Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query

Irvin Sianka Thedean, author

Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui akta notaris studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Juridical study of money laundering crime through notarial deed case study of Central Jakarta court decision number 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43198

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dino Rafiditya Pradana, author

KEABSAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KAUSA PALSU BAGI PIHAK BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DKI JAKARTA NOMOR 04/PTS/MJ.PWN/PROV DKI JAKARTA/IV/2020) = Legality Of Sale And Purchase Binding Agreement With Fake Kausa For Parties Of Good Community (Case Study Decision Of The Supervisory Of The Notary Jakarta Number 04 / PTS / M.J.PWN / PROV DKI JAKARTA / IV / 2020)

Kuasa menjual sebagai jaminan yang ditandatangani oleh debitur merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), debitur terdesak dan terpaksa menandatangani kuasa menjual, melahirkan cacat kehendak atau kesepakatan semu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan merupakan bentuk eksekusi atau penjualan objek jaminan, bertentangan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiffany Valencya, author

Tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 152PK/PID.SU/2010) = Director s responsibility in corruption crime case study of supreme court verdict no 152PK/PID.SUS/2010)

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42176

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Muthiarani, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Kaitannya dengan Pembuatan Akta Kuasa sebagai Turunan Perjanjian Pinjam Nama yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022) = Notarial Responsibilities in Relations to Drafting a Deed of Power as a Derivative of a Nominee Agreement Declared Null and Void (Study of Supreme Court Verdict Number 1290 K/Pdt/2022)

Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adityo Sri Widodo, author

Keabsahan Kepemilikan Bidang Tanah Yang Perbuatan Hukumnya Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan PTTUN Makassar No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 766 PK/PDT/2012) = Validity of Land Ownership of Which Legal Act Is Nullified by State Administrative Court (Case Study of Makassar State Administrative Court [PTTUN] Decision No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG in Conjunction with Supreme Court Decision No. 766 PK/PDT/2012)

Pembatalan akta jual beli yang dibuat PPAT haruslah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani obyek sengketa berdasarkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Namun pada kasus kepemilikan obyek bidang tanah terdapat perbedaan penafsiran hukum dalam menangani sengketa tersebut yaitu antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44366

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fani Mutiara, author

Kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik dalam rangka perjanjian pengikatan jual beli studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091K/PDT/2016 = The authorization and responsibility of notary in connection with the transfer of ownership certificate in regard to the sale and purchase binding agreement case study of supreme court judgment No. 1091/K/PDT/2016

Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50738

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Airin Ayu Hafsari, author

Implikasi batas usia dewasa bagi notaris dan PPAT terhadap aktanya para pihak pihak ketiga dan notaris serta penerapannya dalam akta notaris = Implication of adult age limit for the notary and PPAT to the due the parties and their application and notary deed / Airin Ayu Hafsari

ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris. Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39200

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author

Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 = Certificate cancellation of land rights administration law because of disabled : analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6/PK/Pid/1998 dated 5 March 1999 and the Decision of the National Land agency of the Republic of Indonesia Number 3/Pct/BPN.RI/2013 dated 30 May 2013 / Ayu Winjayaningrum Endah Saputri

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38947

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Butarbutar, Ramses, author

Reposisi kewenangan majelis pengawas notaris dalam mengadili berdasarkan kategorisasi norma (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = Repositioning authority notary supervisory council in passing based categorization norm (case study verdict against notary supervisory council )

Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah ditingkat Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah ditingkat Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat ditingkat Ibu Kota Negara, mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau Pelaksanaan Jabatan Notaris. Kode Etik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41512

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Carla Tania Alisangihe, author

Keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham dibawah tangan yang tidak dinyatakan secara notariil (studi kasus) = The validity of the minutes of the general meeting of shareholders which is not notarized (case study) / Carla Tania Alisangihe

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang- Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42433

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian