Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Azizah Amatullah Fitri, author
Tanggung Jawab Keperdataan dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby) = Civil Liability and Legal Sanctions Against Acts of a Notary Who Makes a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization Without Knowledge of the Landowner (Study of District Court Decision Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/ PN.Sby)
Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vinadita Utari, author
Pembatalan pendirian perseroan terbatas yang didasarkan pemalsuan subjek hukum pemegang saham: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby = Cancellation of the establishment of a limited liability company based on falsification of legal subjects of shareholders: case study of the Surabaya District Court Decision number 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby
Tesis ini membahas mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesional terhadap klien yang membuat akta pendirian perseroan. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat itikad tidak baik dari klien yang datang menghadap dan memperlihatkan identitas palsu kepada Notaris. Identitas tersebut adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri, author
Analisis Tanggung Jawab Penjual yang Menunjuk Pihak Ketiga untuk Menerima Pembayaran Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 PK/Pdt/2018 Tahun 2018 = Analysis of Seller Responsibilities who Appoints a Third Party to Receive Payments Related to the Decision of the Supreme Court Number 180 PK/Pdt/2018 in 2018.
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tanggung jawab penjual yang menunjuk pihak ketiga sebagai makelar atau perantara penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran dari pembeli dalam transaksi jual beli tanah terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 PK/Pdt/2018 Tahun 2018. Pada saat ini, terdapat transaksi jual beli tanah yang mellibatkan perantara atau pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Almansyah, author
Tanggung Jawab Notaris Atas Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022) = Notary's Responsibility for Cancellation Deed of the Statement of General Meeting of Shareholders Due to Unlawful Acts (Study of Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rafi, author
Manipulasi Modal Disetor Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Perseroan Dan Tanggung Jawab Notaris (Studi Terhadap PT. FTL Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat) = Manipulation Of Paid-up Capital In The Establishment Of A Limited Liability Company By The Company Founder And Notary's Responsibility (Study Of PT. FTL In Padang City, West Sumatra Province)
Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ritonga, Nabila Syafitri, author
Tanggung Jawab Notaris Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terkait Penambahan Modal Dasar Tanpa Adanya Permohonan Persetujuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus PT X Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung) = Responsibilities Of A Notary For Amendments To The Articles Of Association Of A Limited Liability Company Regarding Additional Authorized Capital Without Requesting Approval From The Minister Of Law And Human Rights (Case Study Of PT X In Bandar Lampung)
Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syarifah Desi Putriani Ramadhanty, author
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penundaan Pembuatan Akta Yang Diminta Oleh Penghadap (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853 K/Pdt/2019) = Responsibility Of The Notary For Delay In Making The Deed Requested By The Appearance ((Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853 K/Pdt/2019)
Notaris semestinya membuat akta autentik untuk semua perbuatan dan perjanjian yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sepanjang syarat subjektif dan objektif dari perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipenuhi. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853K/Pdt/2019 ditemukan bahwa notaris menunda bahkan menolak pembuatan akta dengan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zerlina Jihan Deavinsa, author
Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol sebagai Tergugat dalam Penyelesaian Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Pemberi Protokol (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/PDT/2020) = Legal Protection for Notary Protocol Receiver as Defendant in Dispute Settlement Related to Deeds Made by the Protocol Giver (Study of Supreme Court Decision Number 1196 K/PDT/2020)
Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fara Deinara Dewantoro, author
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara Di Bawah Tangan Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 208/Pdt.G/2019/PN. Tjk) = Responsibilities of a Notary in Making The Deed of Statement of Meeting Resolution based on legally invalid under hands Minutes of Meeting (Case Study: Court Decision Number 208/Pdt.G/2019/PN. Tjk)
Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Aulia, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Hibah Palsu serta Peran Majelis Pembina Pengawas Daerah terhadap Penanggulangan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN = Responsibilities of Land Deed Making Officials for Making False Grant Deeds and the Role of the Regional Supervisory Board of Trustees in Overcoming Violations Committed by Land Deed Making Officials in Pekanbaru. (Case Study Decision Number 34/G/2020/PTU
Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>