Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemacetan telah menjadi salah satu permasalahan utama di Jakarta. Sistem JakLingko merupakan inisiatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke penggunaan transportasi publik melalui pengintegrasian berbagai moda, baik secara fisik, informasi, dan moneter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan penerapan integrasi transportasi publik, baik integrasi fisik, informasi, dan moneter dalam Sistem JakLingko di Jakarta berdasarkan perspektif pengguna. Penelitian ini menggunakan empat kriteria evaluasi Dunn (2018) yaitu efektivitas, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan serta dikombinasikan menggunakan indikator integrasi fisik, informasi, dan moneter menurut Zimmerman & Fang (2015). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survei kepada 131 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa penerapan integrasi transportasi publik, baik integrasi fisik, informasi, dan moneter dalam Sistem Jaklingko di Jakarta telah sesuai dengan ukuran nilai efektivitas, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan demikian menunjukkan bahwa integrasi dalam Sistem JakLingko telah menyediakan layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penggunanya.

---

Congestion has become one of the main problems in Jakarta. The JakLingko system is an initiative taken by the Provincial Government of DKI Jakarta to attract people to switch to using public transportation through the integration of various modes, both physically, informationally, and monetarily. This study aims to analyze the success of the implementation of public transportation integration, both physical, informational, and monetary integration in the JakLingko System in Jakarta based on the user's perspective. This research uses Dunn's (2018) four evaluation criteria, which include effectiveness, equity, responsiveness, and appropriateness and is combined using indicators of physical, informational, and monetary integration according to Zimmerman & Fang (2015). The approach used in the research is a quantitative approach, using data collection techniques through surveys to 131 respondents. The results showed that the majority of respondents felt that the implementation of public transportation integration, both physical, information, and monetary integration in the Jaklingko System in Jakarta was in accordance with the measures of effectiveness, equality, responsiveness, and accuracy. Thus indicating that integration in the JakLingko System has provided appropriate services to meet the mobility needs of its users."

"Kecelakaan bus menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem transportasi darat, terutama di wilayah DKI Jakarta yang merupakan pusat mobilitas tinggi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan keselamatan, angka kecelakaan bus masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kecelakaan bus serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk meminimalisasi kecelakaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap sembilan narasumber dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, akademisi, dan praktisi transportasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) yang terdiri dari empat dimensi: unsafe acts, preconditions for unsafe acts, unsafe supervision, dan organizational influences. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan bus di DKI Jakarta didominasi oleh faktor kesalahan manusia, lemahnya pengawasan, dan pengaruh kelembagaan yang belum maksimal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan formulasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada analisis faktor manusia guna meningkatkan efektivitas upaya minimalisasi kecelakaan bus di DKI Jakarta.

---

Bus accidents are one of the serious problems in the land transportation system, especially in the DKI Jakarta area which is the center of high mobility in Indonesia. Although the government has issued various safety regulations and policies, the number of bus accidents still shows a worrying trend. This study aims to analyze the factors that cause bus accidents and formulate appropriate policies to minimize these accidents. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews with nine sources from the Ministry of Transportation, the Police, academics, and transportation practitioners. Data were analyzed using the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) approach consisting of four dimensions: unsafe acts, preconditions for unsafe acts, unsafe supervision, and organizational influences. The results of the study show that bus accidents in DKI Jakarta are dominated by human error factors, weak supervision, and less than optimal institutional influence. Based on these findings, the study recommends a more integrated policy formulation based on human factor analysis to increase the effectiveness of efforts to minimize bus accidents in DKI Jakarta."

"Penerapan Manajemen Talenta ASN menjadi opsi perubahan untuk mengatasi masalah kekosongan jabatan pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Capaian implementasi Manajemen Talenta ASN nasional yang belum optimal sehingga penilaian terhadap kesiapan instansi perlu dilakukan sebelum menerapkan Manajemen Talenta ASN secara penuh. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok untuk menerapkan Manajemen Talenta ASN dalam mendukung pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan post-positivist. Penelitian ini menggunakan teori Organizational Readiness for Change oleh Weiner (2009), mencakup dimensi change commitment dan change efficacy sebagai unsur analisis utama. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber kunci dan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan Manajemen Talenta ASN dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok belum cukup optimal untuk dapat menerapkan Manajemen Talenta ASN berdasarkan change commitment dan change efficacy. Data awal (baseline) pemetaan kompetensi ASN masih dalam tahap penyiapan menjadi kendala utama untuk memulai penggunaan sistem informasi Manajemen Talenta ASN yang sudah dibangun. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mempersempit cakupan analisis kesiapan organisasi dengan berfokus secara spesifik pada teknologi digital dan sistem informasi, yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyusunan kumpulan talenta terbaik (talent pools).

---

The implementation of Talent Management for Civil Servants (ASN) has emerged as a strategic alternative to address the issue leadership position vacancies in the filling of High Leadership Position (JPT). The suboptimal level of talent management implementation requires an assessment of the organizations’s readiness to implement talent management. This study aims to describe the organizational readiness of the Depok City Personnel and Human Resources Development Agency to implement ASN Talent Management in supporting the filling of High Leadership Positions (JPT) Pratama. This research is classified as descriptive research with a post-positivist approach. The study adopts the Organizational Readiness for Change theory by Weiner (2009), which emphasizes two core dimensions: change commitment and change efficacy. Data were collected through a qualitative method, including in-depth interviews with key informants and document analysis of policies related to ASN Talent Management and JPT filling. The findings reveal that organizational readiness of the Depok City Personnel and Human Resources Development Agency is not sufficient yet to implement ASN Talent Management. The main constraint lies in the unavailability of baseline data on ASN competency mapping, which is still under development, hindering the utilization of the existing talent management information system. Future research is recommended to narrow the scope of the analysis of organizational readiness by focusing specifically on digital technology and information system, which play a critical role in facilitating the preparation of talent management pools."

"Penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks masyarakat yang majemuk haruslah diselenggarakan secara setara. Namun, penyelenggaraan pelayanan yang setara tidak dirasakan oleh transpuan karena ketidakberdayaannya, yang diperparah oleh stigmatisasi dan diskriminasi, sehingga negara sering luput melihat keberadaan transpuan dan atribusi hak yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pelayanan publik inklusif dalam kerangka penciptaan nilai bersama pada proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan transpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan kualitatif yang menerapkan teori sebagai titik akhir. Hasil penelitian menawarkan kerangka penciptaan nilai bersama yang mempromosikan inklusivitas pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi transpuan yang terdiri dari prasyarat (syarat yang harus terpenuhi untuk memungkinkan penciptaan nilai bersama), alur berurutan, dan kunci keberhasilan. Prasyarat meliputi kebijakan dan program katalisator, jaringan yang menghubungkan antarpemangku kepentingan, dan pemahaman pemangku kepentingan. Alur berurutan meliputi pemetaan awal, berkomunikasi melalui jaringan eksisting, fasilitasi proses implementasi, perluasan pemangku kepentingan, pemetaan lanjutan, fasilitasi proses implementasi, dan penilaian program. Sementara itu, kunci keberhasilan meliputi kebijakan yang mendukung dan komunitas yang terbangun. Penciptaan nilai bersama yang mempromosikan inklusivitas pelayanan publik tecermin dari usaha BPJS Ketenagakerjaan sebagai agen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan unik transpuan. Penelitian ini juga menawarkan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memanfaatkan kohesi transpuan melalui semangat kolektivismenya untuk memperluas cakupan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

---

The provision of public services in a pluralistic society must be carried out equitably. However, such equitable service delivery is not experienced by transwomen due to their lack of power, which is further exacerbated by stigma and discrimination. As a result, public servants often fail to recognize the existence of transwomen and their entitlement to rights. This study aims to explore the implementation of inclusive public services within the framework of value co-creation in the process of transwomen’s membership in BPJS Ketenagakerjaan (Employment Social Security). This research employs a qualitative approach using interviews and qualitative literature studies, applying theory as the endpoint. The findings offer a value co-creation framework that promotes inclusivity in the provision of employment social security for transwomen, consisting of prerequisites (conditions that must be met to enable value co-creation), a sequential process, and key success factors. The prerequisites include catalytic policies and programs, networks that connect stakeholders, and stakeholder understanding. The sequential process involves initial mapping, communication through existing networks, facilitation of the implementation process, stakeholder expansion, follow-up mapping, further implementation facilitation, and program evaluation. Meanwhile, the key success factors include supportive policies and a well-established community. Value co-creation that promotes inclusive public service delivery is reflected in the efforts of BPJS Ketenagakerjaan, as a government agency, to address the unique needs of transwomen. This study also recommends that employment social security providers leverage the cohesion among transwomen, particularly their collectivist spirit, to expand the coverage of employment social security programs. "

"Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta merupakan inisiatif strategis pemerintah daerah untuk merevolusi penyediaan layanan publik, yang hadir sebagai solusi terpadu atas kompleksitas birokrasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang adaptif dan efisien. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan kolaborasi multistakeholder dan optimalisasi kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MPP DKI Jakarta dalam perspektif Collaborative Governance (CG) dan New Public Service (NPS), serta mengidentifikasi urgensi sinergi kedua pendekatan tersebut untuk mencapai pelayanan publik yang optimal. Melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun MPP telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan layanan, tantangan seperti ego sektoral, kurangnya integrasi sistem digital, dan partisipasi warga yang belum proaktif masih menghambat kolaborasi yang mendalam. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan kolaboratif, percepatan integrasi data, harmonisasi prosedur, peningkatan kapasitas SDM, serta pelibatan warga secara lebih aktif adalah krusial. Optimalisasi sinergi CG dan NPS mutlak diperlukan untuk mewujudkan MPP DKI Jakarta sebagai model pelayanan publik yang efisien, responsif, inklusif, dan berorientasi pada nilai publik sejati.

---

The Jakarta Provincial Public Services Mall (MPP DKI Jakarta) represents a strategic local government initiative to revolutionize public service delivery, emerging as an integrated solution to bureaucratic complexities and public demands for adaptive and efficient services. However, its implementation still faces challenges related to multistakeholder collaboration and service quality optimization. This research aims to analyze the implementation of MPP DKI Jakarta from the perspectives of Collaborative Governance (CG) and New Public Service (NPS), and to identify the urgency of synergizing these two approaches to achieve optimal public services. Through a literature review and document analysis, this study finds that while MPP has shown significant progress in integrating services, challenges such as sectoral ego, lack of digital system integration, and insufficiently proactive citizen participation still hinder deep collaboration. Therefore, strengthening collaborative leadership, accelerating data integration, harmonizing procedures, enhancing human resource capacity, and more active citizen engagement are crucial. Optimizing the synergy between CG and NPS is absolutely necessary to realize MPP DKI Jakarta as a model of public service that is efficient, responsive, inclusive, and genuinely oriented towards true public value."