Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diduga bahwa inflasi lebih persisten dan kebijakan moneter lebih akomodatif terhadap inflasi di bawah rezim nilai tukar mengambang. Penelitian di Indonesia menunjukan hasil yang berbeda dari dugaan semula, yaitu rata-rata persistensi inflasi di Indonesia baik sebelum dan sesudah memperhitungkan rata-rata perbedaan pengaruh oil shocks di bawah rezim nilai tukar tetap cenderung lebih persisten. Sedangkan kebijakan moneter datam mengakomodasi inflasi baik dalam rezim nilai tukar tetap maupun rezim nilai tukar mengambang setelah memperhitungkan rata-rata perbedaan pengaruh oil shocks cenderung tidak menunjukkan adanya perbedaan yang berarti. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik laju inflasi di Indonesia lebih kuat dipengaruhi masalah di sisi penawaran dibandingkan dengan sisi permintaan, atau jumlah uang beredar, Selain itu, diduga akibat tidak independennya bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter khususnya dalam jumlah uang beredar, sebagaimana dapat dilihat pada hasil pengujian kebijakan sterilisasL Dengan demikian, otoritas moneter memilHd keterbatasan dalam mengendalikan laju inflasi"

"Perekonomian kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia baru saja mengalami gejolak, terutama menyangkut masalah nilai tukar masing-masing mata uang. Nilai tukar Baht-Thailand, Ringgit Malaysia maupun Rupiah Indonesia melemah. Dibandingkan dengan posisi awal tahun, saat ini Rupiah sempat terdepresiasi oleh dollar (US 5) Iebih dari 50 % (Kompas, 08 Oktober 1997).Dalam perkembangan selanjutnya perekonomian Indonesia ternyata semakin parah. Masalah kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah sangat menentukan sentimen pasar. Adanya kerusuhan dengan puncaknya terjadi pada pertengahan Mei 1998 rnemperparah keadaan ekonomi. Pergantian tampuk kekuasaan dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan "Reformasi" pun belum mampu mengembalikan kepercayaan pasar.Mengikuti fenomena (gejolak) yang menimpa perekonomian kawasan Asia Tenggara tersebut, masalah fundamental ekonomi (Economy Fundamental) muncul. Sebagai contoh, Baht Thailand dan Rupiah Indonesia sama-sama melemah sampai titik yang sangat rendah."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"While Southeast Asia has enjoyed tremendous economic growth in recent decades, the region faces formidable challenges in addressing growing economic inequality and environmental degradation. This study examines the inequality-environment relationship in the context of Southeast Asia, particularly the ASEAN-5 during the 1990-2013 period using a very balanced panel estimation technique and fixed-effects. Using the Gini ratio to estimate economic inequality and carbon emissions to represent environmental degradation, we find an inverse U-curve relationship between income inequality and carbon emissions. We argue that this reversal occurs when wealth generates income from sectors that benefit from climate-enhancing policies. Through literature studies that use a political economy perspective, we also observe that income inequality and environmental degradation are related in various ways, either directly or indirectly through economic and socio-political factors, such as institutional quality. Our regression results confirm this because they show that increasing levels of democracy are expected to reduce carbon emissions.

---

Meskipun Asia Tenggara telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, kawasan ini menghadapi tantangan yang berat dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Studi ini mengkaji hubungan ketimpangan-lingkungan dalam konteks Asia Tenggara, khususnya ASEAN-5 selama periode 1990-2013 dengan menggunakan teknik estimasi panel yang sangat berimbang dan fixed-effect. Dengan menggunakan rasio Gini untuk memperkirakan ketidaksetaraan ekonomi dan emisi karbon untuk merepresentasikan degradasi lingkungan, kami menemukan hubungan kurva U terbalik antara ketimpangan pendapatan dan emisi karbon. Kami berpendapat bahwa pembalikan ini terjadi ketika kekayaan menghasilkan pendapatan dari sektor-sektor yang mendapat manfaat dari kebijakan peningkatan iklim. Melalui studi literatur yang menggunakan perspektif ekonomi politik, kami juga mengamati bahwa ketimpangan pendapatan dan degradasi lingkungan terkait dalam berbagai hal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui faktor ekonomi dan sosial politik, seperti kualitas kelembagaan. Hasil regresi kami mengkonfirmasi hal ini karena menunjukkan bahwa peningkatan demokrasi diharapkan dapat mengurangi emisi karbon."

"Nutrisi sangat penting dalam menentukan kesehatan, produktivitas, dan hasil kesejahteraan lainnya. Namun, studi tentang perubahan antargenerasi dalam kesejahteraan sebagian besar terfokus pada pendapatan, pengeluaran, dan pendidikan, yang mengabaikan transmisi nutrisi dan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data longitudinal yang beragam dalam Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) untuk mengeksplorasi berbagai aspek mobilitas nutrisi antar generasi dan hubungannya dengan pertanian, hasil antropometrik, pengeluaran, dan dinamika lain dalam data. Riset ini menggunakan metodologi generalised ordered logit, beberapa regresi OLS, dan berbagai delta regressions untuk melihat bagaimana kesejahteraan orang tua mempengarhui kesejahteraan anaknya. Hasil regresinya menunjukkan bahwa ada beberapa hubungan antargenerasi antara nutrisi dan pengeluaran untuk makanan. Terutama, penelitian ini mengungkapkan bahwa migrasi desa-kota dan perpindahan keluar dari sektor pertanian berdampak negatif terhadap perubahan antargenerasi, yang mengakibatkan nutrisi yang lebih buruk untuk anak-anak. Studi ini juga mengungkapkan bahwa kualitas nutrisi menjadi lebih penting dari kuantitas nutrisi. Temuan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang teori ekonomi klasik, ketahanan pangan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan, dan mengungkap area penelitian yang belum dipelajari. Secara keseluruhan, hasil studi ini menekankan pentingnya mempelajari dimensi non-moneter dari mobilitas antargenerasi, karena pertanyaan tersebut menjadi sangat penting untuk mencapai perkembangan berkelanjutan dalam kesejahteraan.

---

Nutrition is central in determining health, productivity, and other welfare outcomes. Yet, studies on intergenerational changes in welfare have largely focused on incomes, expenditures, and education, overlooking transmissions of nutritional and health outcomes. Thus, this study takes advantage of the diverse longitudinal data in the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to explore various aspects of intergenerational nutritional mobility and its relationships with agriculture, anthropometrics outcomes, expenditures, and other dynamics in the data. Matching parents' outcomes in 1993 with their children's outcomes in 2014, a generalised ordered logit, several OLS regressions, and various delta regressions are run. Results find that there exists some intergenerational persistence in both nutritional outcomes and food expenditures. Notably, the study reveals that rural-urban migration and movement out of agriculture negatively impacts intergenerational changes, resulting in worse nutritional outcomes for children. It also reveals that significance of the quality of nutrition increasingly trumps the quantity of nutrition. These findings raise critical questions about classic economic theories, food security, poverty, and inequality, and uncovers significant unstudied areas of research. Together, the results emphasize the importance of studying non-monetary forms of intergenerational mobility, as it lies at the center of the question of how to sustainably and equally continue to grow prosperity."

"Pertanyaan mengenai apakah anak petani dapat mencapai kondisi lebih baik di masa depan daripada orangtuanya dimulai dari perkembangan pertanian Indonesia yang masih menghadapi tantangan seperti penurunan pangsa tenaga kerja pertanian, peningkatan tenaga kerja usia tidak produktif, dan tingkat pengembalian investasi pendidikan yang rendah. Maka dari itu, studi ini berusaha untuk mengeksplorasi tingkat mobilitas sosial–ekonomi antargenerasi yang terjadi pada dua dekade antara rumah tangga pertanian Indonesia. Tingkat mobilitas akan dianalisis berdasarkan variabel utama yaitu pengeluaran, pendidikan, dan pekerjaan. Studi ini mencoba mengukur koefisien elastisitas mobilitas antargenerasi dengan menggunakan metode Unconditional Quintile Regression dan data Indonesia Family Life Survey (1993 dan 2014). Studi ini menyimpulkan jika anak petani mengalami mobilitas sosial–ekonomi, tetapi intensitas mobilitas yang terjadi bervariasi antar kuantil dan sub sampel.

---

The question of whether farmer children can be better off in the future than their parents started from the challenges in the development of the agricultural sector in Indonesia, such as a decline in employment share, phenomena of an aging population, and a decrease in return to education. Thus, this study explores the intergenerational socio–economic mobility level that occurred in two decades among Indonesian agricultural households. The level of mobility was analyzed based on the outcome of interest expenditure, education, and occupation. This study tries to measure the intergenerational persistence elasticity using the Unconditional Quintile Regression method and Indonesia Family Life Survey (1993 and 2014) data. Our study concluded children experienced socio–economic mobility, but the degree of mobility varied across quintiles and sub-samples."

"Mobilitas Ekonomi Antargenerasi mencoba menjelaskan bahwa kondisi sosial dan ekonomi orang tua akan sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi anak di masa depan. Namun, faktor lain berupa susunan saudara kandung yang juga dapat memengaruhi mobilitas ekonomi antargenerasi. Susunan saudara kandung (sibling structure) berupa jumlah saudara, urutan kelahiran dan jarak kelahiran dapat memengaruhi berapa jumlah sumber daya yang akan didapatkan oleh tiap anak yang nantinya digunakan sebagai modal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan data IFLS dan metode Unconditional Quintile Regression (UQR) penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengaruh susunan saudara terhadap mobilitas ekonomi antargenerasi. Pada seluruh observasi hasil signifikan hanya ditemukan pada variabel urutan kelahiran. Hasilnya urutan kelahiran lebih awal justru mengurangi angka mobilitas ekonomi antargenerasi. Namun hasil yang berbeda ditemui pada sub sample Jawa, non Jawa, perkotaan, pedesaan.

---

Intergenerational Economic Mobility tries to explain that the social and economic conditions of parents will greatly affect the social and economic conditions of children in the future. However, other factors such as sibling arrangement can also affect intergenerational economic mobility. Sibling structure in the form of the number of siblings, birth order and birth distance can affect how much resources each child will get which will be used as capital to get a better life in the future. Using IFLS data and the Unconditional Quintile Regression (UQR) method, this study attempts to see how sibling structure affects intergenerational economic mobility. In all observations, significant results are only found in the birth order variable. Where the results of earlier birth order actually reduce the rate of intergenerational economic mobility. However, different results were found in the Java, non-Java, urban, rural sub-samples."

"Penerapan desentralisasi seharusnya memberikan dampak yang positif pada kemajuan daerah. Sejak penerapannya tahun 2001, desentralisasi di Indonesia semakin dalam dan luas diterapkan. Menggunakan kebijakan penataan permukiman kumuh sebagai pendekatan studi akan dilihat dampak dari desentralisasi dan seberapa persisten dampak tersebut hadir. Hasil estimasi dengan menggunakan RD-DiD menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi berkorelasi negatif dengan penataan permukiman kumuh di kawasan Jabodetabek. Luas permukiman kumuh lebih besar 45% dibandingkan dengan tahun sebelum desentralisasi atau daerah yang tidak terdesentralisasi. Dengan demikian dalam aspek penataan permukiman kumuh desentralisasi dapat dikatakan tidak berjalan efektif bahkan cenderung membuat keadaan lebih buruk.

---

The implementation of decentralization should have a positive impact on regional progress. Since its implementation in 2001, decentralization in Indonesia has become deeper and wider. Using the slum settlement policy as a study approach this study will examine the impact of decentralization and how persistent these impacts are. The estimation results using RD-DiD shows that the implementation of decentralization has a negative correlation with the arrangement of slums in the Jabodetabek area. The area of ​​slums is 45% greater than the year before decentralization or a non-decentralized area. Thus in the aspect of structuring the slums, decentralization can be said that it does not work effectively and even tends to make things worse."

"ABSTRAKDisertasi ini memiliki tujuan (1) mengestimasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s dialogue partners, dan (2) menganalisis dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners terhadap ekonomi makro dan sektoral.Data panel dari impor jasa transportasi dan GDP negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners berdasarkan GTAP tahun 2005 (versi 6), tahun 2008 (versi 7) dan tahun 2012 (versi 8) digunakan sebagai analisis dalam gravity model. Data comlang_etno, comlang_off dan continent bersumber dari CEPII. GTAP versi 8 dengan asumsi IC-IRTS (model Francois, 1998) digunakan untuk menangkap manfaat yang lebih besar karena adanya eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners.Hasil penelitian menunjukkan rata-rata ekuivalen tarif impor sektor jasa transportasi laut dan udara negara anggota ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners masih relative tinggi yaitu 0 sampai dengan 20.49 persen. Penelitian ini juga menunjukkan walaupun Singapura adalah Negara yang secara tradisional terbuka terhadap perdagangan, namun memiliki hambatan ekuivalen tarif impor yang tinggi untuk jasa transportasi laut dari Philipina dan Indonesia. Rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi udara adalah 0 sampai dengan 11.2 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi laut. Hal ini menunjukkan hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut di negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partner lebih tinggi dibandingkan jasa transportasi udara.Sejalan dengan teori efek pro-kompetitif dari kebijakan perdagangan, eliminasi hambatan regulasi pada sektor jasa transportasi laut dan udara pada penelitian ini menunjukkan gain from trade yang lebih besar diperoleh dalam model CGE dengan asumsi IC-IRTS dibandingkan dengan PC-CRTS kecuali Thailand, Philipina, New Zealand dan India. Dengan asumsi IC-IRTS, eliminasi hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut dan udara menyebabkan China memperoleh peningkatan kesejahteraan dan PDB yang paling tinggi disusul Jepang dan Australia. Nilai perubahan neraca perdagangan China mengalami surplus yang sangat tinggi. Dengan asumsi IC-IRTS, negara ASEAN 5 yang tingkat kesejahteraannya menduduki posisi tertinggi karena eliminasi hambatan regulasi perdagangan jasa transportasi laut berturut-turut Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sedangkan untuk jasa transportasi udara berturut turut Indonesia, Malaysia dan Philipina. Untuk kasus eliminasi hambatan regulasi di sektor jasa transportasi laut, Negara ASEAN yang mengalami surplus neraca perdagangan adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia, Thailand serta negara lainnya mengalami defisit. Dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut Indonesia hanya memberikan insentif peningkatan output dan ekspor pada sektor jasa transportasi laut (sea transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel); perdagangan (trade); dan utility construction. Sedangkan untuk kasus jasa transportasi udara memberikan insentif peningkatan output pada sektor transportasi udara (air transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel), perdagangan (trade), utility construction; sektor transportasi lainnya (othertransp).Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ekuivalen tarif impor di sektor jasa transportasi laut dan udara relative lebih tinggi, (2) dengan asumsi IC-IRTS, dampak eliminasi hambatan regulasi di perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners hanya menyebabkan manfaat yang lebih besar pada sektor dan negara tertentu. Hal tersebut mengimplikasikan perlunya fasilitasi perdagangan di antara negara ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners. Fasilitasi perdagangan antar Negara anggota ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners diperlukan untuk mengatasi eksternalitas regulasi (perbedaan regulasi) yang akan mengurangi gain from trade seperti adanya oligopoli internasional di perdagangan jasa transportasi. Salah satu bentuk fasilitasi perdagangan adalah mengoptimalkan fungsi EDI dan ASEAN National Single Windows.

---

ABSTRACTThe purposes of this dissertation are (1) to estimate the regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's dialogue partners, and (2) to analyze the impact of the elimination of regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners on macro and sectoral economic.Panel data of transport services imports and the GDP of the ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners countries based on GTAP 2005 (6th version), 2008 (7th version) and 2012 (8th version) is used as an analysis in the gravity models. Comlang_etno, comlang_off and continent data are sourced from CEPII. GTAP 8th version assuming the IC-IRTS (Francois model, 1998) is used to capture greater benefits for elimination of regulatory barriers to trade in transport services sector in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners.The results show that the average of import tariff equivalents of the sea and air transport services sector in the member countries of ASEAN 5 and ASEAN Dialogue Partners is still relatively high at 0 until 20.49 percent. The research also indicates that while Singapore is a country that is traditionally open to trade, but it has higher import tariff equivalent barriers for sea transport services than the Philippines and Indonesia. The average of import tariff equivalent in air transport services is 0 up to 11.2 percent lower than the average of import tariff equivalent in sea transport services. This condition shows that regulatory barriers in sea transport services sector in five ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners is higher than air transport services.In line with pro-competitive effect theory in trade policy, in this study the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector shows that the greater gain from trade is obtained in CGE model assuming IC-IRTS compared to PC-CRTs except Thailand, the Philippines, New Zealand and India. Assuming IC-IRTS, the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector causes China obtains highest increasing in welfare and GDP followed by Japan and Australia. Value of changes in China's trade balance has the highest surplus. Assuming IC-IRTS, ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in sea transport services in consecutive is Indonesia, Malaysia and Singapore. Whereas for ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in air transport services consecutive is Indonesia, Malaysia and Philippines. For the case of elimination of regulatory barriers in the sea transport services sector, ASEAN countries that have trade balance surplus are Malaysia, Singapore, and Thailand. Indonesia, Thailand and other countries have trade balance deficit. The impact of the elimination of regulatory barriers in trade of sea transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output and exports in the sea transport services sector; textile and wearing apparel; trade); and utility construction. Whereas the impact of the elimination of regulatory barriers in trade of air transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output in air transport sector; textile and wearing apparel, trade, utility construction; othertransp.The conclusions of this study indicate that (1) import tariffs equivalent in the sea and air transport services sector is relatively higher, (2) assuming the IC-IRTS, the impact of the regulatory barriers elimination in the transport services sector trade in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners only leads to greater benefits in certain sectors and countries. This condition implies that the need for trade facilitation between ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners. Trade facilitation between ASEAN member countries and ASEAN's Dialogue Partners is needed to overcome regulatory differences which will reduce the gain from trade such as the existence of international oligopoly in transport services trade. One form of trade facilitation is optimization of EDI functions and ASEAN National Single Windows "