Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sudah lama pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar birokrasi pemerintahan berjalan lebih efektif. Salah satunya adalah melalui mekanisme pengadaan dan pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga baru yang profesional. Mekanisme pengadaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lihat Lampiran 1 dan 2), yang antara lain menegaskan bahwa pengadaan PNS dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Untuk menjamin kualitas dan objektivitas serta untuk mewujudkan PNS yang profesional, maka proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan dari mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan (melalui tes kompetensi dan psikotes), pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Sedangkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (lihat Lampiran 3), ditetapkan bahwa CPNS yang sudah lolos seleksi wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diktat) Prajabatan. Diktat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang togas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan togas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Kelulusan Diklat ini merupakan prasyarat bagi CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2002 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS. Instansi X adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Berdasarkan pasal 23E dan 23G WD 1945 instansi X bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang babas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Instansi X berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 5 (lima) Anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Abstrak :
Suspensi antasida merupakan suatu sediaan yang banyak dipergunakan untuk mengobati penderita gangguan gastrointestinal. Telah dilakukan penelitian formulasi sediaan antasida dengan tujuan untuk mendepatkan formula suspensi antasida yang reletif baik dan stabi1 secara fisik. Zat berkhasiat yang dipakai dalam suspensi adalah : A1luminium hidroksida koloidal, Magnesium trisi1ikat dan Dimetil polisiloxan, dengan zat pensuspensi C.M.C, Veegum dan kombinasi Aerosil dengen "Tween 80. Evaluesi stabi1itas suspensi dilakukan dengan mengukur para meter : rupa sediaan (appearance), volume sedimentasi (Hu/ho), diameter partike1, sifat a1iran dan viskositas dari sediaan setelah pembuatan dan se1ama penyimpanan hingga 3 bulan. Dari data diperoleh hasi1 formu1a antasida yang re1atif baik dan stabil secare fisik ada1ah sediaan dengan zat pengental campuran C.M.C. dan Veegum ± 2% b/v dengan konsentrasi masing-masing ± 1% b/v dan Aerosi1 3-4% dikombinasikan dangen Tween- 80 0,1%.

Abstrak :
Telah dilakukan penelitian tentang penggunaan Hidroksi propil metil sellulose (HPMC) dan Polyvinyl pyrrolidone (POVIDONE / PVP ) sebagai bahan pengikat pada formula tablet Ethambutol dosis tinggi. Penggunaan H.P.M.C. dengan kadar 3% menghasilkan kekerasan tablet yang paling baik (6,0 ± 0,3 Kg/cm2) , penurunan atau penambahan dari kadar tersebut akan mengurangi kekerasan tablet tersebut. Sedangkan penggunaan P.V.P. dengan kadar 4% dan 5% menghasilkan kekerasan tablet yang baik sekali yaitu 8,5 Kg / cm2 dan 9,5 Kg/cm2. Pengaruh dari kedua macam zat pengikat ini dengan variasi kadarnya terhadap waktu hancur tablet tidak terlihat atau tidak memberikan pengaruh yang berarti.