Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan sosial selalu menjadi fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara khususnya negara yang sedang berkembang. Kemiskinan juga telah menjadi perhatian dunia, terutama sejak krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997.Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh sebelum krisis terjadi. Namun sebelum krisis terjadi, evaluasi dampak suatu program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia jarang atau belum dilakukan. Padahal dana yang dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan biasanya merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain yang tentu saja menambah beban hutang Negara.Evaluasi pada umumnya hanya sampai pada taraf proses pelaksanaan, bukan hasil akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Baru setelah krisis terjadi, dimana alokasi sumberdaya menjadi begitu krusial, maka evaluasi dampak menjadi amat sangat penting dan diwajibkan oleh pemberi dana pinjaman.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan tahap dua (P2KP ? 2) di Jawa Barat dengan sasaran: (1) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 di Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga apabila dihitung berdasarkan konsumsi per kapita riil; dan (2) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 dapat mengeluarkan rumha tangga miskin dari kemiskinan.

---

Poverty and inequality of income distribution have always been a phenomenon in the process of development of a country especially for developing countries. Poverty has also become a center of attention after the Asia?s economic crisis in 1997.There are several poverty alleviation programs that have been implemented to reduce poverty and improve social welfare, even far before the crisis. However, before the crisis hits, impact evaluation of a poverty alleviation program on the social welfare in Indonesia is rarely or never been done. On the other hand the source of fund of a poverty alleviation program mostly comes from overseas? loan such as World Bank, Asian Development Bank and others, that consequently increase the tax payer?s burden.Most evaluation that have been conducted on poverty alleviation program in previous years focus on the process of the program instead of the expected outcome or impact, i.e. reduced poverty and improved social welfare. Only after the crisis, where resource allocation become more and more crucial that the impact evaluation turn out to be more important and even set as a mandatory by the lender.The objective of this research is to conduct impact evaluation on Urban Poverty Project phase two (UPP-2) in Jawa Barat with two goals i.e.: (1) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could improve social welfare in terms of real consumption per capita, and (2) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could move the poor out of poverty."

"Saat ini rumitnya prosedur kepabeanan menjadi topik pembicaraan pada perundingan-perundingan intenasional. Hal jni dikarenakan prosedur kepabeanan yang rurnit dianggap sebagai salah satu faktor pengharnbat perdagangan intemasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pcngaruh dari prosedur kepabeanan dengan pendekatan tiga indikator prosedur kepabeanan yaitu waktu, biaya proses dan jumlah dokumen terhadap penawaran ekspor dan pennintaan impor. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan data cross section untuk 103 negara observasi yang dilakukan pada tahun 2006. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Leas/ Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa pada tahun 2006, waktu yang diperlukan baik untuk proses ekspor maupun proses impor masing-masing berpengaruh signifikan negative terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor suatu negara. Namun untuk variabel biaya tidak berpengaruh signifikan baik terhadap penawaran ekspor maupun permintaan impor sementara jwnlah dokumen., berpengaruh signifikan negatif hanya terhadap penawaran ekspor sedangkan jumlah dokumen tidak berpengaruh signifikan pada pemintaan impor.

---

Currently, the complexity of the customs procedures become a topic for discussion at the international negotiations. This is because the complexity of the customs procedures are considered as one of the factors barrier in international trade. This study aimed to learn of effoct from the customs procedures with three indicators approach, namely: the time required in process export and import, the cost of the process and the number of documents to export supply and import demand. This study uses regression model with cross section data for 103 countries observations in 2006.

Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS). Based on the estimates in mind that in the year 2006, the time needed for both the export and import processes each significant negative effect on the export supply and the import demand of a country. However, the v_ariable cost is not good to have a significant effect on the export supply and the import demand. The number of documents have a significant negative effect only for export, while the number of documents is not a significant effect on import demand."

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat."

"Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia."

"Tesis ini bertujan untuk mengetahui hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan India, khususnya setelah adanya perjanjian kerjasama antara ASEAN dan India pada tahun 200 l. Metode pada penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1980-2006. Ruang lingkup penelitian kali ini difokuskan untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral diantara keduanya yaitu GDP Indonesia, GDP India, Exchange Rate , tarif rata-rata barang-barang Indonesia di lndia, tarif untuk barang India di Indonesia, dan satu variabel dummy yaitu agreement antara ASEAN dan India dengan menggunakan metode Ordinary Leas/ Square (OLS).Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan ODP sebagai proksi dari pendapatan India dan Indonesia mendorong pertumbuhan bilateral ekspor dan impor kedua negara. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap rupee (depresiasi) akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke India dan mengurangi pertumbuhan impor Indonesia dari India. Tarif berpengaruh negative terbadap pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan India. Sementara kerjasama yang dibentuk antara Indonesia dengan India mendorong peningkatan impor Indonesia dari lndii, namun tidak mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke India.

---

This study aims to investigate the bilateral trade relationship between Indonesia and India, especially after the signing of mutual agreement between ASEAN and India in 2001. This study focuses on time series data over the period 1980~2006. Ordinary Least Square (OLS) equation estimation is applied to investigate the bilateral trade relation between Indonesia and India. The variables used are GDP of Indonesia, GDP of India, Exchange Rate, common tariff of Indonesia and India, as well as one dummy variable which refers to the agreement of ASEAN and India.

Empirical results suggest that both of Indonesia's GDP and India's GDP 1 which are used as the proxy of national income, helps to promote bHateral trade between Indonesia and India. The depreciation of rupiah promotes export and reduces import. Common tariff has negative impact on the trade growth of Indonesia and India. The estimation also suggest that although a positive impact of agreement on indonesian import is found in the regression, but the estimation has confirmed the insignificant role of agreement in promoting Indonesian export."

"Tesis ini bcrtujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian lisensi impor tekstil Harmonized System (HS) 5208 sampai dengan 6002 terhadap ekspor garmer. 28 propinsi di Indonesia HS 61 dan HS 62.Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) tahunan dari tahun 1996 hingga tahun 2006. Variabel yang digunakan adalah ekspor garmen, dummy kebijakan impor tekstil, harga internasional, exchange rate, produksi bahan baku dornestik, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan mctode analisis data panel.Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) adalah kebijakan pemberian lisensi impor tekstll berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor garmen 28 propinsi di Indonesia. Sedangkan variable-variabel lainya juga berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian. implikasi kebijaka:n adalah kebijakan tersebut sebaiknya dipertahankan karena akan mendorong peningkatan produsen tekstit dalarn negeri yang akan memberikan kesempatan kerja,

---

This study aims to analyze the impact of the textile import licensing policy (i.e. Harmonized. System (HS) Code 5208 up to 6002) on Indonesia's garment export (i.e. HS Code 61 and 62) using panel data observation from 28 Indonesia's provinces over the period of 1996-2006. The dependent variable is the garment eksports; while, the independent variables are dummy variable of the time of textile import policy implementation, world price, exchange rate, domestic's raw material production and regional gross domestic product.

This study shows that the fittest model is the one using Random Effect Model (REM) approach. The study consequently shows that the textile import licensing policy positively and significantly affects the garment exports. After the import licensing policy implementation. the garment exports increase 0.51%. In addition. the other variables also have positive and significant influences with respect to the garment exports. Therefore, the recommended policy implication in this study is to maintain the textile import licensing policy since it would increase the garment exports.

"

"Tesis ini membahas mengenai keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi yang memiliki pengaruh terhadap keadaan penduduk wilayah setempat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dampak dengan metode kualitatif serta analisis biaya - manfaat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Terjadinya Eksternalitas di lingkungan masyarakat Bekasi terutama eksternalitas negatif yang merupakan bagian dari dampak akibat keberadaan TPST ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak/pemerintahan saja, kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait dinilai dapat mengurangi permasalahan yang terjadi. Selain itu dampak sosial merupakan dampak yang paling dirasakan akibat keberadaan TPST Bantar Gebang baik dari sisi biaya maupun sisi manfaat dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak swasta merupakan strategi kebijakan yang dinilai sebagai yang terbaik.

---

This Thesis study about the impact of existence of Waste Integrated Process Bantar Gebang Bekasi for local environment. The analysis used in this research Impact Analysis by using qualitative method and Cost & Benefit Analysis by using Analysis Hierarchy Process (AHP) method. Externalities rise in Bekasi, especially negative externalities, because side effects of the existence of Waste Integrated Process Bantar Gebang cannot be finished by one party - governance only - partnership between government and other stakeholder expected to less the problems. Social impact represent the most effect of the existence of Waste Integrated Process Bantar Gebang either from cost or benefit side and partnership between Government of DKI Jakarta and private sector represent the best policy strategy."

"Proses integrasi perekonomian dunia adalah proses yang sulit untuk dihindari. Perjanjian perdagangan bilateral antar banyak negara yang terlibat akan turut menunjang terciptanya perjanjian perdagangan regional maupun global. Indonesia baru-baru ini sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan Jepang, yang disebut Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (EPA). Perjanjian bilateral ini meliputi aspek perdagangan. Melalui tulisan ini, penulis mencoba menganalisis dampak perjanjian tersebut secara komprehensif dengan memanfaatkan suatu alat untuk menganalisa isu-isu lieralisasi, yang disebut Global Trade Analysis Project (GTAP).Dalam peneitian ini dilakukan simulasi dimana tarif impor bilateral antara kedua negara dibuat nol. Dengan kata lain, dilakukan liberalisasi total perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Sedangkan tarif impor dari negara-negara lain ke Jepang atau ke Indoensia tidak diubah.Simulasi menunjukkan bahwa selain meningkat secara signifikannya kegiatan ekspor bilateral dua negara, namun ada sektor-sektor yang terpukul oleh liberalisasi perdagangan Indonesia-Jepang. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah meminimalkan dampak negatif bagi sektor-sektor tersebut. Keterlambatan bertindak kelak dapat menimbulkan dampak negatif pula dikemudian hari.Indonesia sudah terbiasa maju ke meja perundingan perdagangan tanpa studi yang mendalam. Di masa mendatang Indonesia harus lebih mewaspadai kemungkinan dampak burruk yang dialami sektor-sektor tertentu, dan perlu melakukan studi yang lebih mendalam sebelum berangkat ke meja perundingan."