Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena penegakan hukum pidana korupsi pada BUMN beberapa tahun terakhir menarik untuk diteliti. Pertama, karena banyaknya direksi yang dituntut atas kerugian negara akibat perbuatannya yang merugikan keuangan PT BUMN (Persero). Kedua, karena putusan yang timbul dari sejumlah Majelis Hakim berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena tidak adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran hakim apakah keuangan PT BUMN (Persero) merupakan keuangan negara atau bukan. Timbulnya fenomena karena UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memasukkannya kekayaan BUMN sebagai keuangan negara sehingga ada penyidik, penuntut umum dan hakim berpedoman pada ketentuan tersebut dan ada yang tidak sependapat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian.Hukum dapat ditafsirkan menurut siapa saja dan untuk kepentingan siapa saja, yang menimbulkan kekuatiran bagi para pelaku ekonomi khususnya yang berkaitan dengan operasional PT BUMN. Permasalahan ini terus menimbulkan polemik. Untuk itu perlu kejelasan dalam aspek hukum terhadap kerugian yang terjadi pada PT BUMN (Persero), yang kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah keuangan PT BUMN (Persero) termasuk keuangan negara sehingga kerugian yang terjadi adalah kerugian negara serta apakah perbuatan hukum Direksi yang merugikan perusahaan dapat dituntut dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut teori badan hukum dan konsep-konsep tentang keuangan negara, keuangan PT BUMN (Persero) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara karena hal ini sesuai dengan Karakter Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai uang rakyat. Tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dari Direksi BUMN berarti menghambat pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum ataupun bersifat melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan negara dikenakan sanksi pidana atau dengan kata lain perbuatannya memenuhi unsur delik pidana Pasal 2 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

---

The phenomenon of law enforcement corruption cases in recent years SOEs interesting to investigate. First, because many directors are sued for damages caused by his actions which hurt state finances state-owned PT (Persero). Second, because the decision arising from a number of different judges. The difference is due to the lack of common understanding and interpretation of the judge whether the financial state-owned PT (Persero) is a state or not. The emergence of the phenomenon because of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and Law No 17 of 2003 concerning State Finance include financial wealth as a nation state so that no investigator, prosecutor and judge based on these provisions and any who disagree. These conditions lead to uncertainty. The law can be interpreted by anyone and for the benefit of anyone, which raises concern for the economic actors in particular those related to the operation of PT SOEs. Problems above continue to cause a polemic.

For that we need clarity in the legal aspects of the losses incurred by stateowned PT (Persero), which later became the problem in this research are: whether state-owned financial PT (Persero), including financial state so that the loss is a loss to the state and whether the legal act of Directors hurt the company could be charged with article 2 or article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption.

This study uses normative legal research methods, sources of data required in the implementation of this study uses secondary data sources, then the data were analyzed qualitatively.

The results showed that according to legal theory and the concepts of state finances, state-owned financial PT (Persero), whose capital comes from wealth separated state within the scope of state finances because it is in accordance with State Finance characters that must be accounted for its use as money of the people . Acts of fraud that may cause harm to the state of Directors SOEs means hamper the government in order to carry out their obligations. Such action may be categorized as actions that harm the public interest or is against the law. On the basis of this, the fraudulent acts that harm the state shall be liable to criminal or in other words, his actions meet the elements of criminal offenses in Article 2 or Section 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001."

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas Personel. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personel. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penentuan informan penelitian menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Guna menganalisis data yang ada maka digunakan teori perencanaan, teori perencanaan strategis, teori evaluasi program dan teori profesionalisme, konsep Implementasi, Konsep Program, dan Konsep Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya meliputi (1) Program pengembangan penerapan pemerintahan yang baik; (2) Program pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian; (3) Program pengembangan sistem dan strategi keamanan; (4) Program pengembangan pemeliharaan kamtibmas. Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil adalah lemahnya budaya organisasi, kepemimpinan, karakteristik wilayah hukum Polda Metro Jaya, jumlah personil, dan penyediaan alokasi anggaran yang sangat terbatas. Dampak implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil antara lain berkurangnya pelanggaran kode etik profesi kepolisian oleh anggota; meningkatnya disiplin personel Polda Metro Jaya dengan menurunnya tingkat pelanggaran disiplin, semakin meningkatnya kinerja pelayanan Bidang Propam; dan semakin berkembangnya kebijakan dan kegiatan Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mendukung terwujudnya citra Polri, khususnya dalam mendukung citra Polda Metro Jaya. ......The phenomenon that made the object of research is the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research objective was to discuss the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research uses a qualitative research approach, the determination of research informants using the Purposive Sample. Data collection using a literature study, interview and observation techniques. Processing data using descriptive analysis methods. For data analyzed, Using are : planning theory, strategic of planing theory, programe evaluation theory, profesionalism theory, implementation concept, programe concept, and discipline and profesi ethics code. The field work program Propam Polda Metro Jaya include (1) program development implementation of good governance, (2) Program development facilities and infrastructure of Police, (3) The program system development and security strategies, (4) Program development maintenance of security and order. Factors that become obstacles implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel is the weak organizational culture, leadership, characteristics of the jurisdiction of the Jakarta Police, the number of personnel, and providing a very limited budget allocation. Impact of implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel, among others, reduction in professional codes ethics violations by members of the police force; increasing service performance Propam field, and the development of policies and activities in the field Propam Polda Metro Jaya Police support the creation of imagery, especially in supporting image Polda Metro Jaya."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan. Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara lainnya di wilayah Indonesia. ......This thesis discusses about implementation of physical security management of the State House of Gatot Soebroto Jakarta as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of the State House is not in accordance with some physical security management literature. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and process of tactical security efforts. This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of the State House today in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for implementation of physical security management of the State House in the territory of Indonesia."