Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pekerja merupakan pemegang peranan kunci dalam membina hubungan industrial yang harmonis demi menuju pembangunan suatu bangsa. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang ditujukan bagi perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghargaan bagi jasa pekerja. Salah satu hak yang sering diperjuangkan oleh pekerja adalah upah. Upah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan buruh akan terjamin. Perumusan upah minimum sebelum tahun 2015, masih melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Namun pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan formula yang telah tercantum pada PP No 78 tahun 2015 dan tidak lagi mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Hal tersebut kemudian yang mendasari pekerja untuk melakukan gugatan melalui Gerakan Buruh Jakarta terhadap putusan Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, penjabaran kasus gugatan pekerja, dan bagaimana pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta dilengkapi dengan rekomendasi pihak-pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan diantara ketiga aktor terkait didalam penetapan UMP DKI Jakarta 2017 dalam pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa melalui penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, hak pekerja untuk melakukan rekomendasi menjadi hilang.

---

ABSTRACT Workers are holding the key role in achieving the harmonious industrial relations in order to achieve the development of a nation. Government issued various regulations to protect the workers rsquo right as a form of respect for the services of workers. One of the workers rsquo right that often being fought for is wages. Wages are considered to be one of many indicators of the workers rsquo level of welfare will be guaranteed. The formulation of minimum wage in provinces before 2015, still include the workers, entrepreneurs, and Government itself who are gathered in Provincial Wage Council. However since 2017, the local Government of DKI Jakarta used Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and no longer considered the recommendations from the Provincial Wage Council. This resulted a lawsuit from workers through Gerakan Buruh Jakarta GBJ against the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision UMP . The research of this study discusses the formulation of the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision, the elaboration of the case, and how to analyze the relations of the three involved actors in fulfilling the workers rsquo right. The method of this study is qualitative research with descriptive design. The result of this study shows that there are relations between the three actors in fulfilling the workers rsquo right. On the other hand, it was also found that through the using of Government Regulation No. 78 of 2015 in the formulation of 2017 Jakarta Province Minimum Wage, there was an eliminating process of the workers rsquo right

Abstrak :
Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perlu diterapkan guna mencegah terjadinya kecelakaan pada saat kapal beroperasi. Skripsi ini membahas terkait tinjauan SMK3 tenaga kerja pelaut pada PT PELNI Persero dengan jenis penelitian deskriptif. Pada pelaksanaannya, masih ditemukannya kecelakaan kapal PELNI yang disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu pentingnya sistem manajemen tersebut untuk diterapkan tenaga kerja pelaut agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berdasarkan acuan teoritis yaitu yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pelaut pada PT PELNI Persero sudah diterapkan oleh perusahaan. Akan tetapi, karena adanya faktor human error, technical error, dan act of God maka kecelakaan kapal di laut masih terjadi. Human error disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dari tenaga kerja pelaut sehingga menyebabkan berbagai jenis kecelakaan diantaranya kapal kandas, kebakaran, tubrukan, kecelakaan individu, dan kebocoran. Technical error disebabkan karena masih terdapat ketidaksesuaian sinkronisasi antara manajemen darat dengan manajemen kapal sehingga pemeliharaan kapal tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Act of God merupakan aspek kecelakaan yang disebabkan dari keadaan tidak dapat dihindari seperi alam dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. ......Occupational health and safety management systems needs to be implemented to prevent the occurrence of accidents when the ship is being operated. This thesis discusses the related review of occupational health and safety management systems of seafarers at PT PELNI Persero with the type of descriptive research. In the implementation, PT PELNI's ship accident which is caused by multiple factors still can be found. Therefore the importance of the management system to be applied to the work of seafarers to minimize the occurrence of ship accidents. This research uses post positivist approach based on theoretical reference and analyzed with primary data in the form of in depth interview and secondary data in the form of literature study. The result of this thesis research shows that the management system of marine worker safety and health at PT PELNI Persero has been applied by the company. However, due to the human error, technical error, and act of God that causes the occurrence of shipwreck accidents at sea. Human error is caused by the lack of awareness of the seafarers 39 labor, causing various types of accidents such as aground ships, fires, collisions, individual accidents, and leaks. Technical error is caused because there is still a synchronization mismatch between land management and ship management so that ship maintenance does not run as expected. Act of God is an aspect of accidents caused by unavoidable conditions like nature and unpredictable weather.

Abstrak :
Kecelakaan kerja di Indonesia meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja penting untuk diterapkan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan melalui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan perlu dipastikan melalui audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh lembaga audit yang salah satunya yaitu PT Sucofindo Persero. Pelaksanaan audit meningkat setiap tahunnya, namun tidak berkorelasi positif dengan menurunnya angka kecelakaan kerja. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT Sucofindo Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif berdasarkan acuan teoritis dari sebuah badan publik non departemen di Inggris yang bertanggung jawab untuk mendorong, mengatur, dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta melakukan penelitian terkait risiko kerja yaitu Health Safety Executive. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan yang kemudian dianalisis. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh PT Sucofindo Persero sudah dijalankan dengan baik, namun masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi kriteria aspek audit dari Health Safety Executive. Oleh karena itu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja belum dapat berjalan efektif. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penghambat dari efektivitas pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menyebabkan angka kecelakaan kerja cenderung masih tinggi. ......Work accidents in Indonesia increases every year, therefore occupational health and safety is important. The implementation of occupational health and safety can be applied through a system in order to provide labors protection and prevent the occurrence of accidents in the workplace. The implementation of occupational health and safety management system needs to be ensured through audits by audit institutions, such as PT Sucofindo Persero. The implementation of audits increases each year, yet it is not correlated positively with the decrease number of work accidents. This thesis discusses the implementation of occupational health and safety management system audits by PT Sucofindo Persero. The research uses post positivist approach with descriptive method based on theoretical reference of a non departmental public institution in United Kingdom which is liable to encourage, organize, carry out occupational health and safety, then conducting researches related to the risk of work, namely Health Safety Executive. This research is conducted by collecting primary and secondary data through in depth interviews and literature studies, and then analyzed. The result shows that implementation of occupational health and safety management system audits by PT Sucofindo Persero had run well, but there are still lots of companies that did not fulfill the criteria of Health Safety Executive aspects. Therefore, occupational health and safety management system is not effective yet. The weak action of law enforcement become one of the barriers in occupational health and safety management system audits effectiveness thus the reason why accidents are still high.

Abstrak :
Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh InaportNet menunjukkan PT BAG kalah saing dengan perusahaan pelayaran di Indonesia. PT BAG menduduki peringkat 5 terbawah dengan jumlah produktivitas yang dilakukannya. Motivasi dan kompetensi kerja memiliki pengaruh terhadap produktivitas perusahaan. PT BAG sendiri belum mampu memberikan diklat yang layak sehingga kompetensi pegawai menjadi kurang maksimal. PT BAG juga tidak mempunyai sistem reward terhadap pegawai sehingga pegawai menjadi kurang semangat dalam bekerja dan menjadikan alasan belum tercapainya target produktivitasnya. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan kompetensi kerja terhadap produktivitas pegawai di PT BAG.Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Mcclelland’s (dalam Robbins (1998) terkait motivasi kerja, Spencer & Spencer (1993) terkait kompetensi kerja dan Sedarmayanti (2009) terkait produktivitas pegawai. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja, kompetensi kerja dan produktivitas pegawai di PT BAG masuk ke dalam kategori tinggi. Selain itu, motivasi kerja dan kompetensi kerja juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap produktivitas pegawai di PT BAG.

---

The Ship Arrival and Departure Reports issued by InaportNet show that PT BAG has lost competitiveness with shipping companies in Indonesia. PT BAG ranks 5th lowest with the amount of productivity it does. Motivation and work competence have an influence on company productivity. PT BAG itself has not been able to provide proper training so that employee competencies are less than optimal. PT BAG also does not have a reward system for employees so that employees become less enthusiastic in working and make the reasons for not achieving their productivity targets. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyze the effect of work motivation and competence on employee productivity at PT BAG. This study uses theoretical concepts proposed by Mcclelland's (in Robbins (1998) related to work motivation, Spencer & Spencer (1993) related to work competence and Sedarmayanti (2009) related to employee productivity. The research approach used in this study is a quantitative approach with collection techniques data mixed methods through surveys, in-depth interviews and literature studies the results showed that work motivation, work competency and employee productivity at PT BAG fall into the high category, besides that work motivation and work competency also have a very strong and positive influence on employee productivity at PT BAG.

Abstrak :
Personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat merupakan salah satu petugas polisi yang terdampak pandemi Covid-19, dengan penambahan beban kerja yang memicu stres kerja sehingga menurunkan kepuasan kerja yang pada akhirnya mengganggu efektivitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan kerja dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan teknik pengumpulan data eksplanatori sekuensial mixed methods design yaitu intepretasi hasil analisis data kuantitatif yang di follow-up secara kualitatif dengan maksud agar data kualitatif membantu memberikan gagasan yang lebih mendalam dan memperluas atau menerangkan hasil kuantitatif yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja yang terbesar pada dimensi pelayanan sosial dan pengawasan-teknis. Personel Bhabinkamtibmas merasakan ketidakpuasan terbesar pada dimensi kompensasi dan peluang promosi. Seperempat dari populasi memiliki tingkat kepuasan kerja rendah. Faktor karakteristik demografis yang berpengaruh secara signifikan hanya masa kerja, sedangkan untuk jenis kelamin, usia, pangkat, tingkat pendidikan, dan status perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Faktor karakteristik organisasi yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan kerja adalah keadilan prosedural sedangkan untuk faktor karakteristik pekerjaan yang berpengaruh paling besar terhadap kepuasan kerja yaitu identitas tugas. ......The Bhabinkamtibmas personnel of the West Jakarta Metro Police are one of the police officers affected by the Covid-19 pandemic, with an additional workload that triggers work stress, thereby reducing job satisfaction which in turn disrupts organizational effectiveness. This study aims to analyze job satisfaction and the determinants of job satisfaction of Bhabinkamtibmas personnel at the West Jakarta Metro Police. This study uses the positivism paradigm with sequential explanatory data collection techniques mixed methods design, namely the interpretation of the results of quantitative data analysis which is followed-up qualitatively with the intention that qualitative data help provide deeper ideas and expand or explain the quantitative results obtained. The results showed the greatest job satisfaction in the dimensions of social services and technical supervision. Bhabinkamtibmas personnel felt the greatest dissatisfaction with the dimensions of compensation and promotion opportunities. A quarter of the population has a low level of job satisfaction. The demographic characteristic factors that have a significant effect are only years of service, while gender, age, rank, education level, and marital status do not have a significant effect. The organizational characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is procedural justice, while the job characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is task identity.

Abstrak :
Tingginya jumlah Angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja akan berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi masalah terkait penyerapan tenaga kerja adalah Kota Depok. Skripsi ini membahas upaya Kota Depok dalam meningkatkan penyerapan tenaga melalui Bursa kerja yaitu dengan memaksimalkan fungsi Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja, dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai konsep ketenagakerjaan konsep pasarkerja dan penyerapan tenaga  kerja, konsep bursa kerja, serta Konsep analisis SWOT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalm meningkatakan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya  Disnaker Kota Depok dalam meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja melaui bursa kerja masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari tidak adanya BLK sebagai pusat pelatihan tenaga kerja; minimnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor; belum terciptanya integrasi data ketenagakerjaan; serta kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat berjalannya program-program penyerapan tenaga kerja Disnaker Kota Depok. ...... The high number of labor force is one of the assets in the development of a country. The growth in the number of the workforce must be balanced with the growth in employment opportunities. The growth of the workforce that is faster than the growth of job opportunities will have an impact on the low rate of employment which in turn will have an impact on increasing the number of unemployed. One city in West Java Province that faces problems related to employment is Depok City. This thesis discusses the efforts of the City of Depok in increasing the absorption of labor through the job fair, namely by maximizing the functions of the Productivity Training and Work Training Institutions Fields, and the Field of Job Placement and Expansion. The theory used in this research is the theory of the concept of employment, the concept of the labor market and the absorption of labor, the concept of the job market, and the concept of the SWOT analysis. This research is a qualitative research with a descriptive design that describes the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing employment. The results of this study indicate that the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing the number of employment through the job market are still faced with many problems. This problem can be seen from the absence of BLK as a workforce training center; the lack of company participation in compulsory reporting; the absence of integration of manpower data; as well as the condition of the Covid-19 pandemic which hindered the running of Depok Citys Manpower employment programs.

Abstrak :
ABSTRACT
Indonesia sebagai sebuah organisasi mengalami masalah dalam hal Sumber Daya Manusia-nya (SDM). Pegawai Negeri Sipil secara esensial adalah SDM dalam tubuh organisasi Pemerintah Indonesia. Fakta bahwa dari 4.450.000 PNS di Indonesia, sebanyak 42% di antaranya masih berkualifikasi pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas, membuat pergerakan Pemerintah Indonesia mencapai tujuan organisasi menjadi kurang efektif. Fakta selanjutnya adalah sebanyak 32,6% PNS merupakan SDM berusia tua yang sudah mendekati umur pensiun. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal yang kemudian menjadi masalah dan diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana penyusunan perangkat seleksi yang digunakan untuk menyaring para pelamar yang terkumpul dari proses rekrutmen dilakukan. Perangkat seleksi yang dimaksud adalah Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Studi kasus dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Bidang oleh LIPI dilakukan dengan membentuk suatu tim khusus yang disebut dengan Tim Penyusun. Dari lima dimensi perangkat seleksi yaitu keterandalan, kesahihan, kemampuan untuk diterapkan secara umum, kemanfaatan, dan legalitas, penyusunan TKB oleh LIPI sudah hampir memenuhi kategori perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang masih kurang adalah belum dilakukannya uji coba perangkat seleksi. Penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Dasar dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penyusunan Tes Kompetensi Dasar sudah hampir memenuhi lima dimensi perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang kurang adalah belum adanya uji coba perangkat seleksi.

---

ABSTRACT
Indonesia as an organization has problems in terms of its Human Resources (HR). Civil servants are essentially human resources within the body of the Indonesian Government organization. The fact that of the 4,450,000 civil servants in Indonesia, as many as 42% of them are still qualified for high school level education, making the Indonesian Governments movement to achieve organizational goals less effective. The next fact is that as many as 32.6% of civil servants are elderly human resources who are approaching retirement age. This condition made the Indonesian Government take steps to recruit prospective Civil Servants. What later became a problem and was raised in this article was how the preparation of selection tools was used to screen applicants collected from the recruitment process. The selection tool in question is the Basic Competency Test and Field Competency Test. Case studies are conducted at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). The results showed that the preparation of selection tools in the form of Field Competency Tests by LIPI was conducted by forming a special team called the Compilation Team. From the five dimensions of selection tools, namely reliability, validity, ability to be applied in general, usefulness, and legality, the preparation of Field Competence Test by LIPI has almost fulfilled the category of effective selection tools. One thing that is still lacking is the lack of a try-out of the selection device. The preparation of selection devices in the form of Basic Competency Tests is coordinated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The preparation of the Basic Competency Test has almost fulfilled the five dimensions of an effective selection tool. One thing that is lacking is the lack of try-out of selection devices.

Abstrak :
Bencana banjir merupakan, bencana yang kerap dialami warga DKI Jakarta hampir setiap tahunnya. Ditengah perkembangan digitalisasi saat ini, pemerintah juga terus melakukan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi informasi. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pencegahan dan mitigasi banjir, salah satunya meminta bantuan pemerintah dengan mengetahui informasi banjir real time untuk meminimalisir korban dan kerugian materil. dalam pengendalian banjir Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini membentuk sebuah wadah sistem informasi bagi masyarakat yang bernama JAKI khususnya fitur JakPantau. Namun begitu, faktanya menyatakan bahwa jumlah users installer aplikasi JAKI melalui system android maupun ios, dinilai masih rendah. Dengan minimnya jumlah user installer JAKI otomatis akan berdampak pada jumlah penerimaan fitur JakPantau yang juga minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan fitur JakPantau sebagai upaya untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dengan System Characteristic dan individual Factors sebagai konstruksi eksternal variabel TAM. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 9 hipotesis yang ditolak dari total 13 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang diterima adalah System Quality berpengaruh signifikan terhadap Perceived Ease of Use, Accesibility berpengaruh signifikan terhadap Perceive Usefulness dengan, Accesibility berpengaruh signifikan terhadap Perceived Ease of Use, Perceived Ease of Use ......Flood disaster is a disaster that is often experienced by residents of DKI Jakarta almost every year. In the midst of the current development of digitalization, the government also continues to make innovations in the field of information technology. The community can also play an active role in flood prevention and mitigation, one of which is asking the government for help by knowing real time flood information to minimize casualties and material losses. In controlling the Jakarta flood, the DKI Jakarta Provincial Government in this case has formed an information system platform for the public called JAKI, especially the JakPantau feature. However, the fact is that the number of users installing the JAKI application through the Android and iOS systems is still considered low. With the minimal number of JAKI installer users, it will automatically have an impact on the minimal number of JakPantau feature acceptance. This study aims to analyze the factors that influence the acceptance of the JakPantau feature as an effort to overcome floods in DKI Jakarta. This study uses the theory of Technology Acceptance Model (TAM) with System Characteristics and Individual Factors as the external construction of the TAM variable. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in- depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results

Abstrak :
Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai. ......This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate.

Abstrak :
Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivistm dengan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, karakteristik agen pelaksana, dan terakhir dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menurut PerkaBPKP Nomor 8 Tahun 2021 di Sekretariat Kabinet secara optimal, antara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan sejumlah perbaikan seperti, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia auditor, membentuk pedoman umum pengawasan intern dan merubah mindset seluruh pegawai terkait perlunya kolaborasi antar unit kerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya peranan APIP, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet. ......This study discusses the factors that determine the performance of internal audit capability policy conducted by the Cabinet Secretariat. This research was performed using post-positivist approach and included in descriptive research type. This study uses theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975) regarding factors that determine the performance of policy, including policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and enforcement activities, the disposition of implementers, characteristics of implementing agencies, and last, economic, social, and political support. The results of this study indicate that several factors that hinder the implementation of the internal audit capability improvement policy according to the Head of BPKP regulation Number 8 of 2021 at the Cabinet Secretariat optimally, including resources, the characteristics of implementing agents, and social support. Therefore, the Cabinet Secretariat needs to make various improvements, such as increasing the quantity and quality of human resources for auditors, formulate guidelines for internal supervision and changing the mindset of all employees regarding the need for collaboration between units within the Cabinet Secretariat. This study also illustrates the important role of internal auditor, especially in implementing bureaucratic reform at the Cabinet Secretariat.