Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dicanangkan sejak tahun 2015 masih berjalan. Proyek ini merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan kerja sama internasional antara Indonesia dan China. Dalam kerja sama ini, China berinvestasi melalui China Development Bank (CDB) dengan biaya yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar atau sekitar 64 triliun rupiah. Selama proyek ini berjalan, terdapat dua Perpres yang menaunginya, yaitu Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No.93 Tahun 2021. Pada Perpres No. 107 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proyek ini berbentuk Business to Business antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan China yang pada akhirnya membentuk sistem joint venture. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis bahwa Pelaksanaan dari proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini ternyata mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun. Pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang sebagian besar bersifat kontradiktif dari Perpres sebelumnya. Contohnya, terkait pembiayaan dari proyek ini, Pemerintah memperbolehkan penggunaan Penyertaan Modal Negara, yang salah satunya bersumber dari APBN, dan pemberian jaminan oleh negara. Terkait hal ini, timbul adanya potensi dampak perubahan skema pembiayaan ini terhadap proyek-proyek investasi lain di Indonesia. Terlebih khusus, proyek KCJB dimasukkan menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 sehingga menurut Perpres ini total PSN mencapai 227 proyek sehingga ditakutkan bahwa kejadian terkait pembiayaan menimpa Proyek Strategis Nasional lainnya, hal ini berpotensi menambah beban negara. ......The Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project, launched in 2015, is still running. This project is an investment based on international cooperation between Indonesia and China. In this cooperation, China invests through the China Development Bank (CDB) with an estimated cost of US$4.5 billion or around 64 trillion rupiahs. As long as this project runs, two Presidential Regulations oversee it: Presidential Decree No. 107 of 2015 and Presidential Decree No. 93 of 2021. Presidential Decree No. 107 of 2015 explained that this project was in the form of a Business Business between a Consortium of Indonesian and Chinese State-Owned Enterprises, which eventually formed a joint venture system. Furthermore, Article 4 paragraph (2) states that the implementation of this project does not use the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and does not receive government guarantees. However, over time, this project turned out to be experiencing cost overrun. The government issued Presidential Decree No. 93 of 2021, most of which are contradictory to the previous Presidential Regulation. For example, regarding the financing of this project, the government allows the use of State Equity Participation, one of which is sourced from the APBN. In this regard, the author feels a potential impact of changing the financing scheme on other investment projects in Indonesia. Specifically, the KCJB project was included as one of the National Strategic Projects (PSN) through Presidential Decree no. 3 of 2016, according to this Presidential Regulation, the total PSN reached 227 projects. The author feels that if an incident related to financing befalls other National Strategy Projects, this will increase the burden on the state.

Abstrak :
Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian, penerbitan, dan penggunaan Medium Term Note sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan yang pada awalnya belum memiliki pengaturan secara khusus. Karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengenai penerbitan Medium Term Note, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan KUHD tentang surat sanggup dan ketentuan yang berasal dari inisiatif penerbit dan juga pemegangnya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum menjadikan banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan meruginya investor pembeli Medium Term Note umumnya berupa gagal bayar dikarenakan minimnya pengawasan dari otoritas yang berwenang dan faktor-faktor lain yang terkait. Kemudian setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum terdapat ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tidak diatur yang bertujuan mengatasi kekurangan terhadap penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya POJK tersebut. Sehingga, perlu dipastikan apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat sepenuhnya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan terjadi. ......This thesis will elucidate the definition, issuance, and the use of Medium-Term Notes as an alternative option for company financing which initially did not have any specific regulations. Due to the absence of specific regulations regarding Medium-Term Notes, its implementation is solely based on the provisions of the Indonesian Commercial Code concerning promissory notes and provisions originated from the initiative of the issuer and the holder of the Medium-Term Notes. The absence of specific regulations regarding the issuance of the Medium Term Note prior to the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering has resulted several issues in relates to the loss of investors who have bought the Medium Term Notes or the occurence of default due to lack of supervision from the authorities and other related factors. After the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering, there are several new provisions that were previously unregulated, aimed to overcome the issues that may arise prior to the enactment of the aforementioned OJK Regulation. It is necessary to ascertain whether these provisions can tackle the problems that may occur

Abstrak :
ABSTRAK

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi khususnya dalam pendirian, pendaftaran dan pengesahan, dan pengaturan mengenai pemberlakuan PP 24 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam teori dan konsep kebadanhukuman koperasi pengesahan badan hukum koperasi dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas dengan dasar memiliki status yang sama yaitu sebagai subyek hukum yang dapat diperhitungkan sama dengan manusia dan menyatakan bahwa dalam pengaturan mengenai tidak dikecualikanya pengesahan badan hukum koperasi, merupakan hal yang tepat. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkaji ulang khususnya dalam kelembagaan koperasi, dan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membuat pengaturan mengenai pengesahan badan hukum koperasi dalam AHU online.

---

ABSTRACT

 

---

Article 14 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 2018, is one of the effects of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia which implemented Online Single Submission (OSS) and gave orders to ratify cooperative legal entities carried out in the AHU Online program, which has been carried out in the SISMINBHKOP program. With the formulation of the problem at this writing explains how the theory and concept of legal entities (rechtpersoonlickheid), especially cooperatives, then regarding the regulation in Indonesian law regarding the cooperative penalties especially in the establishment, registration and endorsement, and regulation regarding the enactment of PP 24 of 2018. The research method used is normative juridical. The conclusion that can be taken by the author is in the theory and concept of the punishment of cooperative ratification of cooperative legal entities can be equated with a Limited Liability Company with the basis of having the same status as legal subjects that can be calculated equally with humans and states that in the regulation regarding the exclusion of ratification of cooperative legal entities, is the right thing. Furthermore, the advice that the authors give, namely to the Ministry of Cooperatives and SMEs to review specifically in cooperative institutions, and to the Ministry of Law and Human Rights to immediately make arrangements regarding the ratification of cooperative legal entities in the online AHU.