Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Myanmar. Setelah kurang lebih lima dekade di bawah kekuasaan junta militer, Myanmar kembali menegakkan supremasi sipil melalui penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan Concordance Theory oleh Rebecca Schiff untuk menganalisis relasi-sipil militer di Myanmar setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 hingga tahun 2019. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis concordance yang terbentuk antara militer, elite politik, dan masyarakat berdasarkan keempat indikator yang dikemukakan oleh Schiff, yaitu Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, dan Military Style. Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang disepakati antara militer, elite politik, dan masyarakat setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 di Myanmar merupakan hasil dari concordance antara ketiga aktor tersebut, di mana mereka menyepakati keempat indikator dalam Concordance Theory. ......This research discusses the civil-military relations in Myanmar. After having been under junta military rule for almost five decades, Myanmar successfully re-established civilian supremacy through the 2010 general elections. Combined with a qualitive approach, this research used the Concordance Theory by Rebecca Schiff to analyse the civil-military relations in Myanmar after the 2010 general elections until 2019. It analyses the concordance among the military, the political elites, and the citizenry in Myanmar based on the four indicators of the Concordance Theory, which are Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, and Military Style. The findings of this research indicate that the distribution of power in the government agreed among the military, the political elites, and the citizenry after the 2010 general elections in Myanmar was a result of the concordance among the three actors, in which they agreed upon the four indicators in the Concordance Theory.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini mendiskusikan tentang perilaku partai politik dan kandidat wakil gubernur terpilih pada Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional (rational choice). Keputusan DPRD Provinsi Kepri terkait keterpilihan Isdianto sebagai wakil gubernur cenderung kontroversial, karena terkait dengan persaingan dua koalisi yang berpartisipasi pada Pemilihan Gubernur 2015. Studi ini berargumen bahwa motif kekuasaan dalam hubungan antar partai di tingkat lokal, khususnya yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, cenderung mempengaruhi keputusan DPRD tersebut. Upaya penguatan partai politik di tingkat lokal melalui perubahan mekanisme pemilihan lebih diwarnai oleh pragmatisme partai politik. Partai yang kalah pada Pilgub 2015 justru mengambil keuntungan pada Pilwagub 2017. Temuan dari studi ini adalah adanya transaksi politik antara wakil gubernur terpilih dengan PDIP. Implikasinya, pendekatan rasional cenderung lebih dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk transaksi politik pada Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2017. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui data-data hasil wawancara mendalam, tinjauan pustaka, dan dokumentasi.

---

ABSTRACT
This paper discusses behaviour of political party and elected vice governor candidate in the election of the Vice Governatorial (Pilwagub) of the Riau Archipelago Province (Kepri) in 2017 from rational choice approach. Plenary decision of Riau Archipelago's parliament (DPRD Provinsi Kepri) have chosen Isdianto as elected vice governor, requires controversy over domination of one coalition over the other in the 2015 Governatorial Election. This study argues that the motive for power in inter-party relations at the local level, especially those who have member in parliament (DPRD Kepri) tends to influence parliament's decision. Effort of political parties at the local level through electoral changes are characterized by the pragmatism of political parties. The party that lost in the 2015 Governatorial Election actually took advantadge in the 2017 Deputy Governatorial Election. The findings of this study are political transaction between the candidate of Deputy Governor and political party non-coalition (PDIP) pointed us to the lack of regulation (Pasal 176 UU No.10/2016) in process of Pilwagub Kepri 2017. Although the data shows tendency towards commitment and loyalty to coalition both of them (Isdianto and PDIP) during the 2017 Deputy Governatorial Election indicates the applicability of rational choice approach. This study employed qualitative analysis on interview and documentation.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa terkait dorongan gerakan sosial dalam mendorong negara merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi bukan hanya Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki aktivitas diorganisasi dalam memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mengubah suatu situasi sosial politik yang ada. Namun juga keberpihakan Presiden Joko Widodo dan Eva Kusuma Sundari (anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP) dalam mendorong upaya revisi batas usia perkawinan pada UU Perkawinan tersebut sebagai suatu peluang politik yang mendukung aksi dari gerakan sosial dalam hal ini Koalisi 18+. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Macionis (1999) untuk melihat entitas Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang menjadi kunci dari penelitian ini, serta pengumpulan data-data sekunder berupa dokumen dan laporan-laporan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial telah berhasil mendorong upaya revisi batas usia perkawinan di Indonesia, keberhasilan ini didukung oleh peluang-peluang politik yang hadir dari Presiden Joko Widodo serta Eva Kusuma Sundari yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Koalisi 18+. Penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan Koalisi 18+ relevan dengan teori gerakan sosial yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, serta keberhasilan Koalisi 18+ didukung oleh peluang politik yang mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial. ......This thesis analyzes the impetus of social movements in pushing the state to revise the Marriage Law No. 1 of 1974 in Indonesia. This research provides a contribution not only to the 18+ Coalition as a social movement that has organized activities in fighting for the creation of policies that change an existing socio-political situation. However, the President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari (members of the Indonesian Parliament from PDIP period 2014-2019) are also taking sides in pushing for efforts to revise the age limit for marriage in the Marriage Law as a political opportunity to support the actions of social movements, in this case the 18+ Coalition. This study uses the social movement theory of Macionis (1999) to view the 18+ Coalition entity as a social movement in Indonesia. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with informants who were the key to this research, as well as collecting secondary data in the form of related documents and reports. The results of this study show that the 18+ Coalition as a social movement has succeeded in encouraging efforts to revise the age limit for marriage in Indonesia, this success is supported by the political opportunities presented by President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari who have the same concerns as what the The 18+ Coalition. This research shows that the encouragement of the 18+ Coalition is relevant to the social movement theory that forms the basis of the theory in this research, and the success of the 18+ Coalition is supported by political opportunities that drive the success of a social movement.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pelembagaan nilai-nilai parpol di tingkat lokal, terutama kasus stabilitas perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang pada Pemilu 2019. Dilatarbelakangi dari rendahnya identitas kepartaian di Indonesia, dan pragmatisme politik yang tinggi dalam pemilu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang Tahun 2014-2019. Apakah pelembagaannya menunjukkan adanya pendukung loyal, sehingga menghasilkan stabilitas perolehan kursi di Pemilu 2019, atau pragmatisme politik dan faktor lainnya, masih dominan dalam capaian perolehan kursi yang stabil tersebut. Teori pelembagaan parpol aspek kultural dari Randall dan Svasand (2002) digunakan sebagai teori utama, Huntington (1968) dan Levitsky (1998) sebagai teori pendukung. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan pengambilan data wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukan derajat pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang tahun 2014-2019 tergolong rendah. Proses infus nilai (value infusion) tidak membentuk loyalitas pendukung, anggota, dan kader partai. Sedangkan pelembagaan citra publik (Reification), menunjukkan upaya memaksimalkan simbolisasi atas Bung Karno. Stabilitas perolehan kursi PDIP Kota Tangerang pada Pemilu 2019, lebih dominan dipengaruhi praktik klientelisme maupun kharisma Bung Karno, Megawati dan adanya Jokowi Effect. Oleh karena itu, PDIP Kota Tangerang menunjukan ketiga tipe partai politik, baik kharismatik, klientelistik, dan programatik. Implikasi teoritis menunjukkan stabilitas perolehan kursi parpol belum tentu terjadi dari keberadaan pendukung loyal partai. Karena praktik klientelisme masih dominan dan memungkinkan dukungan yang berulang terhadap parpol dalam pemilu, dengan praktiknya yang di ikuti kharisma tokoh, maupun memaksimalkan citra partai (Reification), seperti PDIP Kota Tangerang dengan stabilitas perolehan kursinya pada Pemilu 2019. ......This research discusses the institutionalization of political party values at the local level, especially the case of stability in the acquisition of seats in the Struggle of Indonesian Democratic Party in Tangerang City on the 2019 election. Based on the low party identity in Indonesia, and high political pragmatism in the election, this research was conducted to determine the institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019. Whether the institutionalization shows loyal supporters, resulting in stability in the acquisition of seats on the 2019 election, or political pragmatism and other factors, is still dominant in the achievement of this stable seat acquisition. The cultural aspect of political parties institutionalization theory from Randall and Svasand (2002) is used as the main theory, Huntington (1968) and Levitsky (1998) as supporting theories. The research method is qualitative, with interviews, literature study and documentation as data collection methods. This research shows that the degree of institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019 is low. The value infusion process does not form the loyalty of party supporters, members, and cadres. Meanwhile, the institutionalization of the public image (Reification) shows an effort to maximize the symbolization of Bung Karno. The stability of the PDIP seats in Tangerang City on the 2019 election is more dominantly influenced by the practice of clientelism and the charisma of Bung Karno, Megawati and the existence of the Jokowi Effect. Therefore, PDIP in Tangerang City shows the three types of political parties, both charismatic, clientelistic, and programmatic. The theoretical implication shows that stability in obtaining political party seats does not necessarily result from the existence of loyal party supporters. Because the practice of clientelism is still dominant and allows repeated support for political parties in election, with its practice followed by the charisma of figures, as well as maximizing the image of parties (Reification), such as PDIP in Tangerang City with the stability of obtaining its seats on the 2019 election.

Abstrak :
Pelabuhan Pireus. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana dampak ekonomi dan politik dari kerjasama regional kebijakan OBOR di Yunani dalam investasi Pelabuhan Piraues Tahun 2013-2017?” Teori new regionalism and economic development dari Mistry (2003) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian skripsi ini.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa kebijakan OBOR yang dibentuk oleh RRT merupakan bentuk kerjasama regional baru karena merupakan respon dari arus globalisasi dimana RRT berupaya untuk membentuk pembangunan dunia yang lebih inklusif dan produktif. RRT menggunakan kebijakan OBOR untuk memperdalam kerjasama regional dengan Yunani, di pelabuhan Piraeus. Kebijakan OBOR yang diterapkan di pelabuhan Piraeus memberikan dampak ekonomi dan politik. Dampak ekonominya adalah Yunani harus menyampingkan kepentingan nasional jangka pendek demi kepentingan regional jangka panjang, sedangkan dampak politiknya adalah bahwa pemerintah membentuk kompromi terhadap RRT dalam kerjasama regional kebijakan OBOR di Pelabuhan Piraeus. ......This undergraduate thesis analyses the PRC's OBOR policy in Greece through its investment in the Port of Pireus. The research question of this thesis is "How are the economic and political impacts of the OBOR policy regional cooperation in Greece through its investment in Piraeus Port in 2013-2017?" Mistry’s (2003) the new regionalism and economic development theory (2003) is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using literatures studies. The findings of this study show that the OBOR policy established by the PRC is a new form of regionalism: the establishment of OBOR is the response to the globalization, where PRC seeks to shape a more inclusive and productive roles world development. The PRC employed the OBOR policy to deepen regional cooperation with Greece by investing at the port of Piraeus, however, this investment has had economic and political impacts for domestic development as well as for political constellation in Greece. The economic impact is that Greece must de-prioritize its short-term national interests for the sake of its long-term regional interests; while the political impact is that the government has to make various compromises with the PRC government to endure the regional cooperation of OBOR policy at the Port of Piraeus.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan pengaruh kampanye kreatif Tunas Indonesia Raya dalam membangun partisipasi kelompok millennials untuk memilih Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana kampanye kreatif di sosial media dapat menjadi strategi untuk membangun citra Anies-Sandi dan melihat jangkauan dari kampanye tersebut. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan dan pengumpulan rekam jejak digital terkait kampanye kreatif Anies-Sandi. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah kampanye kreatif Tidar berhasil menguatkan personalitas kandidat Anies-Sandi serta efek jangkauannya sampai mempengaruhi publisitas di media massa sebagai alternatif dalam menghadapi mahalnya pembiayaan pentas politik di Indonesia. ...... This research tries to explain the influence of creative campaigns conducted by Tunas Indonesia Raya to build Millenials political participation in voting for Anies-Sandi in the Governatorial Election of Special Region of Jakarta (DKI Jakata). This research tries to see at how social medias creative campaigns could be a strategy to build an image for Anies-Sandi and to see the campaigns outreach. This research uses qualitative method by conducting interviews with established souces and collecting digital track records in accordance to Anies-Sandis creative campaign. The results of this research show that Tidars creative campaign succeeded in strengthening the perceived personality of the candidate, and the campaigns outreach impact influenced the publicity in the mass media. This campaign could become an alternative method in the high cost of political stage funding in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote. In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015. This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates.