Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dampak perubahan iklim menjadi lebih parah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, negara-negara harus menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk menunda pemanasan global. Boyce (2018) berpendapat bahwa kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) cost-effective untuk pengurangan emisi dalam jangka pendek dan cost-reducting dalam jangka panjang. Namun penerapan kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko tambahan terhadap perekonomian yang disebut risiko transisi. Dengan menggunakan model ARDL-ECM yang direplikasi dari Aiello & Angelico (2022) dan model prediksi emisi dari Nguyen et al. (2021), penelitian ini menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap rasio NPL. Dalam skenario iklim dengan risiko transisi paling tinggi dari NGFS Phase IV, rasio NPL akan meningkat hingga 0,91 poin persentase dibandingkan dengan level di awal, ceteris paribus. Meskipun secara statistik dan komparatif, dampaknya tidak terlalu besar dibandingkan dengan krisis ekonomi lainnya, pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan penetapan harga karbon dengan sangat hati-hati serta melakukan beberapa kebijakan tambahan untuk meminimalkan risiko transisi dari penerapan kebijakan tersebut. ......As climate change effects become more severe from time to time, countries would have to implement mitigation and adaptation measures to delay global warming. Boyce (2018) argued that the carbon pricing policy is cost-effective for emission reduction in the short-run and cost-reducing in the long-run. However, such policy implementation could create an additional risk to the economy called the transition risk. Using the ARDL-ECM model replicated from Aiello & Angelico (2022) and the emission prediction model from Nguyen et al. (2021), this research analyzes the policy implementation's impact on the NPL ratio. In the most high transition risk climate scenarios from NGFS Phase IV, the NPL ratio would increase up to 0.91 percentage points compared to the initial level, ceteris paribus. While statistically and comparatively, the impact is benign compared to other economic crises, the Indonesian government should proceed to implement carbon pricing policy with extreme caution along with extra measures to minimize the transition risk from the policy implementation.

Abstrak :
Kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan secara terus menerus. Salah satu aspek yang menjadi indikator evaluasi apakah kesetaraan gender sudah diterapkan adalah adanya fenomena kesenjangan upah antar gender. Studi ini bertujuan untuk melihat persistensi kesenjangan upah antar gender dengan menggunakan data Sakernas 2022 serta variasi kesenjangan antar gender yang terjadi di antara sektor industri, tempat tinggal, dan tipe kontrak. Pada tahun 2022, ditunjukkan bahwa gender kesenjangan upah antar gender di Indonesia meningkat dibanding dengan tahun 2010, baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, secara keseluruhan, kesenjangan upah antar gender bervariase antar sektor dengan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil sedangkan sektor dengan kesenjangan upah terendah adalah sektor keuangan, asuransi, dan real estat. Hal yang sama terjadi pada daerah perkotaan. Namun, jika dilihat pada daerah pedesaan, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi memiliki kesenjangan upah tertinggi, sementara sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki kesenjangan upah terendah. ......Gender equality has become an ongoing campaign years after years. One aspect that serves as an indicator of whether gender equality has been implemented is the phenomenon of the gender wage gap. This research aims to examine the persistence of the gender wage gap phenomena, using the data from Sakernas 2022. Additionally, this study also displays the variations of gender wage gap between sectors, areas, and employment types. The result indicates that Indonesia showed a wider gender wage gap in 2022, compared to 2010, in both rural and urban areas. Overall, the highest gender wage gap was found in the wholesale, retail trade, and motor vehicle repair and maintenance sectors, while the sector with the lowest wage gap was the finance, insurance, and real estate sectors. The same pattern was observed in urban areas. However, in rural areas, the transportation, warehousing, information, and communication sector had the highest wage gap, while the human health and social work activities sectors had the lowest wage gap.

Abstrak :
This study investigates the impact of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on Indonesia's agricultural exports to Japan, focusing on how tariff reduction or eliminations under the agreement influence Indonesia’s agricultural exports. Utilizing a gravity model and Difference-in-Difference (DiD) method, the findings reveal that while tariff reductions are crucial for enhancing trade, the anticipated benefits of IJEPA on Indonesia’s overall agricultural exports may not be immediately evident. However, the agreement has shown a positive and significant impact on the export of raw agricultural products, suggesting that Indonesia could benefit from focusing on these goods. This highlights the need for addressing non-tariff measures, improving export infrastructure, and leveraging the comparative advantages offered by IJEPA to boost raw agricultural exports to Japan. ......Penelitian ini menganalisis dampak Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang, dengan fokus pada bagaimana penghapusan atau penurunan tarif dalam perjanjian tersebut mempengaruhi ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang. Penelitian ini menggunakan model gravity dan metode Difference-in-Difference (DiD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengurangan tarif sangat penting untuk meningkatkan perdagangan, manfaat yang diharapkan dari IJEPA terhadap ekspor agrikultur Indonesia mungkin tidak segera terlihat. Namun, perjanjian tersebut menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap ekspor produk agrikultur mentah, yang mengindikasikan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dengan fokus pada produk-produk ini. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan hambatan non-tarif (non-tariff measures), meningkatkan infrastruktur ekspor, dan memanfaatkan keunggulan komparatif yang ditawarkan oleh IJEPA untuk meningkatkan ekspor produk agrikultur mentah ke Jepang.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade agreement melalui tarif preferensi dan Non Tariff Measure (NTM) terhadap kinerja ekspor perusahaan palm oil dan produk turunannya. Objek penelitian terdiri dari empat negara China, India, Malaysia dan Pakistan pada periode 2012-2021. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan dampak dari penurunan tarif preferensi sebesar 1 poin persentase dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 2.07%, peningkatan jumlah kumulatif SPS (Sanitary and Phytosanitary) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.93%, dan peningkatan jumlah kumulatif TBT (Technical Barriers to Trade) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.82%. ......This study aims to analyze the effects of trade agreements through preferential tariffs and Non Tariff Measure (NTM) on the export performance of palm oil companies and their derivative products. The research object consists of four countries China, India, Malaysia and Pakistan in the period 2012-2021. The estimation method uses Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The estimation results show that the impact of a decrease in preference tariffs by 1 percentage point can increase the company's export value by 2.07%, an increase in the cumulative number of SPS (Sanitary and Phytosanitary) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.93%, and an increase in the cumulative number of TBT (Technical Barriers to Trade) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.82%.