Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berfokus pada kerjasama Rusia-Tiongkok dalam Kerangka Shanghai Cooperation Organization (SCO) di tengah hubungan kedua negara yang fluktuatif. Adapun periode penelitian dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan terjadinya pasang surut hubungan Rusia-Tiongkok, merekonstruksi momentum 10 tahun SCO sebagai titik pangkal membaiknya hubungan Rusia-Tiongkok, preferensi kerjasama Rusia-Tiongkok dalam SCO, dan merumuskan dengan jelas konstruksi apakah yang ingin dibangun oleh Rusia dan Tiongkok dengan tetap mempertahankan kerjasama dan saling memperkuat masing-masing peran mereka di kawasan Assia Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Konstruktivis Institusionalisme, Teori Struktur Sosial, dan Teori Great Power Management sebagai alat analisis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hubungan Rusia-Tiongkok mengalami pasang-surut, kedua negara tetap melakukan kerja sama dalam kerangka SCO. Adapun konstruksi yang dibangun ialah membangun tatanan dunia yang multipolar.

---

This research focuses on the Russian-Chinese partnership in the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the middle of the fluctuating relations between the two countries. The purpose of this research is to find the factors that determine the occurrence of fluctuation Russian-Chinese relations, reconstruct the momentum 10 years of SCO as a starting point for the improvement of Russian-Chinese relations, preference Russia-China partnership in the SCO, and formulate the construction to be built by Russia and China to maintain the cooperation and strengthen their respective roles in the Central Asia region. This research used a qualitative approach. This research use the framework of Constructivist Institutionalism Theory, Theory of Structure Social, and Theory of Great Power Management as an analytical tool. The study found that despite fluctuated Russia-China relations, the two countries have formed a partnership within the framework of SCO. The construction was built shown to build multipolar world order.

Abstrak :
ABSTRAK Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 menjadikan simbol perubahan sistem politik dunia. Kebebasan masyarakat sipil atas keinginan perubahan politik yang besar mendorong kekuatan gerakan masyarakat menjadi sangat kuat. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1989 tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat di negara bekas imperium Sovyet untuk melakukan hal yang sama yakni ingin adanya perubahan drastis secara demokratis serta perbaikan ekonomi. Revolusi warna yang terjadi sejak abad ke 20 hingga saat ini di negara Eropa merupakan dampak dari keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Pasca runtuhnya negara Sovyet tersebut kebangkitan masyarakat sipil di negara-negara satelitnya seperti Yugoslavia, Georgia, dan lain sebagainya semakin menguat dan membawa dampak yang signifikan bagi perubahan politik di negara-negara tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode historis kritis. Sumber penulisan yang akan diperoleh melalui data primer, yaitu media massa online, pernyataan resmi Pemerintah yang didapat melalui konferensi press dan wawancara mengenai revolusi warna yang terjadi pada tahun 1900 hingga saat ini, serta dokumen resmi Pemerintah negaranegara tersebut mengenai revolusi warna. Data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam akhir penelitian ini akan ditemukan bahwa faktor sejarah dan prestise, serta keberadaan eksistensi suatu negara yang kuat dapat mempengaruhi sebuah keberhasilan revolusi terjadi dalam suatu negara.

---

ABSTRACT The collapse of the Berlin Wall in 1989 made a symbol of change in the world political system. The freedom of civil society on the desire of great political change in society movements pushing force becomes very strong. The events that occurred in 1989 that later became the inspiration for the people in the former Soviet empire to do the same thing that is wanted to the drastic changes in a democratic and economic improvements. Color revolutions that have occurred since the 20th century to the present in European countries is the impact of the collapse of the Soviet Union in 1991. After the collapse of the Soviet state revival of civil society in satellite countries like Yugoslavia, Georgia, and others became stronger and impact Significant for political changes in these countries. This study used a qualitative research with the historical-critical method. The sources of which will be obtained through the primary data, namely online mass media, government official statement obtained through press conferences and interviews about the color revolutions that occurred in 1900 to the present, as well as the official document of the Government of these countries regarding the color revolutions. Secondary data used comes from journals and research that has been done before. In the end of this study will be found that the factors of history and prestige, as well as the existence of the existence of a strong state can affect a successful revolution going on in a country.

Abstrak :
Tesis ini membahas efektivitas kebijakan keamanan nasional dalam penanganan konflik Maluku melalui Deklarasi Malino II yang dinilai hanya berjalan pada tataran elit. Masyarakat Maluku yang terlibat langsung dalam konflik menganggap bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan solusi perdamaian secara nyata, namun lebih mengedepankan pada tindakan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratqjik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap pelaksanaan Perjanjian Malino II dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah konilik serupa di masa yang akan datang. ......This thesis explores the effectiveness of national seem-ity policy in handling conflict through the Malino Declaration II Maluku assessed only runs at elite level. Maluku people who were directly involved in the conflict assume that the central government has not iiilly give peace areal solution, but it tends to emphasize the strategic action. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research. The results of this study suggest to the central government that the people of Maluku dissatisfaction towards the implementation of the Malino ll Agreement could threaten the stability of national security, if not done in anticipation of measures to prevent similar conflicts in the future.

Abstrak :
Pancasila, sebagai ideologi negara, berdasar kepada prinsip bhinneka tunggal ika. Kenyataan yang sekarang terjadi adalah adanya krisis multidimensi yang ditandai dengan lunturnya nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, dalam kahidupan sehari-hari kita, seperti meningkatnya kejahatan, korupsi, penyimpangan pajak, degradasi moral dan sehagainya. Hal ini terjadi karena adanya pengabaian pendidikan karakter. Meskipun dalam pendidikan formal terdapat proses pendidikan, akan tetapi itu hanya transfer pengetahuan saja, bukan transfer nilai. Lebih buruknya lagi, nilai-nilai ini tidak pernah diimplementasikan dalam keseharian kita. Situasi ini akan menjadi semakin gawat pada era globalisasi. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya standar kehidupan investasi intemasional, kemajuan tekoologi dan ideologisasi global. Untuk itulah, Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus mampu menyesuaikan dirinya dalam persaingan global. Dalam kasus ini, bisa saja terjadi berakhirya Pancasila, seperti yang dikatakan Daniel Bell (1962) dalam tesisnya tentang akhir ideologi dan juga bahwa globalisasi membawa efek negatif yang tidak sedikit jlka kita tidak mernillki karakter bangsa yang kuat untuk menangkalnya, seperti pemahaman multikultural, kejujuran, taat hukum, adil, empati, pantang menyerah, dll. Pada era global village ini, Indonesia harus lebih memperhatikan bidang pendidikan, bukan sekedar memenuhi hak warga Negara akan tetapi juga untuk membangun karakter seperti yang digariskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistero Pendidikan Nasional yang salah satu tujuannya adalah pembanganan?

---

Pancasila, our belief system, is based on five diversity in unity philosophic principles. At the present, multi dimension of Indonesia crises more or less relate to the lack of values - the values of Pancasila which is sourced from good and great values of this nation - in the daily life of Indonesia citizen, e.g the high crimes number, police corruption, tax office corruption, moral degradation and others. It is because character education was ignored. Eventhough there was education process in the formal school, it was only a transfer of knowledge, not a transfer values. The worst is it never implemented in the true life because what is thought is difference from what is done. This situation could be worst in this globalization era. Globalization is source of rising living standard reaping the gains from trade, international investment, technological progress and global ideologizing. For this purpose, developing countries should make adjustment to increased competition and special efforts to eliminate ineqnality. In this case, it could be the end of Pancasila, like Daniell Bell (1962) said in his paper about the end of ideology and also globalization brings us more negative effect if we don have any strong nation character such as multicultural values, honesty, obey the law, justice, empathy for others, spirit for struggle, etc, In this global village era, Indonesia need to invest more in education not just to fulfill its peoples basic rights but also to provide their character that's noticed in Law No 20/2003 about National Education System, which is one of its aim is building a nation character that true belief and sacrifice for God, respect for human rights, enforcement of rule of law and implementation of the new form of civic education to develop smart and good citizens. As a metter of fact, there is nothing wrong with Pancasila. Seeing that fact, we?

Abstrak :
Setelah berlalunya krisis moneter, regionalisme tidak lagi ditujukan untuk penguatan "ke dafam" akan tetapi sudah melebar ke luar kawasan seperti China. India, Australia. Selandia Baru dan Jepang. Sehingga memunculkan pertanyaan mengenai arab regionalisme dan pilihan stralegi apa yang tersedia untuk mengbadapi perubaban regionalisme tersebut. Selanjutnya melalui analisis terhadap proses regionalisme dari sebelum pambentukan ASEAN sampai sekarang, ditemukan beberapa faktor yang rnempengaruhi perubahan regionalisrne di antaranya non-state actor yaitu multi national corporation. Pilihan strategi dibuat berdasarkan TOWS matrix, yang merupakan kombinasi dari peluang dan ancaman yang berasal dari proses regionalisme serta kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki Indonesia.

---

After the monetary crisis, regionalism is no longer aimed at inward strengthening but bad spread to outside the region such as China, India, Australia, New Zealand and Japan. There are questions about the pattern of regionalism and what the strategic options that available to deal with such changes in regionalism. Furthermore, through analysis of the process from the establishment of ASEAN regionalism up to present, researcher has identified several factors that affect the change in regionalism such as non-state actor (multinational corporation). The strategy options are based on TOWS matrix; which is a combination of opportunities and threats arising from regionalism process and Indonesia's internal strength and weakness.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, salah satu usaha pertahanan adalah meningkatkan ketahanan terhadap ancaman yang akan menganggu kedaulatan negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan dan kaya akan sumber alam hayati dan non hayati sehingga banyak negara lain yang ingin memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan yang ilegal. Pada umumnya wilayah baik darat maupun Iaut belum mendapat pengawasan secara proporsional. Kondisi demikian disebabkan kurangnya dukungan sarana prasarana yang ada serta sumberdaya manusia dalam mengawasi wilayah darat maupun laut, sehingga masih banyak terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas wilayah, perompakan, penyelundupan, terjadinya illegal fishing, illegal logging sera kejahatan transnasional lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu strategi yang efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan PTTA (pesawat terbang tanpa awak). Untuk membangun strategi yang akan dibuat, maka perlu dilakukan analisis SWOT dalam menganalisa faktor yang mempengaruhi surveillance PTTA yaitu strategi, teknis, sumberdaya manusia dan kebijakan pemerintah. Dari analisis SWOT terbentuk suatu strategi surveillance wilayah yurisdiksi dengan memanfaatkan kekuatan dari kemampuan PTTA untuk meraih peluang-peluang ada.

---

Based on Act No.3 of 2002 about National Defenee, one of defense effort is improving of tenacity against threats that will be disturb sovereignty of Indonesia. Indonesia is a country composed of islands which it?s rich of biological and non biological natural resourees and so many contries that want to exploit this condition to perform an illegal act. In general, both land and sea areas yet to get good surveillance. These conditions caused by lack of support of existing infrastructure and human resourees to survey land and sea territory, so there are lots of various problem such as changing boundaries, piracy, smuggling, illegal fishing, illegal logging and other transnational crimes. To solve these problems, it needs an effective and efficient strategy by using PTTA (unmanned aircraft), The building of strategy needs SWOT (Strengths, Weakness, 0pportunity, Threat) analysis that will be analized the factors that influenced UAV surveillance such as strategy ability, technical, human resources and govemment policy. The results of SWOT analysis will be formed a surveillanee strategy of territorial jurisdiction by role of strength of UAV ability to seize opportunities that exist.

Abstrak :
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses peredaan ketegangan yang terjadi antara Republik Kroasia dan Republik Serbia selama periode 2010-2013. Ketegangan bermula dari ketegangan etnis Kroasia dan Serbia yang sudah terjadi semenjak kedua negara berada di bawah Republik Sosialis Federal Yugoslavia. Proses peredaan kedua negara kemudian menjadi semakin tampak dengan adanya Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang mengharuskan negara anggota maupun kandidat negara anggota mengikuti proses Eropanisasi. Dengan menggunakan pola dari perspektif konstruktivis, penelitian ini berhasil memunculkan pola kebijakan luar negeri, identitas nasional, dan kepentingan nasional sebagai bagian-bagian penting dalam penerapan konsep konstruktivis dalam analisis penelitian ini. Penelitian ini juga berhasil memunculkan konsep mentalite untuk melihat hasil dari seperangkat persyaratan keanggotaan Uni Eropa terhadap proses peredaan ketegangan kedua negara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus dengan melihat ketegangan Kroasia dan Serbia sebagai objek penelitian. Lalu, penggunaan historical content analysis juga digunakan untuk membantu melakukan analisis. ...... The aim of this thesis is to determine the de-escalation process of tensions between the Republic of Croatia and the Republic of Serbia, for the 2010-2013 period. The tension stems from Croatian and Serbian ethnic tensions that have occurred since both countries are parts of the Republic of Yugoslavia. The de-escalation process has become more obvious with the European Union, as a supranational entity, that requires member states and candidate countries to follow the process of Europeanization. By using patterns from a constructivist perspective, this thesis successfully gave rise to foreign policy, national identity and national interests as important parts in the application of constructivist concept in this research. This research also raises the concept of mentalite, particularly in seeing the results of EU's requirements towards the tensions of Croatia and Serbia. The method use in this study is case study method, with Croatia and Serbia's de-escalation process of tensions as the object of research. The use of historical content analysis is also used for analyzing.

Abstrak :
ABSTRAK
Revolusi Oktober 1917 bercita-cita mengubah masyarakat Rusia dari agrikultural menjadi industrial. Diperlukan media untuk mengedukasi rakyatnya, media itu adalah film. Sinema edukasi ini dipahami sebagai bentuk propaganda Uni Soviet. Semua sinema yang diproduksi pada saat itu mendapat cap propaganda, tidak terkecuali teori dan karya Eisenstein. Tetapi, setelah Soviet runtuh, publikasi sejumlah esei Eisenstein yang pernah dilarang pada masa Soviet mempertanyakan kembali kesahihan cap propaganda pada karya Eisenstein. Tesis ini bertujuan untuk menjernihkan perspektif demikian dengan mengacuh pada esei Eisenstein, On the Stucture of Things. Tektologi Bogadanov akan digunakan untuk memahami hubungan ideologi dan karya Eisenstein, sedangkan teori Bordieu akan digunakan untuk memahami hubungan struktur dan kebebasan individu

---

ABSTRACT
October Revolution 1917 has its objective for transforming Russian from agricultural to industrial society. This objective required a medium for educating people. Cinema answered those needs. Because of that, cinema was considered as a propaganda tool of Soviet government. All films produced during that time with no exception are called propaganda. The claim makes no differences for theory and works of Sergei Mikhailovitch Eisenstein. However, the collapsed of Soviet Union followed by publishing the unpublished of Eisenstein's writings reveals the truth about what he really claims. The aim of this thesis is to make clear what Eisenstein really did and said. His essay On the Structure of Things will be read as the main source. In the light of Bogdanov's tectology and Bourdieu's theory the final claim of this thesis will investigate human freedom in term of ideology and structure.