Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan membahas masalah dari sektor agrikultur Jepang: apa saja peran dan fungsi dari proyek Workaway dalam membantu penyelesaian masalah-masalah dan prediksi ke depan terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di dalam konteks hubungan desa-kota dan juga keuntungannya untuk negara ini, di level mikro dan makro. Globalisasi dan layanan-layanan internet dapat berkontribusi di dalam manajemen pembangunan area pedesaan melalui proyek-proyek Workaway.

Industrialisasi dan daya tarik kota telah membangkitkan urbanisasi dari pedesaan ke kota-kota besar. Dari level makro, skema penurunan dapat dilihat dari sektor agrikultur yang menghadapi berbagai masalah serius yang disebabkan oleh urbanisasi massal, masyarakat yang menua (ageing society), dan penurunan populasi petani-petani muda.

Data dari penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggunakan konten analisis studi literatur. Penjelasan dari analisisnya disajikan berdasarkan analisis aspek-aspek yang dapat membuat proyek-proyek Workaway berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Fokus utama dari proyek-proyeknya adalah pencarian pekerja-pekerja dengan menggunakan daya tarik kontraurbanisasi dari pariwisata di sekeliling lokasi proyek, untuk pembangunan berkelanjutan wilayah pedesaan.

---

This research will examine the problem of Japanese farming sector: what the roles and the functions of Workaway projects in helping to solve the problems, and the prediction for the future regarding the economic growth and the development of the rural-urban relation context and also the benefit for this country, at the micro and the macro level. The globalization and the internet services both contribute in the management of developing the rural area through the Workaway projects.

Industrialization and the attraction of the city has generated urbanization from the villages to the big cities. At the macro level, the downgrading scheme can be seen through the agricultural sector which suffers several serious problems toward the increase of a mass urbanization, ageing society, and the decline of the young farmers population.

The data of this research is analysed with qualitative methods using content analysis of the literature studies. The explanation will be provided by analyzing what aspects which could make Workaway projects make a contribution towards sustainable development. The projects are mainly tend to focus in finding the workers using counterurbanization attraction of the tourism magnetism around the place, for sustainable development in rural areas."

"Menghadapi tantangan perubahan struktur pertanian dan dinamika sistem pangan global, Pemerintah Jepang bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi koperasi pertanian mengkampanyekan gerakan pangan untuk merevitalisasi daerah melalui konsep Chisan Chishou /地産地消(Produk Lokal Konsumsi Lokal). Melalui konsep Sanchoku/産直(direct sales), petani menjalin kemitraan penjualan produk pertanian melalui Chokubaijyo (gerai penjualan langsung) dalam jaringan distribusi yang dikelola oleh Nougyou Kyoudou Kumiai /農業協同組合atau JA (Japan Agricultural Cooperative) sebagai entitas penting dalam tata kelola pangan pertanian Jepang. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan paradigma social capital melalui pemberdayaan potensi daerah bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dan bagaimana operasionalisasi social capital dalam dimensi kognitif, struktural, dan relasional untuk menjaga kerjasama yang berkelanjutan. Studi kasus petani yang tergabung dalam Koperasi Pertanian JA Prefektur Wakayama menggambarkan bagaimana saluran penjualan alternatif Chokubaijyo menjadi salah satu strategi petani untuk mengatasi masalah profitabilitas dan menghadapi perubahan pasar akibat pandemi Covid-19. Sistem keanggotaan Koperasi pertanian JA yang tidak mengikat, memudahkan petani untuk mengakses fasilitas pertanian sekaligus mengamankan saluran penjualan dengan resiko biaya operasional yang lebih rendah. Sistem Chokubaijyo memungkinkan JA dan petani sebagai anggota memiliki hubungan timbal balik secara ekonomi dengan menjadi aktor utama di pasar lokal, dan di sisi lain menjalankan fungsi sosial yang menumbuhkan motivasi petani lansia dengan menciptakan tujuan hidup baru dalam usaha pertanian dan bersama JA berkolaborasi untuk melestarikan produk lokal di tingkat regional.

---

Facing the challenges of changing agricultural structures and the dynamics of the global food system, the Government of Japan, in collaboration with communities and cooperative organizations, campaigns for the food movement to revitalize the region through the concept of Chisan Chisho/地産地消(Local Products for Local Consumption). Through the system of Sanchoku/産直(Direct Sales), farmers establish partnerships in selling agricultural products through Chokubaijyo in a distribution network managed by Nougyou Kyoudou Kumiai (農業協同組合) or JA (Japan Agricultural Cooperative) as a prominent organization in Japanese agricultural food governance. Qualitative methods are used to explain the paradigm of social capital in exploiting the potential for regional social and economic development by considering how to utilize social capital in the cognitive, structural, and relational dimensions to maintain sustainable cooperation. The case study of farmers who are members of the Wakayama Prefecture JA Agricultural Cooperative illustrates how the Chokubaijyo alternative sales channel is one of the farmers' strategies to overcome profitability problems and an increasingly competitive market, as well as facing market changes due to the Covid-19 pandemic. The non-binding membership system of the JA Agricultural Cooperative makes it easier for farmers to access facilities related to agriculture in the Chokubaijyo mechanism and secure sales channels with the risk of lower operating costs. The Chokubaijyo system allows JA and farmers as members to have a reciprocal relationship economically by being the main actors in the local market. Still, on the other hand, it also plays a social function by cultivating the motivation of elderly farmers to creat new life goals in agriculture and collaborating with JA to preserve local products at the regional level."

"Hutan Perempuan merupakan hutan mangrove tempat Perempuan Suku Enggros mencari nafkah tambahan dengan menangkap bia noor; kerang khas hutan Perempuan yang juga merupakan sumber protein bagi masyarakat Suku Enggros. Hutan Perempuan dilarang dimasuki oleh laki-laki, jika ada laki-laki yang masuk ke hutan tersebut, akan dikenakan denda. Perempuan Suku Enggros hanya mempunyai peran dalam pengelolaan, pemanfaatan serta peran untuk mengawasi atau memantau aturan adat di Hutan Perempuan. Fungsi jasa ekosistem Hutan Perempuan terdiri Jasa Penyediaan, Jasa Pengaturan, Jasa Habitat dan Jasa Budaya. Nilai ekonomi total Hutan Perempuan adalah Rp3.503.384.843. Kerugian ekonomi Rp329.815/ha/tahun atau Rp12.547.481 untuk keseluruhan luas Hutan Perempuan yaitu 38.044 ha. Strategi pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dan dapat dianalisis dengan konsep DPSIR. Keberlanjutan Hutan Perempuan harus dipertahankan dengan tidak mengurangi luasan Hutan Perempuan, menghilangkan timbulan limbah padat di Hutan Perempuan, serta menurunkan pencemaran air laut di Hutan Perempuan agar memenuhi baku mutu sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberlanjutan juga didukung dengan adanya regenerasi ke Perempuan Muda Suku Enggros yang harus tetap memanfaatkan Hutan Perempuan dimasa yang akan datang. Nilai ekonomi Hutan Perempuan dapat mendukung riset untuk perhitungan nilai ekonomi suatu hutan adat yang berkelanjutan.

---

Papua Enggros Women's forest is a mangrove forest where Enggros Women earn an additional income by catching bia noor; a special shellfish which also a source of protein for the Enggros people. Men's are prohibited from entering the Women's Forest, if a man enters, a sanctions will be imposed. Enggros women only have a role in the management, utilization and monitoring customary rules. The ecosystem services of Women’s Forest consists of Provisioning Services, Regulating Services, Habitat Services and Cultural Services. The total economic value of Women's Forests is IDR 3,503,384,843. The economic loss is IDR 329,815 ha/year or IDR 12,547,481 for total 38,044 ha area. The management strategy must be carried out with three aspects of sustainability, economic, social, and environmental by using the DPSIR. The sustainability of the Women's Forest must be maintained by not reducing the forest area, eliminating the solid waste and reducing sea water pollution to meet the quality standards. Sustainability is must be supported by the regeneration of the young women of the Enggros Tribe who must continue to use the Women's Forest in the future. Economic value of Women's Forest can support another research which count the economic value of a sustainable customary forest."

"Lahan gambut memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lahan gambut yang salah dapat menyebabkan kejadian kebakaran lahan terus berulang setiap tahun. Pengelolaan lahan gambut menjadi fokus utama dalam keberlanjutan ekosistem gambut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep pengelolaan yang komprehensif untuk meminimalkan kebakaran lahan gambut. Metode riset yang digunakan diantaranya observasi lapangan, wawancara, kuisioner, analisis deskriptif untuk menganalisis faktor produksi, peran kelembagaan serta intervensi BRG dalam praktek PLTB. Hasil riset pada demplot hortikultura produksi dipengaruhi oleh kesuburan tanah, pemupukan, luas lahan, jenis tanaman, TMAT, perlakukan lahan. Untuk peran kelembagaan dan intervensi BRG berpengaruh positif terhadap keberhasilan demplot PLTB yang dilakukan oleh petani. Kesimpulan riset menyatakan bahwa keberhasilan demplot PLTB dipengaruhi oleh faktor produksi, peran kelembagaan petani, dan intervensi BRG.

---

Peatlands have an important role in maintaining the balance of the ecosystem. Unsuitable peatland management causing peatland fires in every year. Peatland management is the main focus in the sustainability of the peat ecosystem. This study aims to develop a comprehensive management strategy to minimize peatland fires. The research methods use field observations, interviews, questionnaires, descriptive analysis to analyze production factors, institutional roles and interventions BRG on PLTB practice. The results of research on horticultural production demonstration plots shows that it is influenced by soil fertility, fertilization, land area, plant species, TMAT, and land treatment. The institutional role and intervention of BRG have a positive effect on the success of the PLTB demonstration plot carried out by farmers. The conclusion of the research states that the success of the PLTB demonstration plot is influenced by production factors, the role of farmer institutions, and intervention of BRG."

"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

---

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."

"Abrasi gambut adalah kondisi nyata yang dihadapi masyarakat pesisir pantai utara Pulau Bengkalis yang berhadapan langsung dengan laut lepas Selat Malaka. Meskipun pengendalian laju abrasi telah dilakukan, wilayah gambut pesisir akan tetap terkikis saat musim angin dan gelombang tinggi tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis laju perubahan garis pantai, menganalisis pengaruh pengendalian laju abrasi terhadap penurunan laju perubahan garis pantai, mengevaluasi dampak abrasi dan pengendalian laju abrasi terhadap keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan garis pantai dianalisis menggunakan Digital Shoreline Analysis System (DSAS) pada Sistem Informasi Geografis (SIG), pengaruh pengendalian laju abrasi dianalisis berdasarkan penambahan luas area akresi yang terbentuk, pengaruh abrasi dan pengendalian laju abrasi terhadap kondisi sosial masyarakat dianalisis berdasarkan hasil kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan laju perubahan garis pantai mengalami peningkatan tiap tahunnya, adanya pengendalian laju abrasi mampu menurunkan laju perubahan garis pantai dan meningkatkan luas area akresi, adanya penurunan pendapatan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, dan perlindungan laju abrasi mengubah perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lahan dan bermukim. Kesimpulannya adalah abrasi semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat penurunan pendapatan dan adanya perlindungan laju abrasi mempengaruhi keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

---

The community is experiencing severe peat abrasion within the north coast of Bengkalis Island that faces across the strait of Malacca. Despite implementing abrasion control and mitigation, the coastal peat area is still eroded during the high wave and wind season each year. The study aims to analyse the shoreline change rate and its relation to abrasion control and to evaluate the abrasion impact on the communities' socio-economic sustainability. The shoreline change rate was analysed using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) of Geographic Information System (GIS), the impact on abrasion control lessening the rate was analysed based on the yearly formed accretion areas, and questionaries were used to identify the community social-economic conditions. The results showed that the shoreline rate change had increased every year, the abrasion control can reduce the shoreline rate change and increase the area of accretion, income reduction worsens the socio-economic conditions of the poor, and abrasion control changes the community's behaviour. The study concludes that abrasion worsens the community socio-economic conditions due to income reduction, and abrasion control amends the socio-economic sustainability of the community."

"Penelitian ini membahas proses internalisasi pendidikan resiliensi masyarakat Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaiamana proses internalisasi pendidikan resiliensi terhadap bencana pada anak-anak di Jepang sehingga memunculkan daya lenting atau resiliensi dalam menghadapi bencana di Jepang. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis studi pustaka dan menggunakan data dari artikel, buku, video dokumenter, catatan hasil wawancara dan data yang dirilis oleh Pemerintah Jepang. Hasil studi menggambarkan bahwa pendidikan resiliensi yang telah diprogram oleh Pemerintah Jepang mampu terinternalisasi pada anak-anak di Jepang karena proses ini merupakan langkah yang berkelanjutan. Selain itu, guru dan masyarakat yang tinggal di sekitar anak memiliki peran penting dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dampak bencana, sehingga anak-anak memiliki pemahaman yang lebih kuat terdapat dampak bencana. Konsep struktur sosial, resiliensi, dan formulasi teori perkembangan anak menunjukkan bahwa, untuk mencapai ketahanan terhadap bencana, proses yang berkesinambungan di dalam masyarakat dan integrasi antar lembaga pembuat kebijakan dari tingkat keluarga hingga Pemerintah Nasional Jepang membuat upaya ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

---

This study discusses the internalization process of Japanese society's resilience education. This study aimed to analyze how the process of internalizing disaster resilience education for children in Japan to create resilience or resilience in the face of disasters in Japan. This thesis uses a qualitative method with a literature study analysis method and uses data from articles, books, video documentaries, interview notes, and data released by the Japanese Government. The study results illustrate that resilience education that the Japanese Government has programmed can be internalized in children in Japan because this process is a continuous step. In addition, teachers and the community living around children have an essential role in socializing efforts to prevent disasters so that children have a stronger understanding of the impact of disasters. The concept of social structure, resilience, and the formulation of child development theory shows that to achieve disaster resilience, continuous processes within society and integration between policy-making institutions from the family level to the Japanese National Government make these efforts sustainable."

"Pesisir Kabupaten Tangerang mempunyai ekosistem alam yang luas namun pemanfaatannya belum optimal. Ekosistem tersebut memberikan jasa dan nilai yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nilai setiap jasa ekosistem dapat dijadikan sebagai acuan dampak pembangunan agar tidak merugikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Masalah dalam penelitian ini yaitu belum dilakukannya pengelolaan pesisir berbasis nilai jasa ekosistem, padahal mengetahui nilai jasa ekosistem pesisir dibutuhkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pengelola untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah menganalisis jasa ekosistem pesisir yang tersedia berdasarkan tipologinya, menganalisis karakteristik jasa ekosistem pesisir berdasarkan hak kepemilikan, pengelolaan, dan penerima manfaatnya, menganalisis nilai ekonomi jasa ekositem pesisir, dan merumuskan pengelolaan pesisir untuk peningkatan nilai jasa ekosistem. Metode yang digunakan adalah analisis penggunaan lahan, statistik deskriptif dan valuasi ekonomi berupa surplus produsen dan replacement cost. Hasil penelitian menunjukan bahwa jasa ekosistem utama adalah jasa penyedia pangan dari ekosistem laut dan jasa ekosistem rekreasi. Desa yang potensial dikembangkan dengan membuka investasi pembangunan adalah Desa Tanjung Anom dan Desa Surya Bahari. Kesimpulan penelitian ini adalah pembangunan di kawasan pesisir harus memperhatikan nilai manfaat yang masyarakat terima selama ini dari jasa ekosistem yang tersedia.

---

Coastal Tangerang Regency has a wide natural ecosystem, but its utilization is not optimal. The ecosystem provides services and values ​​related to community welfare. The value of each ecosystem service can be used as a reference for development impacts so as not to harm the welfare of the surrounding community.

The problem in this study is that the management of coastal ecosystems based on ecosystem service values ​​has not yet been carried out, whereas knowing the value of coastal ecosystem services is needed as consideration for management decisions to achieve sustainable development.

The research objective is to analyze the available coastal ecosystem services based on their typology, analyze the characteristics of coastal ecosystem services based on ownership rights, management, and beneficiaries, analyze the economic value of coastal ecosystem services, and formulate coastal management to increase the value of ecosystem services.

The method used is land use analysis, descriptive statistics, and economic valuations in the form of producer surpluses and replacement costs.

The results showed that the main ecosystem services are food service providers from the marine ecosystem and recreational ecosystem services. The villages that have the potential to be developed by opening investment in development are Tanjung Anom Village and Surya Bahari Village.

This study concludes that development in coastal areas must pay attention to the value of the benefits that people have received so far from the available ecosystem services."

"Terumbu karang merupakan ekosistem penting bagi manusia dan mahluk hidup laut. Ekosistem terumbu karang di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu memiliki tutupan terumbu karang yang rendah dan masyarakat tidak memanfaatkan terumbu karang sebagai sumber mata pencaharian. Padahal tutupan terumbu karang yang tinggi dapat memberikan berbagai jasa ekosistem lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan persentase tutupan dan nilai ekonomi terumbu karang. Tujuan penelitian ini adalah menyusun konsep peningkatan persentase tutupan dan nilai ekonomi terumbu karang di Pulau Kelapa Dua. Metode yang digunakan adalah_underwater photo transect, total economic value, analisis deskriptif, dan cost and benefit analysis. Hasil penelitian yaitu terumbu karang di Perairan Pulau Kelapa Dua rendah, dengan persentase 12,45%. Nilai ekonomi terumbu karang di Pulau Kelapa Dua senilai Rp.19.514.463.531/US$ 1.243.906. Jasa ekosistem dengan nilai guna langsung terumbu karang paling tinggi di Pulau Kelapa Dua adalah pariwisata. Peningkatan persentase tutupan dan nilai ekonomi terumbu karang dapat memanfaatkan potensi pariwisata dan menerapkan konsep collective action. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep peningkatan persentase tutupan dan nilai ekonomi terumbu karang di Pulau Kelapa Dua, DKI Jakarta. Saran untuk penelitian selanjutnya pelaksanaan pelestarian segera dilakukan di lokasi yang mudah dijangkau, sehinga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan mudah, secara berkala setiap satu tahun sekali

---

Coral reefs are important ecosystems for humans and marine creatures. The coral reef ecosystem on Kelapa Dua Island, Thousand Islands has low coral reef cover and the community does not use coral reefs as a source of livelihood. In fact, high coral reef cover can provide various environmental ecosystem services for people’s welfare. The problem in this research is the need to increase the percent cover and the economic value of coral reefs. The purpose of this research is to develop a concept in increasing the percent cover and the economic value of coral reefs on Kelapa Dua Island. The methods used are underwater photo transect, total economic value, descriptive analysis, and cost and benefit analysis. The result of the research is that the coral reef cover on Kelapa Dua Island waters are low, with a percentage of 12.45%. The economic value of coral reefs on Kelapa Dua Island is worth IDR 19,514,463,531/US$ 1,243,906. Ecosystem services with the highest direct use value of coral reefs on Kelapa Dua Island is tourism. Increasing the percent cover and the economic value of coral reefs can take advantage of tourism potential and apply the concept of collective action. The conclusion of this research is the concept of increasing the percent cover and the economic value of coral reefs on Kelapa Dua Island, DKI Jakarta. Suggestions for further research are that conservation efforts should be carried out immediately in easily accessible locations, so that monitoring and evaluation can be easily done on a regular basis every one year."