Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKManajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak secara optimal sesuai dengan koridor aturan perpajakan yang berlaku (legal). Perusahaan cenderung lebih mementingkan business profit dibandingkan dengan aspek perpajakan terkait, padahal akibat dari pelanggaran aturan perpajakan akan mengakibatkan denda, sanksi administrasi bahkan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, divisi perpajakan PT.X mulai menerapkan manajemen pajak dengan 3 prinsip, yaitu perencanaan pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation) dan pengawasan pajak (tax control). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pajak yang dapat diterapkan pada perusahaan kontraktor tambang pada umumnya dan PT.X pada khususnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah PT.X belum menerapkan manajemen pajak secara optimal dengan alasan adanya kesalahan dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.

---

ABSTRACTTax Management is effort that done by a company in order to pay tax optimally in accordance with legal taxation rules. Company tends to be more concern business profit than related taxation aspect. Meanwhile, the consequence of breaking the taxation rules will cause sanctions of fine, administration, even criminal offense getiing jailed. Therefore, taxation division of PT.X starts to apply tax management with 3 principles, those are tax planning, tax implementation, and tax control. The purpose of this research is to analyze tax management that can be applied in a mining contractor in general and PT.X in specific. This research is using qualitative approach with in-depth interview and literature review as the technic of gathering datas.The result of the research is PT.X has not applied tax management optimally, because there is a mistake in applying rules and applicable tax rate that caused risk of excess tax and tax adminitration sanction."

"Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Pupuk Bersubsidi. Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan PPN atas pupuk bersubsidi berdasarkan tujuan serta ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi merupakan salah satu bentuk grant untuk menurunkan harga jual pupuk bersubsidi. PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi dapat menggunakan terminologi PPN terutang tidak dipungut sebagian sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM.

---

This paper discusses analysis of changing the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer. This paper analyzes the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer based on the purpose and terms of the law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods. This study is a qualitative research with descriptive design.

The results indicate the VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer is one form of grants to lower the selling price of subsidized fertilizer. VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer that can be used terminologies are free of VAT owed partly to match the Law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods."

"Kebijakan PPN yang berlaku saat ini menentukan bahwa seluruh pengusaha emas perhiasan, termasuk yang tergolong sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai evaluasi terhadap kebijakan penetapan PKP emas perhiasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penetapan PKP terhadap semua pengusaha emas perhiasan tidak memenuhi salah satu kriteria yang baik dari tipe evaluasi proses menurut Langbein, yaitu kesesuain pelaksanaan dengan peraturan. Kriteria kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan identik dengan asas certainty di dalam perpajakan. Kebijakan penetapan PKP terhadap pengusaha emas perhiasan yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diatur di dalam UU PPN. Di dalam UU PPN hanya diatur bahwa pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria lainnya dari tipe evaluasi proses, seperti sumber daya, manfaat, dan strategi sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kriteria tipe evaluasi outcomes, kebijakan penetapan PKP emas perhiasan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung berdampak kepada tercapainya tujuannya dari kebijakan, namun secara tidak langsung berdampak kepada cost of taxation yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

---

The current value-added tax policy, states that, the entire gold jewellery businessmans, including those classified as small businessman, is obliged to report his attempt to be confirmed as a Taxable Person. This research is aimed to provide a comprehensive overeview regarding policy implementation process of the determination taxable person to gold jewellery businessman and obstacle that found of the implementation. The research is conducted by using a qualitativedescriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of the research indicate that the determination taxable person of gold jewellery businessmans, including those classified as small businessmen, not in accordance with one of the good criteria from the type of process evaluation according to Langbein, suitability implementation of the regulation. Those criteria are identical to the certainty of taxation principle. The policy of determination taxable person gold jewellery that classified as small entrepreneurs is not regulated in the Law on VAT.

In the VAT Law stipulated only that employers are classified as small entrepreneurs are not obliged to report his business to be confirmed as taxable person. Other criteria of the type of evaluation process, such as resources, benefits, and strategies have been properly fulfilled. Based on the criteria of the type of outcomes evaluation, the policysetting gold jewellery Taxable Person impact directly and indirectly. Policies directly affect the achievement of the objective of the policy, but indirectly it affect the cost of taxation to be considered by policy makers."