laga pertandingan dan dalam kacamata ekonomi kegiatan persepakbolaan ini merupakan suatu aset. Namun pada kenyataannya kehadiran suporter Jakmania justru sering menimbulkan masalah kamtibmas, terkait dengan tindakan kekerasan yang terjadi sebelum pertandingan sampai dengan pertandingan usai dilaksanakan. Tindak kekerasan ini masih sering ditemui walaupun pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan, baik tindak kekerasan yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi petugas kepolisian. Dengan menggunakan penelitian lapangan atau field research, dan melalui penelitian metode gabungan (mixed method research), tesis ini bertujuan : (1) mengetahui latar belakang proses terjadinya tindak kekerasan oleh suporter Jakmania.; (2) menganalisis hubungan anatara fanatisme suporter Jakmania dan tindak kekerasan yang terjadi; (3) merumuskan pola penanggulangan yang tepat oleh pihak kepolisian (Polres Metro Jakarta Selatan) terhadap tindak kekerasan suporter Jakmania, sehubungan wilayah polres yang merupakan basecamp Jakmania dengan jumlah suporter Jakmania terbanyak. Novelty dari tesis dalam bidang masalah sosial yang dihadapi kepolisian ini adalah dirumuskannya suatu model penanggulangan yang tepat dalam rangka kepolisian mengantisipasi tindak kekerasan para suporter sepakbola baik ditingkat Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan masukan bagi wilayah kesatuan lainnya, serta Mabes Polri. ......Football`s supporter can not be separated with the game, so we also call the team twelve of player in the game is supporter. One name supporter of football in Indonesia is Jakmania, that supports Persija football team. Sometimes they can make the action game well and be the good asset to economical vision. In fact, Jakmania always creates social class problems, in connection with their violence actions during pre and post the game. It is always happen, though the police officer has conducted security, as a identified and an unidentified by police officers. Using the field research and combined methods research (mixed research method), it is purpose: (1) to know processing of the Jakmania violence background., (2) to analysis relation of Jakmania fanaticism and the violences , (3) to make a good procedure preventing the Jakmania violence, especially for South Jakarta Metro Police, because the region of South Jakarta Metro Police is the basecamp of Jakmania and has the most of member Jakmania. One result of thesis about the field of social problems facing the police force is to make a procedure of model to prevent the football?s supporter action in the South Jakarta Metro Police, Metropolitan Police Department, and inputs for the other entity, as well as Police Headquarters.

Abstrak :
Karakteristik wilayah perairan Indonesia sangat mendukung proses penyelundupan manusia. Lokasi geografis Indonesia sangat strategis sebagai penghubung Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai tempat transit strategis untuk penyelundupan manusia. Faktanya, sampai sekarang di Australia masih merupakan tempat yang dianggap menjanjikan bagi para pelaku penyelundupan manusia sebagai tujuan akhir atau perantara untuk pergi ke tempat lain melalui proses suaka. Indonesia cenderung menjadi bidang yang lembut kejahatan transnasional terorganisasi. Lokasi Indonesia sangat strategis dan kondisi geografis kepulauan Indonesia yang jarang digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarang kejahatan transnasional. Rendahnya kualitas sumber daya penegakan hukum dan berbagai masalah klasik yang diderita oleh setiap instrumen penegakan hukum di Indonesia sering dampak hukum Indonesia (dalam berbagai alasan) tidak berdaya ketika berhadapan dengan beberapa jeniskejahatan. Polisi air adalah garis depan dalam memerangi TNOC. Asumsi ini cukup logis mengingat modus kejahatan ini kebanyakan menggunakan air sebagai jalan. Penyelundupan manusia hampir 90 persen menggunakan transportasi air. Dalam kondisi seperti itu, peran dari Polisi perairan menjadi sangat vital. Kesiapan untuk memerangi kejahatan ini memerlukan banyak kemampuan dukungan dan internal. Dalam hal infrastruktur pada kenyataannya ada masih banyak kekurangan. Dengan tingkat yang sudah tinggi urgensi adalah masalah ketika ternyata dalam pelaksanaan lapangan belum ada optimasi dari semua sumber daya yang tersedia akan prasarana sumber daya dan sumber daya manusia. Polisi Perairan sebagai garis depan jelas merupakan fokus utama dalam hal ini. Kemampuan teknis dan kesiapan sumber daya manusia harus dievaluasi untuk Polisi Air dilakukan optimasi dalam rangka mendukung tujuan pemberantasan peneyelundupan manusia. Sebagai evaluasi sampel, Kepolisian Perairan perlu menetapkan contoh model mana contoh model yang akan dievaluasi dan dioptimalkan untuk melihat standar yang ada serta pelaksanaan kemungkinan seluruh sistem dengan standar yang sama. ......Characteristic of the territorial waters of Indonesia, which is very supportive of the process of human smuggling. Indonesia's geographical location is very strategic as the connecting Asia and Australia make Indonesia as a strategic transit point for human smuggling. The fact is, until now in Australia is still a place that is considered promising for the perpetrators of human smuggling as a final destination or an intermediary to go to another place through the asylum process.Indonesia tends to be a soft field of trans national organized crime. Location of Indonesia is very strategic and geographical conditions of the Indonesian archipelago is rarely used by certain parties as a hotbed for transnational crime. Political, bureaucratic traditions and mentality of the Indonesian culture also feeds this practice. The low quality of law enforcement resources and a variety of classic problems suffered by every instrument of law enforcement in Indonesia often impacts Indonesian law (in a variety of reasons) are not helpless when faced with this type of crime. Plus technical assistance from Indonesia, which are sometimes contradictory laws between one rule and other rules, or legal discourse which then provides a loophole for offenders to be off the hook law is a common sight in Indonesia. Water police are the frontline in the fight against TNOC. This assumption is quite logical considering the mode of the crime is mostly using water as the road. Human smuggling nearly 90 percent use water transportation. In such conditions, the role of the Police waters become very vital. Readiness to combat this crime requires a lot of support and internal capabilities. In terms of infrastructure in reality there are still many shortcomings. With an already high level of urgency is a problem when it turns out in the implementation of the field there has been no optimization of all available resources be it infrastructure resources and human resources. Aquatic police as the frontline is clearly the main focus in this regard. Technical capability and readiness of human resources should be evaluated for the Water Police performed the optimization in order to support human peneyelundupan eradication goals. As a sample evaluation, the Police Aquatic need to set a model example where the model examples will be evaluated and optimized to look at existing standards as well as likelihood implementation of the entire system with the same standards.

Abstrak :
Tesis ini membahas manajemen sistem pengamanan di Kawasan Industri Modern Cikande. Hal ini merujuk pada proses manajemen sistim keamanan khususnya berkaitan dengan sekuriti fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) di kawasan industri modern cikande serang untuk mencegah terjadinya kerugian (loss perevention) dan mencegah tindak kejahatan (crime prevention) terhadap usaha mereka serta untuk menjamin tetap berlangsungnya proses produksi di Kawasan tersebut. Perumusan permasalahannya adalah bagaimana penyelenggaraan manajemen sistim keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande, dengan tujuan Untuk jelaskan bahwa dalam pelaksanaan manajemen sistem keamanan (sekuriti fisik) yang baik dapat mencegah terjadinya kerugian baik materiil maupun non materiil bagi perusahaan yang ada di Kawasan Industri Modern Cikande sedangkan manfaat dilakukannya penelitian dalam penulisan tesis ini terdapat dua hal yang mendasar yaitu akademis dan praktis. Sistematika penulisan terbagi menjadi menjadi 6 bab yaitu pendahuluan, kajian kepustakaan, metode penelitian, hasil temuan penelitian, pembahasan dan penutup. Rancangan dan pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan melalui sudut pandang yuridis manajerial, alasan penulis karena metode sudut pandang yuridis manajerial ini penulis ingin mengetahui dan menggambarkan sejauhmana kiat-kiat dari peran manajerial perusahaan dalam menentukan kebijakan atau menentukan langkah-langkah perubahan terhadap masalah situasi keamanan di lingkungan perusahaan. Dalam temuan penelitian membahas tentang gambaran umum di Kawasan Industri Modern Cikande, pelaksanaan manajemen sistem keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan di Kawasan Industri Modern Cikande, dan bentuk penyelenggaraan manajemen sistim keamanan yang efektif dan efesien di kawasan industri modern. Pembahasan tentang analisis pelaksanaan manajemen sistem keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande dengan menggunakan teori manajemen, analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan di Kawasan Industri Modern Cikande menggunakan teori SWOT dan analisa terhadap bentuk penyelenggaraan manajemen sistim keamanan yang efektif dan efesien di Kawasan Industri Modern Cikande dengan menggunakan teori manajemen. Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwa keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande disimpulkan sudah berjalan dengan baik, Karena telah dilakukan berbagai upaya perubahan dan perbaikan dalam sistem keamanan di lingkungan kawasan tersebut. Sistem pengamanan dilakukan melalui prinsip-prinsip menejemen. Saran, perlunya penambahan pos jaga yang dilengkapi CCTV, perlunya meningkatkan kembali koordinasi antar petugas keamanan kawasan dengan petugas keamanan perusahaan dalam rangka memelihara keamanan di lingkungan kawasan dan khususnya di lingkungan perusahaan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak berjalan sendiri-sendiri. ......This thesis discusses the management of security systems in Cikande Modern Industrial Area. This refers to the process safety management system with particular regard to physical security are undertaken by interested parties (stakeholders) in the modern industrial area Cikande attack to prevent loss (loss perevention) and prevent crime (crime prevention) of their business and to ensure the production process still ongoing in the area. Formulation of the problem is how the implementation of safety management systems in Cikande Modern Industrial Area, with the aim to explain that in the implementation of security systems management (physical security) that can either prevent the loss of both material and non material for companies in the Industrial Area Modern Cikande while benefiting doing research in writing this thesis there are two fundamental things that is academically and practically. Systematics of writing is divided into into six chapters namely introduction, literature review, research methods, research findings, discussion and closing. The design and implementation of this research uses a qualitative approach with a method of approach through managerial juridical point of view, the reason for the author because the methods of managerial juridical point of view, the writer wanted to know and describe the extent of tips from a managerial role in determining company policy or determine the pace of change to the problem the security situation in the corporate environment. In discussing research findings about the general picture in Cikande Modern Industrial Area, the implementation of security systems management in Cikande Modern Industrial Area, the factors that affect the security system in Cikande Modern Industrial Area, and forms of management of security systems are effective and efficient in the modern industrial area. A discussion of the analysis of the implementation of security systems management in Modern Industrial Area Cikande using the theory of management, analysis of the factors that affect the security system in Modern Industrial Area Cikande using SWOT analysis and the theory of forms of management of security systems are effective and efficient in Modern Industrial Area Cikande using the theory of management. Conclusion that based on the findings and discussion that security in Cikande Modern Industrial Area has been running well summed up, Because it has made various efforts to change and improvement in the security system in the region. Security system is done through the principles of management. Advice, the need for the addition of the gatehouse equipped CCTV, the need to improve coordination among the security personnel returned the region to the company security in order to maintain security in the region and particularly in the corporate environment so that the execution of his duty not to walk alone.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kondisi administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarang, yang berkaitan dengan manajemen operasional dan manajemen pembinaan dalam mencapai tujuan tugas pokoknya pada kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kesatuan Polri khususnya Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) di waktu yang akan datang. Perkembangan administrasi kepolisian dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu dalam membahas administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota harus pula diperhatikan pula perkembangan lingkungan yang terjadi di kota Tangerang. Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mensyaratkan bahwa pencapaian tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manajemen operasional yang menyangkut tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di atur dalam undang-undang, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (Sabhara, Intelkam, Polantas, Reserse, Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaan (sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emtif dan prefentif sesuai dengan tuntutan masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisis fenomena dan praktek tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai unit analisisnya dengan metode kualitatif yang berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengekplorasi berbagai fenomena dan praktek tugas bidang operasional dan pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab itu teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis. ......This study aims to look at and analyze the state metropolitan Tangerang police administration now, relating to the management of operational and management guidance in achieving the main task in the conditions of the current construction of Tangerang city, making it beneficial for the development of police science and the improvement of the unity of the Police, especially police station as basic operational command (cod) in the future. The development of police administration is influenced by the environment. Therefore, in discussing the metropolitan Tangerang police administration should also be noted also that the environmental developments happening in the city of Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Administration requires that the achievement of goals set by management duties policing operations involving the main tasks, duties and powers that be set in legislation, implemented by the operational elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, Detective, Binmas), and supported by management training (human resources, materials, budget and supervision). Paradigm Police protection and service-oriented, forward tasks and preventive pre-emtif accordance with the demands of society, the framework used in analyzing the phenomenon of thinking and practice of police duties at the police station Metropolitan Tangerang. The research was conducted at the metropolitan Tangerang police station as the unit of analysis with qualitative methods that focused at a depth of reveal and explore the various phenomena and practices of operational and field coaching duties at the metropolitan Tangerang police station. Therefore, the observation techniques involved complete participant observation and in-depth interviews to key informants, by relying on the researcher as research instrument should be able to explore the depths of the more comprehensive data. Triangulation and interpretation of research findings are put forward approach in conducting the analysis.