Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia. ......This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Kemigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti lex specialis, lex superior serta lex posterior yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim. ......This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as lex specialis, lex superior and lex posterior which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan minerba di Indonesia dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Arbitrase Internasional dan para pihak dalam KK dan PKP2B untuk lebih memperhatikan penerapan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam KK dan PKP2B (governing law), sekaligus sebagai hukum materiil (substantive law) dalam proses arbitrase internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara utama HPI di dalamnya.

---

The focus of this study is the settlement of foreign investment dispute in mineral and coal mining sector in Indonesia in relation to private international law. This study uses a juridical normative and empirical methods. The results suggest that the International Arbitration Tribunal and the parties in KK and PKP2B to pay more attention to the implementation of Indonesian law as the governing law in KK and PKP2B, as well as the substantive law in the process of international arbitration to resolve major matters of HPI in it.

Abstrak :
Dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional, lembaga pengadilan masih memiliki peran yang sangat penting. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, permasalahan mengenai yurisdiksi hakim terhadap para pihak merupakan hal yang harus diperhatikan. Hakim yang tidak memiliki yurisdiksi terhadap para pihak tidak dapat memproses perkara dan oleh karenanya tidak dapat membuat putusan yang mengikat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis dua buah putusan pengadilan Amerika Serikat yang masing-masing melibatkan badan hukum Indonesia sebagai pihak tergugat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

---

AbstractIn international disputes settlement, the court still has a very important role. In settling international disputes through litigation process, a problem concerning personal jurisdiction to the parties is a matter that must be considered. Judges who do not have jurisdiction over the parties are unable to process the case and therefore cannot make a binding judgment. This research was made by using the method of normative law by analyzing two judgments of United State rsquo s courts that involves an Indonesian legal entity as a defendant. This research is expected to become one of the references for the parties concerned.