Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agama memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga, karenanya peran agama-dalam perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di dalam Islam menjadi hal penting dan sakral. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang non muslim dilarang oleh Islam begitu pula sebaliknya. Hal ini telah diatur dalam Q.S. 2:221 dan Q.S.60:10, dengan tegas menyatakan perkawinan beda agama hukumnya haram. Tetapi akibat adanya pandangan kontroversial yang dikemukakan oleh kelompok Jaringan Islam Liberal tentang Islam, antara lain menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dibolehkan sepanjang perempuan non muslim tersebut adalah ahli kitab(Q.S.5:5). Oleh karena itu belakangan ini banyak terjadi kawin beda agama di kalangan umat Islam, dan menimbulkan masalah yaitu bagaimana kawin beda agama dipandang baik menurut hukum Islam, hukum positip Indonesia dan pandangan aliran Islam Liberal serta apa akibat hukum terhadap suami istri yang melakukan kawin beda agama ini juga keturunannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara serta sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Mengenai perbedaan pendapat mengenai masalah ini, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang isinya melarang kawin beda agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dari mereka yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut dicatat baik di Kantor Urusan Agama (Muslim) ataupun di Kantor Catatan Sipil (Non Muslim) yang dibuktikan dengan adanya bukti otentik (Akta Nikah/Buku Nikah). Status perkawinan, kedudukan anak, harta bersama dan kewarisan yang timbul akibat perkawinan menjadi jelas bila perkawinan yang dilakukan itu bukan dengan pemeluk agama yang berbeda. Oleh karena itu kesamaan agama dalamsuatu perkawinan bisa dikatakan memegang peranan yang penting agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dalam perkawinan tersebut."

"Hukum merupakan pondasi berdirinya sebuah negara, yang pengaturan dan pelaksanaanya memerlukan konsistensi yang baik sehingga aspek-aspek kehidupan yang lain dapat berjalan dengan baik pula. Salah satu aspek hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia Indonesia adalah pengaturan hukum keluarga. Keluarga harmonis dan bahagia menjadi awal mula terciptanya sebuah masyarakat yang maju, sehingga akan menghasilkan sebuah negara dan bangsa yang kokoh dan kuat, baik lahir maupun batin untuk melaksanakan pembangunan. Maraknya perkawinan berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri oleh sesama Warga Negara Indonesia, menjadi salah satu persoalan penting untuk diselesaikan secara menyeluruh dan mendalam. Untuk menyiasati tidak diaturnya perkawinan berbeda agama di Indonesia, maka para pihak melangsungkan perkawinannya di luar negeri dengan asumsi bahwa mereka dapat menikah secara sah dan tanpa harus melakukan penundukan hukum kepada agama salah satu pihak. Peristiwa ini menjadi dilema tersendiri bagi penegakkan hukum di Indonesia karena Pasal 2 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 56 UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Pasal 56 UU No. 1/1974 sejalan dengan Pasal 18 AB dan Pasal 16 AB. Perkawinan berbeda agama sesama WNI yang dilakukan di Luar Negeri mengandung unsur asing (foreign element) sebagai lingkup masalah Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Aspek-aspek lain yang terkait dengan HPI Indonesia seperti permasalahan ketertiban umum dan penyelundupan hukum akan menjadi sebuah kajian yang menarik. Keabsahan perkawinan berbeda agama sesama WNI di Luar Negeri menyebabkan kelangsungan perkawinannya pun dipertanyakan menurut hukum positif di Indonesia. Pembahasan perkawinan berbeda agama sesama WNI yang dilakukan di Luar Negeri ini dikaji dan ditelaah dalam sudut pandang HPI Indonesia sebagai suatu hukum yang senantiasa hidup."

"Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta apa saja yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang ? undangan yang mengatur tentang koperasi. Pada saat ini UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah Undang ? undang terbaru sampai saat ini yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya koperasi syariah saat ini yang tidak diikuti dengan regulasi yang mengaturnya menimbulkan ketidakjelasan akan cara menjalankan usaha koperasi yang Islami, serta tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas kedudukan dan peran notaris dalam kegiatan usaha koperasi menurut hukum Islam. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk koperasi yang sesuai dengan hukum Islam, bagaimana bentuk akad yang sesuai untuk perolehan dan penyaluran modal koperasi yang sesuai dengan hukum Perikatan Islam dan UU No. 25 Tahun 1992 serta kedudukan dan peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut hukum Islam. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga melakukan wawancara kepada notaris dan pengelola koperasi syariah sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk koperasi yang sesuai menurut Islam adalah koperasi yang bebas dari riba dalam perolehan dan penyaluran modalnya, selain itu tidak semua akad pada koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 sesuai menurut hukum perikatan Islam, yang terakhir peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi sudah terlihat sejak pendirian koperasi hingga pada saat perolehan dan penyaluran modalnya. Saran yang dapat disampaikan adalah agar keberadaan koperasi syariah dapat diatur dalam peraturan perundang ? undangan sehingga terdapat kejelasan akan keberadaan koperasi syariah di Indonesia. Selain itu sebaiknya dikeluarkan regulasi atau fatwa berkaitan dengan peran notaris menurut hukum Islam.

---

Notary is a public official who has the authority to make any deeds within his authority, including business activities conducted by Cooperative. Cooperative is developing rapidly and obtains a major attention from the government. Such attention is seen by the enactment of laws and regulations on Cooperative. At the present moment, Law No. 25 of 1992 on Cooperative is the newest law regulating Cooperative in Indonesia. The more numbers of Sharia Cooperatives at the current moment, which is not followed by the regulation on it, causes an uncertainty on means to conduct the activities of Sharia Cooperative and the absence of rules that regulate certain position and role of Notary in the business activity of Cooperative under Islamic Law.

The problems in this thesis discuss the proper form of Cooperative in accordance with Islamic Law and form of agreement that is suitable for the acquisition and distribution of Cooperative's capital in accordance with Islamic Law on Agreement and Law No. 25 of 1992 as well as the position and role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital under Islamic Law. Aside from using literature methodology, this thesis is also based on interview with Notary and board of management of Sharia Cooperative so that an accurate data can be obtained.

After the research was conducted, it can be concluded that the suitable form of Cooperative that is in accordance with Islamic Law is Cooperative that is free from usury in the acquisition and distribution of its capital. Besides, not agreements in Cooperative as set forth in Law No. 25 of 1992 are in accordance with Islamic Law on Agreement. Lastly, the role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital has been seen since the establishment of Cooperative until the acquisition and distribution of its capital.

Advice that can be conveyed is for the existence of Sharia Cooperative to be regulated by laws and regulations so that there will be clarity on the existence of Sharia Cooperative in Indonesia. Aside from that, it is better to issue a regulation or decision related with role of notary under Islamic law."

"Skripsi berjudul "Ijab Kabul Perkawinan Melalui Teknologi Telekomunikasi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ini berlatar belakang adanya praktek perkawinan Islam yang pada ijab kabul-nya dilakukan melalui teknologi telekomunikasi yaitu melalui telepon dan Video Teleconference, yang memicu perdebatan tentang keabsahannya secara hukum. Di Indonesia belum ada ketentuan khusus mengatur akan akad nikah melalui teknologi telekomunikasi. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan ijab kabul melalui teknologi telekomunikasi serta analisis mengenai keabsahan hukum perkawinan tersebut, disertai akibat hukumnya.Penelitian dilakukan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang didahului dengan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian, rukun dan syarat-syarat perkawinan, dan larangan perkawinan, yang terdapat dalam al-Qur?an dan as-Sunnah, ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, akan dibahas pula gambaran umum mengenai teknologi telekomunikasi serta contoh kasus perkawinan yang menggunakan perangkat telekomunikasi. Pada bab terakhir, penulis memberi kesimpulan tentang proses akad perkawinan melalui teknologi telekomunikasi baik melalui telepon maupun melalui video teleconference. Kemudian terdapat dua pendapat hukum mengenai perkawinan tersebut, yaitu sah secara hukum dan tidak sah secara hukum.Penulis memberikan pendapatnya bahwa dari dua pendapat tersebut, penulis cenderung untuk mensahkan perkawinan tersebut karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penulis menyarankan bahwa perkawinan tersebut lebih baik tidak dilakukan kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Selain itu, pemerintah Indonesia harus segera membuat aturan yang tegas mengenai masalah ini atau adanya fatwa yang jelas dari Majelis Ulama Indonesia, agar dapat menjadi acuan bagi setiap muslim di Indonesia."

"Divorce cases in Indonesia ranks Top Asia-Pacific region, namely 200,000 couples divorced in each year. Divorce in Indonesia are in The highest ranked annually, compared to the state Other Islamic world. Included in Depok, within three (3) Last year there are divorce cases in the year 1257 2005, 1306 cases of divorce in 2006, 1322 cases divorce in 2007. The high rate of divorce can occur due to various factors, one of them is less progressed advisory role and task of the Agency Preservation coaching Marriage (BP4) in coaching family. If the divorce rate in the community continues increased and the lack of people who come BP4 to consult on issues homes ladder, it becomes less evidence of the implementation of the role and Guidance Guidance task Preservation Advisory Board Marriage (BP4).The research method is literature by enriching information through interviews with advisers BP4, Depok Kandepag BP4 element, the element BP4 Centre, and judges in Depok Religious Court. based on data and interviews that the author got from all BP4 in KUA 6 (six) districts in the city of Depok, was BP4 yet can perform their role and their duties effectively, as (A) BP4 in Depok not well organized, especially administrative system and the credibility of advisors including picket schedule advisers. Such conditions can affect the level of public confidence in the BP4. (B) Socialization of the existence and role of BP4 is still lacking, The community do not know and can not BP4 consulting services utilizing BP4-26444.

---

Kasus perceraian di Indonesia menempati peringkat teratas se-Asia Pasifik, yaitu 200.000 pasangan bercerai dalam setiap tahunnya. Perceraian di Indonesia berada di peringkat tertinggi setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam lainnya didunia. Termasuk di Kota Depok, dalam 3(tiga) tahun terakhir terdapat yaitu 1257 kasus perceraian di tahun 2005, 1306 kasus perceraian di tahun 2006, 1322 kasus perceraian di tahun 2007. Tingginya angka perceraian yang terjadi dapat disebabkan dari berbagai faktor, salah satunya adalah kurang berjalannya peran dan tugas Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pembinaan keluarga. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan dan minimnya masyarakat yang mendatangi BP4 untuk berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangganya, itu menjadi bukti kurang terlaksananya peran dan tugas Badan Penasehat Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).Metode penelitian yang dilakukan adalah kepustakaan dengan memperkaya informasi melalui wawancara dengan para penasihat BP4, unsur BP4 Kandepag Depok, unsur BP4 Pusat, dan hakim di Pengadilan Agama Depok. Berdasarkan data dan wawancara yang penulis dapatkan dari semua BP4 di KUA 6 (enam) kecamatan di Kota Depok, ternyata BP4 belum dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan efektif, karena (a)BP4 di Depok belum terorganisasi dengan baik, terutama sistem administrasi dan kredibilitas para penasihat termasuk jadwal piket para penasihat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada BP4. (b) Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal BP4 dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP401-13-26444."

"Kematian seseorang dianggap sebagai sebab berlakunya hukum kewarisan yaitu jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Mengenai ahli waris, terdapat suatu kemungkinan bahwa Pewaris meninggalkan cucu yaitu anak dari anaknya. Sedangkan anaknya sendiri yang menjadi. penghubung antara si Pewaris dengan cucunya tadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris. Al-Qur' an tidak secara langsung menyebut anak dari anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu, tapi menyebutnya dengan sistem penggantian yang berlaku juga bagi keturunan saudara dan tolan seperjanjian, selain pertama kali ditujukan kepada mawali dari anak. Demikianlah pendirian ajaran kewarisan bilateral Hazairin berdasarkan al-Qur' an surah a-Nisaa' ayat 33. Sedangkan ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i mendasarkan kedudukan cucu kepada ajaran Zaid bin Tsabit, seorang ahli hukum kewarisan yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Cucu yang dimaksudkan di sini hanya berarti cucu yang melalui anak laki-laki yang dapat mewaris sebagaimana anak mewaris dan menghijab sebagaimana anak menghijab kalau tidak ada anak laki-laki. Dan di dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai ahli waris pengganti, tidak dibedakan apakah cucu itu laki-laki atau perempuan dan apakah melalui anak laki-laki atau perempuan. Namun di dalam ayat (2), terdapat suatu ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti."

"Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum perj anjian menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimana juga, sepanjang pembuatannya di lakukan sesuai dengan undang-undang dan isi nya t1dak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan ketentuan ini dapat memungkinkan untuk menggunakan bentuk perjanjian menurut syariat Islam/akad. Dalam pelaksanaan akad dapat terjadi suatu sengketa antara para pihak yang membuat akad tersebut. Selain membawa sengketa tersebut kepengadilan, ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu melalui lembaga arbitrase Islam penyelesaian sengketa dengan cara damai dimana para pihak sepakat agar perselisihan di antara mereka diperiksa dan di adili oleh hakim yang tidak memihak dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Keberadaan lembaga arbitrase Islam ini diakui di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ten tang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14, yaitu tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Alasan dipilihnya penye lesaian sengketa melalui arbitrase Islam adalah karena proses yang cepat (putusan final dan binding), hemat biaya, putusannya lebih mudah dilaksanakan dibandingkan putusan pengadilan, bersifat rahasia (tertutup) dan yang paling penting adalah tidak ada satu pihak yang dikalahkan. Keberadaan lembaga arbitrase Islam adalah sangat penting dalam kehidupan bermuamalah dan perlu untuk membahas apa dan bagaimana lembaga arbitrase Islam tersebut dan kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia serta melihat pelaksanaannya dalam kegiatan BAMUI menyelesaikan sengketa yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kredit/pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia."

"Sertifikat Halal untuk produk makanan mutlak diperlukan di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketentuan Hukum Islam telah mengatur bahwa umat Islam diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib (baik). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam al Quran surat al Maidah ayat 88. Menurut al Quran surat al Baqarah ayat 173, makanan yang diharamkan terdiri dari bangkai, darah, daging babi dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dengan demikian sangatlah sedikit makanan yang diharamkan oleh Allah swt. Penentuan kehalalan suabu produk makanan saat ini tidaklah sesederhana dahulu. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang pangan, bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat suatu produk menjadi bertambah. Tidak hanya bahan baku saja tetapi ada bahan makanan tambahan yang dimasukkan untuk menciptakan cita rasa yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai jaminan kehalalan terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi masyarakat muslim, sertifikat halal sangat dibutuhkan. Adapun proses yang harus dilalui oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal terdiri dari proses sebelum pengajuan sertifikat halal, proses pemeriksaan, dan proses setelah sertifikat halal dikeluarkan. Lembaga-lembaga yang terkait dalam penerbitan sertifikat halal adalah Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan makanan halal. Namun demikian, ada beberapa kasus yang terjadi sehubungan dengan penerbitan sertifikat halal antara lain kasus Ajinomoto, kasus monopoli MUI, kasus makanan impor, serta penggunaan sertifikat halal yang masih rendah. Hal ini menunjukkan ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam sertifikasi makanan halal di Indonesia antara lain sistem pengajuan sertifikat halal, standar sistem jaminan sertifikat halal yang berlaku secara nasional, pembenahan hukum dan pelaksanaannya serta penerapan sanksi yang lebih tegas."