Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pelarangan cantrang dalam mengatasi overfishing di Indonesia. Kebijakan pelarangan cantrang merupakan salah satu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah untuk mengatasi overfishing. Untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap sebaran ikan, digunakan data dan informasi penginderaan jauh. Data dan informasi penginderaan jauh ini merupakan data yang umum digunakan nelayan untuk menentukan posisi penangkapan ikan yang efektif dan bersifat real-time. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah titik koordinat ikan pada informasi penginderan jauh sebagai analogi sebaran ikan, suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil-a, dan variabel dummy implementasi kebijakan larangan cantrang. Hasil analisis menunjukkan sejak diberlakukannya larangan cantrang, sebaran ikan di laut meningkat sebesar 16.1%. Meningkatnya 1% suhu permukaan laut, menyebabkan peningkatan sebaran ikan sebesar 6.5%. Sedangkan variabel klorofil-a tidak signifikan pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan cantrang efektif untuk meningkatkan sebaran atau stok ikan di laut. ......Cantrang prohibition is one of the Governmen’s policy to resolve overfishing problems. In order to estimate the impact of cantrang prohibition policy on fish distribution in the sea, remote sensing data and policy are used. This remote sensing data and information are commonly used by fishermen to determine fishing positions that are effective and real-time. The variables used in this study are fish coordinate on remote sensing information as an analogy of fish distribution, sea surface temperature, chlorophyll-a concentration, and dummy variable implementation of the cantrang prohibition policy. The analysis shows that since the enactment of the cantrang prohibition, the distribution of fish in the sea increased by 16.1%. Increased 1% of sea surface temperature, causing an increase in fish distribution by 6.5%. While the chlorophyll-a variable was not significant in this study. This research shows that the prohibition policy is effective to increase the distribution or stock of fish in the sea.

Abstrak :
Usaha non-pertanian di perdesaan semakin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Kinerja usaha non-pertanian di perdesaan tersebut diduga makin membaik seiring dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam usaha tersebut. Hal ini karena pemanfaatan teknologi telekomunikasi seperti telepon seluler dan internet dapat menekan biaya pencarian informasi dan memperluas informasi pasar. Studi ini menganalisis peran pemanfaatan telepon seluler dan internet terhadap kinerja usaha non-pertanian di perdesaan. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey gelombang lima (IFLS5) tahun 2014 dan metode Propensity Score Matching, kajian menemukan bahwa penggunaan telepon seluler dan internet dalam usaha non-pertanian memiliki peran positif terhadap kinerja usaha non-pertanian rumah tangga perdesaan. Hasil ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi rumah tangga desa. ......Non-farm businesses in rural areas have increasingly an important role in economic development in developing countries. The performance of non-farm businesses in rural area is expected to have improved in line with the use of telecommunications technology in business. This is due to the use of communication technologies such as mobile phones and internet be able to shortened the cost of information and the expand market information. This study analyzes the role of mobile phone and internet utilization to the performance of non-farm businesses in rural areas. By using data sourced household level from Indonesian family life survey part 5 (IFLS 5) in 2014 and the propensity score matching method, the study found that the use of mobile phones and the internet in non-agricultural businesses has a positive impact on the performance of rural non-farm household businesses . This shows that the telecommunications infrastructure development policy in rural areas is able to provide economic improvement for rural households.

Abstrak :
Kinerja logistik suatu negara merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Peran sektor logistik yang semakin penting tersebut telah menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Upaya negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran sektor logistik adalah melalui pengembangan infrastruktur logistik. Permasalahan muncul ketika kebutuhan investasi infrastruktur ASEAN melebihi kemampuan negara-negara ASEAN untuk merealisasikannya, sehingga muncul infrastructure investment gap. Tingkat dukungan finansial tersebut mempengaruhi ketersediaan infrastruktur logistik eksisting di kawasan ASEAN, sehingga kinerja logistik negara-negara ASEAN menjadi relatif belum stabil dengan tingkat kesenjangan antar negara yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur logistik terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa infrastruktur logistik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur jalan rel kereta memiliki dampak terbesar, disusul oleh infrastruktur jalan dan infrastruktur bandara udara. Sedangkan, infrastruktur pelabuhan laut dan infrastruktur TIK, yang direpresentasikan oleh jumlah pelanggan akses internet berkecepatan tinggi, tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur pelabuhan laut memiliki isu dalam hal tingkat integrasi negara-negara ASEAN dengan jaringan pengiriman kapal global yang lemah, serta tingkat efisiensi dan kualitas layanan infrastruktur pelabuhan laut yang rendah. Di sisi lain, infrastruktur TIK memiliki isu dalam hal tingkat kesiapan infrastruktur dan pemanfaatan TIK pada bisnis logistik yang rendah. Sementara itu, investasi infrastruktur domestik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN meskipun dampaknya masih relatif kecil karena keterbatasan sumber pendanaan domestik dan rendahnya partisipasi sektor swasta pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur logistik. ...... A country`s logistics performance is a key to economic growth. The increasingly important role of the logistics sector has been the concern of ASEAN countries. ASEAN countries` effort in enhancing the role of the logistics sector is through the development of logistics infrastructure. The problem arises when ASEAN`s infrastructure investment needs exceed the ability of ASEAN countries to fulfil them; hence an infrastructure investment gap emerges. The level of financial support affects the availability of existing logistics infrastructure in the ASEAN region, rendering ASEAN countries logistics performances relatively unstable with significant levels of disparity among them. This research was conducted with the aim to analyze the impact of logistics infrastructure on ASEAN countries` economic growth. The panel data regression results with Fixed Effect Model show that the logistics infrastructures of ASEAN countries positively influence ASEAN countries` economic growth. Rail infrastructure has the greatest impact, followed by road infrastructure and airport infrastructure. Whereas, port infrastructure and ICT infrastructure, represented by the number of subscribers for high-speed internet access, don`t significantly influence the ASEAN countries` economic growth. Port infrastructure has issues in terms of weak integration level of ASEAN countries with the global shipping network, as well as the low level of efficiency and quality of port infrastructure services. On the other hand, ICT infrastructure has issues in terms of the low level of infrastructure readiness and ICT usage by logistics businesses. Meanwhile, domestic infrastructure investment positively affects ASEAN countries` economic growth, although the impact is still relatively small due to limited domestic funding sources and low private sector participation in logistics infrastructure development projects.

Abstrak :
Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowdedsemakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha. Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR)sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present value alokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowded dan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat. ......Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project. The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society.

Abstrak :
ABSTRAK Pada sistem budidaya keramba jaring apung terdiri dari beberapa subsistem salah satunya adalah subsistem proses produksi yang didalamnya terdapat aktivitas pemberian pakan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari eksternalitas pemberian pakan terhadap produktivitas KJA. Penelitian dilakukan di Waduk Jatiluhur pada bulan Agustus-Oktober 2018. Pengumpulan data dilakukan secara primer dengan responden berjumlah 502 pembudidaya. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi dan kualitatif dengan menggunakan analisis persepsi. Hasil dari estimasi menunjukkan eksternalitas pakan berupa limpahan sisa pakan yang tidak termakan memberikan dampak positif bagi produktivitas budidaya KJA secara langsung. Selanjutnya dari analisis persepsi responden setuju jika diadakan penertiban dengan cara pembatasan jumlah kepemilikan KJA tiap orang tetapi bukan dengan penertiban KJA hingga habis agar tidak timbul eksternalitas negatif secara langsung dari pemberian pakan. Rekomendasi yang bisa disarankan tetap dilakukan penertiban dan pembatasan jumlah KJA disertai dengan peningkatan pengawasan aktif agar tidak terjadi pembangunan KJA secara illegal dan juga dilakukan pelatihan pemberian pakan yang baik agar tidak terjadi kondisi overfeeding.

---

ABSTRACT In the floating net cage cultivation system consists of several subsystems one of which is the production process subsystem in which there are feeding activities. The purpose of this study was to analyze the effect of feeding externalities on the productivity of KJA. The study was conducted in Jatiluhur Reservoir in August-October 2018. Data collection was conducted primarily with respondents totaling 502 farmers. Data analysis was carried out quantitatively using regression and qualitative equations using perception analysis. The results of the estimation show that the feed externalities in the form of inedible feed spillage have a positive impact on KJA cultivation productivity directly. Furthermore, from the perceptual analysis, respondents agreed that if the control was held by limiting the number of KJA ownership for each person, but not by controlling the KJA until it was exhausted so as not to arise negative externalities directly from feeding. Recommendations that can be recommended are to keep controlling and limiting the number of KJA accompanied by an increase in active supervision so as not to develop KJA illegally and also provide good feeding training to avoid overfeeding conditions.

Abstrak :
Dalam rangka mendorong kinerja ekspor, Pemerintah Indonesia secara konsisten terus memberikan stimulus, salah satunya melalui pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas KITE tersebut berupa pemberian pembebasan dan Bea Masuk, PPN, PPnBM serta Pengembalian Bea Masuk. Selama 10 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 kali perbaikan fasilitas KITE, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari nilai dan perubahan kebijakan KITE terhadap nilai devisa ekspor dengan menggunakan model regresi metode general least square (GLS). Penelitian menguji hubungan nilai ekspor dari 7 sektor industri manufaktur dari tahun 2005 sampai 2019 dengan nilai pembebasan bea, nilai pengembalian bea, variable dummy kebijakan KITE pada tahun 2011, 2013, dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan fasilitas KITE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai devisa ekspor. Nilai pembebasan dan pengembalian bea berkorelasi positif terhadap nilai ekspor. Selain itu, perubahan pemberian fasilitas KITE secara keseluruhan, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE menunjukkan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap nilai ekspor. Jenis industri yang paling sensitif terhadap kebijakan fasilitas KITE pembebasan adalah industri barang dari plastik dan jenis industri yang paling sensitif dengan perubahan kebijakan di tahun 2013 (relaksasi fasilitas KITE) dan perubahan kebijakan di tahun 2011 (pengetatan fasilitas KITE) adalah industri elektronik dan komponen. Sementara itu dari ketujuh jenis industri yang di teliti tidak ada satupun industri yang sensitif terhadap fasilitas KITE dengan skema pengembalian. Hal ini menunjukkan industri manufaktur dengan orientasi ekspor membutuhkan relaksasi aturan, kemudahan administrasi serta simplifikasi prosedur permohonan fasilitas KITE untuk dapat meningkatkan devisa ekspor. ......The Indonesian government has been consistently providing stimulus packages to boost its export performance, e.g. by launching import duty drawback scheme through Ease of Import for Export Orientation (KITE) facility. The KITE facility covers rebates and exemptions on export duties such as import tariffs, value added taxes, and tax on luxury goods. KITE facility has been amended three times in the last decade and includes improvement on application procedures to claim duty exemptions and rebates. This study aims to identify the impact of the KITE facility on export values by using a regression model of general least square (GLS). Data on export values of seven manufacture sectors from 2005 to 2019 are used as a dependent variable along with a number of independent variables i.e. duty rebate values, duty exemption values, dummy variable on the KITE policy changes in 2011, 2013, and 2018. The study shows positive and significant correlation between the KITE facility and export values. Duty rebate and exemption values positively affect export values. In addition, changes in the KITE facility as a whole incentive package, including procedures relaxation and improvement on the KITE application, display a much greater and more significant impact on export values. Plastic goods industry shows the highest elasticity caused by changes in the KITE exemption policy and Electronics and components industry is most sensitive industry to policy changes in 2013 (relaxation of KITE facilities) and the policy changes in 2011 (tightening of KITE facilities). Meanwhile, out of seven studied industries, none of the industries were sensitive to KITE facility return scheme. This shows to increase export value, manufacturing industry with an export orientation needs regulation relaxation, ease of administration and procedure simplification for applying KITE facilities.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk mengukur besaran underground economy tingkat provinsi di indonesia dengan menggunakan pendekatan moneter. Pengukuran dilakukan dalam periode penelitian tahun 2007-2017, menggunakan regresi ordinary least square, untuk mengestimasi perubahan jumlah uang beredar akibat adanya aktivitas underground economy tingkat regional yang dipengaruhi oleh beban pajak regional. Estimasi dalam penelitian ini menghasilkan besaran underground economy berkisar antara 3.8%-11.6% dari pdrb dengan rata-rata 8% perprovinsi pertahun. ......This study try to measure the size of the provincial-level underground economy in indonesia using a monetary approach. Measurements were made in the study period 2007-2017, using ordinary least square regression, to estimate the currency demand due to underground economy activities at the regional level that are affected by regional tax burdens. Estimates in this study resulted in the amount of underground economy ranging from 3.8%-11.6% of the grdp with an average of 8% per province per year.

Abstrak :
Secara teori, kebijakan moneter yang tercermin dari suku bunga kebijakan dapat berjalan mempengaruhi pertumbuhan kredit. Dengan menggunakan pendekatan suku bunga acuan antar bank (JIBOR) terbukti berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan kredit. Demikian pula dengan peran tingkat kompetisi bank (HHI) terhadap transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit, yang berkorelasi negatif dan signifikan secara statistik. Dalam rangka melihat pengaruh kedua elemen tersebut, maka dilakukan kalibrasi secara masing-masing maupun interaksi kedua elemen tersebut. Terbukti bahwa pengaruh interaksi kedua elemen tersebut lebih kecil dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. Sesudah parameter masing-masing diperoleh, dilakukan simulasi untuk melihat pengaruh tingkat kompetisi bank terhadap efektivitas kebijakan moneter melalui jalur kredit. Terbukti bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi atau semakin rendah tingkat kompetisi bank justru melemahkan pertumbuhan kredit dalam transmisi kebijakan moneter, ceteris paribus. Selanjutnya, apabila ukuran bank dikelompokkan berdasarkan modal inti terbukti bahwa Bank BUKU 3&4 (modal inti diatas Rp 5 triliun) lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan kredit dibandingkan bank BUKU 1&2 (modal inti kurang dari Rp 5 triliun). ......According to the monetary policy interest rate policy can affect the credit growth. The Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) as a one of monetary policy indicator was proven to give a negatif correlation with credit growth. Meanwhile, the role of bank competition (HHI) for transmission of monetary policy through bank lending channel gave a significant with negatif correlation. In order to examine the effect of both variable (JIBOR & HHI), the calibration of each variable and the interaction of both variables have been exercised. However, the effect of interaction of both variables on the bank credit growth is small. Meanwhile, after all parameters have been computed the role of bank competition for the transmission of monetary policy through bank lending channel was calculated. The result from the Hirschman Herfindahl Index (HHI) prove that a decrease in the level of banking competition, weakened the monetary policy transmission through bank lending channel, ceteris paribus. Furthermore, when the bank is classified based on its bank core capital, those who has the higher core capital (BUKU 3&4) has a greater role to increase the bank credit growth compared to those who has lower core capital (BUKU 1&2).

Abstrak :
Perekonomian Indonesia yang lesu belakangan ini menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan Tax Amnesty pada pertengahan 2016 adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 100 responden. Penelitian ini menggunakan Gronroos Service Quality Model, dengan memakai Structural Equation Modeling (SEM) sebagai teknik analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa functional quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap image quality. Image quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap service quality perception, sementara functional quality berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap service quality perception. Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality perception berpengaruh positif signifikan terhadap taxpayers satisfaction. Karena penelitian ini membahas kualitas pelayanan dari kebijakan terbaru yaitu Tax Amnesty dengan menggunakan pendekatan multidimensi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam evaluasi kebijakan perpajakan, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The recent slackening of economic growth in Indonesia has led to the non-achievement of tax revenue collection targets in recent years. The Tax Amnesty in mid 2016 was one such measure taken by the government. The purpose of this study is to identify the perception of taxpayers on the quality of tax amnesty services and identify the factors that influence the quality of tax amnesty services. A research questionnaire was used to collect data from 100 Tax Amnesty participants. This study uses the Gronroos Service Quality Model, with Structural Equation Modeling (SEM) used as the data analysis technique. The results show that both functional quality and technical quality have a positive and significant effect on image quality. Image and technical quality have a positive and significant influence on service quality perception, while functional quality has a positive but not significant effect on service quality perception. Moreover, the results show that service quality perception has a positive and significant effect on taxpayers satisfaction. Since this study assessed the quality of service for the latest tax policy, namely the multidimensional tax amnesty, the results are expected to be useful for policy evaluation, so that in the future the government can produce better tax policies.

Abstrak :
ABSTRAK Bencana alam menimbulkan banyak kerugian dan selama beberapa dekade terakhir ini kejadian bencana telah meningkat pesat. Besaran kerugian yang disebabkan oleh bencana alam berbeda-beda di setiap negara tergantung intensitas dan frekuensi bencana serta kerentanan negara tersebut. Masyarakat yang tinggal di negara berpenghasilan rendah memiliki kemampuan terbatas untuk mengatasi guncangan bencana alam yang akhirnya dapat memberikan efek berkelanjutan pada kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena tingkat kesejahteraan awal mereka yang memang dekat dengan garis kemiskinan, pengaturan dan  kelembagaan untuk mengatasi bencana yang tidak matang, serta tidak adanya atau minimnya sistem peringatan dini terhadap bencana. Penurunan kesejahteraan rumah tangga akibat bencana dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan aset serta pertumbuhan upah. Dengan menggabungkan data IFLS dan data DesInventar, penelitian ini membuktikan secara empiris, bahwa jumlah kejadian bencana memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan konsumsi pangan, konsumsi non pangan dan konsumsi total rumah tangga, khususnya rumah tangga yang berada di pedesaan. Meski demikian nilai estimasinya relatif kecil. Jumlah kejadian bencana memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan aset non bisnis rumah tangga pedesaan. Kejadian bencana hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan upah  di wilayah pedesaan di Indonesia.

---

ABSTRACT Natural disasters have caused many losses and over the past few decades natural disasters have increased rapidly. The magnitude of losses caused by natural disasters varies by country depending on the intensity and frequency of disasters and the vulnerability of the country. People who live in low-income countries have limited capacity to deal with natural disaster shocks which can ultimately provide a sustainable effect on welfare. This is due to the level of their initial welfare which is indeed close to the poverty line, lack of regulation, institutions and early warning system to overcome disasters. The decline in household welfare due to disasters can be seen from growth in household consumption, asset growth and wage growth. By combining IFLS data and DesInventar data, this study proves empirically, that the number of disaster events has a significant impact on changes in food consumption, non-food consumption and total consumption of households, especially households in rural areas. However, the estimated value is relatively small. The number of disaster events has a significant impact on changes in non-business assets of rural households. Disaster events only have a significant effect on rural wages growth in Indonesia.