Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."

"Selain tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, pembiayaan penyakit katastropik (gagal ginjal, kardiovaskular, kanker, thalassemia dan hemophilia) yang menyerap biaya sangat tinggi harus menjadi perhatian serius. Penelitian bertujuan untuk menganalisis biaya penyakit katastropik berdasarkan karakteristik peserta. Jenis penelitian kuantitatif analitik menggunakan data klaim di BPJS Kesehatan berupa data peserta dan biaya tahun 2014 berjumlah 309.301 klaim. Hasil analisis menunjukkan ada perbedaan bermakna rata-rata biaya penyakit katastropik menurut length of stay, kelas perawatan dan kelas rumah sakit. Upaya promotif, preventif serta manajemen penyakit penderita perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan dalam menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.

---

In addition to morbidity and mortality are high, financing catastrophic diseases (kidney failure, cardiovascular disease, cancer, thalassemia and hemophilia) that absorb very high cost should be a serious concern. The study aims to analyze the cost of catastrophic diseases based on the characteristics of participants. Quantitative research analytical uses claims data in the form of data BPJS participants and costs in 2014 amounted to 309 301 claims.

The analysis showed significant difference in the average cost of catastrophic illness according to length of stay, classes and class hospital care. Promotive, preventive and disease management of patients need to be improved to achieve cost effectiveness and efficiency of health care in ensuring the sustainability of national health insurance program."

"ABSTRAKNama : Sucitra MelaniProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatPeminatan Mutu Layanan KesehatanJudul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan PenulisanResume Medis Pasien JKN di RSUP Persahabatan tahun 2017Pembimbing : Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIHKelancaran dalam pengajuan dan pembayaran klaim pasien JKN dari dan kerumah sakit sebagai provider pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatanmerupakan bagian penting dalam pelaksanaan Program JKN. RSUP Persahabatansebagai salah satu provider dalam pelayanan untuk pasien JKN memiliki angkakunjungan pasien JKN sebesar 95 sehingga sumber pendapatan terbesar didapatkandari pembayaran klaim pasien JKN. Sampai bulan Agustus 2017, masih terdapat lebihdari 50 Milyar rupiah klaim pasien JKN yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatankarena sebagian besar harus dikembalikan ke Rumah Sakit untuk konfirmasikelengkapan resume medis yang ditulis DPJP. Kelengkapan penulisan resume medis,salah satu tugas pokok DPJP dalam pelayanan kesehatan, sangat mempengaruhikelancaran pembayaran klaim pasien JKN sehingga tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan penulisan resumemedis pasien JKN di RSUP Persahabatan.Jenis penelitian ini adalah observasional, dengan pengambilan data secaracrossectional. Dilakukan pengisian kuisioner oleh 50 orang DPJP yang dipilih secaraacak untuk menjadi sampel penelitian dan dilakukan observasi terhadap kelengkapan250 buah resume medis bulan layanan Oktober yang telah ditulis oleh DPJP yangmenjadi sampel penelitian.Hasil penelitian ini didapatkan 24 DPJP telah menulis resume dengan lengkap.DPJP yang bekerja di RSUP Persahabatan 70 diantaranya berstatus sebagai PNSdengan 92 memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dengan 86 diantaranya telahmemiliki pengetahuan yang baik mengenai resume medis dan 88 memiliki sikap yangbaik mengenai resume medis. Namun hanya 42 DPJP yang memiliki persepsi yangbaik mengenai format resume medis yang dipakai saat ini dan hanya 50 yangmemiliki persepsi baik mengenai kebijakan Rumah Sakit tentang resume medis. Dalampenelitian ini tidak ditemukan hubungan antara semua variabel bebas dan variabelterikat. Manajemen rumah sakit disarankan untuk rutin melakukan sosialisasi kepadaDPJP mengenai tugas pokok dan fungsinya secara etiko-medikolegal, aturan JKN dantata cara pengisian rekam medis, melakukan revisi format resume medis manualmenjadi e-resume medis, membuat kesepakatan bersama antara Rumah Sakit dan BPJSmengenai standar kelengkapan resume medis yang dibutuhkan dalam klaim sertamelakukan review dalam sistem penilaian kinerja pegawai remunerasi .Kata Kunci : Klaim JKN; Resume Medis; Sikap DPJP, Kebijakan Rumah Sakit

---

ABSTRACTName Sucitra MelaniStudy Program Public Health ScienceSpecialization Healthcare QualityTitle Factors that Influence Writing Completeness of MedicalResume of JKN Patients in RSUP Persahabatan Year 2017Advisor Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIHContinuity of Nasional Health Care Program NHC claims and payment is animportant part in the implementation of the NHC Program. Persahabatan Hospital as aproviders in service for NHC has visit number around 95 , therefore the biggestsource of income come from the NHC claim payment. Until August 2017, there are stillmore than 50 billion rupiah of unpaid NHC claims by BPJS Kesehatan because claimneeds to be returned to the hospital to confirm the completeness of the medical resumewritten by the doctors. Complete writing of medical resume as one of main duty doctorsin health service has a significant affect in continuity of NHC claim payment, thereforethe purpose of this research is to know the factors that influence writing completenessof medical resume of NHC patient in Persahabatan Hospital.This research is an observational study, with cross sectional data takingmethode. Questionnaires were conducted by 50 doctors randomly selected as thesample of this study and observed the completeness of 250 October medical resumeswhich had been written by doctors which became the research sample.The results of this study are 24 of doctors has write a complete resume. 70 of doctors in Persahabatan Hospital work as a civil servant with 92 doctors havework more than 5 years in the hospital. 86 of doctors have good knowledge aboutmedical resume and 88 have good attitude about medical resume. Yet only 42 ofdoctors has a good perception of the current medical resume format and only 50 havea good perception of hospital policy regarding medical resumes. In this research, thereis no relationship between all independent variables and dependent variable. Hospitalmanagement is advised to routinely disseminate to doctors on their main duty andfunction on an ethico medicolegal basis, disseminate to doctors regarding NHC andhow to fill medical records, revise manual medical resume format to e medical resumeand conduct review in employee performance appraisal system.Key Words Doctor attitude, Hospital regulation, NHC filling,Medical Resume"

"Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem JaminanSosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagisemua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikatorkesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan BidanPraktek Swasta BPS pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya7 BPS 22 yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada dikota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungandengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di KotaSalatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudahmenjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februarisampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPSmenjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalahpensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktifbekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnyaimbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidakseperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikanbila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dariJKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS danBPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPSmenjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of NationalSocial Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019.One of the main obstacles to improve health development is the limited access to healthservices. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient,only 7 out of the 32 private midwives 22 have been included in the BPJS Healthnetwork. This study aims to understand the issues in private midwives participancy inJKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan ofprivate midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked withBPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The researchindicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health isheavily influenced by years of experience, where the majority of private midwivesnetworked is are retired. Meanwhile, the non network private midwives are still activelyworking in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect isthat the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is morecomplicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network haveyet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receiveadditional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperationbetween private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization ofbenefits to the private midwives not yet included."