Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini berusaha melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap timbulan sampah yang merepresentasikan kualitas lingkungan. Dengan menggunakan data timbulan sampah dari tahun 2017-2020 di level kabupaten-kota, data PDRB dan data pekerja sektor formal yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dengan model fixed effect dan metode regresi data panel. Ditemukan bahwa pada proksi presentase pekerja formal maupun PDRB per kapita tidak memengaruhi timbulan sampah secara signifikan, namun pada jenis sampah makanan di Pulau Jawa, PDRB secara positif dan signifikan memengaruhi timbulan sampah tersebut juga ditemukan kesesuaian dengan teori Waste Kuznet Curve pada kasus sampah makanan. Sedangkan dari segi keberadaan kebijakan, Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (JAKSTRADA) secara statistik signifikan dalam mengurangi jenis timbulan sampah plastik pada daerah yang memiliki kebijakan pembatasan kantong plastik sekali pakai. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah dalam pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat kurang dari segi kehadiran regulasi dan maupun penegakannya. Untuk itu diperlukan insentif dan disinsentif dari pemerintah sebagai penggerak awal agar produsen dan konsumen bersedia mengubah sistem pengelolaan sampahnya.

---

This study seeks to see the impact of economic growth on waste generation, representing the environment's quality. This study uses waste generation data, GRDP data, and formal sector workers from 2017-2020 at the district-city level obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia), with a fixed-effect model and panel data regression methods. It was found that the proxies for the percentage of formal workers and GRDP per capita did not significantly affect waste generation, but for the type of food waste on Java Island, GRDP per capita positively and significantly affected the waste generation. Meanwhile, regarding the existence of policies, Regional Policies and Strategies in Waste Management (JAKSTRADA) are statistically significant in reducing the type of plastic waste generation in areas with a policy of limiting single-use plastic bags. From this study, we can conclude that the government's commitment to waste management in Indonesia is still lacking in the presence of regulations and their enforcement. For this reason, incentives and disincentives are needed from the government as an initial mover so that producers and consumers are willing to change their waste management system."

"Pilihan politik dan gejala polarisasi massa di Indonesia mungkin berhubungan dengan perilaku masyarakat dan persepsi risiko mereka. Kami ingin mengetahui hubungan tersebut melalui studi kombinasi regresi panel dan OLS yang menguji dampak indikator hasil pemilihan presiden tahun 2019 terhadap hasil pencarian beberapa kata kunci via mesin pencari Google yang merepresentasikan persepsi risiko. Studi kami menemukan bahwa perolehan suaraJokowi pada pemilu 2019 berasosiasi secara signifikan dengan persepsi risiko masyarakat selama awal pandemi Covid-19. Estimasi kata kunci yang berkaitan dengan corona, bantuan sosial, dan PSBB melalui kontrol kasus Covid-19 menunjukan provinsi dengan pangsa suara Jokowi semakin tinggi berhubungan dengan pencarian informasi masyarakat yang semakin rendah. Seiring waktu, hasil estimasi lain terkait kata kunci vaksinasi justru menunjukan hubungan positif dimana provinsi dengan pangsa suara Jokowi yang semakin tinggi berhubungan dengan pencarian masyarakat yang juga semakin tinggi. Sedangkan hasil regresi untuk perubahan kunjungan tidak esensial dan kata kunci yang terkait dengan kondisi ekonomi memberikan hasil yang tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pilihan politik mungkin signifikan dalam membentuk persepsi risiko awal individu yang mempengaruhi reaksi mereka terkait kebijakan selama krisis kesehatan dan ekonomi yang tidak terduga.

---

Political choice and the mass polarisation symptoms in Indonesia may be related to mass behavior and risk perception. We want to estimate its association through a combination of panel regression and OLS studies that examine the impact of the 2019 presidential election (pilpres) on the search results of several keywords via the Google search engine representing risk perception. Our study found that Jokowi's vote gains in the 2019 elections were significantly associated with public risk perceptions during the early Covid-19 pandemic. Each keyword estimations related to corona, social assistance (bansos), and PSBB through covid-19 case-control show that provinces with a higher share of Jokowi's vote are associated with lower public information searches. Over time, the estimation result related to the keyword vaccination showed a positive relationship. The province with a higher share of Jokowi's vote was related to the higher search for the society. At the same time, regression for non-essential visits and keywords related to economic conditions give insignificant results. These findings suggest that political choices may significantly shape individuals' initial risk perceptions, influencing their issues and policy-related reactions during unexpected health and economic crises"

"Tesis ini menganalisis pengaruh pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap kinerja usaha dan kesejahteraan debiturnya. Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro lapis terbawah serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Konsep awal pembiayaan UMi merupakan hasil penelitian unggulan UI tahun 2009 yang hibahnya dimenangkan oleh Ibu Nining I. Soesilo yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Usaha Mikro Kecil (UKMC) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pembiayaan UMi mengadopsi konsep grameen bank yakni menyediakan pinjaman, tanpa agunan bagi skema pinjaman kelompok, dan pendampingan secara rutin bagi debiturnya. Kinerja usaha diukur dengan penjualan, profit, dan aset usaha. Sedangkan kesejahteraan diukur mengunakan konsumsi per minggu per kpaita. Penelitian ini menggunakan data hasil survey keekonomian debitur yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square, diperoleh hasil bahwa pembiayaan UMi berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Menurut penelitian sebelumnya, variabel mikrokredit, dalam hal ini pembiayaan UMi, berpotensi endogen. Oleh karena itu, estimasi dilakukan menggunakan instrumental variabel. Hasil estimasi IV menunjukkan program pembiayaan UMi beraosiasi positif terhadap penjualan dan profit pada masa awal pembiayaan UMi. Namun, pembiayaan UMi tidak berpengaruh terhadap aset usaha dan konsumsi. Selain itu dianalisis pula pengaruh pembiayaan UMi beradasrkan gender dan lokasi responden.

---

This thesis analyzes the effect of the Ultra Micro (UMi) lending program on business performance and debtor welfare. UMi financing aims to provide easy and fast financing facilities for the lowest-tier micro-enterprises and increase the number of entrepreneurs facilitated by the government. The initial concept of UMi financing was the result of UI's flagship research in 2009, whose grant was won by Mrs. Nining I. Soesilo. The UMi lending program adopts the Grameen bank concept, namely providing loans without collateral for group loan schemes and regular assistance for debtors. Business performance is measured by sales, profit, and business assets. While welfare is measured using weekly consumption per capita. This study uses data from the debtor's economic survey conducted by the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance. The Ordinary Least Square results show that UMi financing has a positive effect on business performance but does not affect household consumption. According to previous research, microcredit variables, in this case, UMi, are potentially endogenous. Therefore, the estimation was carried out using the instrumental variables. The result of IV estimation shows that the UMi financing program is positively associated with sales and profits during the initial period of UMi financing. However, UMi financing has no effect on business and consumption assets. In addition, the influence of UMi financing was also analyzed based on the gender and location of the respondents."

"Industrialization is crucial for economic development. The global value chain (GVC) offers developing countries a path to advance their industrial sectors. Despite natural resources being vital for industry, the resource curse suggests that countries rich in resources often experience slower economic growth. This study examines the impact of natural resources and human capital on GVC participation and domestic manufacturing, using data from OECD countries, applicants, and China, India, Vietnam as examples for emerging markets from 1995-2020. Results indicate that both natural resources and human capital positively influence GVC participation and domestic production, though the link between human capital and GVC is non significant. Subsample analysis of tropical and non-tropical countries shows positive results towards both dependent variables, but not statistically significant one for the relationship between natural resources with industrialization in non-tropical regions, while human capital has contrasting results where it is negative in tropical and positive in non-tropical countries. In summary, a proper natural resource management and improving human capital quality is essential can help to boost country industrialization, with a focus on channelling skilled labour into the manufacturing sector if the government focus is improving industrial sector.

---

Industrialisasi merupakan hal yang krusial untuk pembangunan ekonomi. Global Value Chain (GVC) membuka jalan bagi negara berkembang unutk memajukan sektor industrinya. Walau sumber daya alam merupakan salah satu factor utama di industri, fenomena kutukan sumber day alam menunjukkan bahwa negara yang kaya di SDA cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih lambat. Studi ini akan melihat dampak dari sumber daya alam dan manusia terhadap partisipasi GVC dan manufaktur domestik, menggunakan data dari negara anggota OECD dan pelamarnya kini serta Tiongkok, India, dan Vietnam sebagai perwakilan emerging markets dari tahun 1995-2020. Hasil menunjukkan baik SDA dan SDM berdampak positif terhadap partisipasi GVC dan produksi domestik, walau hubungan antara HDI dan GVC tidak signifikan secara statistic. Analisis subsampel antara negara tropis dan non-tropis menunjukkan hubungan positif di variabel NRR terhadap kedua variabel dependen walau tidak signifikan di daerah non-tropis Variabel HDI memiliki hasil yang kontras di mana ditemukan hubungan negatif di negara tropis dan positif di non-tropis. Kesimpulan yang diperoleh adalah, manajemen SDA yang baik dan peningkatan kualitas SDM adalah hal yang esensial untuk meningkatkan industrialisasi suatu negara, dan fokus untuk mengarahkan pekerja yang berkualitas ke sektor manufaktur juga menjadi hal penting jika fokus utama pemerintah adalah peningkatan sektor industri."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Dana Desa terhadap akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan Indonesia. Menggunakan metode Difference-in-Differences dengan intensitas perlakuan, penelitian ini mengevaluasi data dari 64.477 desa pada periode 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ini mengindikasikan prioritas penggunaan dana yang bervariasi di setiap desa. Sebaliknya, Dana Desa secara signifikan meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Dana Desa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan jumlah Poskesdes di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. Selain itu, peningkatan Dana Desa berkontribusi pada pengurangan jumlah kematian yang diakibatkan oleh kasus demam berdarah di desa-desa, dengan dampak paling besar terlihat di desa berkembang. Studi ini menyimpulkan bahwa Dana Desa lebih efektif dalam mendukung infrastruktur kesehatan daripada pendidikan di tingkat desa. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pemahaman kebijakan pembangunan pedesaan dengan menekankan pentingnya perencanaan alokasi dana. pemahaman ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dengan pemenuhan akses layanan dasar yang merata di seluruh wilayah pedesaan serta mendukung visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

---

This study examines the impact of Village Fund policies on access to education and healthcare in rural regions of Indonesia. Utilizing the Difference-in-Differences methodology with treatment intensity, this research evaluates data from 64,477 villages spanning the years 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, and 2021. The results reveal that the allocation of Village Funds does not significantly enhance educational facilities, such as early childhood education (PAUD). This finding suggests that the priority of fund utilization differs among villages. Conversely, Village Funds markedly improve health infrastructure, as exemplified by the enhancement of Village Health Posts (Poskesdes). The Village Funds are critical in increasing the number of Poskesdes in areas classified

as very underdeveloped, underdeveloped, and developing. Furthermore, increased allocations of Village Funds have led to decreased mortality rates attributed to dengue fever in rural communities, with the most significant impact observed in developing villages. This study concludes that Village Funds are comparatively more effective in strengthening health infrastructure than educational initiatives at the village level. These findings contribute to understanding rural development policy by underscoring the critical importance of budget allocation planning. This understanding is vital for enhancing the quality of life by ensuring equitable access to fundamental services across rural areas and supporting the government's vision to build Indonesia from the periphery."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya politisi perempuan di tingkat kabupaten/kota berasosiasi dengan alokasi belanja kesejahteraan sosial. Metode regresi digunakan dalam penelitian ini dengan sampel berjumlah 538 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa representasi perempuan di DPRD Kabupaten/Kota tidak berpengaruh secara statistik. Sementara itu, keterkaitan politisi perempuan yang menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota dengan alokasi anggaran belanja untuk kesejahteraan sosial tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5% maupun 10%. Kedua hasil tersebut membuktikan hipotesis bahwa tidak ada keterkaitan antara representasi perempuan baik sebagai legislator maupun sebagai kepala daerah di Indonesia dengan kebijakan alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial. Pentingnya meningkatkan representasi politisi perempuan di kabupaten/kota sesuai dengan regulasi politik dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

The study aimed at statistically analyzing whether the presence of female politicians at the district or city level was associated with the allocation of social welfare spending. The regression method was applied with a sample of 538 districts/cities from 34 provinces in Indonesia. The results prove that there is no statistical effect on the representation of women in the district or municipal DPRD parliament. Likewise, there is no statistical significance on the association between female politicians who served as Mayors or Deputy Mayors with social welfare’s budgeting, with 5% or 10% confidence levels. The two results prove the study hypothesis that there is no association between the representation of women in local parliaments and executives in Indonesia with budget allocation policies for social welfare. It is crucial to rise the number of politician representatives in regional level as per political regulations and SDG."

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"Studi ini menganalisis hubungan atau pengaruh beberapa karakteristik individu, rumah tangga dan wirausaha terhadap kemungkinan wirausaha menggunakan pembayaran digital. Alternatif metode pembayaran digital seperti internet atau mobile banking, e-money, e-wallet dan lain-lain menawarkan solusi untuk menjadikan transaksi lebih cepat, murah dan aman. Namun, laporan statistik menunjukkan bahwa literasi pembayaran digital pelaku usaha di Indonesia masih rendah. Dengan mengolah dan menganalisis beberapa variabel karakteristik individu, rumah tangga, dan wirausaha dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Indonesia (DEHS) 2020 oleh Bank Dunia, hasil estimasi Model Probabilitas Linier (LPM) dan metode Probit dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wirausaha yang lulusan perguruan tinggi, kelompok usia 41 sd. 50 tahun dan 51 hingga 60 tahun, berlokasi di Pulau Jawa, telah terdaftar di otoritas dan menggunakan media sosial untuk penjualan, memiliki kemungkinan lebih tinggi menggunakan pembayaran digital jika dibandingkan dengan pengusaha yang bukan lulusan perguruan tinggi, belum terdaftar, dan masih menggunakan cara penjualan konvensional. Studi tersebut juga menemukan bahwa untuk orang tua, kemungkinan penggunaan pembayaran digital menurun untuk beberapa kelompok umur, meskipun dengan tingkat pengaruh dan signifikansi yang berbeda-beda. 

---

This study analyzes the relationship or influence of several individual, household and entrepreneurial characteristics on the possibility of entrepreneurs using digital payments. Alternative digital payment methods such as internet or mobile banking, e-money, e-wallets, and others offer solutions to make transactions faster, cheaper, and more safe. However, statistical reports show that the digital payment literacy of business actors in Indonesia is still low. By processing and analyzing several individual, household, and entrepreneurial characteristic variables from the Indonesia Digital Economy Household Survey (DEHS) 2020 by World Bank, the estimation results of the Linear Probability Model (LPM) and Probit methods in this study show that entrepreneurs who are college graduates, age group 41 to.d. 50 years and 51 to 60 years, located on the Java Island, have registered with the authorities and use social media for sales, have a higher probability of using digital payments when compared to entrepreneurs who are not college graduates, have not been registered, and still use conventional methods of selling. The study also discovered that for older people, the probability of using digital payments decreased for several age groups, albeit with varying degrees of influence and significance."

"Pemerintah membuat kebijakan pembatasan pergerakan selama COVID-19, yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, terutama bagi UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM, diberikan insentif berupa KUR kepada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga saat pandemi dan mengetahui faktor heterogenitas rumah tangga. Metode OLS Regression digunakan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga selama COVID-19. Selain itu, jenis kelamin dan pendidikan penerima KUR memengaruhi pengeluaran rumah tangga akibat insentif ini.

---

During the COVID-19 pandemic, government policies restricting movement led to decreased demand for goods and services, especially affecting small and medium-sized enterprises (UMKM). To boost UMKM productivity, the government implemented the Kredit Usaha Rakyat (KUR), an incentive for UMKM owners. This research aimed to analyze whether providing KUR could increase household expenditure during the pandemic and explore heterogeneity factors in households. Using Ordinary Least Squares Regression (OLS Regression), the study found that KUR positively impacted household spending during COVID-19. Additionally, the gender and education level of KUR recipients influenced household expenditure."

"Di beberapa negara seperti halnya juga Indonesia tahun yang akan datang yakni 2024 adalah tahun pemilu. Di negara lain seperti Amerika Serikat, para calon presiden telah mengumumkan rencana mereka untuk mencalonkan diri seperti halnya dengan Indonesia. Namun berbeda dengan Indonesia di negara lain seperti Amerika Serikat, para kandidat telah mengumumkan juga beberapa program kerja mereka yang didasarkan oleh ideologi tertentu. Jika dibandingkan dengan Indonesia, para kandidat tanah air justru sibuk membangun koalisi yang didasarkan atas asas pragmatisme dan bukan ideologi. Karya tulis ini mencoba untuk mengetahui apakah di masa yang akan datang hal tersebut dapat berevolusi mengingat demografi yang berubah. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan kemungkinan perubahan politik yang dapat mendorong terjadinya perubahan prioritas perancangan kebijakan yang akan berujung pada perekonomian yang terdampak.

---

Election season is fast approaching in many parts of the world including Indonesia. Many candidates both nationally and internationally have thrown their hat in to the ring. In other countries, candidates in the race proffer agendas based upon a certain ideology. The same can’t be said about Indonesia, as candidates tend to not have an ideological framework rather it appears that pragmatism is prioritised. This paper attempts to preview an evolved political future prompted by a change in demographics. That evolution comes in the form of ideology based politics."