Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah Hukum waris KUHPerdata. Hukum waris ini menjamin bagian mutlak anak sah apabila hak mewarisnya dikesampingkan oleh surat wasiat. Walaupun hukum waris ini telah sering dibahas dalam berbagai jurnal penelitian, namun masih banyak persoalan dalam hukum ini yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03/PK/Pdt/2006. Keputusan ini berisi penolakan terhadap tuntutan dari anak angkat pewaris atas pelaksanaan Surat wasiat tekait bagian mutlaknya (Legitime Portie). Padahal, dalam pengaturan pengangkatan anak, berdasarkan staatsbald 1917 : 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang pengangkatan anak, tertulis bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak sah.

---

Inheritance laws that apply to Chinese Citizens of Indonesia is the civil code. Inheritance law ensures the absolute right of a legitimate child if his inheritance right was ruled out by the testament. Although the law of inheritance has been frequently discussed in various research journals, but there are still many problems in this law that interesting to discuss further. One of them is the Republic of Indonesia Supreme Court Verdict No.03/PK/Pdt/2006. This verdict contains a rejection of the demands of the adopted child the heir of the absolute. In fact, in the regulation of adoption, based on staatsbald 1917: 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 about the adoption, it said that the position adopted with a legitimate child is same."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran Notaris dalam membantu menyelesaikanmasalah waris melalui pembuatan keterangan mewaris yang mencerminkan fungsiformal sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk peralihan harta waris danfungsi material yang isinya menggambarkan tentang siapa ahli waris dan berapabagian masing-masing ahli waris. Ujian yang sesungguhnya dari keteranganmewaris adalah apabila tidak mempunyai cacat baik secara formil terlebih lagisecara materil dan tempat ujian tersebut adalah Pengadilan. Denganmengkombinasikan analisa pembahasan antara teori tentang landasan hukumpembuatan keterangan mewaris dan praktik pembuatannya oleh seorang Notarisdengan ujian berupa kasus-kasus waris yang didalamnya terdapat keteranganmewaris akan diketahui bahwa seorang Notaris sangat layak diberikankewenangan dalam membuat keterangan mewaris dan kedepan kewenangantersebut tidak terbatas kepada Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa sajaakan tetapi untuk seluruh Warga Negara Indonesia secara keseluruhan danmasyarakat diharapkan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris untukmembuat surat keterangan mewaris.

---

AbstractThis thesis study about role of Notary in assisting to solve the problem of heritagemaking of Attestation Of Admissibility To The Succession expressing formalfunction as a instrument of evidence utilized for the switchover of heritage andmaterial function which its contents describes about who is heir and howmuch/many shares of each heir. Real test for Attestation Of Admissibility To TheSuccession when no handicap was found formally and materially in particular andthe test place is in court. By combining descriptive analysis among both theoryabout basis for law making of Attestation Of Admissibility To The Successionand the how a Notary make it. Based on cases which Attestation Of AdmissibilityTo The Succession involved known that a Notary has premium and highly priorityrights in making Attestation Of Admissibility To The Succession and in tehefuture the rights is not limited to Indonesian clan of Chinese only however to allIndonesian as a whole and society expected will maximize to use service a Notaryto make Attestation Of Admissibility To The Succession."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Majelis Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya yang rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Adanya kasus-kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris, merupakan suatu bukti kurang efektifnya peran Majelis Pengawasan. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peran Majelis Pengawas dalam menjalan tugasnya, diantaranya belum adanya alokasi anggaran belanja yang dikhususkan untuk Majelis Pengawas, tidak adanya sistem pengawasan terhadap proses pembuatan akta notaris, tidak adanya sistem penerimaan laporan bulanan dari notaris, buruknya manajemen pengawasan yang diterapkan oleh Majelis Pengawas, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap kelalaian kewajiban penyampaian laporan bulanan notaris, tidak adanya tindak lanjut dari hasil hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris, adanya rangkap jabatan bagi anggota Majelis Pengawas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya kurang lengkap termasuk dalam pemberian sanksi kurang jelas. Untuk meningkatkan peran Majelis Pengawas maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, diantaranya mengajukan alokasi anggaran belanja yang dikhususkan untuk Majelis Pengawas, membuat sistem pengawasan terhadap proses pembuatan akta notaris, membuat sistem penerimaan laporan bulanan dari notaris, memperbaiki manajemen pengawasan yang diterapkan oleh Majelis Pengawas, memberikan sanksi yang tegas terhadap kelalaian kewajiban penyampaian laporan bulanan notaris, tindak lanjuti hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, tingkatkan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris, hilangkan rangkap jabatan bagi anggota Majelis Pengawas, untuk segera merubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya yang kurang lengkap termasuk dalam pemberian sanksi kurang jelas.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses the role of the Supervisory Council in carrying out the behaviour of the notary acts in assuming their profession position rentan to abuse capable public herming. The presence of violating cases to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 (two thousand four) on the Positioin of Notaries, is a kind of evidence of less effective of the role of the Supervisory Council. The factors causing less effective of the role of the Supervisory Coucil in assuming its tasks, among others, is due to the absence budget alloocations specialized for the Supervisory Council, the absence of the monthly reporting system from the notaries, insuffiencient supervisory management applied by the Supervisory Council, no stern sanctions to the failure to the obligation of report delivery to the obligations by notaries, no follow ups to the inspection by the Inspection Team, lack of familiarizatin of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 (two thousand four) on the Position of Notary, and the incompleteness applying guideline thereof includes in giving sanction thereto. In order to increase the role of the Supervisory Council therefore, it needs to be revised, among others, to propose budget allocations, to improve the management of the supervision applied by the Supervisory Council, exercise stern sanctions to any failure to the obligation in delivering monthly notaries' report, follow ups to the inspection result of the Inspection Team, increase the familiartizarion of the Law of the Republic of Indonesia of 2004 (two thousand four) on the Position of Notaries and the ommission of duplicate of position for the members of Supervisory Council, to immediately ammend the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 (two thousand four) on the Position of Notaries and the applying guideline thereof which is incomplete including in its incomplete sanctions given."