Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi tinggi. Perusahaan yang mengusahaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia (kontraktor) harus menanggung pembiayaan serta risiko selama penyelenggaraan proyek. Selain kebutuhan keterlibatan para pihak yang berkompeten di bidang pembiayaan proyek berskala besar, kontraktor membutuhkan struktur pembiayaan yang dapat mewadahi transaksi pembiayaan yang besar, pengalokasian risiko, serta kepentingan para pihak. Pada umumnya, struktur pembiayaan dapat menaungi kebutuhan dalam proyek berskala besar tersebut ialah struktur project finance. Struktur project finance telah dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya proyek Liquefied Natural Gas ("LNG") di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktur project finance pada pembiayaan proyek LNG di Indonesia adalah proyek LNG Arun di Nangroe Aceh Darussalam, hingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran kontraktor dalam struktur pembiayaan proyek LNG di Indonesia dengan suatu studi kasus, maka dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini akan membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Peran Kontraktor Dalam Struktur Project finance Pada Pembiayaan Kegiatan Usaha Hulu Liquefied Natural Gas (LNG) Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Proyek LNG Arun". ......For a company who plans a large scale project operation related to strategic assets as such power plant, toll road, oil and gas ("O&G") in a developing country, as such Indonesia, the role of state remains inseparable. In O&G upstream business enterprise, the role of state related to the authority of O&G ownership remains in state until the agreed point of transfer. However, state needs the involvement of an experienced-company due to the character of O&G upstream business enterprise as such high risk, lucrative, and high technology one. That company (contractor) should bear the financing and risk during operational of project in Indonesia. Beside, the needs of the involvement of experienced parties in large scale financing, contractor needs financing structure that would accomodate large scale financing transaction, risk alocation, and parties' interest. Generally, financing structure that able to accomodate the needs of large scale financing project thereof is project finance structure. Project finance structure has been utilised in O&G upstream business enterprise,particularly Liquefied Natural Gas ("LNG") project in Indonesia. One of samples for the implementation of project finance structure in financing Indonesia LNG projects is LNG Arun project located in Nangroe Aceh Darussalam, until the enactment of Law Number 22 of 2001 concerning oil and gas. Therefore, to further analyse the role of contractor in project finance structure due to financing LNG project in Indonesia including analyse a case study, further the scope of this undergraduate thesis is "Juridical Analysis of Contractor's Role In Project Finance Structure of Financing Upstream LNG After Law Number 22 of 2001 Concerning Oil And Gas In Indonesia – Case Study Arun LNG Project".

Abstrak :
ABSTRAK
Masifnya penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 1950-an hingga saat ini dalam segala sektor kehidupan masyarakat semakin memperburuk persoalan sampah yang ada, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat hukum adat di Desa Adat Kuta, Legian, dan Seminyak, Bali. Persoalan sampah muncul sebagai suatu problem sosial dan ekonomi. Sampah menjadi perhatian ketika plastik juga menjadi material yang dominan dalam komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jumlah produksi sampah plastik yang besar dan tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah secara tepat membuat sampah plastik mengalami kebocoran dan masuk ke lautan. Eksistensi sampah plastik ini sangat membayakan bagi bumi dan manusia. Guna mengetahui implementasi hukum terkait persampahan dan perilaku masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan sampah plastik, dilakukan penelitian dengan metode sosiolegal. Dalam penelitian ini dilakukan studi hukum normatif dengan menganalisis peraturan hukum terkait sampah sekaligus studi hukum empiris melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, hukum positif Indonesia sejatinya telah mengakomodir perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sampah. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat diposisikan dalam kondisi yang dilematis, seperti: a) ketiadaan hukum yang secara khusus mengatur sampah plastik, dan b) inkonsistensi substansi dalam hukum positif yang mengatur pengelolaan sampah. Sehingga kesadaran masyarakat atas pentingnya pelestarian lingkungan itu kurang tercermin dalam sikap dikarenakan pola pikir antroposentris seolah mewajarkan penggunaan plastik yang berlebih dan tanpa diimbangi pengelolaan sampah yang baik. Anggapan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tanggung jawab pemerintah menjadikan implementasi aturan hukum beserta himbauan terkait pengelolaan sampah kurang efektif berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan adat berupa perarem yang mengatur secara spesifik pengelolaan sampah plastik sehingga dapat mengikat masyarakat secara adat, termasuk pendatang untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan

---

ABSTRACT
The massive use of disposable plastics in the 1950s till date in all sectors of people's lives has further exacerbated the existing of (solid) waste problem, including the Adat Law Communities (Balinese) in the Adat Villages of Kuta, Legian, and Seminyak, Bali. The waste problem appears as a social and economic problem. Waste is being a concern when plastic becoming a part of the dominant material in the composition of household waste and household-like waste. A large amount of plastic waste production which is not balanced by proper waste management made those plastic waste leaked and getting into the ocean. The existence of plastic waste jeopardizes the planetary and humanity. In order to know the implementation of waste regulations and the behavior of the Balinese in an effort to overcome the problem of plastic waste, the socio-legal studies were conducted. In this research, normative legal studies were conducted by analyzing legal regulations of household waste and household-like waste as well as empirical legal studies through observation and in-depth interviews. Based on the results of the study, Indonesia's positive law has actually accommodated the protection and preservation of the environment, the right to a good and healthy environment, and waste management. Although, there are still a number of things that make the Balinese positioned in the dilemmatic conditions, inter alia: a) the void of law which specifically regulating the plastic waste, and b) the inconsistent legal substance in the waste management regulations. So, the public awareness of the importance of environmental preservation is not reflected in the societies' behavior because the anthropocentric mindset seems to justify the use of excessive plastic and also waste mismanagement. The notion that waste management is the responsibility of the government makes the implementation of the rule of law along with the policies regarding waste management less effective in the community. Therefore, we need a customary law in the form of perarem that specifically regulates the management of plastic waste so that it can customarily bind the Balinese, including the incomers to be responsible for their waste

Abstrak :
Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, dan sensor merupakan filter untuk menentukan apa yang patut diperlihatkan dan apa yang tidak patut diperlihatkan. Dalam hal penyensoran film, wewenang tersebut dimiliki oleh Lembaga Sensor Film sebagai suatu representasi peran negara untuk melindungi Indonesia dari budaya yang bersifat destruktif bagi budaya Indonesia. Namun sebagai pelindung budaya, Lembaga Sensor Film tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjalankan kegiatan penyensoran dan penentuan penggolongan usia penonton sehingga cenderung menjadi multi- interpretatif dan sangat bersifat subyektif. Kelenturan ketentuan tersebut mengakibatkan mudahnya suatu film yang hendak rilis untuk disetir sesuai dengan kepentingan pihak yang memegang kekuasaan. ...... Film as a form of art has the capacity of visual communication, and censorship is a filter thats used to determine what is proper to be shown to the public and whats not. The authority to censorize film is given to the Board of Film Censorship to represent the Indonesian governments willingness to protect Indonesia from something that could possibly destroy Indonesias culture but Board of Film Censorships regulation seems too abstract because of the seemingly loose parameter therefore it could cause some multi-interpretation, a higher possibility of unobjective assessment of the film for the sake of fulfilling the regimes interest.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: dasar pengenaan pajak, permasalahan pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC, dan kredit pajak. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diperlukan peraturan khusus yang mengatur pengenaan pajak konstruksi EPC agar tidak terjadi dualisme di lapangan. ......This thesis discusses several issues related to the taxation of the EPC construction in the absence of specific legislation governing. This study focuses on three main issues, namely: the tax base, issues the taxation of EPC construction, and tax credits. This study focus on juridical-normative. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the required special rules governing the taxation of EPC construction to avoid dualism in the field.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Bagaimana dampak dari pembangunan SPBU di daerah Pemukiman terhadap nilai jual tanah dan apakah PTUN dapat ikut mengawasi keberadaan SPBU. Penelitiannya bersifat yuridis-normatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan SPBU didaerah pemukiman akan berdampak terhadap nilai jual tanah karena calon pembeli property atau tanah akan mempertimbangkan telah terjadinya pencemaran terhadap air, pencemaran tanah, pencemaran udara, serta kekhawatiran akan terjadinya ledakan atau kebakaran serta kemacetan. Sehingga akan berpengaruh kenyamanan dan keamanan. Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa keputusan PTUN dapat mengawasi keberadaan dari SPBU, karena ini menjadi harapan tegaknya keadilan dan menjadi preseden baik untuk penegakan hukum di Indonesia, karena dalam putusan PTUN No. 184/G/2010/PTUN-Jkt, tertib Administrasi tidak dilakukan oleh Dinas P2B DKI. Penulis mengemukakan beberapa saran membuat Undang Undang Gangguan Baru versi Indonesia, bukan lagi berdasarkan kepada Undang Undang Gangguan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda (H/O) ataupun Izin Gangguan Daerah, Gubernur melalui aparatnya hendaknya selalu mengadakan pemeriksaan tertib administrasi, perangkat Administrasi di daerah hendaknya mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih digunakan di Indonesia, Tata Ruang (RTRW) yang sudah di tetapkan Pemerintah daerah hendaknya diawasi dilapangan dengan memperhatikan tentang pelestarian lingkungan, dan Izin Pembangunan dan pengoperasian SPBU hendaknya ditinjau ulang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina, mengingat semakin banyaknya dibangun dan beroperasinya SPBU didaerah pemukiman. ......Study Program Majoring in Business Law PK IV Title Establishment of Regional Housing Enterprises stations Administrative Court Decision No Case Analysis 184 G 2010 PTUN Jkt This thesis discusses What is the impact of the construction of the gas stations in the area selling value of land settlement and whether the administrative court can monitor the presence of the pump Juridical normative research with case study design The results showed the presence of gas stations residential areas will affect the sale value of the land as a potential buyer would consider the property or land have pollution to water soil pollution air pollution as well as fears of an explosion or fire as well as congestion So it will affect comfort and safety. The author also gets the conclusion that the decision of the Administrative Court can supervise the presence of the pump because it became the hope for justice or a good precedent for law enforcement in Indonesia because the decision of the Administrative Court No 184 G 2010 PTUN Jkt orderly administration is not done by P2B agency. The authors propose some suggestions to make New Nuisance Act Indonesian version no longer based on the Law Governing Nuisance Dutch heritage H O or Regional Disturbance Permit the Governor through its agents should always hold the orderly administration of the examination the Administration in the area should know about legislation in force and are still used in Indonesia Spatial Spatial which is in charge local governments must be supervised in the field by taking into account of environmental conservation and permit construction and operation of the pump should be reviewed by the Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry and Pertamina given the increasing number of construction and operation of gas stations residential areas Keywords Establishment of gas stations the sale value of land the Administrative Court.

Abstrak :
[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jaminan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia dalam melangsungkan hak kemerdekaan berekspresi yang merupakan Hak Asasi Manusia mengingat peristiwa ujaran kebencian online yang semakin marak. Objek penelitian ini mencakup para pengguna media sosial yang pernah melakukan ujaran kebencian online maupun mereka yang pernah menerima perilaku tersebut melalui media sosial. Data primer didapatkan dengan cara survey awal dan wawancara kepada responden dan informan, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan jaminan bagi pengguna media sosial untuk melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi, akan tetapi di lain sisi, hukum juga memberikan kewajiban bagi setiap pengguna media sosial untuk menghargai hak orang lain dengan adanya larangan dan batasan dalam melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi tersebut. ......;The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression. , The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression. ]

Abstrak :
Skripsi ini meninjau secara Yuridis dan Sosiologis terhadap Mahasiswa peraih beasiswa yang bekerja Paruh Waktu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan bekerjanya mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga sebagai penerima beasiswa, suatu aturan diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur guna menghindari timbulnya persoalan-persoalan dalam proses kegiatan akademik perkuliahan dan kegiatan pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis melalui pendekatan perundang-undangan statutory approach dan perbandingannya comparative approach dengan penerapan di masyarakat juga wawancara tujuh narasumber dan lima informan menunjukkan bahwa adanya penerapan secara sosiologis dari Peraturan Akademik di Universitas Indonesia, Peraturan beasiswa di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta, dan Peraturan di Lembaga Tempat Kerja Mahasiswa. Selain itu juga menunjukkan adanya aspek psikologis yang mendasari mahasiswa yang mendapat beasiswa memutuskan untuk bekerja paruh waktu dengan menentukan standar tertinggi dari pilihan yang mereka miliki. ...... This thesis observes Law Student who had part time job at Faculty of Law University of Indonesia from the perspective of Juridical and Sociological. Student did part time work also as an awardees, a law is needed to accommodate and regulate the problem between their academic activities and their part time jobs. This research is based on the Sosciological and juridical statutory approach with comparison to other regulations comparative approach . Based on the research method, this thesis is used an approach based on sociological research throughout the study of empirical studies and also interviews made to seven resource persons and five informants. The results shows that there is a sociological basis of the Academic Regulation at the University of Indonesia, scholarship regulations, as well as from their working place rsquo s regulation. It also shows the psychological aspect of the students who received scholarships about how they finally decide to work on part time basis and also about how they determine the choice which reflect their highest priority.

Abstrak :
ABSTRAK
Hak cuti melahirkan dan hak cuti haid merupakan dua hak terhadap kesehatan reproduksi yang secara adikodrati melekat pada kondisi biologis perempuan. Posisi kedua hak tersebut telah diakomodasi dalam instrumen hukum di tataran internasional maupun nasional. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal menelaah implementasi pemenuhan hak cuti melahirkan dan hak cuti haid bagi profesi perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor. Instrumen hukum hak cuti melahirkan dan cuti haid diklasifikan menurut status kepegawaian perawat yang dibagi menjadi perawat Aparatur Sipil Negara ASN dan perawat non-ASN. Bagi jenis hak cuti melahirkan, Perawat ASN telah diakomodasi oleh instrumen Pasal 325-327 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sedangkan perawat non-ASN dapat merujuk pada pengaturan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, permasalahan pemenuhan hak cuti melahirkan bagi perawat di RSUD Bogor terletak pada periode pengambilan cuti. Sedangkan bagi hak cuti haid, kekosongan hukum ditemui dalam pengaturan bagi perawat ASN dimana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan turunannya tidak mengatur hak cuti haid. Di satu sisi, pengaturan cuti haid bagi perawat non-ASN mengandung inkonsistensi dalam tingkat Peraturan Daerah. Dalam tataran implementatif, cuti haid sering pula diperlakukan hanya sebagai cuti sakit, sehingga menghilangkan kekhasan filosofis urgensi cuti haid dalam siklus alamiah mensutrasi dalam realitas biologis perempuan. Penemuan tersebut turut disertai oleh minimnya pengetahuan perawat perempuan terhadap eksisten hak cuti haid sebagai salah satu hak pekerja serta penyamarataan lsquo;subjek rsquo; perawat ASN dengan perawat non-ASN oleh pihak manajemen RSUD Bogor yang pada akhirnya meniadakan instrumen cuti haid bagi perawat non-ASN.

---

ABSTRACT
Menstrual leave and Maternity leave are rights regarding women reproductive health that attached to the biological conditions of women and these rights has been accommodated in international and national legal instruments. The purpose of this research, through socio legal methods, is to examine the implementation of maternity leave and menstrual leave rights for the nurses whose working in the General Hospital of Bogor City RSUD . The legal instruments use for maternity leave and menstrual leave can be classified based on their employment status, which divided into Nurses as a civil servant ASN and non civil servant nurses Non ASN nurses . For the maternity leave ASN Nurses has been accommodated by Article 325 327 of Government Regulation Number 11 of 2017 regarding Civil Servant Management while for non ASN nurses has been regulated through Article 81 of Law Number 13 of 2003 regarding Labor Law. However, there are issues in the implementation of maternity leave for nurses in RSUD Bogor, which lies in the period of the leave. While for Menstrual leave, there has been no legal basis for ASN nurses to have such right, because The Civil State Apparatus Act and its derivative regulations do not regulate such rights. While menstrual leave for non ASN nurses has inconsistencies within the level of Regional Regulations and its implementation. On the implementation, menstrual leave is often treated as a sick leave, thus eliminating the philosophical uniqueness of menstrual leave as the natural cycle of menstruation as part of the biological reality of women. Also based on the findings, there are several other issues, the lack of knowledge by the female nurses of the existence of the menstrual leave as part of the workers 39 rights, also the over generalization of the 39 subject 39 of the nurses over their employment status as ASN nurses and non ASN nurses by the management of RSUD Bogor which ultimately abolished the menstrual leave for non ASN nurses.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan Korban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepada korban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitian ini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan dan reformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan. ......This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery.