Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas isu hak Self-determination yang digaungkan oleh Organisasi Papua Merdeka (atau yang dikenal sebagai OPM) dengan mengatasnamakan rakyat Papua Barat. Isu tersebut kembali menjadi sorotan pada Desember 2018, di mana OPM menembak para karyawan PT. Istaka Karya. Kehadiran hak selfdetermination dalam hukum internasional merupakan sebuah kesempatan bagi negara-negara yang terjajah untuk menjadi memperoleh kemerdekaan. Namun, pada perkembangannya, pelaksanaan hak self-determination tidak lagi dalam konteks dekolonisasi. Pergeseran makna dan tujuan ini sebabkan adanya perkembangan hukum internasional yang dipengaruhi oleh kasus internasional. OPM sejak kemunculannya di tahun 1965, terus gencar menyampaikan tuntutan tuntutan tersebut melalui teror dan hadir dalam forum internasional untuk meraih simpati internasional.

---

This thesis calls for the issue of the right of self-determination which echoed by Free Papua Movement (also known as OPM) on behalf of the West Papua people. The issue re-highlighted on December 2018, where the OPM shot the employees of PT. Istaka Karya. The presence of the right of self-determination in international law is an opportunity for colonized people to obtain its independence. However, the exercise of the right of self-determination is no longer in the context of decolonization. This shift in meaning and purpose is due to the development of international law that influenced by international cases. OPM since its emergence in 1965, continues to aggressively conveyed their demand through terror and present in international forums in order to gain the international sympathy."

"ABSTRAKPengembangan ekonomi di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan investasi asing yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu bentuk investasi asing tersebut adalah berupa jual beli saham dalam proses pengambilalihan. Akusisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham suatu perseroan berikut kendalinya. Pengambilalihan yang dilakukan tentunya disetujui oleh para pihak lewat pembuatan sebuah perjanjian jual beli saham. Pengambilalihan tersebut yang dilakukan di Indonesia tentunya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah jika pengambilalihan tersebut dilakukan oleh perusahaan asing, maka aturan apa saja yang harus berlaku bagi transaksi tersebut. Kemudian jika para pihak memilih hukum asing sebagai hukum yang akan berlaku dalam perjanjian jual beli saham tersebut, maka sejauh manakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam tulisan ini, akan dianalisis mengenai proses pengambilalihan atas dua perusahaan Indonesia dengan membahas perjanjian jual beli sahamnya memiliki pilihan hukum yang berbeda. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai aspek-aspek hukum perdata Internasional yang ada dalam kedua perjanjian jual beli saham tersebut.

---

ABSTRACT

Economic development in Indonesia has made major contribution to the increase of foreign investments made to companies in Indonesia. One of the form that is done as foreign investments is a purchase of shares in an acquisition process. An acquisition is a legal action carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company as well as its control. The acquisition was agreed to by the parties through the creation of a sale and purchase agreement of shares. The acquisition which was carried out in Indonesia and must be done in accordance with Indonesian law. The problem that arises is if the acquisition is made by a foreign company, then which law that must apply for the transaction. Also, if the parties chose a foreign law to be enforced in the sale and purchase of shares agreement, then to what extent of the choice of law can be applied. In this paper, the acquisition process of two Indonesian companies will be analyzed from its sale and purchase agreements of shares which has different choice of law. Furthermore, the sale and purchase of shares agreements will be analyzed from international civil law aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan police powers doctrine dalam putusan-putusan ICSID. Konsep police powers doctrine berhubungan erat dengan konsep ekspropriasi tidak langsung. Berdasarkan police powers doctrine, tindakan negara yang tergolong dalam lingkup police powers doctrine dan yang menyebabkan kerugian kepada investor, adalah tidak termasuk sebagai ekspropriasi tidak langsung, dan karenanya tidak menimbulkan kewajiban bagi negara untuk membayar kompensasi. Ketiga putusan ICSID yang dianalisis dalam penelitian ini telah mengakui police powers doctrine dalam pertimbangan putusannya. Namun, belum ada pemahaman yang jelas dan konsisten berkaitan dengan penerapan dari doktrin ini.

This research is aimed to analyze the practice of police powers doctrine in ICSID awards. The concept of police powers doctrine is closely related to the concept of indirect expropriation. According to the police powers doctrine, a state measure that falls within the state’s police powers resulting in loss of property to the investors does not constitute an indirect expropriation, and, accordingly, does not give rise to an obligation for the state to compensate. The three ICSID awards analyzed in this research have all recognized police powers doctrine in its consideration. However, there is no clear and consistent understanding regarding the implementation of this doctrine."