Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Lia Gunawan, author

Analisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia = Analysis of Institutional Configuration of Indonesia Child Protection Commission (KPAI) as the National Institution of Child Rights in Indonesia

Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47405

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Riyan Permana Putra, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap fungsi legislasi DPD = Implications of constitutional court decision No 92/PUU/X/2012 against legislation function DPD

[ABSTRAK
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa lembaga negara baru, yang antara lain Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Realitas pembentukan legislasi dalam kerangka hubungan kelembagaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah belum begitu mendapatkan tempat yang semestinya seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah...

2014

S55172

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhli Akbar, author

Kewenangan dan fungsi legislasi DPD RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 = The authority and legislative functions of DPD RI after the issuance of the decision Mahkamah Konstitusi Number 92/PUU-X /2012

[ABSTRAK
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai tersebut akan dihasilkan melalui pembentukan aturan hukum yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai representative politik rakyat, sementara Dewan...

2014

S55671

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Destara Sati, author

Penguasaan negara atas hutan = State control of forest

[Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya...

2015

S61055

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Gunawan, author

Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...

2016

S62602

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wicitra Wening Palupi, author

Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga non struktural dalam perspektif hukum tata negara Indonesia = The position of National Commission Anti Violence Against Women as a non structural agencies from the perspective of Indonesian constitutional law

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64923

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marpaung, Mandahar, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 = Against judicial review of Constitutional Court decision no.1/PHPU.PRES-XII /2014 about dispute election of president and vice president year 2014

ABSTRAK
Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang...

2015

S65507

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Patio Alfredo, author

Analisis implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-X/2012 terkait pembentukan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas ditinjau dari pasal 33 undang undang dasar 1945 = Analysis of implication on constitutional court verdict number 36/PUU-X/2012 concerning the establishment of special task force for oil and gas activity skk migas in terms of article 33 the constitutional law of 1945

Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62467

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Aulia Rahman, author

Hak anggota DPR dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan pasca lahirnya undang - undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD = the rights of members of DPR RI to propose and to struggle for electoral district development program after implementation of act no 17 year 2014 on MPR DPR DPD and DPRD

Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62245

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Farid Muhdi, author

Peran dan wewenang dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Indonesia = Roles and authority of the honorary council of election management body dkpp in ethics enforcement of election management body in Indonesia

[ABSTRAK
Keberadaan penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus independen, netral, dan taat...

2014

S55664

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian