Hasil Pencarian

Ditemukan 85 dokumen yang sesuai dengan query

Alfredo Leonard Fernandez, author

Perlindungan kepentingan pemegang saham anak perusahaan badan usaha milik negara dalam pengangkatan direksi dan komisaris

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26082

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Imam Kharisma Makkawaru, author

Penerapan hukum anti-dumping di Indonesia sebagai tindakan pemulihan (trade remedies) dalam kerangka hukum perdagangan internasional = Implementation of Anti-dumping Law in Indonesia as Trade Remedies in Frame of International Trade Law

ABSTRAK
Sebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumping untuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namun mengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannya masih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwa peraturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukan ketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktor non...

2012

T 30410

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Antonius Satria Adinugraha, author

Hak dan kewajiban negara dalam pengembalian benda cagar budaya tinjauan terhadap hukum internasional dan praktik Indonesia = The rights and obligations of the state in restoration of cultural heritage a review on international law and the practice of Indonesia

The regulations regarding the Restoration of Cultural Heritage were established from the restriction of its removal. The main treaty providing the norm to restore the removed Cultural Heritage from the State of origin is 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S61117

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Della Rizky Marsa Velesnika, author

Mekanisme penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi oleh convention on international trade in endangered species 1973 dan hukum nasional = Enforcement mechanism for the criminal act of protected animals smuggling by convention on international trade in endangered species 1973 and national law

ABSTRAK Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species 1973 (CITES), tetapi Indonesia belum mengimplementasikan aturan-aturan CITES secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyelundupan satwa di Indonesia, salah satunya adalah kasus dengan Putusan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44857

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Yzaga, author

Hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika dalam perspektif hukum internasional = The death penalty for narcotics criminals in international law perspective / Kevin Yzaga

ABSTRAK
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan...

2017

T49704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Endah Widwianingsih, author

Pra notifikasi penggabungan peleburan dan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha di indonesia. Studi komparatif pedoman merger di Amerika Uni Eropa dan Jepang

Tesis ini membahas mengenai Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2009 tentang Pra notifikasi Penggabungan, Peleburan, yang kemudian dibandingkan dengan pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, dan menjadi jalan keluar bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, namun merger juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25906

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hutagalung, Johanes Ronald Elyeser Roparulian, author

Kepastian hukum syarat utama datangnya penanaman modal asing ke indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai substansi manakah dari Peraturan Perundang-undangan mengenai investasi yang belum mencerminkan kepastian hukum? Aparatur hukum bagaimanakah yang bisa...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Citra Kemuning Mahmudin, author

Pengajuan Kepailitan Setelah Adanya Pencabutan Izin Usaha Studi Kasus PT. Adam Skyconnection Airlines = Petition for the Declaration of Bankruptcy After Revocation of Business License (Case Study: PT. Adam Skyconnection Airlines)

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Pada kasus kepailitan PT. Adam Skyconnection Airlines, pemohon dan termohon melakukan perjanjian keijasama “Antar Jemput Crew” dan menyetujui jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26104

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Wilma Ika Dewi, author

Kedudukan Utang Pajak dalam Kepailitan = The Position of Tax Debts in Bankruptcy

Tesis ini membahas mengenai kedudukan prioritas pelunasan utang pajak dari utang debitor lainnya dalam hal Debitor Pailit. Kedudukan utang pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah mempunyai hak mendahulu dalam pelunasannya dibandingkan dengan segala utang-utang lainnya. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26056

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nur Aini Mutmainnah, author

Analisis kepastian hukum dan keadilan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya (telaah pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP)

Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26054

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian