Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Depok telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satunya kepatuhan warga atau masyarakat setempat. Kota Depok memiliki tingkat kepatuhan cukup rendah dalam mengimplementasikan kebijakan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan IMB. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di Kecamatan Sawangan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat seperti kesadaran hukum yang rendah, motif ekonomi, kurangnya rasa takut akan peraturan, kejelasan informasi, kejelasan sanksi, dan pengetahuan. Sedangkan di Kecamatan Limo memiliki beberapa faktor, tingginya kesadaran hukum, ketidakjelasan informasi, ketidakjelasan sanksi, dan pengetahuan.

---

Building Development Permit (IMB) policy in Depok has been implemented since 2001. There are several factors that can influance on the successful of implementation, that include citizen?s compliance. Depok has lower compliance level for implementing building development permit policy. The purpose of the researchis to describe the factor that can influencing society compliance of citizen regarding building development permit policy. Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research. The result of this study stated that in Sawangan sub-district has factors that can affect on the level of compliance in the implementation of the policy in Depok, such as lower awareness of legal, economic motives, lower of fears the rules, clarity information, clarity sanction, and knowledge. In Limo sub-district has several factors, such as higher awareness of legal, obscurity information, obscurity sanction, and knowledge.

Abstrak :
Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan RSUD Kota Depok berdasarkan persepsi pasien rawat inap Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Penelitian ini menggunakan metode Service Quality (SERVQUAL) yang merupakan alat ukur kepuasan dengan lima dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. Pengumpulan data dilakukan melalui survey dan wawancara. Penelitian menemukan bahwa kualitas pelayanan RSUD Kota Depok berdasarkan persepsi pasien rawat inap Jamkesmas adalah tidak memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari total gap score yang bernilai negatif yang berarti bahwa persepsi pasien terhadap pelayanan yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasien. Dari kelima dimensi SERVQUAL, semuanya menghasilkan gap bernilai negatif dengan dimensi tangible sebagai dimensi yang memiliki gap bernilai negatif tertinggi.

---

This research aim to provides a description about the quality of regional public-hospital (RSUD) Kota Depok based on perception of inpatient public health insurance (Jamkesmas). This research using Service Quality (SERVQUAL) method which is a measuring instrument satisfaction with five dimensions that is tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty. Collecting data carried out through a survey and an interview. The research found that the quality of service of RSUD Kota Depok based on the perception inpatients Jamkesmas is unsatisfactory. It can be seen from the total gap score is negative, which means that the patient's perception of the received service is lower compared to the expectations of the patient. Of the five SERVQUAL dimensions, all of them produce a negative gap score which tangible dimensions as dimensions have the highest negative gap score.

Abstrak :
Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta maka Pemprov DKI Jakarta telah membuat transportasi masal berbasis bus atau busway. Untuk mengelola Transjakarta maka pemerintah membentuk Unit Pengelola (UP) Transjakarta. Pengenaan tariff per penumpang yang seharusnya Rp 5.531 disubsidi Pemerintah menjadi Rp.3.500. Sumber pendapatan Transjakarta berasal dari penjualan tiket dan subsidi Pemerintah dan hasil dari pendapatan tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran Transjakarta. Pengeluaran terbesar Transjakarta sebesar 76,27% diperuntukkan untuk membayar Operator bis. Layanan Operator Bis berpengaruh besar terhadap pelayanan Transjakarta karena sebagian beasr layanan busway adalah layanan yang berada di dalam bis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dan opini para stakeholders atas pemberian subsidi dalam pelayanan Transjakarta. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa manfaat pemberian subsidi dalam pelayanan Tranjakarta belum maksimal, hal ini dikarenakan hingga saat ini Transjakarta belum mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga penilaian kualitas pelayanan yang diberikan belum diketahui. Subsidi yang diberikan belum dapat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan.

---

To solve the Jakarta's congestion, the Government of Jakarta has already developed new mass rapid based on bus or called busway. The Government set uo an Unit Pengelola (UP) Transjakarta to manage Transjakarta busway. Price fixing per pessenger for busway it must Rp 5.531 but the Government provides subsidy so the fare now is Rp 3.500. The revenue of Transjakarta are sales Transjakarta ticket and Government's subsidies. It covering the cost of Transjakarta to 76,27% to pay services from Bus Operator. The services of Bus Operator is the main factor of Transjakarta services. This reasearch describes the stakeholders opinion and perception of subsidy allocating on Transjakarta Services. Research approach using qualitative approach with depth interview and data analysis metodhs. The result of this research is allocating subsidy for Transjakarta services has not optimal. Until now Transjakarta has not Services Minimum Standart, there is no based for evaluating of Transjakarta services. Subsidies have not to helping in improving the quality of services.

Abstrak :
Pelayanan pendidikan merupakan pelayanan paling mendasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dalam hal ini di tingkat SMK Negeri di Kota Depok. Dalam rangka mencapai visi sebagai Kota Niaga dan Jasa, pemerintah Kota Depok memfokuskan kepada pendidikan kejuruan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Dari segi jumlah, saat ini jumlah SMK Negeri yang ada di Kota Depok belum mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang besar akan keberadaan SMK Negeri. Selain itu, ditinjau dari kepuasan masyarakat, angka Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan pendidikan menengah di Kota Depok masih tergolong rendah. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan menengah di tingkat SMK Negeri di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, terdapat berbagai hal yang masih harus ditingkatkan, khususnya pada sarana dan prasarana praktek di sekolah. Kendala utama yang menghambat penambahan SMK Negeri baru adalah kesulitan pembebasan lahan. Kemudian, kebijakan pemerintah Kota Depok dalam menggratiskan biaya SPP per bulan nyatanya menimbulkan dampak negatif, yaitu menurunnya kinerja guru dalam mengajar.

---

Educational service is one kind of basic needs and basic service which governments have the duty to provide. There are several problems in the implementation of educational service. In this case, it is the educational service in level State Vocational Middle School in Depok. In order to attain the city's vision of being City of Trade and Service, the local government of Depok is focusing on vocational education to set the qualified human resource and all ready to compete in the world of work. Based on quantity, the number of State Vocational Middle School in Depok nowadays is not much enough to fulfill people's demand of having qualified State Vocational Middle School. On the other hand, based on people's satifaction for middle educational service, the number of People's Satifaction Index is still below the people's expectation. Departing from this, the purpose of this research is to describe the performance of middle educational service in level State Vocational Middle School in Depok. The research aprroach used is qualitative approach and using indepth interview method and document study to gain the information. The result of this research shows that as seen from the accomplishment of educational Minimum Service Standard aspect, there are still some things urgently need to fix, especially the practical infrastructure. The main obstacle lays on the term of State Vocational Middle School in Depok development is the land discharge. About the existence of local's governement policy of freeding the school monthly fee, in fact it also gain some bad impact, for example make the performance of the techers in teaching and giving lesson in class getting lower.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery. The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today.

Abstrak :
Penerapan kemitraan dalam pelaksanaan CSR di Jawa Timur merupakan salah satu alternatif pembiayaan pasif pembangunan masyarakat yang cukup menggiurkan. Menanggapi hal tersebut melalui Badan Legislatif disusun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Skripsi ini berisi tentang kemitraan antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan swasta dalam pelaksanaan CSR. Peran pemerintah dalam memunculkan kesetaraan dan pelaksanaan sinergisitas lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan. Artinya fasilitasi pemerintah tidak bersentuhan secara langsung dengan perusahaan pada lembaga yang sama. Dengan adanya Perda ini, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR sesuai dengan kepentingannya tanpa membatasi ruang gerak perusahaan. Berjalan dari pola kemitraan semi produktif menuju pola kemitraan produktif, penting adanya komunikasi dan konsistensi peran Tim Fasilitasi agar dapat dicapai penerapan kemitraan yang diinginkan dalam pelaksanaan CSR.

---

Partnership implementation of CSR in East Java Province is one of potential passive funding for community development. Based on that fact, East Java Peoples Council conceived Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 about Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. This Thesis describe about partnership between East Jave Government with corporations in the implementation of CSR. This Government?s role make a synchronization and equality between government and corporations. It needed to bring up the trust between Government and corporation. Intervention in the implementation of CSR by Government is prohibited, so corporations can do their CSR with their own way. The partnership?s pattern is on going from semi-productive to productive partnership. But still, it needs a consistency of Tim Fasilitasi?s role to get the ideal implementation of CSR.

Abstrak :
Program Raskin adalah Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapat beras murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran belum tepat jumlah dan belum tepat waktu sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Program Raskin di Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mempetakan kendala kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin dan menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Post Positivist. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan dalam pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima. Untuk konsep pengelolaan ke depan mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial ekonomi rumah tangga termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin

---

Raskin Program is a government program to help the poor and food insecurity so that they get cheap rice for their household needs The Rice for Poor Program up to now already have some problems amongother things are the distribution fell wide of the mark unprecisely and unschedule so that make less be of benefit to receiver. Intention of this research are to describe the distribution of Rice for Poor Program In Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang at Bekasi City to mapping natural constraints in The Rice for Poor execution and suggest the management effort Rice for Poor Program to make it better forwards. The approach used in this research using post positivist method. The use of this approach because the approach uses a quantitative approach while the data collection technique using qualitative methods. Result of this research is to indicate that in goals meet the existence of misstargeting though in storey This matter indication from existence of domestic is leakage and undercoverage. For the concept of management forwards performing a census to collect the data of social economics inclusive structure of demography and domestic characteristic on utilized as information basis for the analysis to dissociate the impecunious resident with the non impecunious.

Abstrak :
Anggaran berbasis kinerja merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kinerja, kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana. Badan Layanan Umum merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai program dari Anggaran Berbasis Kinerja yang memiliki arti untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan anggaran berbasis Badan Layanan Umum berawal dari dibuatnya Rencana Strategis Bisnis yang kemudian diimplementasikan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Pada kebijakan Badan Layanan Umum ini pemerintah memberikan fleksibilitas kepada RSUP Fatmawati dalam mengelola keuangannya, akan tetapi pemerintah memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat dengan memberikan anggaran kepada RSUP Fatmawati. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya 20% dari dana APBN, hal tersebut menuai permasalahan dalam RSUP Fatmawati dan membuat RSUP Fatmawati menarik pendapatan dari jasa pelayanan dan lain-lainnya.

---

Performance-based budgeting is a policy made by government performanceoriented,this policy aims to foster flexibility in budget management to achieve optimal results. In this case, programs and activities should be directed to achieve the outcomes and outputs specified in the plan. Public Service Board is a policy made by the government as a program of Performance Based Budgeting that has meaning to the intellectual and the welfare of society, the implementation of the Public Service Board based budgeting starts from a Business Strategic Plan made then implemented in the Business Plan and Budget. In the Public Service Board's policy gives the government the flexibility to RSUP Fatmawati in managing its finances, but the government has a responsibility to the public to educate and welfare of the community by providing a budget to RSUP Fatmawati. Budget provided by the government only 20% of the state budget, it is reaping the problems in RSUP Fatmawati interesting and make revenue from services and others.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian Perumahan Rakyat. BSPS adalah salah satu program pemerintah untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. BSPS merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan rumah baru/atau peningkatan kualitas rumah yang dilakukan secara swadaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program BSPS sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya pengentasan kemiskinan melalui program BSPS sudah cukup baik, diakarenakan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan perumahan telah dapat menyelesaikan 7 indikator dari 15 indikator kemiskinan.

---

This research discuss about self housing stimulant aid program by the ministry of formal housing of The Republic of Indonesia. The BSPS is one of Indonesia government program to decrease poverty in Indonesia. BSPS is a program which empower society through house establishment/ or encreasement of house quality which is done the society independently. The goal of this research is to describe the implementation of BSPS program as an effort to decrease poverty in Indonesia. This research is a qualitative research type which use data collective methode through interviewing some informants. The result of this research showing that some effort to decrease poverty through BSPS program is aleady quite resolved because it can overcome 7 (seven) of 15 (fifteen) poverty indicators.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets.