Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab direksi bank sebagai pengurus atas usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan. Perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Peranan yang dimaksud yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan untuk menjalankan roda perekonomian baik secara mikro maupun makro. Berkaitan dengan perannya ini perbankan juga mengalami masalah yang menuntut perhatian besar agar perbankan dapat menjalankan perannya dengan baik. Masalah terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, masalah tersebut bertambal) rumit sejalan dengan seringnya debitur-debitur bank mengalami kredit macet (Insolven). Masalah ini sangatlah serius untuk diperhatikan, karena kredit macet merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi perekonomian bank, bahkan terkadang menjadi faktor utama dilikuidasinya sebuah bank. Oleh karena itu, bank sebagai most regulated industry, sangat ketat dalam mengatur usaha bank, khususnya mengenai penyaluran kredit bank. Dalam penyaluran kredit bank tersebut, bank dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar, walaupun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi disisi lain, bank juga diharapkan untuk dapat cepat dalam melakukan pertumbuhan ekonomi bank. Hal ini tentu saja menjadi suatu dilema bagi direksi bank, sebab direksi sebagai pengurus harian bank, selain harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit, tetapi di sisi lain, direksi juga dituntut untuk mengambil langkah dengan cepat dan tepat dalam menumbuhkan perekonomian bank. Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator perbankan Indonesia, juga dituntut untuk selalu mengawasi serta mengatur usaha perbankan serta seluruh tindakan pengurus bank dalam hal ini direksi sebagai pengurus harian, khususnya dalam hal penyaluran kredit bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa regulator sebagai pencipta peraturan, diharapkan untuk terus memperketat peraturan perbankan Indonesia, khusunya dalam usaha bank menyalurkan kredit; direksi bank diharapkan menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan benar agar terhindar dari tanggung jawab atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkannya kepada debitur, dimana dikemudian hari debitur tersebut mengalami kredit macet.

---

This thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee in the banking industry, specifically in the credit distribution. Banking has an important role in the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to run the micro and macro economy. In carrying out the role, banking experienced problems. The biggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots of discharge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a serious matter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent can also be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulated industry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributing credits, banking ought to be very cautious and correctly implement the right management risk Such action needs a long time to carry out, but at the same time banking has to move fast in their economic growth. This is a dilemmatic situation for the board of director. Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly Controls and regulates the banking business and every action taken by the management especially in credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The result of the research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, to strictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing banking credits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governance to avoid the responsibility of loss caused by insolvent."

"ABSTRAKDalam era globalisasi dimana kemajuan teknologi yang pesat telah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karenanya kemajuan teknologi harus disikapi dengan pendekatan yang rasional dan ilmiah. Hal ini termasuk penerapan teknologi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, dimana setiap hal perlu dicermati dengan kehatihatian yang serius. Karena jika tidak dampaknya juga akan serius terhadap lingkungan hidup serta masa depan kehidupan manusia.^ Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi Rekayasa genetika yang gencar dikembangkan seiring dengan pesatnya perdagangan lintas batas Negara.Produk Rekayasa genetika dianggap mampu meningkatkan produktivitas hasil yang diperoleh, meningkatkan kualitas pangan dan tentu saja menghemat biaya produksi. Namun ditengah gembar-gembor keunggulan produk Rekayasa genetika, muncul opini yang berkembang bahwa produk Rekayasa genetika ini banyak dampak negatifnya antara lain menimbulkan gangguan ekosistem dalam lingkungan hidup, ancaman terhadap kesehatan manusia,hewan dan tanaman serta yang tak kalah penting adalah merusak keanekaragaman hayati yang ada.Meski sampai saat ini belum satupun pengkajian yang valid membahas hal tersebut, namun ada hal penting yang harus segera dilakukan yakni memberitahukan pada Konsumen produk apa yang mereka gunakan. Hal ini menjadi suatu tindakan yang minimal untuk melindungi Konsumen agar dapat memilih, karenanya pelabelan adalah suatu yang sangat penting mengingat Konsumen sebagai unsur terpenting dalam perdagangan terutama dalam perdagangan lintas batas."

"ABSTRACTThis thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee inthe banking industry, specifically in the crcdit distribution. Banking has an important rolein the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to runthe micro and macro economy. In carrying out the role, banking experienced problems.The biggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots ofdischarge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a seriousmatter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent canalso be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulatedindustry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributingcredits, banking ought to be very cautious and correctly implement the right managementrisk Such action needs a long time to carry out, but at the same time banking has to movefast in their economic growth. This is a dilemmatic situation for the board of director.Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly controlsand regulates the banking business and every action taken by the management especiallyin credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The result ofthe research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, tostrictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing bankingcredits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governanceto avoid the responsibility of loss caused by insolvent."

"Transaksi melalui e-commerce lintas negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional, hal tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat selaku konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan seperti karena informasi produk yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) telah mengatur mengenai transaksi melalui e-commerce baik dalam negeri dan luar negeri tetapi undang-undang tersebut hanya terbatas pada e-commerce luar negeri yang memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai referensi bagi konsumen mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang bertransaksi jual beli melalui e-commerce luar negeri yang tidak memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

---

Transactions through cross-border e-commerce have different characteristics from conventional buying and selling, this certainly provides an opportunity for business actors to seek profit by harming the community as consumers. In practice, consumers are often the aggrieved parties, such as product information that does not match the actual goods. Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (PP PMSE) has regulated transactions through e-commerce both domestically and abroad but the law is only limited to overseas e-commerce that has representatives (branch offices) in Indonesia. The purpose of this paper is as a reference for consumers regarding the protection provided to consumers who transact buying and selling through e-commerce abroad who do not have representatives (branch offices) in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a comparative approach."

"Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya perluasan definisi perjanjian dalam UU Persaingan Usaha agar dapat memperkuat usaha perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana sejalan dengan tujuan dasar UU Persaingan Usaha itu sendiri dan dalam memutuskan suatu perkara persaingan usaha, Majelis Komisi perlu pula mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap konsumen akhir.

---

The focus of this study is to discuss about the Commission for the Supervision of Business Competition Decision related to Triple Play Indihome service viewed from law of consumer protective aspect. This research is analytic descriptive. The researcher suggest there should be an extension of the definition of agreement in the business competition law in order to strengthen consumer protection business in Indonesia as well as the basic objectives of the business competition law itself and in deciding a business competition case, the Commission Panel should also consider the interests and legal protection of the final consumer."

"Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari analisis 7 (tujuh) putusan, mayoritas hakim menolak permohonan keberatan pemohon, karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan. Debitur telah wanprestasi, menurut hakim wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan BPSK. Selain itu, terhadap beberapa putusan hakim tidak menerapkan hukum dengan baik, hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, dimana para pihak telah sepakat menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dikatakan bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan akibat ingkar janji/wanprestasi karena UUPK tidak menentukan batas-batas sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, sepanjang terkait dengan sengketa atas peredaran barang dan jasa. Seharusnya, pemerintah merevisi pasal di UUPK terkait sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, agar tidak terjadi disharmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Hakim sbelum menjatuhkan putusan sebaiknya membuat pertimbangan hukum dengan benar dan bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan.

---

The Dispute Settlement Board (BPSK) in carrying out consumer dispute resolution in the financial services sector. This type of juridical normative research with Socio Legal Research. After the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) through the Financial Services Authority Regulation (POJK) in the financial services sector, as mandated by the OJK which is based on the Financial Services Authority Law, it does not diminish the authority of BPSK in carrying out dispute resolution in the financial services sector, by choice. on which institution is used in dispute resolution, either BPSK or LAPS is a voluntary choice of the parties and on the agreement of the parties in dispute. From the analysis of the 7 (seven) decisions, the majority of judges rejected the petitioner for objection, because there was a legal relationship in the form of a financing agreement. The debtor has defaulted, according to the judge, default is the authority of the General Court, not BPSK. In addition, for several judges' decisions that did not apply the law properly, the judges were inconsistent in making decisions, where the parties had agreed to determine the choice of dispute settlement institutions, but the judges in their legal considerations did not include these considerations. Therefore, it is said that BPSK has the authority to handle disputes in the financial services sector due to broken promises /or defaults because the UUPK does not determine the boundaries of what disputes are the authority of BPSK, as long as they are linked to disputes over the circulation of goods and services. The government should have revised the articles in the UUPK regarding any disputes that fall under the authority of BPSK, so that there is no disharmony with existing laws. Before making a decision, the judge should make proper legal considerations and be consistent in making the decision."