Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini merupakan sebuah penelitian kualitatif mengenai pengaturan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan konsumsi dan kaitannya dengan proses terjadinya sampah makanan. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara dua rumah tangga kelas menengah yang berlokasi di daerah sub-urban Jakarta Barat, Indonesia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana makanan dimaknai oleh kedua rumah tangga sudah terbentuk sejak proses pengadaan, kemudian diekspresikan dalam proses pengolahan dan konsumsi makanan, dan hasil akhirnya ditentukan oleh keputusan yang dibuat pada tahap penyimpanan yang ada di rumah tangga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki sistem pencegahan yang bersifat kultural, disimbolkan dengan adanya tabu tentang “nasi menangis“ yang telah diturunkan secara turun-temurun. Diskusi tentang “nasi menangis” ini juga menunjukkan bagaimana peran tenaga kerja domestik, dalam hal ini didominasi perempuan (ibu, kakak perempuan, asisten rumah tangga), dapat menginternalisasikan pola ‘conscious consumption’ (konsumsi sadar) dalam anggota rumah tangga. ......This thesis is a qualitative study on household arrangements related to consumption and the process of food waste. This study uses a comparison between two middle class households located in the sub-urban area of West Jakarta, Indonesia. The results of this study explain how the meaning of food by the two households has been formed since the procurement process, then expressed in the food-processing and consumption process, and finally determined by decisions made at the food-storing stage in the household. This study also shows that the community originally possessed what is called a cultural prevention system, symbolized by the taboo on “crying rice” which has been passed down from generation to generation. This discussion about “crying rice” also shows how the role of domestic workers, in this case dominated by women (mother, older sister, household assistant), can internalize the pattern of 'conscious consumption' within household members.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kekerasan seksual anak sebagai sebuah bentuk kekerasan dapat menjadi langgeng oleh negara. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi dan analisis framing bersumberkan data dari berita portal berita daring seputar kasus kekerasan seksual anak. Temuan data dan analisis penelitian menunjukkan bahwa hubungan konsep kekuasaan dalam hal ini kekuasaan negara dengan konsep kekerasan adalah hubungan yang dapat dieksplorasi gejala keterkaitannya. Negara dengan kekuasaannya justru dapat melanggengkan kasus kekerasan seksual anak dan dapat diperiksa ke dalam bentuk kekerasan-kekerasan tidak langsung. Padahal negara sudah dilengkapi dengan seperangkat instrumen hukum dan mekanisme prosedural penanganan kasus kekerasan seksual anak yang ditujukan sebagai bentuk penanganan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak mulai dari UUD 1945 hingga banyak pasal perlindungan anak lainnnya. Isu hambatan yang ada pada penanganan kasus kekerasan seksual anak itu sendiri seperti pembiaran kasus, intervensi, viktimisasi sekunder, victim blaming, hingga birokrasi serta administrasi menjadi bentuk kekerasan secara tidak langsung dan kultural yang berkontribusi dalam melanggengkan kasus kekerasan seksual anak sehingga bertumbuhnya gagasan negara melakukan ‘kekerasan dua kali’ kepada korban kekerasan seksual anak. Juga kenyataan data di lapangan menunjukkan negara tidak mengambil perannya sendiri berkontribusi melakukan kekerasan terhadap korban kekerasan seksual anak, melainkan nilai sosio kultural hingga patriarki ikut mendukung melegitimasikan kekerasan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual anak ......This study examines how child sexual violence as a form of violence can be perpetuated by the state. This qualitative research uses the method of documentation and framing analysis based on data from online portal news about cases of child sexual violence. Data findings and research analysis show that the relationship between the concept of power, in this case state power and the concept of violence, is a relationship that can be explored for related symptoms. The state with its power can actually perpetuate cases of child sexual violence and can be examined as the form of indirect violence. While the state is equipped with a set of legal instruments and procedural mechanisms for handling cases of child sexual violence which are intended as a form of handling criminal acts of sexual crimes against children starting from the The 1945 State Constitution of The Republic of Indonesia many other child protection articles. Issues of obstacles that exist in handling cases of child sexual violence itself such as omission Cases of intervention, secondary victimization, victim blaming, to bureaucracy and administration have been into forms of indirect and cultural violence that contribute to perpetuating cases of child sexual violence so that the idea of ​​the state to commit violence grows. double violence against victims of child sexual abuse. Also the reality of data on the ground shows that the state does not take its own role in contributing to violence against victims of child sexual violence, but socio-cultural values ​​so that patriarchy supports legitimizing the violence faced by victims of child sexual violence.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang didalamnya mengandung banyak dimensi, yang membuat suatu individu atau suatu masyarakat terpuruk dan kurang mendapatkan kesejahteraan hidup. Salah satu solusi yang acap kali diambil dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat miskin adalah dengan melakukan kegiatan filantropi. Makalah ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan saya di dalam komunitas sekoci amal dalam melakukan gerakan filantropi berupa charity. Dalam menjalankan program charity saya menggunakan modal sosial saya akan pengetahuan mengenai kondisi sosial-budaya di kelurahan Gunung Sahari Utara. Terdapat adanya perbedaan indikator antara pemerintah dan komunitas dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin, yaitu pemerintah hanya memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin yang memiliki KTP di wilayah kelurahan Gunung Sahari Utara saja. Hal ini dapat berdampak pada kurang efektifnya aktivitas program bantuan pemerintah yang diselenggarakan kepada masyarakat miskin di kelurahan Gunung Sahari Utara. Program charity perlu ditangani dengan lebih komprehensif oleh pemerintah, khususnya pada proses identifikasi masyarakat miskin agar dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. ......Poverty is a phenomenon in which it contains many dimensions, which makes an individual or a society slump and lack of welfare. One solution that is often taken and carried out by the government to improve the welfare of the poor is to carry out philanthropic activities. This paper aims to reflect on my activities in the lifeboat community of charity in carrying out philanthropic movements in the form of charity. In running the charity program, I use my social capital to know about socio-cultural conditions in the Gunung Sahari Utara village. There are differences in indicators between the government and the community in identifying groups of poor people, namely the government only provides assistance to poor people who have ID cards in the Gunung Sahari Utara village area only. This can have an impact on the ineffectiveness of government assistance program activities held for the poor in the Gunung Sahari Utara sub-district.programs Charity need to be handled more comprehensively by the government, especially in the process of identifying the poor so that they can be carried out effectively and on target.