Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang dinamika relasi kuasa dan injunctive norms di dalam partisipasi anak pada perencanaan pembangunan di tiga wilayah DKI Jakarta. Studi-studi sebelumnya mengemukakan bahwa kendala partisipasi anak disebabkan oleh aspek psikososial, terbatasnya kemampuan SDM di dalam mendorong partisipasi anak, serta pelaksanaan prosedural akibat tekanan pihak eksternal. Pandangan tersebut memiliki kelemahan karena belum menempatkan aspek dinamika relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa serta injunctive norms yang terjadi di dalam proses partisipasi anak. Penulis berargumen bahwa ketimpangan relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa berkontribusi terhadap terhambatnya partisipasi anak. Kondisi ini dilanggengkan oleh injunctive norms yang dikonstruksikan oleh orang dewasa pada proses partisipasi anak, Hal ini berakibat pada proses partisipasi anak yang tidak bermakna dalam perencanaan pembangunan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai anak yang tergabung di dalam forum anak, anak penerima manfaat, fasilitator forum anak serta pejabat pemerintah. Studi ini juga melakukan analisis berdasarkan data sekunder dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menjelaskan dinamika relasi kuasa dan injunctive norms dalam partisipasi anak pada perencanaan pembangunan di tiga wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. ......This article discusses the dynamics of power relations and injunctive norms in children's participation in development planning in three areas of DKI Jakarta. Previous studies suggest that the constraints on children's participation are caused by psychosocial aspects, limited human resource capability in assisting children's participation, and procedural implementation due to demand from external parties. Previous studies have weaknesses because they have not considered aspects of the dynamics of power relations between children and adults and the injunctive norms that occur in children's participation. The author argues that the imbalance of power relations between children and adults contributes to the restraint of children's participation. This condition is perpetuated by injunctive norms that are constructed by adults in the children's participation process. The condition of inequality in power relations is perpetuated by injunctive norms constructed by adults in children's participation. This study uses a qualitative approach by interviewing children who are members of the children's forum, child beneficiaries, children's forum facilitators, government officials. This study also analyzed secondary data collection and FGDs to explain the dynamics of power relations and injunctive norms in children's participation in development planning in three areas of DKI Jakarta: North Jakarta, East Jakarta and South Jakarta.

Abstrak :
Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah disahkannya Kebijakan Pemerintahan Gampong sebagai konsekuensi dari pasal 267 ayat (1) UUPA. Pada dasarnya kelembagaan Gampong adalah salah satu instrument kebijakan sosial dalam membangun demokrasi di Aceh. Pengembalian pemerintahan Gampong sebagai amanah dalam UUPA diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara-cara yang demokratis. Dalam pelaksanaan demokrasi di Gampong Meuria Paloh, implementasi demokrasi Gampong dipengaruhi oleh aspek politik dan governance, aspek ekonomi, aspek sosial, dan beberapa faktor pendukung maupun penghambat seperti : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. ...... With the legalization of the law of Aceh Government (UUPA) No. 11 of 2006, is a step taken by the government in the resolution of conflict and to make a responsive and aspirational governance to meet the needs of society. One of is the legalization of Gampong Policy as a consequence of the law of Aceh Government article 267 paragraph (1) UUPA. Basically Gampong institutional is an instrument of social policy in building democracy in Aceh. In the implementation of democracy in Gampong Meuria Paloh, implementation of Gampong?s democracy influenced by political and governance aspects, economic aspects, social aspects, and there are some factors supported and barrier factors such as : communications, resources, disposition, and bureaucratic structures.