Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya dengan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia, mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia dan mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa dan luar Jawa, mengingat wilayah tersebut mempunyai karateristik geografis yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 26 propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004 yang diestimasi dengan menggunakan model ekonometrik data panel.Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, balk melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh anggaran Pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.Sebelum pelaksanaan era desentralisasi 1995-2000, peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Memasuki pelaksanaan desentralisasi 2001-2004, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dana perimbangan, terutama di tingkat nasional dan luar Jawa. Selama era desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran anggaran tersebut lebih besar melalui pengeluaran pembangunan dibandingkan pengeluaran rutin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat nasional dan di luar Jawa.Sejak era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran investasi dan keterbukaan daerah berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara itu, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Sedangkan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, namun masih relatif kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di Iuar Jawa."

"Saat ini mulai banyak negara yang melakukan kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan desentralisasi pada fungsi pengeluaran pemerintah daerah serta sumber pendapatannya. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyelidiki efek desenrtralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2010-2019.

Hasil ini meneliti sejauh mana tanggung jawab pembelanjaan daerah dan perpajakan yang diberikan kewenangannya kepada daerah. Hasil analisis menunjukkan pada intervensi kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2015, dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tahun setelah dilakukannya intervensi dan tahun-tahun setelahnya. Namun, hasil tersebut tidak menunjukkan adanya signifikansi dari kedua variabel desentralisasi fiskal. Namun, terdapat hasil yang berbeda pada tingkat kabupaten dan tingkat kota. Dimana hasilnya menunjukkan jika desentralisasi pada tingkat kota lebih baik dibandingkan desentralisasi pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang terjadi sejak tahun 2015 terbukti dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tingkat daerah.

---

Currently, many countries are starting to implement policies to improve income distribution and decentralization of the expenditure function of local governments and their sources of income. In implementing the policy, there are many influnced factors. This study investigates the effect of fiscal decentralization on income disparities in 508 regencies/municipalities in Indonesia during the 2010-2019 period.

This result examines the extent to which regional expenditure and taxation responsibilities are given to the subnational governments. The results show that the fiscal decentralization policy intervention in 2015, can reduce income disparities in the year after the intervention and in the years after. However, these results do not indicate the significance of the two variables of fiscal decentralization. However, there are different results at the regencies and municipalities levels. Where the results show that decentralization at the municipalities level is better than decentralization at the regencies level. Furthermore, Pemilihan Kepala Daerah Langsung since 2015 have been proven to reduce income disparities at the subnational level."

"ABSTRAKKemiskinan adalah masalah dunia karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah di seluruh dunia mencoba membuat program bantuan untuk membantu orang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program Rastra di Indonesia diciptakan untuk membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan utama, yaitu beras. Pengurangan biaya yang harus dibayar oleh RTS untuk beras dapat membantu mereka mengalihkan uang yang akan mereka gunakan untuk beras, untuk kebutuhan mereka yang lain. Kebijakan bantuan makanan beras ini harus membawa manfaat jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mereka. Pada 2017 pemerintah meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk secara perlahan menggantikan program Rastra. BPNT mengganggu pasar beras karena metodenya sangat berbeda dari Rastra. Penelitian ini ingin melihat apakah Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita sebagai ukuran kekayaan, apakah kedua program memiliki hasil dampak yang berbeda, dan untuk melihat apakah pada tahun terakhir Program Rastra dengan diperkenalkannya BPNT, Program Rastra memiliki dampak yang berbeda pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita penerimanya dibandingkan sebelum BPNT diperkenalkan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM) pada data SUSENAS 2017 dan 2018. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita, bahwa Rastra dan BPNT memiliki dampak yang berbeda, dan Rastra memiliki dampak yang berbeda sebelum dan setelah pengenalan BPNT.

---

ABSTRACT

Poverty is a worldwide problem as people cannot meet their basic needs. Governments around the world try to create relief programs to help people fulfill their daily needs. The Rastra Program in Indonesia was designed to help reduce the burden of expenses incurred by Targeted Households through meeting some of the primary food needs, namely rice. The reduced costs that the Targeted Households have to pay for rice can help them divert the money that they would have used for rice, for their other needs. This rice food aid policy should bring short-term benefits to the poor to meet their basic consumption needs. In 2017 the government launched the Cashless Food Aid (BPNT) program to replace the Rastra program slowly. BPNT disrupts the rice market as its methods significantly differ from that of Rastra. This research wants to examine whether Rastra and BPNT both impact expenditure per capita and food expenditure per capita as a measure of wealth, whether the two programs have different results in impact, and to evaluate whether in its final year with the introduction of BPNT, that the Rastra Program has a different impact on expenditure per capita and food expenditure per capita of its recipients than before BPNT was introduced. The data processing method that is used is Ordinary Least Square (OLS) and Propensity Score Matching (PSM) on SUSENAS 2017 and 2018 data. Results from this study find that Rastra and BPNT do impact expenditure per capita and food expenditure per capita, that Rastra and BPNT do have different impacts, and Rastra does have a different impact before and after the introduction of BPNT."

"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk membuat model peramalan ekonometrika statis dan dinamis dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi untuk merencanakan, meramalkan dan memantau (realisasi) penerimaan PPN. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel-variabel yang signifikan secara model yang mempengaruhi baseline penerimaan PPN adalah konsumsi dalam negeri lag 1, pertumbuhan ekonomi lag 1, dan harga jual inyak mentah Indonesia (ICP)."

"Ketahanan pangan merupakan isu penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah infrastruktur. Dalam aturan hubungan keuangan pusat dan daerah, belanja infrastruktur pelayanan publik ditetapkan memenuhi komposisi 40% dari APBD. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara infrastruktur jalan dan irigasi dengan ketahanan pangan. Namun agar lebih komprehensif, penelitian ini juga mempertimbangkan variabel lainnya. Dengan menggunakan 508 kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2018-2021, penelitian ini menjawab pertanyaan tentang pengaruh pembangunan jalan dan irigasi terhadap ketahanan pangan secara keseluruhan pada tingkat yang lebih kecil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Generalized Method of Moments dan diperoleh hasil bahwa pembangunan jalan dan irigasi dapat meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten dan kota di Indonesia. Selain itu, PDRB, akses sanitasi, dan akses air minum juga berperan dalam menentukan tingkat ketahanan pangan nasional.

---

Food security is an important issue in measuring people's welfare. One of the factors that affect food security is infrastructure. In terms of central and regional financial relations regulations, expenditures for public service infrastructure are set to meet the composition of 40% of the regional government budget. This research was conducted to see the relationship between road, irrigation and food security. However, to be more comprehensive, this research also considers other variables. By using 508 kabupaten and kota in Indonesia in 2018-2021, this research answers the question of the effect of road and irrigation construction on overall food security at a smaller level. This research was conducted using Generalized Method of Moments and obtained the results that road and irrigation construction can improve food security in kabupaten and kota in Indonesia. In addition, GRDP, sanitation access, and water access also play a role in determining the level of national food security"

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi dari sisi fiskal maupun politik dengan kualitas infrastrukur jalan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas jalan kabupaten yang rusak. Namun, arah korelasi antara rasio DAK dan rasio jalan rusak sesuai ekspektasi yaitu berhubungan negatif. Peningkatan rasio jalan rusak yang tetap terlihat, diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan sehingga pemeliharaan jalan masih belum optimal. Perubahan kebijakan alokasi DAK menjadi Proposal Based juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun menariknya, kompetisi politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio jalan rusak, mengindikasikan bahwa kompetisi politik mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di penyediaan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat persaingan politik pada level kabupaten cukup kuat dan merata hampir di seluruh provinsi

---

This thesis aims to determine the relationship between decentralization from a fiscal and political perspective with the quality of road infrastructure in the districts of the Indonesian region in the 2011-2018 timeframe. The results showed that statistically, DAK did not significantly impact the quality of damaged roads. However, the correlation between DAK ratio and damaged roads ratio is in line with expectations, which is negatively related. The visible improvement of damaged roads ratio, is presumed because the government is currently more focused on the physical construction of roads, so that road maintenance is still not optimal. The change in the allocation policy to Proposal Based is also indicated to be one of the influencing factors. Nevertheless, interestingly the political competition was found to be negatively related to the improvement of damaged roads ratio, indicating that political competition was able to improve the quality of budget execution in road infrastructure provision. In general, the level of political competition at the district level is strong and evenly distributed in almost all provinces."

"Deteksi dini yang menghasilkan peringatan dini terjadinya kebakaran hutan di Indonesia, yang sangat terkait dengan praktik pengelolaan lahan (termasuk lahan gambut), diperlukan untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Riau dipilih dalam penelitian ini karena kerentanannya terhadap kebakaran hutan. Keterpencilan wilayah ini menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan alat peringatan alternatif menggunakan informasi meteorologi dan media sosial. Penilaian untuk mempelajari korelasi antara indeks meteorologi terkait kebakaran dan informasi Twitter dengan kebakaran hutan antara tahun 2015-2019 dilakukan. Analisis isi dilakukan untuk 31 berita lokal online terkait kebakaran. Pendekatan yang ada yang digunakan BMKG dan lembaga Indonesia lainnya untuk mendeteksi aktivitas kebakaran ditinjau, dan pendekatan baru berdasarkan informasi crowdsourcing meteorologi dan Twitter diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara informasi meteorologi dan Twitter dengan informasi hotspot yang berasal dari satelit. Berita online memberikan wawasan tentang masalah dalam kebijakan mitigasi kebakaran. Implikasi kebijakan dari hasil ini menyarankan bahwa informasi meteorologi dan Twitter perlu dimasukkan dalam sistem manajemen kebakaran di Indonesia untuk mendukung deteksi dini kebakaran sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana kebakaran dan pendekatan kebijakan top-down diperlukan pada saat terjadinya kejadian cuaca ekstrim terkait kebakaran hutan.

---

Early detection that results in early warning of forest fires occurrences in Indonesia, which are strongly related to land management practices (including peatlands), is necessary to mitigate land and forest fires in Indonesia. Riau has been chosen in this study because of its vulnerability to forest fires. The remoteness of this region is one reason for developing alternative warning tools using meteorological and social media information. Assessment to study the correlation between 2015-2019 fires related meteorological indices and Twitter information with the forest fires was conducted. Content analysis was also performed for 31 online local online newss related to fires. Existing approaches that the BMKG and other Indonesian agencies use to detect fire activities are reviewed, and a novel approach based on crowdsourcing of meteorological and Twitter information is proposed. The results show a correlation between meteorological and Twitter information with satellites derived hotspot information. Online news do provide insights into problems in fires mitigation policy. The policy implications of these results suggest that information should be included in the fire management system in Indonesia to support fire early detection as part of fire disaster mitigation efforts and the top-down policy approach is needed during the occurrence of extreme weather events related to forest fires."

"Peningkatan pelaku UMKM yang patuh membayar pajak penghasilan cukup signifikan setiap tahun. Namun level kepatuhan formal pelaku usaha sektor UMKM relatif rendah karena elemen utama biaya kepatuhan relatif tetap sedangkan UMKM dapat dikatakan belum mampu mengeluarkan biaya besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penerapan sistem layanan perpajakan secara elektronik bertujuan untuk mencapai peningkatan level kepatuhan formal karena sistem elektronik yang online memungkinkan wajib pajak dapat lebih fleksibel dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT. Hasil regresi panel data menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kepatuhan pelaku usaha berskala mikro dan skala kecil dengan tingkat kepatuhan formal pelaku UMKM pada suatu provinsi. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku UMKM di sektor perdagangan yang patuh membayar pajak berdampak negatif pada kepatuhan formal wajib pajak UMKM di suatu provinsi. Ditjen Pajak melalui seluruh KPP Pratama di Indonesia perlu memberikan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan melalui e – filing yang intensif dan persuasif khususnya kepada wajib pajak UMKM di sektor perdagangan untuk memanfaatkan sistem elektronik dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sehingga tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM di Indonesia meningkat

---

The increase in MSME taxpayers who are compliant with paying income taxes is quite significant every year. However, the level of formal compliance of taxpayers in MSME sector is relatively low because the main element of compliance costs is relatively fixed, while it can be said that MSMEs have not been able to afford large-scale compliance costs. Adopting an electronic tax service system aims to increase formal compliance because an online electronic system allows taxpayers to be more flexible in carrying out their annual tax reporting obligations. The result of panel data regression shows a significant relationship between micro and small scale taxpayers' compliance with the level of formal compliance of MSME taxpayers in a province. Furthermore, the results of panel data regression also show that the increasing number of MSME taxpayers in the trade sector who are obedient to paying taxes have a negative correlation on the formal compliance of MSME taxpayers in a province. The Directorate General of Taxes through all small tax office in Indonesia needs to provide socialization of Annual Tax Reporting through intensive and persuasive e-filing, especially for MSME taxpayers in the trade sector to utilize electronic systems in carrying out Annual Tax Reporting obligations so that the level of formal compliance of MSME taxpayers in Indonesia increases."

"Studi ini menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan faktor-fakto penarik lokasi industri yang dipertimbangkan oleh pemilik modal dalam melakukan investasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika model panel data dan count data serta memperhatikan robustness dari model, penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang signifikan bagi peningkatan FDI di Indonesia. Proporsi PAD dan belanja modal menunjukkan aktivitas perkonomian di suatu daerah akan mendorong terjadinya peningkatan infrastruktur dan akhirnya akan menarik masuknya FDI. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, kemudahan dalam proses perizinan, tingkat elektrifikasi, aksesibilitas jalan dan tingkat upah yang kompetitif akan mendorong masuknya FDI ke suatu daerah.

---

This study analyzed the effect of fiscal decentralization and industrial location considered by foreign investor in Indonesia. By using the econometric analysis of the panel data model, count data and observe the robustness of the model, this research obtain empirical evidence that fiscal decentralization has a significant impact on the inflow FDI in Indonesia. The proportion of revenue and capital expenditure in economy showed activity in the each region to encourage the improvement of infrastructure and ultimetely attracting more FDI. In addition, the quality of human resources, licensing process, the level of electrification, road accessibility and competitive salary levels will encourage the inflow of FDI in Indonesia."