Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini menjelaskan tentang prosedur audit kepatuhan yang dijalankan Atas Sub Recipient sebagai pengguna dana hibah klien KAP AAA Indonesia yaitu GTF sebagai salah satu institusi keuangan yang menyediakan bantuan berupa dana bagi setiap negara dalam menanggulangi tiga penyakit yang ada yaitu HIV ( Human Immunodeficiency Virus ) / AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), tuberkulosis, dan malaria di tahun 2017. Selain itu prosedur audit secara spesifik dilakukan pada program TIF, yaitu program dalam menanggulangi penyakit Tuberkulosis. Prosedur audit serta analisis atas hasil prosedur audit kepatuhan didasarkan pada peraturan yang berlaku dan diterapkan oleh Sub Recipient GTF. Dalam melaksanakan audit, auditor melakukan prosedur vouching atas seluruh akun pada Sub Recipient GTF. Pada akhirnya, prosedur audit kepatuhan yang dilakukan menyimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan dana hibah GTF oleh Sub Recipient masih belum sesuai standar yang diterapkan.

---

This internship report describes the compliance audit procedure that is implemented on Sub Recipient as a user of KAP AAA Indonesia grant client fund which is GTF as one of the financial institution that provides fund aid for every country in overcoming three existing diseases namely HIV (Human Immunodeficiency Virus) / AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), tuberculosis, and malaria by 2017. In addition, the audit procedure is specifically performed on the TIF program, the program in tackling Tuberculosis. Audit procedures and analysis of the results of compliance audit procedures are based on applicable regulations and applied by GTF Sub Recipient. In conducting the audit, the auditor performs a vouching procedure for all accounts on the GTF Sub Recipient. In the end, the compliance audit procedure conducted by the authors concludes that the accountability process for the use of the GTF grant funds by Sub Recipient still does not meet the applicable standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini membahas pelaksanaan audit terhadap akun kas setara kas dan akun beban yang dilakukan oleh KAP DVA sebagai auditor eksternal organisasi nirlaba ICRF. Organisasi ICRF bergerak di bidang kehutanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan manusia. Adapun yang menjadi lingkup pembahasan adalah proses audit terkait siklus kas yang termasuk penghimpunan dana, pengelolaan, hingga pengakuan beban. Semua proses audit dilakukan sesuai standar audit yang berlaku di Indonesia SA ndash; Standar Audit . Berdasarkan pengujian terhadap bukti audit yang diperoleh, auditor KAP DVA menyimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang menyebabkan perlunya pengumpulan bukti lebih lanjut. Secara keseluruhan, praktik audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

ABSTRACT
This report discusses the implementation of an audit of the cash cash equivalent account and expense by KAP DVA as external auditor of the non profit organization ICRF engaged in forest conservation. As for the scope of the discussion is related to the cash cycle that includes fund raising, management, to the recognition of expenses. All audit processes are adjusted to the rules associated with SA ndash Standard Audit that applied in Indonesia. Based on testing of audit evidence obtained, KAP DVA auditors conclude that no findings have led to the need for further evidence collection. Overall, the audit practices performed are in conformity with applicable standards.

Abstrak :
ABSTRAK ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh PT SCI dalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2014. PT SCI diperiksa oleh fiskus karena menyatakan lebih bayar pada SPT Masa PPNnya. PT SCI memiliki perbedaan pendapat dengan fiskus sehingga PT SCI mengajukan keberatan atas sengketa tersebut ke DJP. Keputusan keberatan menolak seluruh keberatan PT SCI dan PT SCI memilih untuk melanjutkan upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan analisis, PT SCI telah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Namun, PT SCI belum melaksanakan manajemen pajak dengan baik sehingga masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum keberatan adalah cost benefit analysis dan mengukur kemampuan wajib pajak dalam menyiapkan dokumen sebagai pendukung argumen keberatan. Secara formal, pengajuan keberatan PT SCI telah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUP. Koreksi terjadi karena perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan ketiadaan suatu dokumen. Menurut analisis, PT SCI ditolak keberatannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai pendukung argumennya. PT SCI juga tidak memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seperti pembetulan SPT dan pemberian tanggapan. Untuk melaksanakan banding, PT SCI perlu memperhatikan persyaratan formal dan material sesuai UU KUP dan pengadilan pajak serta memastikan kompetensi dari kuasa yang ditunjuk untuk menangani proses banding.

---

ABSTRACT report explains about analysis of legal action taken by PT SCI in order to solve tax dispute in VAT tax year 2014. PT SCI was examined by fiscus for declaring overpayment in VAT rsquo s tax return. PT SCI disagree with the examination result so PT SCI submit an objection letter to DGT. The objection decision is rejecting all the objection. Then PT SCI choose to continue the legal action in the form of an appeal to the tax court. Based on the analysis, PT SCI has performed its obligations as PKP. However, PT SCI has not carried out the tax management properly so there are still many mistakes in the implementation of its rights and obligations. Consideration that need to be done before objection is cost benefit analysis and measure ability of taxpayer in preparing document as supporting argument objection. Formally, the filing of the objection of PT SCI has fulfilled the provisions of Article 25 of the KUP Law. Corrections occur because of differences in perceptions of tax laws and the absence of a document. According to the analysis, DGT rejected the objection because PT SCI cannot show the document as supporting its argument. PT SCI also didn rsquo t maximize their opportunity such as correcting tax return and gives response to fiscus. To carry out an appeal, PT SCI needs to pay attention to formal and material requirements in accordance with UU KUP and tax court.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pelaporan aset tetap pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Kompleksitas akuntansi aset tetap masih kurang dipahami di lingkungan pemerintah daerah sehingga berpengaruh pada banyaknya temuan audit atas LKPD yang terkait dengan set tetap. Hasil temuan audit terkait aset tetap tersebut selanjutnya digolongkan dalam beberapa kelompok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia kecuali kabupaten dan kota di provinsi DKI Jakarta, untuk tahun 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan pelaporan aset tetap pada LKPD tidak ter-standar, jumlah temuan audit aset tetap untuk tahun 2007 meningkat secara drastis, beberapa jenis masalah aset tetap yang umum terjadi terutama catatan dan perincian tidak mendukung saldo aset tetap, beberapa hal yang mempengaruhi kualitas pelaporan asset serta memburuknya kualitas LKPD dimana salah satu penyebabnya adalah temuan atas aset tetap. This research examined fixed asset reporting at local government in Indonesia......Complexity in fixed asset accounting and reporting, is still not fully understood at many local goverment entities, and impact to many LKPD (local govemment financial statement) audit findings related to fixed asset. Audit findings related to fixed a classified into several groups. The research uses sample from all local government in Indonesia, except in Province of DKI Jakarta, for the budget year of 2006-2007. The result shows that fixed asset reporting in LKPD is not standardized, fixed asset audit findings of 2007 increased drastically, some types of fixed asset problems commonly occurred especially detailed fixed asset information does not support fixed asset balance, several things related to the quality of fixed asset reporting, and quality of LKPD is get that fixed asset audit findings is one of the cause.

Abstrak :
Penelitian ini membahas analisis atas standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang impor pada PT XYZ dan pengendalian risiko dari masing-masing sub-aktivitas yang ada dalam SOP tersebut. Penilitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang digunakan dalam kegiatan pengadaan barang impor telah sesuai dengan kaidah/teori yang ada. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis risiko dan memberikan mitigasi dari risiko yang ada dalam kegiatan pengadaan barang impor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa PT XYZ dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang impornya perlu menambahkan poin-poin penting yang belum ada dalam SOP, seperti meningkatkan kontrol persediaan serta meningkatkan kontrol atas utang dan piutang yang dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegiatan pengadaan barang impor serta dapat mendukung berjalannya proses bisnis PT XYZ secara keseluruhan. ......The focus of this study are the analysis of standard operating procedures (SOP) for the procurement of imported goods at PT XYZ and the risk control of each sub-activity in the SOP. This study purposed to ensure that the SOP that used in the procurement of imported goods are in accordance with existing rules/theories. In addition, this study also purposed to analyze risks and provide mitigation of the risks in the procurement of imported goods activitiy. The study used a qualitative approach with descriptive research types. The results of the study suggest that PT XYZ in carrying out its procurement of imported goods needs to add important points that are not yet in the SOP, such as improving inventory control and increasing control of debt and accounts receivable that can affect the process of these activities. The results of this study are expected to improve the efficiency and effectiveness of the procurement of imported goods and can support the PT XYZs business process as a whole.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis Manajemen Risiko di Universitas X yang dilakukan sesuai dengan kombinasi pedoman ISO 31000:2018 dan praktik terbaik (Pennsylvania University, University Risk Management and Insurance Association & University of Washington). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi risiko-risiko Universitas X berbasis pendekatan terintegrasi dengan sasaran strategis kerangka balance scorecard Universitas X. Hasil penilaian risiko lebih spesifik akan menghasilkan profil risiko bagi Eksekutif Universitas X. Penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan; wawancara dan observasi langsung pada SMR Universitas X. Hasil penelitian berupa profil risiko Eksekutif Universitas X yang dapat merekomendasi pihak eksekutif dalam pengelolaan risiko serta mengawasi dan mengontrol kepada bagian Direksi Unit/Direktorat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. ......This research aims to analyze Risk Management in University of X which performed in combination with ISO 31000: 2018 and best practices (University of Pennsylvania, University of Risk Management and Insurance Association & University of Washington). The analysis was performed by identifying University X risks, based on an integrated approach to the University Xs strategic balance scorecard framework. The results of a more specific risk assessment will produce a risk profile for Executive University X. This research is descriptive analysis with the methods of literary study and field study; interviews and direct observation only at SMR University X. The results of the research are risk profile of executive University X that can recommend the executive in risk management and observe and control the management of Units/Directorates in order to achieve organizational goals.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas secara terperinci mengenai aktivitas pemrosesan faktur di CVX IBU. Analisis dimulai dari penjelasan mengenai jenis-jenis faktur yang ada beserta sistem yang digunakan di perusahan. Lalu dijelaskan pula mengenai siklus pengeluaran yang dilakukan perusahaan secara umum dan secara khusus pembahasan berada pada tahap aktivitas pemrosesan faktur. Lalu akan dilakukan analisis risiko dan pengendalian atas siklus pengeluaran perusahaan, khususnya tahap pemrosesan faktur. Hasil dari laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal pada siklus pengeluaran, khususnya aktivitas pemrosesan faktur yang diterapkan di CVX IBU sudah baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan terkait kebijakan dan juga prosedur terkait siklus pengeluaran perusahaan yang harus diperbaiki oleh perusahaan agar pengendalian internal terhadap siklus pengeluaran, khususnya aktivitas pemrosesan faktur di perusahaan menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT
This internship report discusses in detail about the invoice processing activities in CVX IBU. The analysis starts from the description of the kinds of invoices are there along with the system used. Then also explained the expenditure cycle of the company in general and invoice processing activities in specific. And then discusses about a risk analysis and its control over expenditure cycle, especially in invoice processing stage. The result of this internship report concluded that the internal controls on expenditure cycle, especially invoice processing activities are implemented in CVX IBU is good. However, there are some lack of policies and procedures related to the internal control in expenditure cycle which need to be fixed by the company to improve the internal control in expenditure cycle, especially when processing invoices.

Abstrak :
Daerah Serta Efektivitras Pengelolaan BPHTB Setelah Dikelola Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Penelitian ini menganalisis perbedaan peraturan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diggunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan mulai dikelola pada Tahun 2013 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menganalisa efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah dikelola oleh Pemerintah Povinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap peraturan Undang-Undang serta Peraturan Daerah serta melakukan wawancara tentang kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam pengelolaan PBB dan telah Efektinya penerimaan BPHTB yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ......Goverment and effectiveness of the management BPHTB after managed by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta This study analyzes the differences in management regulations that land and building tax band is used by the Central Government and Local Government which will begin in the year 2013 is managed by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta and analyzing the effectiveness acceptance BPHTB after Povinsi managed by the Government of DKI Jakarta. This research method using case studies of regulatory law and local regulation and conduct interviews about the readiness of the Pemerintah Provinsi in the management of Land and Building Tax and has been effectiveness BPHTB managed by the Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit dan pengukuran kinerja atas akun piutang pinjaman pada PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Perum ABC untuk akhir tahun 2011. Pembahasan terkait prosedur audit dimulai dengan penjelasan mengenai siklus penyaluran pinjaman, pengendalian internal, pengujian atas pengendalian, pengujian subtantif atas transaksi, pengujian rincian atas saldo, hingga temuan audit atas akun tersebut. Hasil audit menunjukan bahwa piutang PKBL Perum ABC telah telah disajikan secara wajar. Pembahasan terkait pengukuran kinerja PKBL Perum ABC dinilai berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pengukuran kinerja ini meliputi dua aspek, yakni efektivitas penyaluran dana dan kolektabilitas penyaluran pinjaman. Pengukuran kinerja PKBL Perum ABC di tahun 2011 menunjukan hasil yang buruk yang ditunjukan dengan penurunan nilai di kedua aspek.

---

ABSTRACT
This Internship Report discusses about audit procedure and performance measurement of loan receivables in PKBL or PPCD (Program of partnership and Community Development) Perum ABC for the year ended 2011. The discussion related audit procedure starts with the descpription of loan distribution cycle, internal control, test of control, subtantive test of transaction, test of detail, until the audit finding regarding this acount. The audit result shows that loan receivables of PPCD Perum ABC has been fairly stated. The discussion related performance measurement PPCD assesed according to Ministrial Regulation of Stated Owned Enterprises PER-05/MBU/2007 about partnership of State Owned Enterprises with Small Business and Community Development. Performance Measurement conducted involve two aspects, are efectivity of fund distribution and collectability of loan distribution. Performance Measurement PPCD Perum ABC for the year ended 2011 shows the bad result regarding the decreasing grade in both two aspects.

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis dampak implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. PSAK ini adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkpan instrumen keuangan, salah satunya adalah kredit yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. penelitian ini mengambil sepuluh sampel industri perbankan yang listed di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyisihan kerugian kredit yang dicadangkan setelah implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) lebih kecil daripada sebelum implementasi PSAK tersebut. Dampaknya adalah menurunkan beban operasional dan selanjutnya meningkatkan laba industri perbankan. ...... This thesis discusses the impact of PSAK 50 dan 55 (revised 2006) of impairment loan in banking industry. This PSAK is accounting standard that managed recognition and measurement, and presentation and dislosure of financial instrument, for example are loan classified as loan and receivables. this research is quantitative research, with descriptive design, took ten samples of banking industry listed on BEI in 2010 and 2011. This research showed that allowance impairment of loans after implementation PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) smaller than before implementation of that PSAK. The impact is decreasing operating expeses, and increasing earnings of banking industry.