Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan membahas tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dalam meningkatkan Laporan Keuangan, baik persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan hambatan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Manajemen Peudidikan Dasar dan Menengab sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) yaitu salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catalan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon-1. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) dapat dengan lebih transparansi dan akuntabel dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Eselon I berupa Leporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan adanya ketidakefisienan proses internal khususnya dalam kredit yang diberikan di sektor SME di PT X dengan menggunakan McKinseys 7S Model. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan instrument penelitian berupa wawancara kepada staf dan manajer di PT X. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumen terkait proses kredit). Metode analisis yang digunakan adalah content analysis untuk menganalisis wawancara yang telah dilakukan dan descriptive analysis untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai proses pemberian kredit di PT X. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh PT X yaitu dari sisi karyawan, aplikasi, prosedur, dan proses. Dari sisi karyawan, permasalahan utama adalah terkait dengan KPI. Dari sisi aplikasi, permasalahan utama adalah terkait dengan tidak terintegrasinya aplikasi yang ada. Dari sisi prosedur, permasalahan utama adalah terkait dengan ketidakseragaman dalam menjalankan prosedur yang ada. Terakhir, dari sisi proses, permasalahan utama adalah banyaknya proses manual yang terjadi. Untuk itu, PT X harus merancang strategi yang lebih kuat utamanya terkait dengan penggunaan teknologi sehingga PT X dapat menghadapi persaingan yang ada di pasar. Selain itu, sistem kerja yang ada di PT X harus sejalan dengan strategi yang digunakan, sehingga sistem yang ada ini dapat mendukung implementasi atas strategi yang digunakan.

---

The purpose of this study is to provide recommendations related to credit processing sistem for SME sector in PT X using McKinseys 7S Model.This case study used qualitative method with interview as a research instrument to staff and manager in PT X. Data used in this study are both primary data (interview and observation) and secondary data (loan documents). Analytical method used in this study was content analysis to analyse the interview and descriptive analysis to describe the general loan process in PT X. The result from this study is that there are four main problem in PT X namely staff, application, procedure, and process. In terms of employee, the main problem is related to KPI. In terms of application, the main problem is related to the non-integration of existing applications. In terms of procedures, the main problem is related to non-uniformity in carrying out existing procedures. Finally, in terms of process, the main problem is the number of manual processes that occur. For this reason, PT X must design a stronger strategy mainly related to the use of technology so that PT X can face competition in the market. In addition, the work system in PT X must be in line with the strategy used, so that the existing system can support the implementation of the strategies used.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendorong organisasi mewujudkan Tata Kelola TI yang Baik (Good IT Governance) dengan menunjukkan area prioritas yang harus diperbaiki oleh manajemen dan mengusulkan program kerja pada Inspektorat Utama. Obyek penelitian adalah BPS, selaku entitas dimana proses bisnisnya menggunakan tehnologi informasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif dengan memberikan analisa gambaran audit dan peranan audit internal dalam mewujudkan tata kelola yang baik . Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi antara penilaian COBIT 5 dengan hasil audit BPK. Sehingga atas kondisi tersebut peneliti memberikan saran kepada manajemen untuk menyusun rencana aksi dalam menindaklanjuti audit sekaligus memperbaiki tata kelolanya dan program kerja kepada Inspektorat Utama untuk mendorong organisasi menjalankan tugas dan fungsinya yang akhirnya berdampak pada terwujudnya Tata Kelola TI yang baik. ......This study aims to encourage organizations for implementing IT Governance through the priority areas for improvement by management and propose working plan for Internal Auditor. The research object is Statistic Indonesia (Badan Pusat Statistik), as an entity where the business process using information technology is inevitable. This research is qualitative with descriptive analysis by giving description audit information system and role of internal audit to supporting IT Governance. The results show that Statistic Indonesia (BPS) has generally shows unclear commitment in IT governance implementation based on the COBIT 5 framework. In addition, there is a correlation between assessments COBIT 5 with audit information system, which audit finding likely related to weakness of domain apply no fully base on COBIT 5. This research aims to recommend management to improving governance and optimizing internal control. to support IT Governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan untuk menganalisis apakah pengendalian intern atas piutang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dengan menggunakan purposive technique, dan dengan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan empat jenis piutang PNBP yaitu piutang Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi, piutang Tarif Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, piutang Biaya Hak Penyelenggaraan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, serta Biaya Hak Penyelenggaraan Izin Pita Frekuensi Radio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan pengendalian intern yang selama ini berjalan belum cukup memadai. Oleh karena itu masih diperlukan beberapa perbaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan piutangnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan kekayaan publik.

---

ABSTRACT
This study is aimed to analyze whether the management of accounts receivable in the Ministry of Communications and Information Technology has been implemented in accordance with the best practices receivable management and to analyze whether internal control over these receivables have been implemented effectively in accordance with Government Regulation No. 60, 2008. The method used is qualitative research with research instruments are observation, interviews using purposive technique, and with the analysis of the documentation which is owned by the Ministry of Communications and Information Technology. This research was conducted on four types of accounts receivable management of non tax revenues, they are Cost of Providing Telecommunication Rights, Receivables Rates Contributions Universal Service Obligations Universal Service Obligation, Rights Fees Receivable Provision for Radio Frequency Radio Station License and Operation License Fee of Radio Frequency Band. The results of this study indicate management of receivable at the Ministry of Communications and Information has not been carried out in accordance with best practices receivable management and internal control during this run has not been sufficient. Therefore, it still needed some improvements by the Ministry of Communications and Information Technology in the management of their receivables as a form of accountability of the management of public wealth.

Abstrak :
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja peneliti serta pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, locus of control dan persepsi inovasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Pengujian hipotesis ini mengunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Setelah data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda ditemukan 4 hipotesis ditolak dan 1 hipotesis diterima. Hipotesis yang diterima adalah variabel locus of control dapat menjadi variabel moderating terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. ......The aim of this study is to analyze the effect of Organization Commitment, Organization Culture, Locus of Control, and Perception of Innovation to Budget participation and Researcher Performance Relationship in National Institute of Health Research and Development. Testing this hypotesises uses primary data that collected by spreading the questionnaire. Data were analyzed by using multiple linier regression method. The result of statistical test provided is that: one hypothesis (H4) was accepted and 4 hypoteses (H1, H2, H3, and H5) was rejected. It was locus of control that can be accepted as moderating variabel in the budget participation and researcher performance relationship.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedekatan pelaporan pemerintah daerah dengan kerangka kerja integrated reporting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisa isi berdasarkan indeks pengungkapan sebagaimana penelitian Tudor (2016). Laporan yang menjadi objek analisis adalah LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama ini secara umum belum mendekati kerangka kerja integrated reporting. Disamping itu laporan selama ini belum menjadikan penciptaan nilai yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja integrated reporting menjadi hal yang utama dengan masih ada beberapa item dari penciptaan nilai yang sama sekali belum masuk dalam laporan laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah. ......This study aims to analyze the closeness of local government reporting with an integrated reporting framework. The research method used in this research is qualitative method with content analysis based on disclosure index as Tudor research (2016). The reports that are the object of analysis are LKPJ, LPPD, LAKIP and Local Government Financial Reports. The result of this research is report made by local government generally not yet approaching integrated reporting framework. Besides, the report has not made value creation which is an important part of the integrated reporting framework to be the main things with there are still some items of value creation that have not been included in the reports made by the local government.

Abstrak :
Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menjadi swakelola, dasar penganggaran dana kompensasi yang dianggarkan setiap bulannya tidak lagi menggunakan prosentase dari biaya pengolahan sampah yang dibayarkan kepada pihak swasta. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sebagai dasar penganggaran dana kompensasi yang baru. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mencari dasar penganggaran dana kompensasi yang lebih menggambarkan nilai kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Metode survei dilakukan untuk mengetahui kesediaan masyarakat terhadap besaran dana kompensasi yang ingin mereka terima (willingness to accept) sebagai akibat kerusakan lingkungan. Hasil survei menunjukkan bahwa dana kompensasi yang mereka terima saat ini masih dibawah kerugian akibat kerusakan lingkungan, mengingat perbaikan untuk kerusakan lingkungan belum tangani secara komprehensif dan dampaknya masih harus mereka terima dalam jangka panjang. Selama belum ada perbaikan lingkungan yang signifikan, hasil analisis willingness to accept pada penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penganggaran bagi dana kompensasi. ......Since the Provincial Government of Jakarta takes over waste management activities in Bantargebang Integrated Waste Disposal Site (TPST) and makes it self-managed, the budgeting for monthly compensation funds is no longer based on the percentage of waste management fee paid to the private operator. It is therefore required a formula as the new basis for compensation funds budgeting. This study aims to seek a compensation funds budgeting basis that better reflects the loss value experienced by the community. A survey method is conducted to find out the people's willingness to accept the amount of funds they wish to receive to compensate the environmental damage. The survey results indicate that the compensation they receive is still under the value of loss from environmental damage, given the environmental damage that has not been fixed comprehensively and the long-term impact they will have to face. As long as there is no significant environmental improvement, the willingness to accept analysed in this study can be used as the basis for compensation funds budgeting.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan serta penghapusan aset lain-lain dan membuat usulan kebijakan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penghambat penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah tidak ada kebijakan pengamanan dan penyimpanannya, terbatasnya gudang, kurangnya perhatian serta kurangnya SDM yang memadai. Sedangkan faktor penghambat penghapusan aset lain-lain adalah SOP tidak ditetapkan, kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, lemahnya koordinasi, dan kondisi bawaan masa lalu. Usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah membuat SOP penyimpanan dan pengamanan, membuat standar penyimpanan dan pengamanan, mengoptimalkan fungsi gudang dan menunjuk petugas khusus. Sedangkan usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penghapusan di antaranya menetapkan SOP, memperjelas kewenangan Bidang Aset selaku PPBD, pembinaan secara berkala dan validasi fisik dan data aset lain-lain.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the obstacles of storage, security and other assets disposal implementation and make improvements in the form of policy proposals to resolve it. This research is using qualitative method with case study approach. The research conclude that the obstacles of storage and security implementation are the absence of a policy to regulate the storage and security, inadequacy of storage facilities, lack of attention to security and storage and inadequacy of human resources. While, the obstacles of other assets disposal implementation are the absence of a written standard operational procedure, inadequacy of human resource, lack of coordination between the parties involved and the history of older other assets. The policy proposals to resolve the storage and security problems of other assets are making storage and security policy, making storage and security strategy, optimization storage facilities and appoint a special officer. While, the policy proposals to resolve other assets disposal are issuing and assign a written disposal SOP, assure the authority of Assets Department as PPBD, workshop periodically and validating data between the physical and data record.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan Review laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal dengan Standar Review, mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Review, serta merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas review. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa review yang dilakukan Itjen telah berpedoman pada Standar Review, namun masih terdapat kelemahan di setiap tahapannya. Hasil identifikasi terhadap hambatan internal organisasi paling utama adalah kompetensi pereviu yang belum merata, belum dilaksanakannya review pada tingkat Satuan Kerja, serta belum adanya pedoman kegiatan review. Hambatan dari luar organisasi adalah kurangnya komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola keuangan di tingkat satker, dan manajemen waktu unit penyusun laporan keuangan. Upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pereviu melalui pelatihan, menyusun pedoman khusus pelaksanaan review, meningkatkan komitmen pimpinan, serta meningkatkan kompetensi petugas Satker.

---

ABSTRACT The aim of this study is to analyze the conformity of the review of financial statement by Inspectorate General IG with Review Standards, identify some constrains that affecting the practice, and formulate the attempts that improve the quality of the review. This research is a descriptive qualitative with case study approach. This research concludes that the review of financial statement done by IG has been actually grounded in Standard, although there are several weaknesses in each stage. The main identifications of internal constraints are the uneven competence of reviewers, the delay of reviewing activities in the level of Satker, and the absence of guidance for reviewing activities. The constraints from outside organization are the lack of leaders rsquo commitment, the lack of employees rsquo competences on financial management in the level of Satker, and the time management between each unit of organizers. Some attempts to overcome the constraints, which are by increasing the competence of reviewers through well structured trainings, draw up a guidance for review activities, embedding the leader 39 s rsquo commitment, advancing the competence of employees in every unit.

Abstrak :
ABSTRAK Program latihan coping with stress merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan jiwa remaja berbasis komunitas yang dilaksanakan di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang pengaruh Program latihan coping with stress terhadap risiko bunuh diri pada remaja di SMP Kasih kota Depok. Desain penelitian adalah ?Quasi experimental pre-post test with control group?. Teknik Sampel adalah purposive sampling. Besar sampel untuk kelompok intervensi dan kelompok non intervensi masing-masing berjumlah 28 orang yang dibagi dengan teknik simple random sampling. Resiko bunuh diri pada remaja diukur dengan menggunakan Adolesence Depression Rating Scale (ADRS) kemudian dianalisis menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan penurunan risiko bunuh diri lebih besar secara bermakna pada kelompok remaja yang dilatih dibandingkan dengan kelompok yang tidak dilatih (p-value<0,05). Program latihan coping with stress pada remaja, direkomendasikan untuk dilakukan pada tatanan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat sebagai bentuk pelayanan kesehatan jiwa berbasis sekolah.

---

ABSTRACT Coping with stress exercise program is one form of mental health services, community-based youth held at the school. The purpose of this study is to get a view of the influence of coping with stress exercise program against the risk of suicide among adolescents in junior high school love of Depok. Design research is a "Quasi-experimental pre-post test with control group." The sample is a cluster sampling technique with a sample size of 56 junior high school adolescent students. This program aims to train youth to have self-defense capability so that when the stress remains at a low level without destructive behavior. Risk of suicide in adolescents measured by using Adolesence Depression Rating Scale (ADRS) and then analyzed using statistics. The results showed a reduced risk of suicide significantly in the group of teenagers who were trained compared with those who were not trained (p-value <0.05). Coping with stress exercise program in adolescents, it is recommended to be done in order for mental health services in the community as a form of school-based mental health services.