Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jihad menurut Sayid Qutb adalah perang di jalan Allah untuk menegakkan sistem Ilahi. Menurutnya, jihad sifatnya ofensif bukan defensif Karena watak ajaran Islam sendiri adalah ofensif untuk menyebarkan misi Islam ke seluruh dunia, tanpa memandang batas rasial dan geografis. Meski demikian, jihad tidak memaksa seseorang atau masyarakat untuk memeluk agama Islam. Manhaj Islam, menurut Qutb, melindungi masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan agama masing-masing.Qutb membahas masalah jihad ini secara terpisah-pisah dalam karya monumentalnya Fi Zhilal Al Qur 'an. Dalam karyanya Ma alim fit Thariq, Qutb membahas jihad dalam bab khusus : Jihad fir Sabiilillah.Pemikiran Qutb tentang jihad, tidak terlepas dari pendidikan dan pengalaman hidupnya. Pendidikan agama dari keluarga sejak kecil dan pengalaman hidupnya di Amerika lebih dari dua tahun, serta hegemoni Amerika dan Inggris di Mesir ketika itu, membuat Qutb mempunyai pemikiran yang militan.Kehidupan Sayid Qutb bisa disebut sebagai kehidupan pemikir, aktivis dakwah dan mujahid. Pemikir, karena Qutb telah menghasilkan lebih dari 30 buku (buku sastra dan buku Islam). Aktivis dakwah, karena ia aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, Pemikir karena ia telah menghasilkan buku lebih dari 25 buah dan Mujahid, karena ia terus konsisten untuk menegakkan sistem Ilahi (Negara Islam) di Mesir.Sayid Qutb (1906-1966) adalah salah seorang pemikir besar Islam kontemporer. Di pergerakan Ikhwanul Muslimin, ia disebut-sebut sebagai tokoh kedua setelah Hassan Al Banna (1906-1949). Ia juga sering disejajarkan dengan Abul Ala Al Maududi, tokoh gerakan Islam Jamaat Islami di Pakistan, Imam Khomeini dan dan Ali Syariati, seorang ideolog revolusi Iran.Buku-bukunya menjadi bacaan aktivis-aktivis Islam dan Mesir, Aljazair, Syria, Tunisia, Turki, Indonesia, Malaysia, Amerika sampai inggris. Di Indonesia puluhan buku Qutb telah diterjemahkan.

---

Sayid Qutb observed that Jihad is a war in the way of Allah to establish a divine system from his point of view, jihad is offensive and not defensive. It is because the characteristic of Islamic teachings itself is offensive to disseminate the mission of Islam to all of the world without considering the racial and geographical frontiers. Although, jihad does not mean to coerce anyone or any society to embrace the religion of Islam. Islamic method or manhaj from Qutb's point of view protects people to adhere to everyone faith.

Qutb has discussed jihad separately in his two monumental books of Fii Zhilal al-Qur'an and Ma'alim f al Thariq, and in the latter work he studied jihad in specific chapter : Jihad in the Way of Allah (Jihad fii sabilillah).

The concept of jihad in Qutb's mind flourished from his earlier education and life's experiences. His earlier religious education from the family and more than two years life's experiences in America built up his idea of militancy.

The life of Qutb can be said or categorized as a thinker, an activist of da'wah and a Mujahid. As thinker he authored more than 30 books (literary and Islamic). As an activist, he was an active member of al-Ikhwan al-Muslimun and said as Mujahid because he continually and consistently fought to establish a divine system (Islamic state) in Egypt.

Sayid Qutb (1906-1966) is one of the great Muslim thinkers of contemporary Islam. In the al-Ikhwan al-Muslimun movement he said to be the second leader of this Islamic movement after Hasan al-Hanna (1906-1949). He often treated equal to Abut Ma al-Maududi, the founder of Jamaat Islami of Pakistan, Imam Khomeini and Ali Syariati, the ideologists of the revolution of Iran.

His works became sources of reading of Muslim activists in Egypt, Al-Jazair, Syria, Tunis, Turkey, Indonesia, Malaysia, America to England. In Indonesia tens of his books has been translated into Indonesian."

"Tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analitis. Penulis menemukan data-data penting dari penelitian ini yakni munculnya dua kekuatan besar dalam menumbangkan rezim represif Pahlevi dua kekuatan tersebut adalah kelompok ekstrimis intelektual religius (kalangan ulama) dan kelompok liberal berpendidikan barat (komunitas intelektual). Kedua kekuatan besar itu yaitu kekuatan oposisi popular (kalangan ulama) dan kekuatan oposisi konstitusional liberal (komunitas intelektual). Salah satu temuan penting lainnya adalah ternyata kedua kekuatan besar ini dapat dijadikan induk dari lahirnya empat organisasi yang menggerakkan 'roda-roda' revolusi di Iran. Keempat organisasi tersebut adalah kaum mullah, kelompok nasionalis non Mullah terutama anggota front nasional, Kelompok-kelompok gerilyawan Marzis (Mojahedin dan Fedayeen Khalq), dan kaum bazaar.Penelitian ini unik karena membahas kontribusi dari figur-figur yang diasumsikan sebagai `penggerak dan peletak ideolog' revolusi Islam Iran serta mencoba untuk melepaskan diri dari polarisasi ulama dan intelektual itu sendiri yang terekonstruksi sejak lama. Kekuatan penelitian ini terletak pada pijakan teoritis yang kokoh dan mencari serta meneliti data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, agar teori-teori yang digunakan dapat saling melengkapi. Ini terefleksi dari pengaplikasian teori Ted Gurr dan Charles Tilly tentang agregasi-psikologis dan aksi kolektif, yang dijadikan alat pendeskripsian terhadap kontribusi yang diberikan oleh Ayatullah Murtadla Muthahhari dan Dr. Ali Syari'ati. Aspek ini dimasukkan dalam variabel independen (variabel-variabel essensial sebagai katalisator terciptanya revolusi Iran). Teori yang dikemukakan oleh Theda Skocpol tentang perspektif struktural, penulis posisikan sebagai variabel dependen dari meletusnya revolusi Islam itu sendiri (simplifikasi tiga teori yang digunakan dalam penulisan ini, tertuang dalam bab kesimpulan)."

"Pemikiran dan reformasi dari suatu keadaan akan selalu terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Reformasi dalam konteks ini mempunyai ragam dan bentuknya, setidaknya ada tiga kecenderungan dari reformasi itu sendiri ; Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan sistem dari abad-abad permulaan Islam sebagai sesuatu sistem yang benar dan tentunya setelah dibersihkan dari bid'ah, Kedua, kecenderungan dalam usaha untuk membangun kembali ajaran yang benar serta apabila dipandang perlu akan disesuaikan dengan pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman kantemporer, disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan yang dihadapinya, khususnya yang mencakup segi-segi agama, kesusilaan dan kemasyarakatan. Tentunya bagi mereka yang berupaya untuk memformulasikan sumber-sumber hukum Islam ke dalam realitas sosial serta disesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berkembang dan berubah, maka sangatlah dibutuhkan adanya ijtihad. Ketiga, kecenderungan dalam berpegang teguh kepada dasar-dasar ajaran Islam yang diakui pada umumnya, tetapi tidak menutup pintu bagi pandanganp-andangan baru yang biasanya datang dari Barat.Dari tiga kecenderungan itu, penulis dengan segala keterbatasan mencoba untuk mengkaji dan meneliti sebuah pemikiran politik Islam dari seorang pemikir Islam yang berkaliber internasional yaitu Abul A'la al-Maududi yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, yaitu sebuah tesis dengan judul "Perbandingan Pemikiran Politik Islam Abul Ala Al-Maududi dengan Pemikiran dan Gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia"Dalam kajian ini penulis memfokuskan bahasan khusus pada pemikiran politik meliputi konsep negara atau pemerintahan dan tujuannya, dasar negara, demokrasi, struktur pemerintahan dan hukum menurut pandangan Maududi. Dari pemikiran yang berawal dari pembenahan sistem itulah Maududi mempunyai idealisme yang tinggi yaitu menjadikan Islam as way of life - sebagai jalan hidup - secara totalitas dan harus menjadi pijakan bagi manusia khususnya bagi ummat Islam. Maududi menghendaki ummat Islam pada zaman modern ini apabila ingin kembali mengalami kejayaan dan keemasannya sebagaimana yang telah dilewati pada awal tradisi Islam, maka ummat Islam harus kembali kepada dua sumber hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) secara mutlak serta mengembalikan sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada abad modern ini kepada sistem yang telah dibangun Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin.Maududi tidak menerima sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada zaman modern ini, ia selalu memperjuangkan simbol Islam, bahwa Islam harus diterapkan sebagai dasar negara karena menurutnya didirikannya suatu negara adalah sebagai manifestasi dan misi besar Islam dan iapun menolak demokrasi yang berpaham kedaulatan rakyat, maka sebagai alternatifnya ia menawarkan sistem kekhalifahan dengan paham kedaulatan Tuhan, manusia harus tunduk pada aturan Tuhan karena manusia hanya merupakan wakil Allah di muka bumi. Tentang struktur pemerintahan, Maududi memandang bahwa struktur yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin adalah struktur pemerintahan yang dapat pula dijalankan di abad modern ini karena struktur itu merupakan struktur ideal yang dibangun di awal pemerintahan Islam. Oleh karenanya hukum atau undang-undang yang harus diberlakukanpun adalah syari'at Islam secara apa adanya sebagaimana yang dijalankan di awal tradisi Islam tanpa perlu adanya ijtihad karena Islam merupakan sistem yang komprehensif dan sesuai dengan situasi dan kandisi zaman. Dengan demikian, apa yang menjadi idealisme besar Maududi yaitu ingin menjadikan Islam kembali sebagai way of fife akan dapat direalisasikan.Pandangan dan pemikiran politik Maududi di Pakistan sangat banyak berpengaruh pada dunia Islam, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh dari pandangan pemikiran tersebut, penulis mencoba mengadakan kajian khusus pada organisasi dan gerakan Islam yang ada di negara lain, dalam hal ini penulis mengambil obyek gerakan Islam pada Partai Bulan Bintang di Indonesia yang kemudian akan mengambil perbandingan dari dua pemikiran tersebut.Sebagaimana halnya pemikiran politik Islam Maududi di Pakistan, pemikiran Politik Islam di Indonesiapun pada prinsipnya menghendaki tegaknya Syari'at Islam dan menjadikan Islam as way of life, salah satunya pemikiran politik Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang merupakan Partai yang berasaskan Islam yang mempunyai kecenderungan dalam gerakannya lebih pada modernis dan kompromis dengan idealisme Islam/ Islam wal-Muslimiin yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu berubah. Substansi dari ajaran Islam merupakan hal yang utama daripada simbol-simbol Islam itu sendiri, Ajaran Islam dapat disesuaikan dengan segala zaman. Oleh karenanya dalam rangka mencari solusi dari suatu hal yang baru diperlukan ijtihad dengan tetap mengacu kepada dua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedaulatan berada di tangan rakyat, karena sistem pemerintahan merupakan urusan yang bersifat mua'malah dan manusialah yang harus menjalankan sistem pemerintahan dari suatu negara. Dalam urusan pemerintahan dan simbol-simbolnya, kalau memang situasi memaksa untuk kompromi maka Partai Bulan Bintang lebih mengedepankan adanya kompromi dan mengakui pluralisme dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dari kedua pemikiran politik tersebut, yaitu pemikiran Maududi yang diimplementasikan pada gerakan organisasinya yaitu Tama at Islami di Pakistan dengan pemikiran dan gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia. Yang kedua organisasi politik ini mengumandangkan pemberlakuan Islam as way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dengan adanya idealisme besar dari Partai Bulan Bintang yaitu Izzul Islam wal Musliminm. Dari dasar dua pemikiran inilah penulis mengadakan penelitian dengan metode Studi Kasus pada Partai Bulan Bintang dan Studi Pustaka dalam mengambil data untuk menganalisis pemikiran dan pandangan-pandangan politik Islamnya Abul Ala al-Maududi, yang kemudian mengambil perbandingan dari kedua pemikiran tersebut.

---

Comparing Islamic Political Thought of Abul A'la Almaududi to The Thought and The Movement of The Crescent Star Party in Indonesia (Politics and International Relations in the Middle East)The thought and the reform of a condition will always occur wherever, whenever and in any kind of form. The reform in this context has its own variations and foams. There are at least three tendencies of the reform itself First, tendency to maintain the system from the early centuries of Islam as a proper system and definitely after it has been purified from any heresies. Second, tendency in efforts to rebuild the right tenet, which will necessarily comply with contemporary understandings and comprehensions according to the era and needs that it has to go through, and particularly with the religious, moral, and community aspects. For those who try to formulate the sources of Islamic law into social reality and to comply with the changing and evolving era, it is necessary to have the Ijtihad. Third, tendency to hold tightly onto the basics of the Islamic tenet, commonly recognized, but not to refuse the new views, which usually come from the West.

With those tendencies, the author, with all her limitations, tries to study and analyze the Islamic political thought from an internationally recognized Islamic thinker, Abul A'la Almaududi, which the author will disclose in her thesis entitled "Comparing Islamic Political Thought of Abul A'la Almaududi to the Thought and the Movement of the Crescent Star Party in Indonesia".

This thesis focuses on political thoughts including the concept of state or government and its purpose, state basic principles, democracy, government structure and law in Maududi's point of view. From the thought that is preceded by the improvement of the system, Maududi has a great idealism to make Islam totally as a way of life and as a platform for human kind and for the Islamic society in particular. In Maududi's opinion, if the Islamic society seeks for glory like the one they had in their early tradition, it has to return totally to the sources of Islamic law, i.e. Koran and Sunnah and reform the government system in this modem age with the system created once by Rasulullah SAW and Khulafa Arrasyidin.

Maududi refuses government system of this modern age. He consistently struggles for Islamic symbol: Islam has to be adopted as state basic principles. Maududi thinks that the establishment of a state is a manifestation of Islamic great mission. He also refuses the people's sovereignty of the democracy. Alternatively, he proposes God's sovereignty of the caliphate system. Mankind must obey God's rule since it is a representative of God in the Earth. Regarding government structure, Maududi considers that the structure implemented by Rasulullah SAW and Khulafa Arrasyidin can be applied in this modem era because the structure is an ideal one built in the beginning of Islamic government. Therefore, the law that has to be applied is sharia like the one implemented during the early tradition of Islam and without having to adopt the ijtihad. Islam is a comprehensive system and adjustable to the situation and condition nowadays. Hence, what becomes his great idealism, which is to make Islam as way of life, can be realized.

Maududi's political view and thought in Pakistan has much influenced the Islamic world. To find out more about the influence of that view and thought, the author tries to conduct specific studies on the Islamic organization and movement outside Pakistan. In this case, the author takes the Islamic movement of the Crescent Star Party in Indonesia as an object and makes comparison of the two thoughts.

Similar to the Islamic political thought of Maududi in Pakistan, the Islamic political thoughts in Indonesian seeks to enforce the sharia and to make Islam as a way of life. One of them is the political thought of the Crescent Star Party. This party is based on Islamic principles, which tends to have a modernistic and compromised movement, bringing the idealism of Izzul Islam wal Muslimin that in its implementation can meet the needs of this changing era. The substance of Islamic tenet is the main thing, instead of the Islamic symbols itself; and it complies with any eras. Therefore, in order to find a solution of actual problems, the ijtihad is necessary while referring consistently to the two sources of Islamic law, the Koran and Sunnah. The sovereignty is in the people's hands since the government system is categorized as muamalah and it is humankind who has to carry out the government system of a state. Facing with government affairs and their symbols, in the circumstances when compromise is inevitable, the Crescent Star Party prioritizes the compromise and recognizes the pluralism in the community, nation, and state.

These two political thoughts are applied in a form of an organization: Maududi with his Jama?at Islami in Pakistan, and the Crescent Star Party in Indonesia. Both organizations declare the implementation of Islam as a way of life in the nation and state life supported by the great idealism of the Crescent Star Party, Le. Izzul Islam wal Muslimin. Based on those two ideas, the author conducts a research by using the case study method on the Crescent Star Party and the literature study method to collect data as well as to analyze the thought and the views of Maududi concerning the Islamic politics, and makes comparison of the two thoughts."

"Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan bagian dari sejarah yang dimiliki Timur Tengah. Di antara konflik-konflik yang terjadi, konflik Israel-Palestina merupakan konflik terlama dan belum sepenuhnya terselesaikan, Terobosan sangat signifikan yang dilakukan Israel dan PLO dalam konteks proses perdamaian di Timur Tengah ketika mereka mengadakan Kesepakatan Oslo I (13 September 1993) dan Kesepakatan Oslo II (28 September 1995). Namun, proses perundingan itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, baik dalam proses awal perjanjian maupun sampai pada tahap implementasi hasil kesepakatan.Melihat fakta ini, PLO di bawah kepemimpinan Yasser Arafat bersama pejabat-pejabat senior PLO berupaya melakukan proses diplomasi dengan pihak Isarel, yang akhirnya menghasilkan Kesepakatan Oslo I dan II. Peran PLO dalam Kesepakatan tersebut, tidak terlepas dan tujuan PLO yang fungsinya berubah dari pembebasan Palestina menjadi pembangunan sebuah negara yang berdampingan dengan Israel. Alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut telah berubah dari perjuangan militer menjadi diplomasi aktif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset yaitu Bagaimana peranan PLO melalui jalur diplomasi aktif dalam Perjanjian Oslo I dan II ?Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu metode studi kasus untuk memaparkan upaya-upaya PLO dalam proses perundingan tersebut serta faktor-faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya proses perundingan damai di Oslo. Yaitu dengan menganalisa upaya PLO dalam perundingan damai dengan Israel, serta sikap Israel terhadap proses perundingan tersebut. Kemudian proses awal perundingan hingga tercapainya Kesepakatan Oslo I dan II. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, PLO menggunakan instrumen politik luar negeri berupa diplomasi aktif melalui mekanisme negosiasi. Terakhir, penulis menggambarkan peranan PLO sebagai aktor perunding yang terlibat aktif pada Perjanjian Oslo I dan II.Berdasarkan sistematika penulisan yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran PLO dalam perjanjian Oslo I dan II dilandaskan pada tujuan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina melalui meja perundingan serta mendirikan Negara Palestina Merdeka.

---

The conflict between Israel and Palestine is part of the history of the Middle East. Among the many conflicts that have occurred in the Middle East, the Israeli-Palestine conflict is the longest conflict, which has not completely been solved. The significant breakthrough in the context of the peace process in the Middle East, however, are made by Israel and PLO in Oslo Agreement I (September 13, 1993) and Oslo Agreement II (September 28, 1995). However, the agreement process did not run smoothly as had been expected, both in the initial process of the agreement and in the stage of its implementation.

From the beginning, PLO under the leadership of Yasser Arafat along with his senior officials had launched diplomatic initiatives with Israel, which led to Oslo Agreement I, and U. The role the PLO played in the Agreement was closely related to the PLO goals whose functions had changed from Palestine liberation to the development of a state in co-existence with Israel. The tools to achieve that goal have been changed from military struggle to active diplomacy. From what has been described above, the writer put forth the research question, i.e. what is the role of PLO through active diplomacy-in Oslo Agreement I and II?

To answer the above research question, the writer has adopted qualitative methodology, i.e. case study method to make clear the efforts of the PLO in the agreement process as well as the factors and constraints which had influences on the peace process in Oslo. This is done by analyzing PLO efforts in the peace process with Israel, the Israeli attitude toward the peace process and then the initial process of the agreement up to the achievement of Oslo Agreement I and IL In the resolution of Israeli-Palestine conflict, the PLO has adopted a foreign policy instrument in the form of active diplomacy through negotiation. In the last part, the writer has described the role of the PLO as an active actor in Oslo Agreement I and II.

Based on the above description, the writer has come to the conclusion that the role of the PLO in Oslo Agreement I and II was based on the goal to end the Israeli- Palestine conflict by means of negotiation and to establish an Independent Palestine State."

"Menjelang pemilu Desember 1995 Turki mengalami instabilitas sosial-politik dan ekonomi. Saat itu PM Tansu Ciller mengalami masalah yang sangat berat. PopuIaritasnya anjlok seiring dengan makin terpuruknya perekonomian nasional, meluasnya korupsi, serta instabilitas politik yang semakin tak tentu arah. Secara teknis, perekonomian negara terjadi defisit neraca pembayaran, tingkat inflasi yang tinggi, hutang luar negeri yang makin menumpuk, ambruknya nilai tukar Lira di pasaran intemasional. Juga pengangguran dan gagalnya program privatisasi Potret perwajahan ekonomi nasional Turki di bawah Ciller betul-betul suram. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada penguasa dan segera menuntut adanya perubahan.Saat itu harapan satu-satunya masyarakat tertumpu pada bangkitnya kekuatan Islam yang mulai berhasil memberantas korupsi dalam birokrasi. Karena itulah partai Refab dengan Erbakan sebagai pemimpinnya berhasil meraih jabatan perdana menteri. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan Fenomena sosial politik dalam hat ini hubungan sipil militer. Fokus kajian dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari pola hubungan sipil militer Turki ketika Turki dipimpin oleh perdana menteri Prof Dr. Necmettin Erbakan yang berkuasa antara tahun 1996-1997. Fenomena kekuasaan Erbakan menjadi menarik karena Erbakan tidak sekadar merupakan faksi radikalis dalam kekuatan politik Islam Turki, tapi jugs karena ia kemudian jatuh dari kekuasaannya akibat desakan militer.Adapun tujuan penelitian ini adalah berusaha mencari relasi sipil militer Turki di masa pemerintahan Necmettin Erbakan. Dengan penelitian ini, peneliti berharap bisa menemukan faktor-faktor penyebab yang menjadi latar historis setiap dari hubungan itu terjadi dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan dan masa depan politik kekuasaan, khususnya di era pemerint-han Necmettin Erbakan. Untuk meneliti masalah tersebut, peneliti menggunakan metode Case Study (Studi Kasus). Metode kajian ini digunakan karena peneliti menganggap sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dimaksud.Hasil kajian menemukan antara lain: Pertama, pola hubungan sipil militer Turki di masa Erbakan cenderung mengikuti pola militer mengontrol sipil. Militer melakukan intervensi karena langkah-Iangkah politik Erbakan dinilai militer telah melanggar konstitusi yang sudah menjadi aturan main dalam sistem negara sekularistik warisan Kemal. Oleh karena itu hubungan sipil militer di Turki di masa Erbakan sangat tidak seimbang, karena militer memiliki pengaruh yang kuat dalam banyak sektor kehidupan di Turki. Kedua, adanya kekangan ketat terhadap kiprah politik kalangan Islam tidak menyurutkan simbolitas Islam sebagai daya tarik politik dalam masyarakat. Ketiga, Hubungan sipil militer di Turki akan terbangun dengan balk jika otoritas sipil tidak menabrak prinsip-prinsip dasar kemalisme yang tertuang dalam konstitusi negara Turki. Keempat, prospek demokrasi dan bubungan sipil-militer akan menemukan bentuknya yang ideal jika masing-masing kekuatan politik yakni kalangan sekular dan kalangan Islam sama-sama mencari jalan tengah demi kepentingan bangsa dan negara."

"Sebagian besar pemikir politik Islam klasik, memandang bahwa hubungan agama dan negara adalah satu kesatuan yang organis, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bentuk kelembagaan bagi hubungan yang organik tersebut, muncul dalam bentuk khilafah, yang dianggap sebagai representasi sebuah sistem kekuasaan dan pemerintahan Islam, sejak dari zaman Abu Bakar Shidiq hingga berakhirnya kekhalifahan Usmani di Turki. Selama itulah kedudukan khalifah tetap aman dan selalu mendapat legitimasi dari para ulama yang memegang otoritas keagamaan dalam Islam. Kondisi tersebut menggambarkan hubungan antara politik atau kekuasaan dengan agama, sebagai hubungan simbiosis yang sating menguntungkan.Seiring dengan masuknya bangsa Eropa ke Timur Tengah, maka masuk pulalah pemikiran-pemikiran modern di kawasan tersebut. Salah satu diantara pemikiran tersebut adalah Sekularisme. Dengan faham itulah Ataturk di Turki mengejutkan dunia politik Islam dengan menggusur kekhalifahan Usmani yang memang sudah lemah. Menyusul satu tahun kemudian AIi Abd Raziq di Mesir dengan menerbitkan bukunya "Islam wa Ushul al-hukmmr ; Buhl fi al-Khila_;ah wa al-Hukumah fi al-Islam", yang juga inengkritisi eksistensi khilafah yang selama itu "disucikan". Namun keduanya menganggap bahwa khilafah adalah rezim otoritarianisme dan absolutisme yang tidak lagi relevan di zaman modem ini.

---

Mostly classical Islamic political scholar, looking that the relation of religion and state is one organic union, inseparable one with other. Form of the institutution for those relation, emerge in the form of khilafah, what is considered_ to be representation a system of power and Islamic, governance, since Abu Bakar Shidiq till the end of Usmani Emperor in Turki. During that's dimiciling khalifah remain to be peaceful and always get the legitimation from all moslem scholar, whom had holding religious authority in Islam, The Condition depict the relation of between politics or power with religion, as mutual symbiosis a profiting relation.

With the arrival of Europe people to Mid-East area, they bring the new ideology to the area, one of that ideology is Secularisme. With that ideology Ataturk in Turki set the river on fire the Islamic politics by aborting imperium Usmani which is true have weak. One year later, then Ali Abd Raziq in Egypt, also critizied the khilafah power by publishing his book " Islam of Ida Ushul alhuk'n ; Bahs El al-Khilafah wa al-Hukumah fr al-Islwn", which is during that "sanctified". But both assuming that khilafah is regime of otoritarianisme and absolutisme which shall no longger be relevant in this modem epoch.

Both emerging almost at the same time, with the same opinion, and global political in a same condition, regional and national which more or less is equal. Even both dissociated by far distancer, owning different personality, with the different of intellectual background, and of course own the different target, hence non an matter which coincidence happened, if both sudden emerge at the time of and same condition. This is one of reason disturbing to be checked in this thesis."

"Peperangan pada masa Nabi Muhammad merupakan lembaran sejarah peperangan yang pertama kali mereformasi kode etik perang menjadi beradab dan berprikemanusiaan. Kaidah-kaidah perang yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad, seperti Iarangan membunuh orang yang tidak aktif berperang (non-combatant), larangan menghancurkan sumber penghidupan dan anjuran memperlakukan tawanan dengan baik, setidaknya menjadi fakta betapa Nabi Muhammad menjunjung tinggi nllai-nilai kehormatan manusia (human dignity) meskipun dalam kondisi perang. Akan tetapi masih banyak dari kalangan orientalis yang memiiiki persepsi negatif terhadap bentuk peperangan dan operasi militer Nabi Muhammad.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentukbentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan aturan perang yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, penulis juga ingin mengetahui apakah kebijakan-kebijakan Nabi yang terkait dengan peperangannya bertentangan dengan pasal-pasal Konvensi Jenewa (1949) berikut dua protokol tambahannya (1977) dan Konvensi Den Haag (1929). Penulisan thesis ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kontruktivism. Fenomena peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad akan penulis pahami dari perspektif luar (other perspective) berdasakan pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi tersebut. Adapun kerangka pemikiran dibangun dengan menggunakan Teori Perang dan Damai, Hukum Humaniter Internasional, dan Hak Asasi Manusia. Agenda perjanjian gencatan senjata, pengiriman delegasi ke luar negeri dan strategi Nabi Muhammad di medan perang, mempunyai arti yuridis yang sangat berharga dan secara tidak Iangsung mendukung cita-cita Hukum Humaniter Internasional, yaitu untuk meminimalisir jatuhnya korban dan menghindari kerusakan yang tidak perlu. Peperangan Nabi Muhammad sesungguhnya merupakan respons terhadap tindakan-tindakan resisten yang dilancarkan oleh lawan-lawan politiknya atau tindakan untuk mempertahankan diri (self defence) dari segala bentuk serangan. Instrumen kekerasan dipakai oleh Nabi jika memang upaya rekonsiliasi dengan musuh manual kegagalan.Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diterapkan Nabi Muhammad dalam kondisi perang sejalan dengan ide-ide kemanusiaan seperti yang dikehendaki oleh Hukum Humaniter Internasional. Pada gilirannya fakta tersebut lambat laun menepis image Orientalis tentang pribadi Muhammad yang garang dan lebih senang berperang daripada berunding.

---

The history of war in the Prophet Muhammad era was the first reformation of the war ethic code to become more civilized and humanities. The principle of war that had ever been applied by the prophet Muhammad such as prohibition to kill non-combatant to destroy resources and suggestion to treat well a captivated people. At least these examples are becoming as a matter of facts that the prophet Muhammad glorified the principles of human dignity even in the battle. However. most of orientalists are still have a negative perception toward war formation and military operation at prophet Muhammad SAW.

The purpose of this thesis is know how the formations of protection of human rights and a rules of war which had been applied by the prophet Muhammad. Thus, I want to know that are the prophet policies have a contradiction with a clauses of Geneva Convention in 1949 and its two addition rules in 1977 and a Den Haag Convention dictates in 1929. This thesis uses a qualitative method with a constructive paradigm. I'd like to understand the war phenomenon that happened in Muhammad period from the other perspective relies on the clauses in that convention. Now, a frame work which is developed by using war and peace theory, International Humanitarian Law and Human rights. The agenda of truce agreement, dispatching a delegation to abroad and the prophet strategy in the battle have a priceless jurisdiction meaning and indirectly can be carry on the back of International Humanitarian Law-will. The mean to the minimize number of victim and avoid unnecessary destruction. Actually. war if the prophet Muhammad responded for resistant action from his political enemies or for self defense of any kind of attack. The violent instrument would be use by the prophet-lithe reconciliation effort to the enemy was failed.

The short or explanation above can be concluded. that the forms of Human Rights protection which had been applied by the prophet Muhammad in the war in compliance with humanity ideas as well orientalists image about Muhammad as a person who I fierce and prefer to wage war rather than to confer."

"Invasi Amerika di Irak dilatarbelakangi oleh asumsi kepemilikan senjata pemusnah massal, keterlibatan Rezim Saddam dengan jaringan teroris internasional, dan usaha membangun sebuah pemerintahan yang demokratis. Hal ini menjadi perlu bagi Amerika, mengingat Saddam mempunyai track record yang buruk dengan masyarakat internasional. Tindakan ofensifnya pernah menyulut perang delapan tahun dengan Iran (1980-1988) dan juga invasi Kuwait (1990) yang berakhir dengan keikutsertaan tentara multinasional di Irak.Hancurnya World Trade Centre-New York, 11 September 2001, penyerangan Markas Militer dan Intelejen Amerika-Pentagon merubah perspektif Amerika terhadap pentingnya menjaga kedaulatan (souverignity), keamanan (security) was tindakan-tindakan teror yang tidak manusiawi, kalau tidak mau disebut biadab. Berubahnya arah kebijaksanaan luar negeri Amerika dari containment (penangkalan) dan deterrence (penangkisan) menjadi preemptive strike (serangan dini) dan defensive intervention (intervensi defensif) lebih dipicu oleh jatuhnya rival ideologi-militer Amerika, Uni Soviet tahun 1989 dan juga pencarian "new enemy" sebagai upaya balance of power.Kehadiran tentara penundukan yang dipimpin oleh Amerika di Irak berhasil menjatuhkan Rezim Saddam, 9 April 2003. Akan tetapi, situasi dan kondisi ini justeru melahirkan permasalahan baru, yaitu (I) suasana chaos dan (2) perebutan kekuasaan dari tiga faksi politik di Irak, yaitu Syi'ah (Irak Selatan), Sunni-Arab (Irak Tengah) dan Sunni-Kurdi (Irak Utara). Jatuhnya pemerintahan sementara ke dalam tiga faksi tersebut disambut Amerika dengan tindakan politis dan militer. Amerika justru membentuk Pemerintahan Sipil untuk Irak (CPA) kemudian CPA yang dipimpin oleh Amerika membentuk Dewan Pemerintahan Sementara Irak. Tidak hanya itu tentara penundukan pun berusaha melenyapkan penguasa-penguasa sementara Irak tersebut dengan kekuatan militer.Munculnya tentara al-Mahdi sebagai representasi Muslim Syi'ah (Irak Selatan) yang berpusat di Najaf dan Karbala begitupun juga gerakan Tawhid wal Jihad (gerakan jihad internasional) yang berkolaborasi dengan fundamentalis Islam Sunni di Irak Tengah, Falujah, sebagai fenomena yang wajar dan logis mengingat hak menentukan nasibnya sendiri (self determination) yang tidak bisa dimonopoli oleh bangsa ataupun negara manapun, apalagi Amerika. Baik tentara al-Mahdi maupun gerakan Tawhid wal Jihad mempunyai tujuan yang sama, yaitu tegaknya pemerintahan Islam dan supremasi hukum Islam di Irak.Dengan demikian, penulis mencoba mendeskripsikan bentuk dan proses perjuangan kedua gerakan tersebut melalui paradigma positifisme, pendekatan studi kasus dan setting sejarah setelah jatuhnya era Saddam yang dibatasi hingga 30 Januari 2005 bertepatan dengan pemilu pertama di Irak post-Saddam.

---

The alleged possession of mass destruction weapons and involvement of the Saddam Regime in an international terrorist network and the establishment of a democratic government have been the major backgrounds or assumptions enforcing the United States and its alliances to carry out a massive invasion to Iraq. Saddam regime's bad track records in the international communities' eyes, including its provocation triggering the 8- year war between Iraq and its neighboring country, Iran (1980-1999), and its invasion to another neighboring country, Kuwait, which was ended up by the presence of multinational troops in Iraq, had been another justification for the US to invade Iraq.

Terrorists' attacks to the World Trade Center-New York, on September 11, 2001, and to the US Military and Intelligence Headquarters in Pentagon have changed the way of how the USA views its sovereignty and security and terrorists' inhuman and cruel attacks. But actually, the US Government changes its international policies from containment and deterrence to preemptive strikes and defensive intervention were triggered more by the fall of the US' ideological and military rival, the Soviet Unions in 1989, and by the will to seek a "new enemy" for balance of power.

The presence of the US-led aligned troops in Iraq has successfully ousted the Saddam Regime in April 9, 2003. Sadly, this new situation and condition have resulted in the birth of two new complicated problems, i.e. chaotic situation in Iraq and power struggle among three major factions in Irak, namely Shia (in South Iraq), Sunni-Arab (in Central Iraq) and Sunni-Kurds (in North Iraq). The US responded the fall of power to three factions with political and military actions. The US formed the Coalition Provisional Authority (CPA). Afterwards, the US--led CPA established Iraqi Interim Government. Further, the aligned forced have tried to use their military power to exterminate those temporary rulers in Iraq.

The emergence of al-Mahdi Army representing Shiite (South Iraq) and having its central power in Najaf and Karbala and Tawhid wal Jihad (International Holly War Movement) are having collaboration with Sunni Islamic fundamentalists in Central Iraq. Falujah, is a logical phenomenon due to the self determination right that cannot be monopolized by any nation or country, let alone the United States of America. Both al-Mahdi and Tawhid wal Jihad militia have the same objective, Le. to establish Islamic government and to uphold Islamic law supremacy in Iraq.

The writer tries to describe the formation and struggle of both movements by using positivism paradigm and a case study approach. The post-Saddam historical setting will be limited until January 30, 2005, when the first post-Saddam election was held."

"Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan isu yang mendominasi perbincangan sejarah umat Islam semenjak abad 9 M sampai abad ke-21 M. Meskipun hampir 11 abad masalah ini dikaji, akan tetapi tidak pernah memberi satu kajian yang dapat diterima dan disepakati secara bersama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun al-hadits sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga terkesan bahwa Islam memberi kebebasan bagi munculnya ragam interprestasi dalam memahaminya.Tesis ini akan meneliti sejauhmana hubungan Islam dengan negara menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi yang merupakan salah satu ulama al-Azhar kontemporer, dan Moh. Natsir seorang tokoh politik Islam di negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya dalam memahami persoalan hubungan Islam dengan negara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologis dan metode deskriptif serta komperatif.Hasil dari penelitian di atas, penulis menemukan ada beberapa persoalan yang memiliki persamaan dan perbedaan pemikiran antara al-Qardhawi dan Natsir dalam memahami hubungan Islam dengan negara. Persoalan itu antara lain mengenai kedudukan negara dalam Islam, bentuk negara dan sistem pemerintahan, karakter pemimpin negara dan kewa;ganegaraan.Pemikiran politik al-Qardhawi sedikit banyak di pengaruhi oleh Hasan al-Banna, dan ia pernah menjadi aktivis gerakan al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Al-Qardhawi berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, bahwa dalam al-Quran dan Sunnah ditemukan aturan-aturan yang langsung walaupun tidak rinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Al-Qardhawi berargumen berdasarkan ayat-ayat al-Quran, hadits dan karakter Islam itu sendiri mengenai keberadaan negara dalam Islam.Pemikiran politik Natsir banyak dipengaruhi oleh gurunya Agus Salim dan sering sekali dalam perjuangan politiknya sebagai "Salimisten". Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisah. Islam menurutnya bukan sekedar bentuk format atau simbol, tetapi esensi dari ajaran Islam itu merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

The problem about relation between Islam and state were predominating conference issue in the Islamic people history since 9 M till 21 M century. Although these problem was studied almost 11 century but not give and study that could accepted and agreed together. Those caused by there was not detail explanation, either of al-Quran also al-hadits as main source of Islam law, so Islam is impressed like gave freedom to many kind of interpretation comprehending of it.

This thesis will examine carefully as far as a concept of ideal Islamic state, especially about relation between Islam and state according to perspective of Yusuf al-Qardhawi, a contemporary uIama of al-Azhar and Moh. Natsir, an Islamic politician figure in Indonesia. Expected this research is known difference and similarity thinking both them in order to understand Islam and state relation problem. The research methods that used are qualitative research method, phenomenology approach and descriptive and comparative method.

The writer found that the result of the research above, there is some problem owning difference and similarity of thinking between al-Qardhawi and Natsir in order to understand Islam and state relation. That problem is about position of state in Islam, form of state and system of government, character of state leader and citizenship.

Al-Qardhawi though, at least, was influenced by Hasan al-Bana, and he has been ever become activist of al-Ikhwanul al.-Muslimin in Mesir. Al-Qardawi thought that Islam and state could not be separated. According to him, in al Qur'an and as Sunnali found regulations about state affair, even, it is not detail. AI Qardhawi argument based on al-Qur'an verses, aI-hadits and character of Islam it self, about the existence of state in Islam.

Most of Natsir though was influenced by his teacher; Agus salim and he often become "Salimisten" in his struggling politic. Natsir thought that Islam and state could not be separated. He said that Islam is not only format or symbol, but the essence of Islamic guidance is foundation on nation and state living."

"Tesis ini membahas penyelesaian konflik Palestina-Israel yang tidak terselesaikan sampai saat ini (2008). Berbagai upaya perdamaian masih terus diusahakan walaupun hasilnya masih jauh dari harapan dan selalu mengalami jalan buntu. Sudah banyak resolusi PBB dihasilkan, akan tetapi tidak pernah efektif diimplementasikan. Konflik ini sulit dipahami jika hanya dilihat dari luarnya. Oleh karena itu untuk mencari resolusinya perlu dicari akar permasalahan yang sebenarnya. Berlarut-larutnya konflik dan tidak kunjungnya solusi walau sementara, menyeret para aktornya menarik kesimpulan bahwa konflik Palestina-Israel bukan sekedar hanya konflik perebutan wilayah akan tetapi sudah menjadi konflik ideologi antara Islam dan Zionisme. Kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif yang baru diikutinya pada tahun 2006 di Palestina menjadi bukti adanya konflik ideologi tersebut. Walaupun Hamas menempuh strategi zero sum dalam menyelesaikan konflik dengan Israel, akan tetapi mendapat dukungan rakyat Palestina. Sayangnya kemenangan ini dengan serta merta dianulir oleh Israel dan Amerika Serikat melalui kelompok Fatah (nasionalis sekuler) yang selama ini menguasai PLO. Kabinet Ismail Haniyah hasil pemilu dari Hamas dibubarkan oleh Presiden Mahmud Abbas. Israel dan Amerika Serikat memaksa Hamas untuk menempuh jalur perjuangan fisik dan membangun opini bahwa kelompok radikal ini penghalang perjanjian perdamalan karena tidak mau mengakui eksistensi Israel. Dengan dikelompokkannya Hamas sebagai teroris maka sah untuk dihancurkan. Jalur politik buntu bagi Hamas untuk memperjuangkan kepentingannya dan Israel tidak memberikan alternatif lain bagi Hamas keluar dari strategi zero sum yang diyakininya. Oleh karena itu Idelogi Islam yang diyakini Hamas memberikan motivasi yang kuat untuk tetap menempuh strategi zero sum dalam menghadapi konflik tersebut dan legitimasi ajaran Islam tidak mengenal kalah dalam menempuh jalur tersebut."